Konsep dan Implementasinya

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Administrasi Pelayanan Publik
Advertisements

SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
Otonomi Daerah Pengantar
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Studi Kasus Pengembangan E-Government di Provinsi Bali Disusun Oleh: Agus Indra Irawan
GOOD GOVERNANCE (TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK)
Oleh: Irwan Apriyanto Class: B Pendidikan Bahasa Inggris
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
GOOD GOVERNANCE.
Good Governance Bab 12.
E- Government: Menuju Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi Indonesia
Good Governance Bab 12.
GOOD GOVERNANCE.
Oleh: Kelompok V Yusrizal Rita Marlinda Suyitno Zulminiati
DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP GOVERNANCE DI INDONESIA
GOOD GOVERNANCE.
Konsep pelayanan publik
PENYUSUN : METTA MARINA KHAZA MUHAMAD RANGGA K MOCHAMMAD RAUF.W
Bab 8 GOOD GOVERNANCE.
Selamat Datang Calon Abdi Negara
AKUNTABILITAS BIROKRASI Bahan - 11 Etika Administrasi Negara Semester VI.
OVERVIEW SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
Good Governance Etika Bisnis.
Lembaga Negara yang Independen
Pert. 13 Dr. Syahrial Syarbaini, MA.
Aktualisasi Revolusi Mental dalam Inovasi Pelayanan Publik
Good Corporate Governance
REFORMASI ADM DAN GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS
OTONOMI DAERAH DAN GOOD GOVERNANCE
TUTORIAL TATAP MUKA ADBI4437 KEBIJAKAN BISNIS
ALASAN PENYEMPURNAAN SPOPP
OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
KONSEP PEMBANGUNAN POLITIK SEBAGAI PRINSIP GOOD GOVERNANCE
MANAJEMEN SISTEM INFORMASI PUBLIK
AKUNTABILITAS BIROKRASI
Good Governance Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik
Konsep pelayanan publik
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
Otonomi Daerah Pengantar
VISI DAN MISI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
TOTAL QUALITY MANAGEMENT DALAM SEKTOR PUBLIK
KELOMPOK 2: 1. Ridho 2. Roidah Khoirun N. 3. Lia Surya Parastika 4
K13- MBS sebagai Proses Pemberdayaan
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
AKUNTABILITAS BIROKRASI
MASYARAKAT MADANI, GOOD GOVERNANCE, DAN GLOBALISASI
KEBIJAKAN DESENTRALSIASI DAN OTONOMI DAERAH
Pancasila Sebagai Etika Politik
Selamat Datang Calon Abdi Negara
Kebijakan Publik dan Good Governance
MASYARAKAT MADANI, GOOD GOVERNANCE, DAN GLOBALISASI
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH CLEAN AND GOOD GOVERNANCE Di Indonesia terminologi ini dipadankan dengan tata kelola pememrintahan yang baik,
Otonomi Daerah dan Good Governace
Oleh Saddam Febrian Akmal Arianto Fatimah Rahmi Wendi Romadhona
GOOD GOVERNANCE.
DR.Suharto,SH.,M.Hum.
MASYARAKAT MADANI, GOOD GOVERNANCE, DAN GLOBALISASI
Unggul Profesional Islami
Workshop Pengawasan Novotel Hotel Jakarta, Mei 2017 Oleh : H. MAMAN SAEPULLOH, S.Sos., M.Si Inspektur Wilayah II, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
GOOD GOVERNANCE.
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
KELOMPOK 2: 1. Ridho 2. Roidah Khoirun N. 3. Lia Surya Parastika 4
NILAI DAN PRINSIP ANTIKORUPSI Nama : Linda Aviva (D ) Aristia Indah D. (D )
LKMM – TM Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
Transcript presentasi:

Konsep dan Implementasinya Dr.Suharto,SH.,M.Hum

Tindakan untuk mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik. oleh karena itu ranahnya tidak terbatas pada negara atau birokrasi pemerintahan. Tetapi juga pada ranah masyarakat sipil yang dipresentasikan oleh organisasi non-pemerintah dan sektor swasta. Singkatnya, tuntutan terhadap good governance tidak hanya ditujukan kepada penyelenggara negara atau pemerintah, melainkan juga pada masyarakat di luar struktur birokrasi pemerintahan.

Konsep Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/ kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Aspek fungsional dari Pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut

Karakteristik Diakuinya semangat Pluralisms, telah menjadi sebuah keniscayaan yanng tidak dapat dielakkan sehingga mau tidak mau telah menjadi suatu kaidah yang abadi. Mengakui eksistensi agama dengan memberinya hak hidup, berdampingan dan saling memghormati. Tegaknya prinsip demokrasi.

Prinsip Partisipan Aturan Hukum Transparansi Daya Tanggap Berorientasi Konsensus Berkeadilan Efektif dan Efisien Akuntabilitas Visi Strategis

Impelementasi Transparansi Kemandirian Akuntabilitas Sektor Publik Sektor Swasta Stabilitas Moneter Rekapitalisasi perusahaan kecil dan menengah yang sebenarnya sehat dan produktif Operasional langkah reformasi meliputi kebijaksanaan moneter dll, Melanjutkan langkah menghadapi era globalisasi Transparansi Kemandirian Akuntabilitas Pertanggungjawaban Kewajaran

Perubahan Struktur Organisasi Sebelum GG Sesudah GG Struktur bersifat : Birokratik Multilevel Disogranisasi dengan Manajemen Kebijakan, Program, dan Prosedur ruwet Nonbirokratik, sedikit aturan Lebih sedikit level Manajemen berfungsi baik Kebijakan , program dan prosedur sederhana tidak menimbulkan ketergantungan Sistem : Tergantung pada beberapa sistem informasi kinerja Distribusi informasi terbatas pada eksekutif Pelatihan manajemen hanya pada karyawan senior Tergantung pada sistem informasi kinerja Distribusi informasi luas Memberikan pelatihan kepada karyawan yang membutuhkan Budaya Organisasi : Orientasi ke dalam Tersentralisasi Lambat dalam pengambilan keputusan Realistis idiologi Kurang berani mengambil keputusan Orientasi ke luar Memberdayakan sumber daya Pengambilan keputusan cepat Terbuka dann berintegrasi Berani mengambil resiko

Organisasi Modern Dapat melakukan : Kesadaran yang tinggi terhadap tingkat urgensi Kerjasama tim yang baik dalam tatanan staf dan manajemen Bisa menciptakan dan mengkomunikasikan visi,misi, dan program dengan baik Pemeberdayaan semua karyawan dengan memperhatikan minat dan bakat Memberikan delegasi wewenang dengan efektif Mengembangkan budaya organisasi yang adaptif dan penggunaan analisis kinerja

GG dalam kerangka OTODA Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah, dari sentralisasi ke desentralisasi. Disertai dengan peningkatan pelayanan dan pendelegasian sebagai tugas pelayanan pemerintah ke masyaraka. Dalam rangka membangun GG didaerah, prinsip- prinsip fundamental yang menopang tegaknya GG harus diperhtaikan dan diwujudkan tanpa terkecuali. Dengan memakai prinsip GG, sebernanya OTODA dengan berbagai seluk beluknya memberikan ruang yang lebih kondusif bagi terciptanya GG.

TERIMA KASIH