Desentralisasi Sistem Pendidikan Nasional Siti Rechal

Sejarah desentralisasi Dinamika perkembangan desentralisasi di Indonesia secara garis besar dapat di kaji dari 4 periode: Masa pemerintahan Hindia Belanda Masa kependudukan Jepang Masa setelah proklamasi * orde lama Masa reformasi Desentralisasi dimulai sejak awal pembentukan negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dan diberlakukannya UUDS dan ditetapkannya UU No.1 Tahun 1957 tentang pokok – pokok pemerintah daerah yang menganut sistem otonomi daerah.

Desentralisasi Penyerahan wewenang dari pemerintah sebagai suatu sistem yang dipakai oleh pemerintah untuk melimpahkan wewenang kepada daerah lain,namun semua hal diatur oleh pusat. Desentralisasi dimulai dengan diberlakukannya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana sejumlah kewenangan telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melakukan kreasi,inovasi dan improvisasi dalam upaya pembangunan daerahnya, termasuk dalam bidang pendidikan. Secara resmi, desentralisasi pendidikan dimulai dengan diberlakukan UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Mengapa perlu desentralisasi ? 1. Untuk pendidikan politik 2.Untuk latihan kepemimpinan 6. Meningkatkan kepekaan elit terhadap kebutuhan masyarakat. 5 memperkuat akuntabilitas 4. Mencegah konsentrasi kekuasaan di pusat 3. Memelihara stabilitas politik

Dua hal pokok yang mengimplementasikan desentralisasi pendidikan adalah : 1. Manajemen berbasis sekolah 2. Pendidikan berbasis masyarakat Konsep penyelenggaraan pendidikan yang bersifat desentralisasi dikenal dengan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang merupakan perubahan paradigma pendidikan yang semula berpusat pada pemerintahan pusat beralih kepada pengelolaan pendidikan pada pola manajemen sekolah yang mengelola.

Fungsi yang dapat didesentralisasikan ke sekolah,menurut Kemendiknas 1. Perencanaan dan evaluasi program sekolah. 2. Pengelolaan kurikulum 3. Pengelolaan proses belajar mengajar. 4. Pengelolaan ketenaga-kerjaan

5. Pengelolaan peralatan dan prlengkapan 6. Pengelolaan keuangan 7. Pelayanan kesiswaan 8. Hubungan sekolah dan masyarakat

Realitas penerimaan kebijakan desentralisasi Kesigapan daerah Hal – hal yang terjadi dan perspektif masyarakat adalah : Sumber daya manusia mereka belum memadai Sarana dan prasarana belum tersedia Anggaran pendapatan asli negara rendah Secara psikologis, mental masyarakat belum siap terhadap perubahan Adanya sikap takut akan upaya pembaharuan.

Sikap daerah Sebagian dari mereka menunjukkan kegembiraan,karena kebijakan ini telah lama mereka tunggu . Sebagian dari mereka menyikapinya dengan sikap yang biasa saja. Mereka menganggap bahwa perubahan tersebut merupakan suatu keridakberdayaan dari pemerintah pusat. Sikap pesimis yang ditunjukkan oleh sebagain pemda atau masyarakat memperlihatkan ketidakpercayaan mereka akan maksud baik dari pemerintah. Mereka masih ada melihat kepentingan pribadi disamping penerapan kebijakan tersebut. Sikap khawatir yang ditunjukkan dan rasa takut karena tersedianya dana sarana, takut akan ketidakmampuan pemda dalam menerapkan kebijaksaan tersebut.

Dampak desentralisasi Kemungkinan daerah untuk memanfaatkan kondisi yang ada untuk mendapatkan pendapatan daerah akan dilakukan karena berhubungan dengan masyarakat atau rakyat kecil yang semestinya mendapatkan pendidikan gratis dari pemerintah. Memberikan peluang kekuasaanya yang cukup kuat dan besar bagi kepala dinas pendidikan. Menciptakan peluang bagi mereka yang memiliki harta dan bagi mereka yang serba kekurangan. Hal ini terjadi karena daerah dengan pendapatan asli daerah terbesar akan memberikan porsi dana pendapatannya bagi guru, sementara daerah lainnya tidak sanggup untuk menambahkannya. Desentralisasi pendidikan juga berdampak negatif pada pemertaan distribusi tenaga guru. Desentralisasi hanya akan memindahkan praktik KKN dari pusat ke daerah.

THANKS FOR READING SILAHKAN BERTANYA JIKA ADA YANG KURANG DIPAHAMI Put your comment in this page 