MEMBANGUN KOMUNIKASI YANG SEPADAN Antar Lembaga Pemerintah di Kabupaten dan Kota (Disampaikan Dalam Pelatihan KOmunikasi Politik untuk Anggota DPRD Kab. Barru Sulawesi Selatan Tanggal 29 Nopember 2007 di Hotel Sofyan Cikini Jakarta) Dr. Eko Harry Susanto, M.Si FAKULTAS Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Email : ekohs@centrin.net.id ekoharry@yahoo.com

Pendahuluan Reformasi politik berdampak penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih demokratis. Meski belum sepenuhnya mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, tetapi ada upaya signifikan untuk menjalankan otonomi daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Pendahuluan Upaya pemerintahan di daerah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, selain harus berlandaskan kepada UU No. 32 tahun 2004, Yang juga harus diperhatikan dalam menghadapi dinamika politik lokal adalah menciptakan komunikasi integratif diantara segenap entitas yang ada dalam pemerintahan di daerah

Pendahuluan Namun persoalannya untuk membentuk model komunikasi yang terpadu, tidak mudah dilakukan Mengingat ada berbagai persoalan yang berkembang sejak reformasi politik maupun sebagai warisan masa lalu yang masih menyisakan berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kuat dan didukung oleh rakyatnya.

Pendahuluan Masalah krusial sebagai problem komunikasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah ketidaksepadanan hubungan antara lembaga. Permasalahan bisa menimbulkan konflik antar lembaga yang berdampak pada pelayanan kepada publik menjadi terhambat

Faktor Pemicu Dis Harmonisasi Komunikasi Menguatnya peran partai politik dalam pemerintahan daerah Arogansi Sektoral dari setiap Unit yang ada di Pemda merupakan warisan masa lalu yang dilembagakan Hubungan Antara Lembaga – Lembaga dalam Pemerintahan di Daerah dengan DPRD

Peran Partai Politik Partai Politik memiliki peran yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah Lembaga – lembaga di Pemda merupakan sub ordinat dari Bupati atau Walikota yang di dukung oleh partai politik Lembaga di Pemda dalam menjalankan visi misi nya sulit untuk lepas dari kontrol DPRD

Peran Partai Politik Para pimpinan Lembaga di Pemerintahan Daerah didominasi oleh para pendukung Bupati/ Walikota. Meski mereka PNS tetapi secara terselubung mendukung kandidat Bupati/ Walikota pada saat kampanye dalam pilkada.

Peran Partai Politik Bupati/ walikota terpilih cenderung menempatkan Tim Suksesnya dalam struktur pemerintahan dan menggusur lawan politiknya. Masalah profesionalisme, karier dan kepangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil seringkali diabaikan.

Peran Partai Politik Pimpinan Unit yang memang kuat dan mengakar di lingkungan stafnya, tetapi ybs merupakan warisan dari orang yang tergusur atau dari kelompok yang bukan dari koalisi partainya, maka sulit untuk membangun komunikasi yang harmonis. Pimpinan ini sulit untuk digusur oleh Kepala Daerah Terpilih

Arogansi Sektoral Unit yang satu merasa lebih unggul/ lebih rendah dibandingkan dengan Unit yang lain dalam hal anggaran, fasilitas, sumberdaya manusia, pendapatan di luar gaji rutin dll Sistem koordinasi yang tidak berjalan dengan baik. Perbedaan budaya organisasi di setiap Unit Kerja yang dilembagakan dan berpotensi menimbulkan konflik dengan Unit lain.

Hubungan Antara Pemerintah dengan DPRD Kultur pemerintahan di daerah yang masih feodalistis dan kewenangan DPRD dalam legislasi, anggaran dan pengawasan berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan hubungan. Ketidakseimbangan kekuatan politik di DPRD berimplikasi terhadap hubungan antara Pemerintah daerah dengan DPRD.

Problem dalam Kesetaraan Komunikasi Perbedaan tujuan berkomunikasi, Misalnya satu pihak akan menyerang kebijakan, pihak lainnya justru akan bertahan. Ini sulit untuk sepakat. Penghargaan terhadap lembaganya yang berlebihan. Merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Unitnya adalah yang terbaik

Problem dalam Kesetaraan Komunikasi Ketidakpercayaan (lack of trust), Unit Kerja sebelum melakukan komunikasi sudah tidak percaya lebih dulu terhadap lembaga lainnya karena berbagai alasan Penarikan Diri (Withdrawl), Tidak mau berkomunikasi dan sengaja menghindar

Problem dalam Kesetaraan Komunikasi Ketiadaan Empati, Tidak mampu memposisikan sebagai pihak lain jika menghadapi persoalan yang sama Stereotip terhadap lembaga lain, sulit untuk berkomunikasi karena menilai lembaga lain secara emosional dinilai jelek Jarak kekuasaan, struktur dalam organisasi berpengaruh terhadap komunikasi yang efektif

Menciptakan Komunikasi Sepadan Konflik antar lembaga – lembaga dalam pemerintahan tersebut, tidak mudah untuk dihilangkan. Sesungguhnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika konflik yang muncul memang demi untuk kepentingan rakyat. Persoalannya, konflik antar lembaga banyak pula diwarnai oleh kepentingan kelompok yang tidak merepresentasikan demi kesejahteraan seluruh masyarakat

Menciptakan Komunikasi Sepadan Untuk menciptakan komunikasi yang integratif agar lembaga – lembaga di Kabupaten/ Kota bisa bekerja sama dengan baik, harus berpijak pada pengertian komunikasi yang mencakup : Komunikasi merupakan proses pemahaman bersama antara pengirim dan penerima pesan.

Menciptakan Komunikasi Sepadan Komunikasi merupakan proses yang mendorong suatu tindakan untuk menguasai. Dilakukan dengan menggunakan strategi komunikasi yang efektif Komunikasi adalah mekanisme dalam penggunaan kekuasaan, yang tujuannya mempengaruhi pihak - pihak yang dikuasai atau menjadi sasaran

Menciptakan Komunikasi Sepadan Lasswell’s Model Who (speaker)  What (Message)  Channel (Medium)  Whom (Audience / Listener)  Effect Intinya, siapa mengatakan pesan apa, menggunakan saluran apa, kepada siapa dan apa dampaknya

Menciptakan Komunikasi Sepadan Lembaga – lembaga di pemerintahan daerah harus memiliki prinsip bahwa komunikasi tidak berjalan secara linier, tetapi interaktif. Komunikasi yang demokratis harus bersifat lateral vertikal keatas maupun kebawah

Menciptakan Komunikasi Sepadan Komunikasi yang demokratis harus menghilangkan jarak kekuasaan antar lembaga untuk membangun makna bersama Kekuatan komunikasi dalam organisasi pemerintah, menyangkut komunikasi formal maupun informal

Strategi Komunikasi Sepadan Pahami Kondisi Lembaganya sendiri, apakah sudah berjalan sesuai dengan ketentuan. Gunakan visi – misi pemerintahan daerah sebagai kerangka pemikiran bersama yang mengikat untuk kepentingan masyarakat setempat

Strategi Komunikasi Sepadan Sediakan waktu (take time) yang memadai sebelum melakukan pembicaraan. Ini untuk mencegah ketergesa- gesaan dan emosi. Komunikasi antar lembaga – lembaga dalam pemerintahan di daerah harus memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada disekelilingnya

Strategi Komunikasi Sepadan Tingkatkan kemampuan berkomunikasi (communication style). Penting untuk berlatih dalam komunikasi yang memperhatikan pengorganisasian pesan dan komunikasi non verbal. Tumbuhkan umpan balik. Komunikasi jangan bersifat terus mengungguli, berikan dorongan untuk menimbulkan umpan balik. Meskipun tetap tidak menafikan aspek struktural dalam lembaga.

Strategi Komunikasi Sepadan Mengembangkan empati adalah mutlak dalam komunikasi antar lembaga di pemetintahan daerah. Terlebih lagi ketika bicara tentang kesejahteraan rakyat. Perhatikan kesamaan pemikiran, bukan mengeksplorasi perbedaan Berkomunikasi harus menjunjung tinggi etika komunikasi. Apalagi lembaga pemerintah yang menjadi rujukan rakyat.

Penutup Prinsipnya untuk membangun kesepadanan dalam komunikasi antar lembaga di Pemerintahan Daerah adalah penghormatan terhadap “demokrasi untuk memperoleh dan menyampaikan pendapat ”. Kesepadanan komunikasi bisa tercapai jika ada keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi Publik mendorong demokrasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Referensi Littlejohn , Stephen W. 2004.Theories of Human Communication , Belmont California, Wadsworth Publishing Company. Myers, Michele Tolela and Gail E. Myers .1988. Managing By Communication, New York, New Newsey, London, Mc.Graw Hill International Book. Co. Ruben, Brent D .1992. Communication and Human Behaviour, ThirdEdition, Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice Hall. Samovar, Larry A, Richard E. Porter and Nemi C. Jain .1988. Understanding Intercultural Communication, Belmont – California : A Division of Wadsworth Inc. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Curriculum Vitae Dr. Eko Harry Susanto, M.Si Pengajar S1 Ilmu Komunikasi, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Administrasi Pembangunan Pengajar S2 Ilmu Komunikasi, Kebijakan Publik, dan Manajemen Pendidikan : S1 Ilmu Pemerintahan Fak. Sospol, UGM Yogyakarta, Tahun 1981 S2 Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Jakarta Tahun 1996 S3 Ilmu Komunikasi Unpad, Bandung, Januari Tahun 2004 Email : ekohs@centrin.net.id, ekoharry@yahoo.com Telp. 021 – 720.5479, Fax. 021 – 720. 4714 HP. 0818.12.6750