Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

BP2D PROVINSI JAWA BARAT

Diterbitkan olehDjaja Hermanto Telah diubah "4 tahun yang lalu

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "BP2D PROVINSI JAWA BARAT"— Transcript presentasi:

1 BP2D PROVINSI JAWA BARAT

2 Mengetahui teori dan praktek dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah pada saat ini di kabupaten/kota Jawa Barat Menentukan dan menganalisa elemen-elemen yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kemampuan keuangan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antar kabupaten dan kota di Jawa Barat. Merumuskan alternatif-alternatif kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antar kabupaten dan kota di Jawa Barat. Mengetahui peran pemerintah daerah dalam mengurangi ketimpangan antar kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Download ppt "BP2D PROVINSI JAWA BARAT"

Presentasi serupa

D. Pertanggungjawaban APBN dan APBD

D. Pertanggungjawaban APBN dan APBD
Model Student Centered Learning

Model Student Centered Learning
RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN RUMAH SEJAHTERA FLPP

RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN RUMAH SEJAHTERA FLPP
Pendapatan Asli Daerah; Potensi yang Terabaikan

Pendapatan Asli Daerah; Potensi yang Terabaikan
Otonomi Daerah.

Otonomi Daerah.
WORKSHOP KEPELA SEKOLAH KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT 8 OKTOBER 2009 DI CIATER.

WORKSHOP KEPELA SEKOLAH KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT 8 OKTOBER 2009 DI CIATER.
Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat P, DEA

Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat P, DEA
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI.

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI.
Kerangka Konsep/Pemikiran Landasan Teori & Kajian Pustaka

Kerangka Konsep/Pemikiran Landasan Teori & Kajian Pustaka
SUB DIREKTORAT STATISTIK KEUANGAN PADA DIREKTORAT STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PARIWISATA.

SUB DIREKTORAT STATISTIK KEUANGAN PADA DIREKTORAT STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PARIWISATA.
PENGAMPLOPAN NASKAH UJIAN NASIONAL

PENGAMPLOPAN NASKAH UJIAN NASIONAL
UU No.7 Tahun 2004 SDA Oleh YAS. Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah (ps.14) : a. menetapkan kebijakan nasional sumber daya air; b. menetapkan pola.

UU No.7 Tahun 2004 SDA Oleh YAS. Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah (ps.14) : a. menetapkan kebijakan nasional sumber daya air; b. menetapkan pola.
Elemen (unsur-unsur) Daerah Otonom

Elemen (unsur-unsur) Daerah Otonom
Created by : rahmatia destriani ayudhia surya taufiqa rahma

Created by : rahmatia destriani ayudhia surya taufiqa rahma
Tinjauan Atas Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bandung”.

Tinjauan Atas Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bandung”.
Pembimbing : Drs. Surjadi, M.Si Widyaiswara Utama

Pembimbing : Drs. Surjadi, M.Si Widyaiswara Utama
REVIEW PENYUSUNAN LPPD Bogor, 18 Maret 2015

REVIEW PENYUSUNAN LPPD Bogor, 18 Maret 2015
SK Dirjen Pendidikan Islam No. DJ.I/456A/2008

SK Dirjen Pendidikan Islam No. DJ.I/456A/2008
BIODATA 1. Nama Lengkap IJAH SOPIAH, M.Pd. 2. NIP.2. NIP. 19650430 198410 2 001 3. Jabatan Pengawas Madya 4. Pangkat dan Golongan/TMT Pembina, IV/a /01-04-2007.

BIODATA 1. Nama Lengkap IJAH SOPIAH, M.Pd. 2. NIP.2. NIP Jabatan Pengawas Madya 4. Pangkat dan Golongan/TMT Pembina, IV/a /
TATALAKSANA PEMANTAUAN INDIKATOR DIT BINA OBAT PUBLIK

TATALAKSANA PEMANTAUAN INDIKATOR DIT BINA OBAT PUBLIK

Presentasi serupa

Iklan oleh Google