INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Jakarta, 2 April BMKG PRAKIRAAN TINGGI GELOMBANG WARNING : POTENSI HUJAN LEBAT DISERTAI PETIR BERPELUANG TERJADI DI : MINGGU, 03 APRIL 2011 DI LOKASI.
Advertisements

STATISTIK PERTAMBANGAN NON MIGAS
EVALUASI PENCAPAIAN INDIKATOR KKP SD DESEMBER TAHUN 2014
Hasil Susenas 2014 (Rapat Kerja BKKBN, Jakarta, 29 Maret 2015)
ANGKET PEMBACA HARIAN Field Data dan Sampel Angket dimuat pada hari Jumat, 1 Mei 2009 Penantian pengembalian Angket dari tanggal 1-15 Mei 2009 Jumlah.
ANGKET PEMBACA TABLOID Field Data dan Sampel Angket dimuat pada hari Jumat, 1 Mei 2009 Penantian pengembalian Angket dari tanggal 1-15 Mei 2009.
Kegiatan Statistik Kehutanan
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan.
BTN Housing Index Triwulan IV-2014.
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
TATALAKSANA PEMANTAUAN INDIKATOR DIT BINA OBAT PUBLIK
Peta Peningkatan Pemenuhan Energi Listrik Tiap Provinsi Hasil Model
PEMANTAUAN KEGIATAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RAPERDA BIDANG PLP
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Pamsimas Komponen B
EKSPOSE HASIL SURVEI NASIONAL
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Modul / Tatap Muka 14 KOLONIALISME IDEOLOGI EKONOMI,TEORI EKONOMI DAN
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
Rakornas MAjlis Dikti-Litbang PP Muhammadiyah
WILAYAH SASARAN PROGRAM PKB PPPPTK MATEMATIKA 2017
Aplikasi Pemetaan Mutu
Efektivitas Penelitian Dosen Terhadap Pemberantasan Narkoba
Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia
Modul / Tatap Muka 12 EKONOMI RAKYAT PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
PERATURAN KPU TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA.
Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) (Metode Baru)
Hasil Permodelan Tahap I
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI SEKOLAH DASAR
Jumlah KK yang Sudah Terdata Per Provinsi Tahun 2017
UMR DI INDONESIA Oleh : Kelompok 2 Hanif Prawita Indraswanti
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Pengembangan Kurikulum 2013 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
Sumber Jurnal: Agung Eddy Suryo Saputro PPT oleh: Siska Anggraeni
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M Jakarta , Maret 2014
Lesson Learned 2015.
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali
PENGELOLA PERENCANAAN KEBUTUHAN SDMK PROV/KAB/KOTA
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM PAI 2013
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
DEFINISI BAKU GT adalah guru tersedia yaitu jumlah guru yang ada dikurangi jumlah guru pensiun/mutasi/meninggal JM adalah jumlah murid/siswa yang ada (untuk.
Trend menonton tv yang terus naik
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
KEBIJAKAN BAN-S/M TAHUN 2014
Mungkinkah Tercapai “Universal Coverage” BPJS Kesehatan tahun 2019? POLITEKNIK NEGERI JEMBER SITI ZULAIKHA (G ) GOLONGAN C.
SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU & PENGAWAS DALAM JABATAN
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Indikator Kualitas Penduduk: Income Perkapita, PQLI (IMH), dan HDI (Human development Index) Nama Kelompok Aufar ryan ( ) Budi Santoso ( )
PENGHARGAAN DAN SISTEM PENGUPAHAN
Disusun oleh :       Kasmiati (H )
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI WILAYAH BVET MEDAN
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI 2017
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PENJELASAN PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI DAN MEKANISME DESK
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PISEW
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
Progres dan Rencana Kerja Tindak Lanjut PFI
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Traditional Houses of Indonesia
EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PERCEPATAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL
RAPAT KOORDINASI Penyesuaian Target Kemiskinan Kab/kota
Evaluasi Pendataan Semester Genap
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS JEMBER 2019
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
Transcript presentasi:

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA BEATRICE MARDIANA DAHOKLORY (1407010096)

Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia Secara khusus, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar: 1. umur panjang dan sehat 2. Pengetahuan 3. kehidupan yang layak.

Indikator Indeks Pembangunan Manusia Angka Harapan Hidup (AHH); rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. dihitung menggunakan pendekatan tak langsung dua jenis data yang digunakan dalam penghitungan Angka harapan Hidup yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 25 tahun (UNDP)

Tingkat Pendidikan, Penghitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf (LIT) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Proses penghitungannya, kedua indikator tersebut digabung setelah masing-masing diberikan bobot. Rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot dua per tiga Batas maksimum untuk angka melek huruf, adalah 100 sedangkan batas minimum 0 (nol).

Standar Hidup Layak, dihitung mengunakan indikator yang dikenal dengan real per kapita GDP adjusted perhitungan IPM sub nasional (provinsi atau kabupaten/kota) tidak memakai PDRB per kapita karena PDRB per kapita hanya mengukur produksi suatu wilayah Dalam cakupan lebih luas standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi.

Pengukuran IPM Ada tiga komposisi indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu negara, yaitu : Tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi). Tingkat pendidikan diukur dengan angka melek huruf (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga). Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun.

IPM = 1/3 (Indeks X1 + Indeks X2 + Indeks X3) Rumus IPM Dimana: X1 = Indeks harapan hidup X2 = Indeks pendidikan X3 = Indeks standar hidup layak IPM = 1/3 (Indeks X1 + Indeks X2 + Indeks X3)

Manfaat IPM Untuk mengalihkan fokus perhatian para pengambil keputusan, media, dan organisasi non pemerintah dari penggunaan statistik ekonomi biasa, agar lebih menekankan pada pencapaian manusia Untuk mempertanyakan pilihan-pilihan kebijakan suatu Negara Untuk memperlihatkan perbedaan di antara negara-negara, di antara provinsi-provinsi (atau negara bagian), di antara gender, kesukuan, dan kelompok sosial ekonomi lainnya

Capaian IPM antar Provinsi di Indonesia pengelompokan IPM kedalam beberapa kategori/Ranking, yaitu : IPM < 60 : IPM rendah 60 ≤ IPM < 70 : IPM sedang 70 ≤ IPM < 80 : IPM tinggi IPM ≥ 80 : IPM sangat tinggi

Indikator Indeks Pembangunan Manusia No. Nama Provinsi Indikator Indeks Pembangunan Manusia Nilai HDI Ranking Kesehatan Pendidikan Ekonomi Angka Harapan Hidup Angka melek huruf Pendapatan Perkapita 1 ACEH 75,92 66,60   68,81 11 2 SUMATERA UTARA 73,91 64,78 68,87 10 3 SUMATERA BARAT 74,34 65,08 69,36 9 4 RIAU 78,09 62,82 70,33 6 5 JAMBI 77,58 60,77 68,24 17 SUMATERA SELATAN 75,27 58,16 66,75 23 7 BENGKULU 74,41 63,75 68,06 20 8 LAMPUNG 76,40 58,93 66,42 26 KEP. BABEL 76,49 55,54 68,27 16 KEP. RIAU 75,62 66,89 73,40 DKI JAKARTA 80,42 69,52 78,39 12 JAWA BARAT 80,35 59,26 68,80 13 JAWA TENGAH 82,88 56,88 68,78 14 DI YOGYAKARTA 83,84 70,70 76,81 15 JAWA TIMUR 77,62 58,09 68,14 18 BANTEN 75,58 61,48 69,89 BALI 78,76 62,16 72,48 NTB 69,07 57,60 64,31 30 19 NTT 70,63 57,98 62,26 31 KALIMANTAN BARAT 76,55 55,78 64,89 29 21 KALIMANTAN TENGAH 75,98 59,23 67,77 22 KALIMANTAN SELATAN 73,03 58,55 67,63 KALIMANTAN TIMUR 82,49 66,70 73,82 24 KALIMANTAN UTARA 80,18 62,62 68,64 25 SULAWESI UTARA 78,37 63,33 69,96 SULAWESI TENGAH 72,58 61,63 66,43 27 SULAWESI SELATAN 76,30 60,79 68,49 28 SULAWESI TENGGARA 77,52 62,24 68,07 GORONTALO 72,31 57,92 65,17 SULAWESI BARAT 67,75 55,63 32 MALUKU 69,25 68,10 66,74 MALUKU UTARA 72,82 63,12 65,18 33 PAPUA BARAT 69,44 56,17 61,28 34 PAPUA 68,98 46,82 56,75

Indeks Pembangunan Manusia Daftar Indeks Pembangunan Manusia Negara ASEAN Berdasarkan Data dari Human Development Report (HDR) Tahun 2014 No. Negara Indeks Pembangunan Manusia Peringkat 1.  Philipina 66.8 6 2.   Indonesia 68.4 5 3.  Malaysia 77.9 3 4.  Singapura 91.2 1 5.  Thailand 72.6 4 6.  Brunei Darussalam 85.0 2 7.  Vietnam 66.6 7 8.  Laos 57.5 8 9.  Myanmar 53.6 10 10.  Kamboja 55.5 9