Asas-asas hukum ekonomi di indonesia

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BAB VIII Penjelasan Peraturan Per-UU-an
Advertisements

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PENGERTIAN DAN PRINSIP-PRINSI KOERASI
Dasar Berlakunya Hukum Adat
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Kebijakan Perpajakan Dalam Mendukung Pembentukan Kawasan Pelabuhan Dan Perdagangan Bebas disampaikan oleh: Direktorat Jenderal Pajak.
Bagian III BANGUN USAHA DI NDONESIA
KEMERDEKAAN MENGELUARKAN PENDAPAT
Mengelola Akuntansi Modal Koperasi
DEWI NURUL MUSJTARI SRI WIDODO FAKULTAS HUKUM UMY
HUKUM AGRARIA M.HAMIDI MASYKUR SH,M.Kn.
Bab 1 Karakteristik Koperasi
PERTEMUAN 8 KOPERASI.
LANDASAN YURIDIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA
KOPERASI Siti wahyuningsih A
DASAR HUKUM INFORMATIKA DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Oleh : Dosen Tim Agraria
Konsep Hukum Agraria dan Hukum Tanah
HUKUM INVESTASI dan PENANAMAN MODAL
SISTEMEKONOMI INDONESIA
Perekonomian Indonesia
HUKUM INVESTASI GIOFEDI RAUF, SH.,MH..
Dasar Berlakunya Hukum Adat
HAKIKAT KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK
Arah Kebijakan Persusuan
2 Bab APBN dan APBD.
By : Koperasi By :
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
Arah Kebijakan Persusuan
Arah Kebijakan Persusuan
KOPERASI Oleh: Rhido Jusmadi.
PEMBENTUKKAN UUPA DAN PERKEMBANGAN HUKUM TANAH DI INDONESIA
AKUNTANSI KOPERASI PENGERTIAN KOPERASI
Tentang Keuangan Negara
PKN Standar Kompetensi
Pengertian, Asas dan Prinsip Koperasi
Jaminan Fidusia Ernu Widodo.
RENI HAPSARI (A ) Disusun oleh: Progdi Pendidikan Akuntansi
KARANTINA HEWAN, IKAN, dan TUMBUHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MENIMBANG MENGINGAT MENETAPKAN.
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PAI
Fungsi dan peranan koperasi
Peluang Orang Asing memiliki pulau di Indonesia
Konsep Koperasi dan Pengelolaan Koperasi
CARA MEMBUAT ABSTRAK TIM PENGAJAR MPPH-FHUI Rabu, 04 Juli 2018.
PENGERTIAN HUKUM AGRARIA
Studi Kelayakan Bisnis
PENDAHULUAN TUJUAN DAN LANDASAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM atau STIE LAMPUNG TIMUR RINNANIK, S.H.I.
Arah Kebijakan Persusuan
By : Koperasi By :
Nurul Afifah Rizqi A / A Pendidikan Akuntansi
Landasan, Fungsi, Landasan, dan Sendi Dasar Koperasi
Tata hukum Indonesia.
Bab 1 Karakteristik Koperasi
PEMBERIAN HAK ATAS TANAH
Hukum Investasi dan Pasar Modal
Bab 1 Karakteristik Koperasi
HAKEKAT USAHA KOPERASI
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
POKOK BAHASAN (4) BELA NEGARA.
DASAR HUKUM PENANAMAN/ INVESTASI 1. UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL 2. PERPRES NO. 27 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU.
PENANAMAN MODAL Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan.
latar belakang pendidikan anak berbakat
Retribusi Daerah (UU Nomor 28 Tahun 2009) Retribusi Jasa Usaha 1 1.
DASAR HUKUM SERTA TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN STMIK DIPANEGARA MAKASSAR 2014 Pertemuan I : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Peran Pusat Kemasyarakatan Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
UTS SERTAKAN NAMA DAN NPM. 1. Jabarkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan kesehatan hewan menurut versi anda ! 2. Jabarkan Undang-Undang.
Transcript presentasi:

Asas-asas hukum ekonomi di indonesia Hal ini dikarenakan suatu asas merupakan landasan filosofis yang menggilhami suatu peraturan hukum Diartikan sebagai payung hukum dalam perekonomian Asas hukum ekonomi dalam indonesia banyak tersebar dalan berbagai peraturan yang tertulis atau tidak tergantung pada obyek dan tujuan dari peraturan yang bersangkutan Sifatnya abstrak namun dapat dilihat secara konkrit dari perwujudan dalam kaidah hukum

Beberapa perundang-undangan Hukum Ekonomi yang memuat asas-asas Hk Beberapa perundang-undangan Hukum Ekonomi yang memuat asas-asas Hk.Ekonomi Asas manfaat UU no. 9 tahun 1985 tentang perikanan, pasal 3 ayat 1 Asas usaha bersama/kekeluargaan UU no. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil pasal 3 Asas Perbedaan perlakukan/ diskriminasi terbatas UU no. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil pasal 9 dan UU no. 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing pasal 15 Asas kemandirian yang berwawasan kebangsaan UU no. 6 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan pasal 11 Asas pertanggung jawaban/ akuntabilitas UU no. 5 tahun 1983 LN tahun 1983 noor 3260 tentang zona ekslusif Indonesia pasal 11 ayat 1 Perundang-undangan hk. Ekonomi secara bersamaan: a. UU no 8 th 1999 LN tahun 1999 nomor 42 tentang Perkos pasal 2 b. UU no 36 th 1999 LN tahun 1999 nomor 154 tentang telekomunikasi pasal 2 c. UU no 41 th 1999 LN tahun 1999 nomor 167 tentang kehutanan pasal 2