ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Dr. Ni’matul Huda, SH, MHum

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

PROSES PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

Advertisements

BAHAN RAKOR PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUN 2013

REVITALISASI MUSRENBANGDA “LESSON LEARN” PROVINSI SUMATERA SELATAN

SOSIALISASI PELAKSANAAN SISTEM PERJALANAN DINAS DI KABUPATEN SUKOHARJO Sesuai Perbup No : 59 Tahun 2011 Sukoharjo, 29 Februari 2012.

BAB V LEMBAGA PEMERINTAHAN DAERAH

PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011

LOGO KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT EVALUASI PENDANAAN DAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH.

PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI PP NO. 38/2007 DAN 41/2007 BIDANG KB DI PROVINSI SULAWESI UTARA KANTOR (3) BADAN (9) DINAS (1) KELEMBAGAAN OPD-KB.

RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN RUMAH SEJAHTERA FLPP

STRUKTUR BELANJA DAERAH

PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU

LOGO KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT EVALUASI PENDANAAN DAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH.

Marina Malian,SE,Ak. Pengertian BPR BPR menurut UU No.10/1998 adalah Bank yang melakukan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip.

EVALUASI HASIL KEGIATAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR

Estimasi Realisasi Belanja Pemerintah Daerah s.d. bulan Juni 2014

Integral Tertentu.

PENGAMPLOPAN NASKAH UJIAN NASIONAL

UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN

By=jauzaa. indonesia Ibukota=jakarta luas wilayah=1,904,569km 2 Jumlah penduduk = 251,160,124 jiwa Bahasa =indonesia Mata uang = rupiah Hari kemerdekaan.

Dana Alokasi Umum (DAU) didiksusetyo didiksusetyo.

Created by : rahmatia destriani ayudhia surya taufiqa rahma

DISTRICT HEALTH ACCOUNT (DHA)

ANGGARAN PERSEDIAAN. PENGERTIAN ANGGARAN PERSEDIAAN.

Sumber : Juknis Pengembangan KSM Hal.12

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Disampaikan dalam rangka BENCHMARKING DIKLATPIM III

STRATEGI KABUPATEN GORONTALO MERAIH DAN MEMPERTAHANKAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH Dr

RENCANA PEMBIAYAAN.

ACARA REMBUG NASIONAL PENDIDIKAN

MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Oleh: Iman Rahmat Gunawan

LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

PEMBINAAN SDM KONSTRUKSI

Workshop Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BAHAN KULIAH HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS HUKUM UII 2016

Bahan Kuliah Hukum Pemda FH UII 2015

Bahan Kuliah Mahasiswa FH UII Yogyakarta 205.

Komponen Anggaran Pilgub

Penduduk Dan Tingkat Pendidikan

KEPALA DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH DR. Ni’matul Huda, SH, MHum

Bahan kuliah Hukum Pemda FH UII 2015.

Forum Gabungan SKPD Tahun 2016

KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.

KEBIJAKAN PEMDA.

PENINGKATAN KINERJA TKSK

TUJUAN PEMBELAJARAN SISWA MAMPU :

Dosen : Dr.Ir.Firdaus Chairuddin M.S

Bahan Kuliah Program Pascasarjana FH UNS 2015

YAYASAN YANG DIDIRIKAN ASING

KEKUATAN MUATAN LOKAL KALTENG DALAM KURIKULUM pendidikan nasional

SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.

PERHITUNGAN ALOKASI DAU 2018

Biro Organisasi Setda Jabar

Pencapaian Universal Access Melalui Program Hibah Air Limbah Setempat

Strategi Pengembangan Desa Wisata Kabupaten Badung (Studi Kasus Desa Wisata Pangsan, Banjar Sekar Mukti Pundung, Kecamatan Petang ) Program Magister Arsitektur.

KEBIJAKAN DAU DALAM APBN TA 2018

PERAN DAN DUKUNGAN DPRD PROV JATENG DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA Disampaikan Pada: Rapat Koordinasi dengan Tema Akuntabilitas,

PENGELOLAAN DATA KEARSIPAN NASIONAL

PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN RABIES PROVINSI KALIMANTAN UTARA

E-RKAS VERSI 1.15 PENGENALAN APLIKASI

Pusat Pembangunan Wilayah Nama kelompok:  Agustio (1)  Matthew (23)  Rayhan (31)  Samuel (33)

CREATED BY ANDIKA PRATAMA. Menurut para ahli bahasa, kata pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta dan terdiri dari dua suku kata, yaitu pari dan wisata.

BP2D PROVINSI JAWA BARAT

ISU STRATEGIS UNDANG-UNDANG NOMOR 23/2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Transcript presentasi:

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Dr. Ni’matul Huda, SH, MHum Bahan Kuliah HUKUM PEMDA FH UII 2015

BESARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BESARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DITETAPKAN BERDASARKAN VARIABEL: JUMLAH PENDUDUK LUAS WILAYAH; JUMLAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

SKOR DAN BESARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SKOR SETDA (ASISTEN) DINAS LTD < 40 3 12 8 40 – 70 3 15 10 > 70 4 18 12

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI MENURUT PP No. 41 TAHUN 2007 VARIABEL BESARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI Jumlah penduduk (jiwa) untuk Provinsi di Pulau Jawa Nilai < 7.500.000 8 7.500.001 – 15.000.000 16 15.000.001 – 22.500.000 24 22.500.001 – 30.000.000 32 > 30.000.000 40 Jumlah penduduk (jiwa) untuk Provinsi di luar Pulau Jawa Nilai < 1.500.000 8 1.500.001 – 3.000.000 16 3.000.001 – 4.500.000 24 4.500.001 – 6.000.000 32 > 6.000.000 40

lanjutan Luas wilayah (Km2) untuk Provinsi di Pulau Jawa Nilai < 10.000 7 10.001 - 20.000 14 20.001 – 30.000 21 30.001 – 40.000 28 > 40.000 35 Luas wilayah (Km2) untuk Provinsi di luar Pulau Jawa Nilai < 20.000 7 20.001 - 40.000 14 40.001 – 60.000 21 60.001 – 80.000 28 > 80.000 35

lanjutan JUMLAH APBD Nilai < Rp 500.000.000.000,00 5 Rp 500.000.000.001,00 – Rp 1.000.000.000.000,00 10 Rp 1.000.000.000.001. – Rp 1.500.000.000.000,00 15 Rp 1.500.000.000.001. – Rp 2.000.000.000.000,00 20 > Rp 2.000.000.000.000,00 25

VARIABEL BESARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN Jumlah penduduk untuk Kabupaten di Pulau Jawa dan Madura Nilai < 250.000 8 250.001 – 500.000 16 500.001 – 750.000 24 750.001 – 1.000.000 32 > 1.000.000 40 Jumlah penduduk untuk Kabupaten di luar Pulau Jawa dan Madura Nilai < 150.000 8 150.001 – 300.000 16 300.001 – 450.000 24 450.001 – 600.000 32 > 600.000 40

lanjutan Luas wilayah (Km2) Untuk Kabupaten di Pulau Jawa dan Madura Nilai < 500 7 501 – 1.000 14 1.001 – 1.500 21 1.501 – 2.000 28 > 2.000 35 Luas wilayah (Km2) Untuk Kabupaten di luar Pulau Jawa dan Madura Nilai < 1.000 7 1.001 - 2.000 14 2.001 – 3.000 21 3.001 – 4.000 28 > 4.000 35

lanjutan JUMLAH APBD Nilai < Rp 200.000.000.000. 5 Rp 200.000.000.001. – Rp 400.000.000.000. 10 Rp 400.000.000.001. – Rp 600.000.000.000. 15 Rp 600.000.000.001. – Rp 800.000.000.000. 20 > Rp 800.000.000.000. 25

VARIABEL BESARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA Jumlah penduduk untuk Kabupaten di Pulau Jawa dan Madura Nilai < 100.000 8 100.001 – 200.000 16 200.001 – 300.000 24 300.001 – 400.000 32 > 400.000 40 Jumlah penduduk untuk Kabupaten di luar Pulau Jawa dan Madura Nilai < 50.000 8 50.001 – 100.000 16 100.001 – 150.000 24 150.001 – 200.000 32 > 200.000 40

lanjutan Luas wilayah (Km2) Untuk Kabupaten di Pulau Jawa dan Madura Nilai < 50 7 51 – 100 14 101 – 150 21 151 – 200 28 > 200 35 Luas wilayah (Km2) Untuk Kabupaten di luar Pulau Jawa dan Madura Nilai < 75 7 76 - 150 14 151 – 225 21 226 – 300 28 > 300 35

lanjutan JUMLAH APBD Nilai < Rp 200.000.000.000. 5 Rp 200.000.000.001. – Rp 400.000.000.000. 10 Rp 400.000.000.001. – Rp 600.000.000.000. 15 Rp 600.000.000.001. – Rp 800.000.000.000. 20 > Rp 800.000.000.000. 25