Pengantar Ilmu Politik Sistem Pemilu dan Kepartaian

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM PEMILU.
Advertisements

PARTAI POLITIK.
PARTAI POLITIK.
PEMILIHAN UMUM. Pemilu di Dua Negara UNI SOVIET (sbl 1989) tuntutan politik 10% pemilih menjadi anggota partai Tingkat partisipasi: 99% dari total.
SOSIOLOGI POLITIK DR.H.THAMRIN TAHIR, M.Si.
KLASIFIKASI NEGARA DEMOKRASI MODERN
PROPORTIONAL REPRESENTATION SYSTEM
List Proportional Representation System Materi kuliah Pemilu & Perilaku
PENGANTAR LMU POLITIK Part X Sistem Kepartaian & Sistem PEMILU
Pertemuan 6 PARTAI POLITIK
TIPOLOGI PARTAI POLITIK
NAMA : JEPRIS KANDO EKA ARDIYANTO NIM :
The Single Tranferable Vote (STV) Materi kuliah Pemilu & Perilaku
DEMOKRASI LOKAL MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL
Hukum Tata Negara “PEMILIHAN UMUM dan KPU”

SISTEM POLITIK INDONESIA
Pengantar Partai Politik
SISTEM PEMILIHAN UMUM.
PENGANTAR KULIAH PEMILIHAN UMUM
PARTAI POLITIK Ahmad Nasher.
PEMILU.
KEPARTAIAN DAN PEMILU DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA
Pengawasan Dana Politik
SISTEM KEPARTAIAN DAN PEMILU
SISTEM KEPARTAIAN DAN PEMILU
SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4323
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
Partai Politik & Pemilu
PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK
PEMILIHAN UMUM Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya
Sistem Pemerintahan Indonesia
Ruang Lingkup Ilmu Politik Pengantar Ilmu Politik
PENGANTAR ILMU POLITIK
Partai Politik & Pemilu
KEANGGOTAAN DAN BASIS DUKUNGAN PARTAI
SISTEM PEMILU.
SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari
PEMERINTAHAN YANG BERSIH
Pemilu dan Partai Politik
ANEKA RAGAM SISTEM PEMILU
Pengarustamaan Pemilu
Ruang Lingkup Ilmu Politik
AMBANG BATAS PERWAKILAN Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu
Pengantar Ilmu Politik Identifikasi Struktur Politik
SISTEM KEPARTAIAN.
Institusi Kebijakan Mata Kuliah Kebijakan Publik
STIA LAN Jakarta Semester GENAP 2012 Dosen: Ratri Istania, SIP, MA
Pengantar Ilmu Politik Hubungan Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Lainnya
PARTAI POLITIK (Kelas B)
Pengantar Ilmu Politik Identifikasi Struktur Politik
MULTIPARTAI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETAHANAN NASIONAL
MODEL KEBIJAKAN PUBLIK Mata Kuliah Kebijakan Publik
Presented by: Syaiful Bakhri, S.Sos, MM
By: RANTO, S.IP., M.A Dosen Tetap Ilmu Politik FISIPOL UBB
Partai Politik dan Sistem Kepartaian
PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM SISTEM POLITIK (K9 & K10)
Ruang Lingkup Ilmu Politik
SISTEM KEPARTAIAN & PEMILU INDONESIA
STIA LAN Jakarta Semester GENAP 2011 Dosen: Ratri Istania, SIP, MA
Partai Politik.
BUDAYA POLITIK DI INDONESIA
SISTEM PEMILIHAN UMUM.
Sistem Pemilu Mayoritas/Pluralitas Mixed/ Campuran Proporsianal
PROSES LEGISLATIF INDONESIA
Kebijakan Publik “terminasi kebijakan”
ELECTORAL FORMULA.
Pengantar Ilmu Politik Hubungan Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Lainnya
Pengantar Ilmu Politik
Langkah Konversi Suara Menjadi Kursi Pemilu 2019 Langkah 1 Menyiapkan Data : 1.Jumlah Alokasi Kursi dalam Satu Dapil; 2.Perolehan Suara Satu Dapil Langkah.
Transcript presentasi:

Pengantar Ilmu Politik Sistem Pemilu dan Kepartaian Oleh: Ratri Istania, SIP, MA Semester Genap 2011 STIA LAN Jakarta Pengantar Ilmu Politik Sistem Pemilu dan Kepartaian

Raison d’etat Partai Politik Mereka adalah jalan yang paling dibutuhkan untuk memenangkan suatu pemilihan umum dan memberikan arah pada pemerintahan (“ they were the means necessary to win elections and provide direction to government”) - Huckshorn

Apa itu Partai Politik? [1] Sebuah partai merupakan sebuah badan dari kesatuan orang-orang, untuk mempromosikan upaya mewujudkan harapan bersama mereka terhadap kepentingan nasional, terutama pada prinsip-prinsip tertentu yang disepakati Edmund Burke (1770)

…Partai Politik? [2] Dalam pemahaman lebih luas, partai politik merupakan koalisi dari banyak orang mencari jalan mengontrol lembaga pemerintahan melalui jalan sah secara hukum. Koalisi berarti sekelompok indivisual memiliki tujuan akhir tertentu yang serupa dan bekerja sama satu sama lainnya dalam mencapainya. Mengatur jalannya pemerintahan berarti perangkat fisik, hukum, dan kelembagaan dimana pemerintah menggunakannya menjalankan pembagian kerja sesuai fungsi. Absah secara hukum artinya tercantum di dalam peraturan hukum atau memiliki pengaruh lejitimet. (Anthony Downs, 1957)

…Partai Politik [3] Apa yang diartikan sebagai partai politik adalah organisasi apapun, akan tetapi secara bebas diorganisir, mencari jalan menuju pemilihan jabatan pemerintahan yang sudah tercantum (Epstein, 1980) Partai Politik adalah kelompok terorganisir untuk mendapatkan kontrol terhadap pemerintahan atas nama kelomplk dengan memenangkan pemilihan umum untuk posisi-posisi di pemerintahan. (Schlesinger, 1991)

Partai Politik Ketika kelompok kepentingan berusaha mendapatkan kekuasaan politik langsung dengan cara menempatkan anggotanya pada kantor-kantor pemerintah

6 Fungsi Partai Politik “broker” ide-ide politik Terlibat dalam sosialisasi politik Menghubungkan individu-individu dan sistem politik Memobilisasi dan merekrut aktivis Mengkoordinasikan aktivitas berkenaan dgn pemerintahan Mengkoordinasikan oposisi pada kelompok-kelompok dlm pemerintahan

Kategori Partai Politik Partai ideologimemiliki kedalaman tujuan dan benar-benar komit pada ide-ide yg dituju Partai pragmatismemiliki tujuan lebih fleksibel dan berorientasi pada perubahan policy lebih moderat dan perlahan

Sistem Pemilihan Umum Single-member Constituencysatu daerah pemilihan memilih satu wakil; biasanya disebut Sistem Distrik Multi-member Constituencysatu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan Sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem Proporsional

Sistem Proporsional/Semi Proporsional Sistem Paralel Limited Vote (LV) Single Non-Transferable Vote (SNTV) Mixed Member Proportional (MMP) Single Transferable Vote (STV)

Apa Itu Sistem Proporsional? Satu wilayah besar (daerah pemilihan) memilih beberapa wakil (multi-member constituency) Satu wilayah dianggap sebagai satu kesatuan Dalam wilayah, jumlah kursi dibagi sesuai jumlah suara yang diperoleh para kontestan, secara nasional, tanpa menghiraukan distribusi suara

Perbedaan Pokok 2 Sistem Cara menghitung perolehan suara dapat menghasilkan perbedaan dalam komposisi perwakilan dalam parlemen bagi masing-masing partai politik