Otonomi Daerah dan Good Governace

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

APA OTONOMI DAERAH ? OTONOMI DAERAH ADALAH HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH OTONOM UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN.

Advertisements

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Administrasi Pelayanan Publik

SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Oleh: Irwan Apriyanto Class: B Pendidikan Bahasa Inggris

Hasil Diskusi Definisi Otonomi Daerah

MAPEL : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Otonomi Daerah.

Nama: Siti rokhmayatun Prodi / Fak.: Bahasa inggris/Isipol

Good Governance Bab 12.

BAB 7 Otonomi Daerah.

Good Governance Bab 12.

OTONOMI DAERAH BAB 10.

GOOD GOVERNANCE.

OTONOMI DAERAH.

Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRI

Keterbukaan Informasi Publik

PERINGATAN 5 TAHUN PELAKSANAAN

1 BAB. VII OTONOMI DAERAH 1. PENGERTIAN OTONOMI DAERAH

Administrasi Pemerintahan di Daerah Hukum tentang Organisasi Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara Semester 4

Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar

Otonomi Daerah (Dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Wilayah)

Good Governance Etika Bisnis.

PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH

PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

OPTIMALISASI POTENSI EKONOMI DAERAH OLEH : DEDY ARFIYANTO , SE.MM

Universitas Indo Global Mandiri

REFORMASI ADM DAN GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS

OTONOMI DAERAH.

Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan

OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.

OTONOMI DAERAH & KESEJAHTERAAN SOSIAL

PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI DI BIDANG PBJ

H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University

KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH

Dasar Hukum DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH

KEBIJAKAN DESENTRALSIASI DAN OTONOMI DAERAH

Perkembangan Otonomi Daerah

Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

OTONOMI DAERAH Desi Harsanti Pinuji.

Disusun Oleh Pipit Fitriyani, S.Pd

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH CLEAN AND GOOD GOVERNANCE Di Indonesia terminologi ini dipadankan dengan tata kelola pememrintahan yang baik,

Otonomi Daerah.

KELOMPOK 3: OTONOMI DAERAH.

Latar Belakang Perkembangan Sistem Penganggaran Publik

DR.Suharto,SH.,M.Hum.

OTONOMI DAERAH Pengertian

Agied Dharmayantie ( ) Anita Rosalin Hutahayan ( ) Ari Kleryyanti ( )

OTONOMI DAERAH by Dr. Ardiyan Saptawan

Otonomi Daerah KELOMPOK 8: Rahmat Firdaus Hasan :

Model pemisahan kekuasaan dalam bangunan negara Pancasila.

OTONOMI DAERAH KELOMPOK 10: MUHAMMAD DURROSYIDIN MUHAMMAD IKHSAN RIZAM

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan

DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN

Pengertian Otonomi Daerah adalah hak dan kewajiban Daerah Otonomi, untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya.

DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN

Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016

DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN

GOOD AND CLEAN GOVERNANCE TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.

Transcript presentasi:

Otonomi Daerah dan Good Governace

Hubungan antara Pusat dan Daerah OTONOMI VS SENTRALISASI DESENTRALISASI -- > Pembagian kewenangan DEKONSENTRASI -- > Pelimpahan Kewenangan OTONOMI VS FEDERALISME

Pra Reformasi Otonomi Cenderung Sentralisasi Jakarta/Jawa Sentris Pembagian SDM tidak adil dan merata Kesenjangan sosial antar daerah MENUMBUHKAN BIBIT DISINTEGRASI BANGSA

ERA REFORMASI Otonomi adalah salah satu agenda utama -- > desakan demokratisasi dan globalisasi UU 22/1999 – UU 32/2004 tentang otonomi daerah Demokratis, adil, merata dan memperhatikan potensi dan keragaman daerah Luas, Nyata dan Bertanggung Utuh dan Bulat -- > Perencanaan s.d pengawasan. Pendanaan s.d sarana dan prasarana Sesuai dengan konstitusi -- > NKRI Meningkatkan fungsi dan peran pemerintahan daerah (DPRD).

Tujuan Otonomi Daerah Terciptanya efektifitas dan efisiensi pemerintahan Sarana pendidikan politik Stabilitas politik Akuntabilitas Publik Lancarnya pembangunan Optimalisasi potensi dan pembangunan daerah Dll.

Kabupaten/Kota -- > Desentralisasi -- > semua urusan kecuali : Hub LN, Peradilan, Moneter, Agama, Hankam, dll. Provinsi -- > Lintas Kabupaten/Kota Pembangunan Regional Makro Kelautan (> 3 Mil) Kewenangan lain.

GOOD GOVERNANCE (Tata Pemerintahan Yang Baik) Wajah Birokrasi di Indonesia Gemuk dan Lamban Tidak Transparan dan Akuntabel Feodal Korup Elitis Minim Inovasi Safety Player Dll

Fungsi Pemerintahan : To Serve To Protect To Order Pemerintahan yang bersih dan berwibawa (dapat dukungan dari rakyat dan bersinergi dengan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan)

Otonomi dan Good Good Governace Good Governance -- > Tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Efisien, efektif, jujur, transparan dan akuntabel. Partisipasi Hukum Transparansi (jabatan publik, anggaran, dll) Responsif Orientasi konsensus Efektifitas Akuntabilitas Visi dan misi strategis

PENCIPTAAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA Restrukturisasi Peningkatan SDM Ketatalaksanaan Birokrasi Pelayanan Publik Pemberantasan KKN Perbaikan KULTUR