PUBLIKASI HASIL MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
Advertisements

DAN RENCANA TINDAK LANJUT
BAHAN RAPAT KOORDINASI PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH (US/M)
Membangun negara dari desa
PROGRAM/ KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
MEKANISME AKREDITASI SD / MI
PEMASARAN SOSIAL DALAM PRBBK. Pengertian & Ruang Lingkup Pemasaran Sosial dalam PRBBK PENGERTIAN Tujuan Pemasaran sosial PRBBK ; “menjual” gagasan melalui.
OTONOMI DAERAH BAB 10.
DISAMPAIKAN DALAM SOSIALISASI PEDUM APBD KABUPATEN PROBOLINGGO
PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
PROMOSI KESEHATAN DALAM PENGENDALIAN PTM
PERAN DAN FUNGSI GURU PEMBIMBING KHUSUS (GPK)
KEMISKINAN KESEJAHTERAAN Penyusunan RKP DESA PRESPEKTIF UU DESA.
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN
e-MUSRENBANG Perencanaan Partisipatoris berbasis Web PEMERINTAH
UPTD PEND. KEC. SELASA-JUMÁT, JANUARI 2015
Bappeda Kota Surakarta
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PEDOMAN UMUM DAN PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS TA 2011
Hak Memperoleh Informasi
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN KABID. PENGEMBANGAN PEGAWAI
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
PENGANTAR Rapat Sinkronisasi Provinsi dengan Kabupaten/Kota adalah forum antara provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai masukan dalam penyusunan Rancangan.
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Pelatihan Sistem Informasi Musrenbang
KELOMPOK SEJAHTERA PROV. SULAWESI BARAT PROV. MALUKU UTARA Kab. Majene
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(elektronik-Partisipasi Regulasi)
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) 23 OKTOBER 2015
BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SETDA KOTA SURAKARTA 22 MARET 2015
FORUM SKPD Yogyakarta, 21 Maret 2016
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN DESA.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
MUSRENBANG RENSTRA MASYARAKAT
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT KOTA TANGERANG SELATAN
CITIZEN JOURNALISM Pertemuan 9.
PERANGKAT DAERAH Muchamad Ali Safa’at.
Kriteria non fisik.
Komputer dan Pemerintahan
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
SOSIALISASI PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2018
TUGAS APIP DISAMPAIKAN DALAM PUBLIKASI HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017
Integrasi Gender Dalam Musrenbang
PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2014
IMOGIRI 24 DESEMBER  BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 80 % PROGRAM KEGIATAN TERENCANA SUDAH TERLAKSANA  BIDANG PEMBANGUNAN 100 % PROGRAM KEGIATAN.
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
RENCANA PEMBANGUNAN DESA (RKPDESA) DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTRIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
PEMBANGUNAN APLIKASI INFORMASI PELUANG PENANAMAN MODAL
Tata Kelola Pemerintahan Desa
EKONOMI KESEHATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKTOR KESEHATAN
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019 PANWASCAM SUT SETI.
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
FORUM KONSULTASI PUBLIK
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
KEMEN PU DAN PERUMAHAN RAKYAT R.I
SOSIALISASI SISTEM INFORMASI STANDAR PELAYANAN DAN SOSIALISASI
Kebijakan pengaturan kelembagaan jasa konstruksi
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KETERBUKAAN INFORMASI DI PEMERINTAH DESA
SANITASI PERKOTAAN BERBASIS MASYARAKAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA PERENCANAAN PARTISIPATIF.
Transcript presentasi:

PUBLIKASI HASIL MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017 MALANG, 12 DESEMBER 2017 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MALANG

Penetapan APBD 2018 PUBLIKASI MUSRENBANG Dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan daerah Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat USULAN MUSRENBANG YANG DIAKOMODIR Penetapan APBD 2018 MUSRENBANG PUBLIKASI Hasil Partisipasi Masyarakat menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah

PUBLIKASI HASIL MUSRENBANG YANG DIAKOMODIR PADA APBD 2018 Akses Masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilakukan melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah PP No 45 Tahun 2017 PUBLIKASI HASIL MUSRENBANG YANG DIAKOMODIR PADA APBD 2018 Media Cetak Media Online Sosialisasi

7184 USULAN USULAN YANG DIAKOMODIR 953 KEGIATAN Rp. 66.519.308.948,00 Prasarana Sarana Lingkungan PemberdayaanMasyarakat 85% 15% KELURAHAN PERANGKAT DAERAH MODAL/ KONSTRUKSI 56% PELATIHAN/ NON FISIK 44%

PUBLIKASI Usulan yang diakomodir pada Kelurahan Usulan yang diakomodir pada Perangkat Daerah

Matur Nuwun Perencanaan adalah usaha menghadirkan masa depan ke masa kini, sesuatu yang bisa kita lakukan SEKARANG Matur Nuwun