MAKALAH DAMPAK KENAIKAN HARGA BBM PADA INDIKATOR EKONOMI KELOMPOK 6 Oleh: 1.    R. SETIAJI ( 14-21-201-018 ) 2.    ILHAM LAHYA ( 14-21-201-067 ) 3.    REGA OCTOPINDANO ( 14-21-201-069 ) 4.    ADHITYA PRATAMA ( 14-21-201-061 ) 5.    M. RENALDY DWI .P ( 14-21-201-035 ) 6. DONY GESITH B ( 14-21-201-024 ) PROGRAM STUDI FAKULTAS TEKNIK MESIN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG 2014

A. PENGARUH KENAIKAN HARGA BBM TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak bumi, akan tetapi lumbung minyak di tanah air ini banyak dikelola oleh perusahaan asing dikarenakan keterbatasan SDM yang dimiliki indonesia. Pertamina sebagai jargon BUMN dalam pengelolaan minyak bumi hanya sebagai pajangan dan Pemerintah lebih bernafsu memberikan izin pengelolaan kepada perusahaan asing untuk mencari keuntungan tersendiri tanpa mempedulikan kesejahteraan rakyatnya. Kenaikan BBM juga akan meningkatkan laju inflasi. Memandang kenaikan harga BBM justru berdampak pada peningkatan harga-harga sehingga mendorong laju inflasi pada level yang cukup tinggi yang dapat memicu gejolak sosial di masyarakat serta meningkatkan jumlah masyarakat miskin akibat daya beli masyarakat makin merosot. Kebutuhan akan komoditas BBM sudah menyentuh semua aspek kehidupan. Tekanan harga pada komoditas BBM akan berpengaruh pada harga barang atau jasa lainnya. Kenaikan harga BBM yang disertai dengan peningkatan harga barang berimplikasi pada menurunnya daya beli masyarakat. Ini akan semakin memberatkan masyarakat kecil di saat momen kenaikan harga BBM berdekatan dengan hari raya lebaran dan masa liburan sekolah. Selain itu kenaikan harga BBM bersubsidi akan berimplikasi pada melonjaknya tingkat kemiskinan. Meski pemerintah berjanji untuk memberikan kompensasi pada masyarakat kecil namun dampaknya dinilai tidak akan signifikan.Kompensasi yang bertujuan sebagai jaring pengaman agar masyarakat miskin tidak semakin jatuh ke jurang kemiskinan justru berpotensi dimanfaatkan oleh agenda politik. Pasalnya, dalam waktu dekat Indonesia akan memasuki masa pemilihan umum (pemilu).Orang miskin akan semakin bertambah karena ada kepentingan politik untuk pencitraan.

B.   PERTUMBUHAN EKONOMI Apapun pertimbangan menaikkan harga BBM, bagi kalangan miskin atau nyaris miskin, implikasinya hanya satu: kenaikan harga kebutuhan pokok. Sebaliknya menurut pemerintah, tak mungkin kas negara terus-menerus dipakai untuk menambal subsidi BBM karena sektor lain menjadi terbengkalai. Menurut catatan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, tahun lalu besaran subsidi kesehatan hanya Rp43,8 triliun, infrastruktur Rp125,6 triliun, bantuan sosial Rp70,9 triliun, sementara subsidi BBM menyedot dana paling besar, Rp165,2 triliun. Padahal itu belum termasuk subsidi listrik yang berjumlah Rp 90 triliun, sehingga secara total subsidi energi APBN 2011 mencapai Rp 255 triliun. Realisasi subsidi BBM juga cenderung membengkak dari angka acuan karena konsumsi BBM yang tak terkendali Tahun 2010 misalnya, subsidi BBM yang mestinya habis pada hitungan Rp 69 triliun kemudian membesar menjadi Rp 82,4 triliun. Hal sama terulang pada 2011 dimana anggaran subsidi Rp 96 triliun kemudian bengkak menjadi hampir dua kali, yakni Rp 165,2 triliun. Akibatnya kesempatan berinvestasi dalam bentuk infrastruktur dan pembangunan nonfisik, termasuk kesehatan dan pendidikan, menjadi lebih sedikit. Pengurangan subsidi BBM, menurut pemerintah, akan dialihkan sebagian pada program infratsruktur, meski belum jelas apa saja bentuknya dan bagaimana realisasinya. Enny Sri Hartati dari INDEF menilai situasi ini sangat tak adil bagi kelompok miskin. Lebih tepat sasaran kalau kemudian diarahkan pada pembangunan infrastruktur atau program pengentasan kemiskinan lain.

C.   INFLASI LEBIH TINGGI Pengamat ekonomi Aviliani menyatakan, pemerintah harus mewaspadai risiko melambungnya inflasi jika harga bahan bakar minyak (BBM) dinaikkan. Dia memperkirakan, kenaikan harga BBM pada kisaran Rp 1.500 hingga Rp 2.000 akan memicu tingkat inflasi nasional menjadi 6,5 persen pada tahun ini. Jika kenaikan BBM berkisar Rp 1.500 sampai Rp 2.000 kemungkinan inflasi akan bertambah sekitar 1 hingga 2 persen sehingga inflasi nasional akan naik menjadi sekitar 6,5 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mengumumkan bahwa laju inflasi umum tahun kalender 2011 mencapai 3,79 persen. Bank Indonesia juga memperkirakan jika harga BBM dinaikan pada kisaran Rp 500 hingga Rp 1.500 maka akan menimbulkan inflasi lebih dari 5,5 persen. Menurut Aviliani, pemerintah tidak memiliki pilihan kecuali menaikan harga BBM akibat melambungnya harga minyak mentah dunia. Hal itu terutama setelah Iran menghentikan ekspornya ke negara Eropa. Harga minyak sempat mencapai 115 dolar AS per barel. Inflasi akibat kenaikan harga BBM tidak akan menimbulkan gejolak asalkan rupiah tetap pada kisaran RP 8.500 hingga Rp 9.000 per dolar AS. Selain itu, tingkat konsumsi masyarakat tetap tinggi. Karena kecenderungan masyarakat Indonesia ketika rupiah menguat, maka konsumsi akan meningkat juga. Dengan tingkat konsumsi yang tetap tinggi, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan tetap terjaga di kisaran 6 persen pada tahun ini. Sebabnya, sekitar 64 persen angka pertumbuhan nasional ditopang dari konsumsi. Kenaikan harga BBM senilai Rp 2.000 per liter dari harga sekarang akan menghemat anggaran subsidi sebesar Rp 26 triliun dengan inflasi tinggi. Guna menekan inflasi tersebut maka pelarangan penggunaan konsumsi BBM bersubsidi khusus untuk mobil pribadi dinilai lebih kecil risiko inflasinya dibanding kenaikan harga BBM untuk semua kendaraan. Sementara itu, pengamat perminyakan Kurtubi mengatakan, pemerintah harus segera menyesuaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi seiring dengan tren naiknya harga minyak dunia. Krisis finansial yang terjadi di Uni Eropa dan Amerika, serta ketegangan antara Iran dan negara barat terkait sanksi ekspor minyak Iran menjadi faktor utama pemicu naiknya harga minyak dunia. Kenaikan BBM Rp 1.500 per liter, akan menjadi kebijakan yang paling realistis. Kurtubi memperkirakan, harga minyak dunia akan menembus 120 dolar AS per barel untuk Indonesian Crude Price (ICP), bahkan jika Selat Hortmutz ditutup akan mencapai 120 dolar AS hingga 130 dolar AS per barel.

D. DAMPAK TERHADAP BURUH Pengaruh kenaikan harga BBMakan sangat terasa untuk para buruh nasional. Apalagi, 46 Komponen KHL dalam Permenaker 17/2005 sudah otomatis akan naik nominal harganya. Contoh sederhana, harga sandang, pangan, sewa kamar pasti dan lain-lainnya pasti akan naik, sedangkan revisi komponen KHL untuk menyesuaikan harga komponen tersebut dilakukan pada akhir tahun. Kenaikan harga BBM juga dapat berakibat naiknya biaya produksi yang menyebabkan kenaikan biaya produksi sehingga membebankan kenaikan biaya produksi tersebut kepada pekerja, seperti menunda pembayaran gaji, memotong gaji atau mengurangi jumlah pekerja. Seorang anggota DPR asal Kepulauan Riau meminta Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (kemenakertras) untuk mengimbau Apindo agar tidak melakukan hal-hal tersebut kepada karyawannya, akibat dampak kenaikan harga BBM yang berdampak pada sektor Industri. Masih ada solusi lain untuk mengatasi kenaikan harga minyak dunia selain menaikkan harga BBM bila Pemerintah mau kreatif dan tidak selalu mencari solusi yang paling mudah. Seperti melakukan penghematan anggaran dengan melakukan diet ketat untuk tidak belanja hal-hal yang tidak penting, memaksimalkan pendapatan pajak agar tidak bocor dan lain-lainnya.

E.     PENGANGGURAN Dampak kenaikan harga bahan bakar ini terhadap aktivitas ekonomi dikenal dengan istilah multiplier effect. Misalnya jika BBM naik menjadi Rp  6.000/ liter maka akan menaikkan harga barang dan jasa, karena kenaikan harga bahan bakar itu menjadi komponen penting dalam penentuan harga produk barang dan jasa. Ketika harga barang dan jasa naik, dengan asumsi pendapatan masyarakat tetap maka daya beli masyarakat pun turun. Bahkan sangat mungkin terjadi bahwa pendapatan masyarakat tidak selalu naik sebanding dengan kenaikan harga BBM. Akibat lebih lanjut, jika harga barang dan jasa naik maka produk domestik tidak dapat bersaing dengan produk asing yang membanjiri Indonesia. Dampak lebih lanjut adalah penjualan industri turun, omzet turun, pendapatan masyarakat turun. Akibat lebih lanjutnya adalah PHK dan naiknya angka pengangguran. Dalam waktu yang bersamaan, ketika harga BBM akan naik, muncullah program bantuan tunai yang digulirkan pemerintah dengan tujuan meredam dampak sosial ekonomi masyarakat, yang disebut BLSM. Program bantuan tersebut bersifat konsumtif, sesaat, tampak sebagai kebijakan tambal sulam, tidak dapat memberdayakan ekonomi masyarakat, sering salah sasaran, dan justru akan menghambat tumbuhnya potensi-potensi ekonomi masyarakat

F. KENAIKAN BBM BERDAMPAK TERHADAP KENAIKAN HARGA BAHAN POKOK Kenaikan harga BBM tidak dapat dilihat dari satu aspek, tapi yang dikhawatirkan banyak pihak adalah multiplier effect-nya terhadap harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Sehingga bisa dipastikan masyarakat kecil yang akan menerima dampak yang paling berat. Ini yang seharusnya menjadi pertimbangan serius pemerintah sebelum mengambil langkah menaikkan harga BBM. APBN kita memang berat menanggung seluruh kebutuhan pembangunan. Pemerintah melihat salah satu opsi untuk menstabilkan APBN dengan mengurangi subsidi BBM. Sebagai gantinya, pemerintah berencana mengalihkan sebagian biaya subsidi BBM dalam bentuk bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Jazuli Juwaini mengatakan, dirinya memahami BLSM sebagai bentuk pengaman sosial untuk mengompensasi dampak kenaikan BBM. Di luar efektifitas dan ketepatan sasaran dalam penyalurannya, sejatinya BLSM hanya mengatasi persoalan dalam jangka pendek karena sifatnya yang sementara dan tunai. “multiplier effect kenaikan harga BBM dampaknya jangka panjang dalam menambah beban kehidupan masyarakat ekonomi lemah. Dalam jangka panjang kehidupan rakyat yang miskin akan semakin sulit. Jika kenaikan harga BBM tak terelakkan maka pemerintah tak boleh merasa cukup dengan penyaluran BLSM. Pemerintah wajib meningkatkan dan menggalakkan program-program pemberdayaan fakir miskin dengan dukungan anggaran yang memadai dan manajemen program yang lebih terintegrasi, transparan dan akuntabel, tepat sasaran, dan terukur (targetted). Anggaran kemiskinan dalam APBN saat ini baru berupa bantuan sosial sekitar Rp 60 triliun yang tersebar di sekitar 19 kementerian/lembaga. Sayangnya anggaran sebesar itu tidak terkoordinasi dengan baik, lemah dalam perencanaan dan implementasi yang dapat dilihat dari serapan anggaran, sehingga tidak berdampak signifikan pada penanggulangan kemiskinan. Adapun rincian subsidi tersebut untuk subsidi BBM, LPG, BBN (Rp 137,4 triliun) , listrik (Rp 65 triliun) dan alokasi cadangan risiko energi (Rp 23 triliun). Kedua, memberi ruang gerak pemerintah untuk membuat kebijakan terkait harga BBM dengan mencabut pasal 7 ayat 6 uu no. 22 tahun 2011 serta upaya penanggulangan dampaknya. Jika hal ini terealisasi, angka defisit APBN sebesar 2,23 tercapai seperti dalam usulan pemerintah.

G. KENAIKAN BBM DORONG PENGGUNAAN TRANSPORTASI UMUM Perseroan Terbatas Eka Sari Lorena Transport tbk (LORENA) menanggapi positif penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) karena akan mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum. Penaikan BBM itu akan mengurangi kendaraan pribadi sehingga mendorong masyarakat menggunakan trasnportasi umum, dan kami diuntungkan. Kenaikan harga BBM dampaknya lebih terasa kepada mobil pribadi dan tidak berpengaruh signifikan terhadap beban perusahaan di sektor transportasi. Kenaikan BBM itu lebih berdampak kepada mobil pribadi, sedangkan bus menggunakan solar dan naiknya tidak besar. Ia mengatakan bahwa di negara-negara yang berkembang positif salah satunya dapat dinilai dari transportasi umum yang baik. Dengan demikian, perseroan akan meningkatkan kinerja. Apalagi pemerintah juga gencar melakukan pembangunan infrastruktur.

H. KENAIKAN HARGA BBM BERISIKO MENINGKATKAN LAJU INFLASI Harga BBM secara historis merupakan faktor yang dapat memacu laju inflasi ke level yang tinggi. Ekonom menilai setiap kenaikan BBM bersubsidi sebesar 20% maka akan meningkatkan laju inflasi tahunan sekitar 0,4%. Pemerintah yang sedang mempertimbangkan meningkatkan harga BBM bersubsidi tentunya akan berdampak pada percepatan inflasi. Inflasi yang berakselerasi akan memaksa BI untuk meningkatkan level suku bunga acuannya, bi rate. Sebagai acuan suku bunga, peningkatan bi rate akan diikuti oleh peningkatan suku bunga pinjaman dan kemudian suku bunga simpanan di perbankan

KESIMPULAN Isu kenaikan harga BBM subsidi sudah muncul sejak setahun lalu. Isu ini terus berkembang hingga muncul rencana membatasi pemakaian BBM subsidi. Sejak itu banyak spekulan yang bermain di bisnis ini mencoba mengambil untung. Caranya BBM ditimbun, dan harga pun melambung tinggi. Kenaikan harga BBM memang pada dasarnya tidak dapat dipungkiri sehubungan dengan berbagai faktor-faktor baik internal dan eksternal yang menekan perekonomian negara. Meroketnya hutang akibat peningkatan ABPN yang harus dialokasikan untuk subsidi BBM. Selain itu, demi mewujudkan peningkatan daya beli masyarakat dan kemandirian perlu adanya upaya untuk terus merangsang masyarakat demi tidak berpangkunya pada subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, menerima kebijakan pemerintah untuk melakukan pengurangan subsidi BBM diharapkan dapat menjadi jawaban atas berbagai persoalan ini. Pemerintah harus berani bersikap bahwa, beban anggaran akan semakin berat kalau tidak dinaikkan. Namun, ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan untuk diperhatikan pemerintah. Rencana kenaikan harga BBM subsidi telah disambut dengan berbagai aksi demonstrasi, mulai dari mahasiswa hingga buruh.

SARAN Terlambatnya respons pemerintah untuk mengelola ekspektasi inflasi akan membuat tingkat inflasi tahun ini bergerak liar dan memberikan dampak yang tidak terlalu menggembirakan bagi perekonomian Indonesia. Karena itu, beberapa langkah harus mendapat prioritas pemerintah dan BI untuk meredam ekspektasi inflasi. 1. Pemerintah harus lebih fokus dan inovatif untuk menjaga dan memperbaiki manajemen stok sebagai jaminan bahwa barang (juga jasa), khususnya barang kebutuhan pokok, tersedia di pasaran pada tingkat harga wajar. Selain memperbaiki jalur distribusi, pemerintah juga harus mempersiapkan diri secara matang untuk melakukan operasi pasar. meredam munculnya motif-motif spekulatif, seperti penimbunan BBM dan barang 2. Penegakan hukum untuk kebutuhan pokok lainnya, perlu lebih diintensifkan. Dalam kaitan ini, pemerintah perlu lebih serius melakukan penataan sistem monitoring dan evaluasi agar tindakan bisa segera dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan spekulatif. Aktivasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) perlu menjadi bagian dari penataan sistem monitoring dan evaluasi ini. 3.   Menekan biaya produksi yang selama ini membebani baik sektor pertanian atau industri. Dalam kaitan dengan sektor pertanian,ada baiknya pemerintah menjamin stabilitas harga dan ketersediaan beberapa saprodi (sarana produksi pertanian), seperti pupuk, pestisida, dan benih. Dalam kaitan dengan sektor industri, fokus perhatian harus lebih diarahkan untuk mengeliminasi faktor-faktor yang mendorong munculnya fenomena ekonomi biaya tinggi (seperti biaya birokrasi dan pungutan liar). 4.  Untuk menjaga persepsi pasar bahwa inflasi terkendali, ada baiknya BI tidak terlalu sensitif untuk menaikkan Bi rate. Artinya, Bi rate sebaiknya tetap dipatok pada level 5,75 persen dan BI bisa menggunakan instrumen moneter lainnya, seperti giro wajib minimum (GWM), untuk menstabilkan likuiditas.

Daftar Pustaka   Wahyuningsih, Endang, 2012. Dampak Kenaikan Harga Minyak Abimanyu, Anggito. 2012. "Kenaikan Harga BBM". KOMPAS, 1 Maret 2012. http://candranopitasari.blogspot.com/2012/04/dampak-dan- kebijakan-pemerintah. html http://www.citizenjurnalism.com/world-news/indonesia/cj-dpr-ri- news/kenaikan-bbm -berdampak-terhadap-kenaikan-harga- bahan-pokok/ http://www.investor.co.id/national/kenaikan-bbm-dorong- penggunaan-transportasi- umum/63147 http://premierinvestment.wordpress.com/2013/05/07/pilihan- investasi-di-saat-kenai- kan-harga-bbm/