POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL Kelompok: 9 ISTIYANA (1116041041) LISA SAGITA (1116041049) MARTINA BULAN (1116041057) RINANDA (1116041085)

1. Pengertian Politik, Strategi dan Politik Strategi Nasional Pengertian Politik Politik adalah bermacam-macam kegiatan yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem negara dan upaya-upaya dalam mewujudkan tujuan itu, pengambilan keputusan mengenai seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Untuk melaksanakan tujuan itu diperlukan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada. Politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan: Negara, Kekuasaan, Pengambilan keputusan, Kebijakan umum, dan Distribusi.

Pengertian Strategi Karl von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapat-kan kemenangan atau pencapaian tujuan. Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi monopoli para jendral atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan.

Politik dan Strategi Nasional Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

2. Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam system manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahan Nasional. Landansan pemikiran nasional dalam manajemen nasional sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena didalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategi bangsa Indonesia.

3. Penyusun Politik dan Strategi Nasional Mekanisme penyusunan Polstranas diatur oleh Presiden, dibantu lembaga-lembaga tinggi negara serta dewan-dewan yang merupakan lembaga koordinasi : Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional, WANHANKAMNAS, Dewan Tenaga Atom, Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional, Dewan Maritim, Dewan Otonomi Daerah, Dewan Stabilitas POLKAM. Proses penyusunan Polstranas dilakukan setelah Presiden menerima GBHN. Presiden membentuk kabinet dan programnya. Program kabinet merupakan dokumen resmi politik nasional, sedangkan strategi nasionalnya dilaksanakan oleh menteri dan lembaga-lembaga pemerintah non departemen.

4. Stratifikasi Politik Nasional Stratifikasi politik nasional dalam negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Tingkat penentu kebijakan puncak : Meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secaranasional dan mencakup penentuan undang-undangdasar dan Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara. 2. Tingkat kebijakan umum : menyeluruh nasional dan berisi mengenai masalah-masalah makro strategi guna mencapai idaman nasional dalam situasi dan kondisi tertentu.

Lanjut… 3. Tingkat penentu kebijakan khusus : Merupakan kebijakan terhadap suatu bidang utama pemerintah. 4. Tingkat penentu kebijakan teknis : Kebijakan teknis meliputi kebijakan dalam satu sector dari bidang utama dalam bentuk prosedur secara teknik untuk mengimplementasikan rencana , program dan kegiatan. 5. Tingkat penentu kebijakan di daerah.

5. Politik Pembangunan Nasional dan Manajemen Nasional Tujuan politik bangsa Indonesia harus dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia, untuk itu pembanguna disegala bidang prlu dilakukan. Dengan demikian pembangunan nasional harus berpedoman pada pembukaan UUD 1945 alinea ke 4. Visi dan misi, pedoman dalam menjalankan pemerintahan dan membangun bangsa adalah : a Makna pembangunan nasional : Pembangunan nasional merupakan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dan memanfaatkan kemajuan IPTEK serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Lanjut… b Manajemen nasional sistem manajemen nasional dapat menjadi pedoman dan sarana bagi perkembangan proses pembelajaran maupun penyempurnaan fungsi penyelenggaraan pemerintah yang bersifat umum maupun pembangunan. Pada dasarnya sistem manajemen nasional merupakan perpaduan antara tata nilai, struktur, dan proses untuk mencapai hasil guna dan daya guna sebesar mungkin dalam menggunakan sumber daya nasional demi mencapai tujuan nasional. Secara sederhana unsur-unsur utama sistem manajemen nasional dalam bidang ketatanegaraan meliputi : Negara, Bangsa Indonesia, Pemerintah dan Masyarakat

6. Implementasi Politik dan Strategi Politik Implementasi politik dan strategi nasional dibidang hukum anatara lain: 1. Mengembangkan budaya hukum disemua lapisan masyarakat untuk terciptanya kepatuhan hukum dan tegaknya negara hukum. 2. Menata system hukum nasional yang menyekuruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama serta hukum adat. 3. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasaha dan pihka manapun. 4. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan ekonomi dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional. 5. Menyelengggrakan peruses peradilan secara cepat, tepat, mudah dan terbuka serta bebas korupsi serta bebas nepotisme dengan menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenarannya. 6. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran serta perlindungan HAM dalam aspek kehidupan. 7. Meningkatkan keprofesionalan aparat penegak hukum untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat. 8. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggran hukum dan HAM yang belum ditangani secara tuntas.

Implementasi politik dan strategi politik nasiomal dibidang ekonomi antara lain: 1. Mengembangkan system ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar dyang berkeadilan dengam prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi. 2. Mengembangkan persaingan yang sehta dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistic dan berbagai struktur pasar yang merugikan masyarakat. 3. Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan semua hambatan yang mengganggu mekanisme pasar. 4. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masyarakat terutama bagi fakir miskin. 5. Mengembangkan prekonomian yang berorientasi global dengan sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif.

Implementasi politik dan strategi politik nasional di bidang politik antara lain: 1. Memperkuat keberadaan dan kelangsungan NKRI yang bertumpu pada bhineka tunggal ika. 2. Menyempurnakan UUD 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan negara dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan bangsa. 3. Meningkatkan peran MPR dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dengan mengaskan fungsi, wewenang dan tanggungjawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan. 4. Mengembangkan system poltik nasional yang demokratis dan terbuka . 5. Meningkatkan kemandirian partai politik terutama dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Implementasi politik dan strategi politik nasional dibidang pertahanan dan keamanan anatara lain: 1. Menata TNI sesuai paradigm baru secara konsisten, dengan menjunjung tinggi HAM dan memberikan dharma baktinya dalam membantu menyelenggarakan pembangunan. 2. Mengembangkan kemampuan system pertahanan keamanan rakyat yang bertumpu pada kekuatan rakyat dengan TNI dan kepolisian negara republic Indonesia. 3. Meningkatkan keprofesionalan TNI , serta mengembangkan kekuatan pertahan keamanan negara ke wilayah yang didukung dengan sarana yang memadai. 4. Memperluas dan meningkatkan kualitas kerja sama bilateral bidang keamanan dan pertahanan daklam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan turut berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia. 5. Menuntaskan upaya memandirikan Kepolisian dalam rangka pemisahan dari TNI secara bertahap dan berlanjut dengan meningkatkan keprofesionalannya.

TERIMA KASIH