DI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA CIMAHI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Lukito Edi Nugroho Program S2 Magister Teknologi Informasi
Advertisements

Manajemen perkantoran modern
PEMANTAUAN REALISASI apbn OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
BAB 4 PENELITIAN USAHATANI PERTEMUAN KE - 8.
Tugas Kuliah Komunikasi dan Teknologi Informasi
Seminar Bidang Kajian Penyusunan Tesis
PENTINGNYA IMPLEMENTASI SISTEM PEMBELAJARAN ONLINE (E-LEARNING) PADA BIDANG PENDIDIKAN Diajukan Untuk Mengikuti Lomba Karya Ilmiah se-Provinsi Riau yang.
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Merumuskan Masalah.
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Pendahuluan Pertemuan 5 - 8
SIDANG UJIAN SARJANA PENY LUKMAN NIM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN IJIN TRAYEK DAN KARTU PENGAWASAN ANGKUTAN KOTA.
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI KONSENTRASI HUMAS
Perancangan dan Pembuatan Web pada SMK Swasta Teladan Sumatera Utara 1 Tugas Akhir Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Menyelesaikan Program Diploma.
Disusun oleh: Nama: Jaya Tri Atmojo NPM: Kelas: B Fikom Pagi Semester: V(Lima)
DASAR HUKUM INFORMATIKA DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Implementasi Kebijakan Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima
Pemanfaatan TIK untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Kampus Stain Curup Bengkulu Oleh : Fajar Sidiq #NIM : P
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
SOSIALISASI PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
RANCANGAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
JUDUL PENELITIAN SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA KEJUARAAN DI KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) PROPINSI JAWA BARAT.
Mempersiapkan Proposal Riset
DESAIN PENELITIAN (RANCANGAN PENELITIAN)
PEMERINTAHAN ELEKTRONIK
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
JENIS-JENIS PENELITIAN
LEMBAGA LEMBAGA ADMINISTRASI ADMINISTRASI NEGARA NEGARA.
PROPOSAL PENELITIAN KUALITATIF
Metodologi Penelitian
E-government Pertemuan I
METODE PENELITIAN sistematika penulisan proposal skripsi
BAB IV LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN IV – 1a SILABUS INDEX
ISNAINI, Tugas MPSI.
Tata Naskah Elektronik ( Oleh: H.Amir Ja’far, S.IP, M.Si )
Laporan magang ALLPPT.com _ Free PowerPoint Templates, Diagrams and Charts.
PROPOSAL TESIS oleh : warsiyanto nim : q
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Oleh : Bappeda Provnsi Riau Teluk Kuantan, 16 Agustus 2017.
BAB IV LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN IV – 1a SILABUS INDEX
PENELITIAN (Pemilihan Tema dan Topik)
JURNAL EKONOMI DAN BISNIS PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB MANAJEMEN PERJALANAN DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) Widyat Nurcahyo.
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
PENELITIAN (Pemilihan Tema dan Topik)
Sidang Skripsi 8 Februari 2012 Carli Darmansah
PELUANG PROFESI AHLI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
PERANCANGAN SISTEM INFORMASI RESERVASI TEMPAT FUTSAL SECARA ONLINE PADA FUTSAL99 BANDUNG SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Kelulusan Pada.
BAB IV LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN IV – 1a SILABUS INDEX
disusun oleh: Nona Liviana
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
Sistem Informasi Monitoring Administrasi Keuangan Di Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kota Cimahi Oleh : Ripqi Sofyan ( ) PROGRAM STUDI.
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN & NILAI ONLINE DI SMP NEGERI 1 PASEH
SKRIPSI FAJAR MUTAQIN NIM PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SISTEM INFORMASI PENJUALAN BERBASIS WEB PADA DISTRO DETROIT DI BANDUNG
Aplikasi Pemetaan Fasilitas Umum kota Cimahi Berbasis Android
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA 2012
PENGOLAHAN DATA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)
SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BARANG JADI PADA PT.KIMIA FARMA (PERRSERO)
STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN PERKOTAAN (PBBP2) DI DINAS PENDAPATAN DAERAH (DISPENDA)
LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN (Kesimpulan)
BAB IV LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN IV – 1a SILABUS INDEX
KELOMPOK 2 : ERNI PRATAMI CITRA A. SONI RIO RIFQI ARYA S.
MAKALAH MENINGKATKAN PERANAN STAF SEKRETARIAT DEWAN
Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran NAMA:
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
PENYUSUNAN PROGRAM PELATIHAN
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN (STUDI DI SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SWASTA KOTA LANGSA) Oleh :
TATA LAKSANA STATISTIK SEKTORAL.
Transcript presentasi:

DI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA CIMAHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM APLIKASI PANGKALAN DATA DAN INFORMASI BERBASIS WEB (PADATIWEB) DI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA CIMAHI SKRIPSI Ditujukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia Disusun Oleh: MARIO ROBIANDI 41707007 PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA 2012

LATAR BELAKANG Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Kebijakan penerapan electronic government (e-government) merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Seiring berjalannya waktu dan banyaknya tuntutan yang dirasa perlu untuk dijawab dengan cara yang efektif, efisien serta akurat, maka dibutuhkan suatu teknologi informasi yang merupakan aspek yang bersifat luwes, fleksibel, terbuka, dan dapat diakses oleh siapapun juga tanpa memandang jarak ruang dan waktu.

Penerapan e-government di berbagai kantor pemerintahan merupakan sebuah langkah yang merupakan pendukung adanya suatu fasilitas yang dapat mempercepat data yang diolah menjadi informasi yang tepat dan akurat, dalam hal ini Disdikpora Kota Cimahi yang merupakan salah satu Dinas yang menerapkan e-government dengan menggunakan teknologi informasi melalui penggunaan database yang diproses melalui sistem informasi. Sistem aplikasi pangkalan data dan informasi berbasis web atau lebih dikenal dengan istilah Padati Web, merupakan sistem aplikasi pendataan berbasis intranet dan internet yang dirancang untuk mengelola data dan informasi pendidikan di Kota Cimahi. Sistem Aplikasi Padatiweb ini bertujuan untuk membantu mempermudah proses pemasukan dan pengolahan data dan informasi pendidikan. Dengan adanya sistem ini maka segala sesuatu hal yang menyangkut kebutuhan data dan informasi antar user atau bagian yang satu dengan yang lain dapat dilakukan dengan cepat, tepat, efektif dan aman.

Pembuatan Aplikasi Padati Web ini merupakan sarana pengelolaan data pendidikan yang efektif dan efisien dalam mengelola kegiatan di Disdikpora. Padati Web ini dibuat untuk memudahkan memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan tentang data-data atau profil sekolah-sekolah yang ada di Kota Cimahi. Pelaksanaan proses penerapan kebijakan ini belum sepenuhnya berhasil, karena permasalahan yang timbul masih kerap saja terjadi, diantaranya belum optimalnya SDM dalam proses pendataan, dan kurangnya pemahaman proses Padati Web. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mencoba meneliti dengan mengajukan judul penelitian sebagai berikut: ”Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Pangkalan Data Dan Informasi Berbasis Web (Padati Web) Di Dinas Pendidikan Kota Cimahi”.

IDENTIFIKASI MASALAH Bagaimana Communication dalam Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi? Bagaimana Resources dalam Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi? Bagaimana Dispositions dalam Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi? Bagaimana Bureaucratic Structure dalam Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Padatiweb di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi?

MAKSUD DAN TUJUAN Untuk mengetahui Communication dalam Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi. Untuk mengetahui Resources dalam Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi. Untuk mengetahui Dispositions dalam Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi. Untuk mengetahui dan menganalisis Bureaucratic Structure dalam Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi.

KEGUNAAN PENELITIAN Kegunaan bagi peneliti, dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti untuk menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan di bidang pemerintahan terutama mengenai pengolahan data dan informasi pendidikan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi. Kegunaan teoritis, hasil dari penelitian ini untuk mengembangkan teori-teori yang peneliti gunakan yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini dan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pemerintahan khususnya. Kegunaan praktis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi mengenai pengelolaan data pendidikan yang diaplikasikan melalui Padati Web.

KERANGKA PEMIKIRAN Berkaitan dengan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya dan sesuai dengan fokus penelitian, maka pada bagian ini peneliti akan menjelaskan berbagai kerangka teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi sebagai berikut: “Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. (Wahab, 2001:65) Kebijakan pada dasarnya adalah suatu tindakan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah. (Islamy, 1995:14)

Edward III dalam bukunya yang berjudul “Implementing public policy” menjelaskan pengertian implementasi kebijakan, sebagai berikut: “Policy implementation as we have seen,is the stage of policy making between the establishment of a policy such as the passage of a legislative act, the issuing of an excutive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of regulatory rule and the consequences of the policy for the people whom it affects”. (Edward ,1980:1). Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah Undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan , atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupanya.

Implementasi kebijakan merupakan suatu tahap pembuatan keputusan yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupan. Edward III mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi adalah: “Communications, resources, dispositions, and bureaucratic structure influence implementation indirectly as well as directly, through their interaction with each other”. (Edward,1980:147)   Komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan stuktur birokrasi yang mempengaruhi proses implementasi secara langsung maupun tidak langsung, melalui interaksinya satu sama lain. Model implementasi kebijakan menurut Edward III di atas jelas bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi implementasi, yaitu Communication, Resources, Dispositions, dan Bureaucratic Structure. Masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lainnya, kemudian secara bersama-sama mempengaruhi terhadap implementasi. Secara lebih rinci model implementasi kebijakan menurut Edward III bisa dilihat sebagai berikut:

MODEL KERANGKA PEMIKIRAN Resources Staff Information Authority Fasilities MEMUDAHKAN MEMPEROLEH DATA DAN INFORMASI PENDIDIKAN DI KOTA CIMAHI Communication Transmission Clarity Consistency Dispositions Effect Of Dispositions Incentives Bureacratic Structure Standard Operating Prosedure Fragmentation

METODE PENELITIAN Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif. “Metode penelitian deskriptif (descriptive research) adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti”. (Kountur, 2004:105)

TEKNIK PENGUMPULAN DATA STUDI LAPANGAN OBSERVASI NON PARTISIPAN WAWANCARA DOKUMENTASI

TEKNIK PENENTUAN INFORMAN TEKNIK SAMPLING PURPOSIVE

TEKNIK ANALISA DATA PENELITIAN KUALITATIF

LOKASI DAN JADWAL PENELITIAN Lokasi yang diambil sebagai tempat penelitian adalah di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi yang beralamat di Jln. R.H. Demang Harjakusumah, komplek perkantoran Pemda, Cimahi. No Kegiatan 2011 Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags s/d jan feb 1 Observasi awal   2 Pengajuan judul U.P 3 Penyusunan U.P 4 Seminar U.P 5 Pengajuan surat ijin 6 Pelaksanaan observasi 7 Pengumpulan Data Observasi Wawancara Dokumentasi 8 Pengolahan dan analisis data 9 Bimbingan skripsi 10 Penulisan skripsi 11 Sidang skripsi

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DISDIKPORA KOTA CIMAHI Perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga; Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dalam pelayanan umum bidang Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga; Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidan Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, meliputi Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Non Formal dan Informal, Pemuda dan Olahraga; Pelaksanaan urusan kesekretariatan; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

STRUKTUR DISDIKPORA KOTA CIMAHI

GAMBARAN PADATI WEB DI DISDIKPORA KOTA CIMAHI Pangkalan data dan informasi pendidikan berbasis Web atau Padati Web merupakan sistem aplikasi pendataan berbasis intranet dan internet yang telah berhasil dikembangkan, untuk dapat menampilkan informasi dan pengelolaan data secara online, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat pengguna dan tingkat pemerintahan baik di tingkat kota, kabupaten dan provinsi maupun di tingkat nasional. Padati Web menjadi sebuah solusi untuk mewujudkan pelayanan data dan informasi pendidikan yang berkualitas dalam rangka meningkatkan tata kelola serta akuntabilitas lembaga pengelola.

TAMPILAN HOME PADATI WEB

PROSES KOMUNIKASI DALAM IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI PADATI WEB DI DISDIKPORA KOTA CIMAHI Proses komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan Padati Web berjalan dengan baik karena informasi mengenai data pendidikan yang diberikan dari pimpinan Sub Bagian Program dan Pelaporan kepada bawahannya dapat diterima atau dipahami dengan jelas.

KEMAMPUAN SUMBER DAYA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM APLIKASI PADATI WEB DI DISDIKPORA KOTA CIMAHI Sumber daya yang ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi dalam proses Implementasi Kebijakan Padati Web telah berjalan cukup baik, tetapi peneliti melihat pada unsur kewewenang yang diberikan oleh Kepala Bagian Program dan Pelaporan kepada staf Sub Bagian Program dan Pelaporan itu sendiri masih mengalami kendala. Diantaranya adalah pembagian tugas yang belum merata, hal ini terjadi karena tidak semua aparatur memahami aplikasi Padati Web. Sebagai akibatnya, data-data mereka yang belum menyerahkan arsip menjadi menumpuk sehingga proses pengimputan data jadi terhambat.

SIKAP APARATUR DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM APLIKASI PADATI WEB DI DISDIKPORA KOTA CIMAHI Sikap aparatur dalam implementasi kebijakan Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dinilai cukup baik karena aparatur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga khususnya Sub Bagian Program dan Pelaporan melaksanakan tugasnya dengan disiplin dan tanggung jawab, seperti pelaksanaan proses penginputan data pendidikan melalui Padati Web secara tepat waktu.

STRUKTUR BIROKRASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM APLIKASI PADATI WEB DISDIKPORA KOTA CIMAHI Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan sistem aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Kota Cimahi dapat dinilai dengan baik karena aparatur Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Cimahi khususnya Sub bagian Program dan Pelaporan sudah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik seperti menyebarkan kuesioner kepada sekolah-sekolah yang ada di Kota Cimahi dan pengimputan data-data pendidikan Kota Cimahi.

KESIMPULAN Proses komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Pangkalan Data dan Informasi Berbasis Web (Padati Web) di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi berjalan cukup efektif karena dengan adanya komunikasi berarti terjadi proses penyampaian informasi tentang kebijakan sehingga para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka kerjakan. Adapun informasi tentang kebijakan yang di transmisikan serta perintah-perintah untuk melaksanakan kebijakan harus jelas dan konsisten. Ketidakjelasan dan ketidak konsistenan dapat menimbulkan salah penafsiran/ pengertian sehingga menghambat proses implementasi kebijakan. Selain itu, faktor komunikasi mempengaruhi faktor sumber daya , disposisi, dan struktur birokrasi.

Kemampuan sumber daya dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Sistem Aplikasi Pangkalan Data dan Informasi Berbasis Web (Padati Web) di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi dinilai cukup baik untuk pelaksanaan pengolahan data pendidikan melalui Padati Web. Sikap aparatur dalam implementasi kebijakan Sistem Aplikasi Pangkalan Data dan Informasi Berbasis Web (Padati Web) di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi memcerminkan aparatur yang mempunyai kualitas yang cukup baik. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Sistem Aplikasi Pangkalan Data dan Informasi Berbasis Web (Padati Web) di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi berjalan cukup optimal dalam menjalankan setiap tugas yang ada.

SARAN Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Cimahi harus lebih meningkatkan kejelasan dan ketepatan informasi yang disampaikan kepada seluruh aparatur/pegawai selaku pengguna dari Aplikasi Padati Web. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Cimahi lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk Implementasi Kebijakan Padati Web melalui pemberian modal/anggaran yang memadai dan melakukan diklat kepada aparat/staff. Hal tersebut akan menunjang terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Cimahi untuk kedepannya sering melakukan update terhadap website resminya.

TERIMA KASIH