Dr. Jum’atil Fajar, MHlthSc

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Undang-undang no 44 tahun 2009 rumah sakit
Advertisements

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007
OPERASIONALISASI PELAYANAN PRIMA
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
Gerakan Pembangunan Berwawasan Kesehatan.
DESENTRALISASI KESEHATAN
KONSEP PROMOSI KESEHATAN
KEBIJAKAN PROGRAM LANSIA DI KABUPATEN CILACAP
KEBIJAKAAN DASAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
Standar akreditasi puskemas
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
Assalamualaikum Wr.Wb. Kelompok 1 Dewi KusumaWardani(J ) Rosalina KusumaWardhani (J ) Mursid Andi Setiawan (J ) Yunan Tulus Budiono(J )
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
UPDATE INISIATIF MENDORONG PENGELOLAAN DAS PEUSANGAN
Materi 3 Manajemen RS Smt 7-AKK-Kesmas
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
Pembangunan Kesehatan dan Pembangunan Nasional
ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN
Konsep PERILAKU YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESEHATAN
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
PROGRAM NASIONAL KESEHATAN LANSIA
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN
KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA (Association of Indonesian School Superintendent) APSI.
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
Mengelola kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
DEFINISI Otoritas Jasa Keuangan / OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan orang lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang.
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN PERTEMUAN 12
Pusat Kesehatan dan Gizi Manusia (PKGM)
Pusat Perilaku dan Promosi Kesehatan Fakultas Kedokteran
ILMU KEDOKTERAN TROPIS
PERAN SERTA MASYARAKAT
INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN PERTEMUAN 11
“Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan“
Pengantar akreditasi rumah sakit di Indonesia
Departemen Ilmu Penyakit Dalam Bab I. Kebijakan Umum.
Pembangunan Kesehatan dan Pembangunan Nasional
Kom III SUHARI MM.
KEBIJAKAN OBAT  .
Renstra Departemen Ilmu Kesehatan Mata FK UGM
OPERASIONALISASI PELAYANAN PRIMA
Organisasi dan Kode Etik Profesi
ASPEK-ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
ASPEK LEGAL DAN LEGISLASI DALAM PELAYANAN DAN PRAKTEK KEBIDANAN OLEH : YUSNI FAUZIAH, S.Tr. Keb.
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
Materi-2 MATA KULIAH SIMKES S1-KESMAS-AKK
PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN.
POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
Manajemen Informasi Kesehatan 1
 Tahun 2019 AKADEMI KEPERAWATAN POLITEKNIS KESEHATAN KEMENTRIAN KESEHATAN ACEH BANDA ACEH.
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Kelompok II : Aditya Prayudha Setri Endah Pratiwie Siti Ayu Puspasari Khana.
Sesi 3: Sejarah Promosi Kesehatan
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR72TAHUN 2012 TENTANG SISTEM KESEHATAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ADMINISTRASI DAN UPAYA KESEHATAN. PENGERTIAN = tatanan yg menghimpun berbagai upaya kes masy (UKM) dan upaya kes perorangan (UKP) secara terpadu & saling.
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
PERAN SERTA POLTEKES KEMENKES DALAM MENDUKUNG PROGRAM KEMENKES
Transcript presentasi:

Dr. Jum’atil Fajar, MHlthSc Paradigma Sehat Dr. Jum’atil Fajar, MHlthSc

Pokok Bahasan Visi Misi Strategi Program

Visi Indonesia Sehat 2010 Satu dasawarsa merupakan waktu yang cukup untuk mencapai suatu cita-cita Menantang Inspiratif Realistis

Indikator Utama Visi Hidup dalam lingkungan yang sehat Mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat Mampu menyediakan (menjangkau) pelayanan yang bermutu Memiliki derajat kesehatan yang tinggi 

Definisi Misi Pernyataan tentang tugas dan tanggung jawab yang harus diemban oleh Pembangunan Kesehatan dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan

Misi Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat termasuk lingkungannya

Pembangunan Berwawasan Kesehatan Kontribusi positif berbagai sektor lain Wawasan kesehatan sebagai azas pokok program pembangunan Program pembangunan yang berdampak negatif seyogianya tidak diselenggarakan Jajaran kesehatan aktif sebagai penggerak pembangunan berwawasan kesehatan

Kemandirian Masyarakat Perilaku yang sehat Kemampuan memilih dan mendapat pelayanan kesehatan yang bermutu

Pelayanan Kesehatan Tanggung jawab sektor kesehatan Penyelenggara: Pemerintah Swasta

Kesehatan Individu, Keluarga, Masyarakat & Lingkungan Utama: promotif dan preventif Pendukung: kuratif dan rehabilitatif 

Strategi Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan Profesionalisme Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Desentralisasi

Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan Visi kesehatan sebagai landasan pembangunan nasional Paradigma sehat sebagai komitmen gerakan nasional Sistem advokasi untuk upaya promotif dan preventif dalam program kesehatan yang paripurna Dukungan sumber daya yang berkelanjutan

Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan Sosialisasi internal maupun eksternal Restrukturisasi dan revitalisasi infrastruktur dalam kerangka desentralisasi

Profesionalisme Konsolidasi manajemen sumber daya manusia Perkuatan aspek-aspek iptek, semangat pengabdian, dan kode etik profesi Perkuatan konsep profesionalisme kesehatan dan kedokteran Aliansi strategi profesi kesehatan dengan profesi-profesi lain terkait

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Komitmen bersama dan gerakan mendukung paradigma sehat Dukungan peraturan perundang-undangan Sosialisasi internal maupun eksternal Intervensi pemerintah dalam tahap-tahap awal penghimpunan dana Kebijakan pengembangan otonomi dalam manajemen pelayanan kesehatan

Desentralisasi Perimbangan dan keselarasan antara desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan Kejelasan jenis dan tingkat kewenangan Petunjuk yang jelas tentang manajemen berikut indikator kinerjanya Pemberdayaan

Desentralisasi Sistem dan kebijakan berkelanjutan di bidang sumber daya manusia Infrastruktur lintas sektor yang kondusif Mekanisme pembinaan dan pengawasan yang efektif 

Program Pembangunan Kesehatan Lingkungan Sehat, Perilaku Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat Upaya Kesehatan Perbaikan Gizi Masyarakat Sumber Daya Kesehatan Obat dan Bahan Berbahaya Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

Referensi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat dan Kabupaten/Kota Sehat