PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Advertisements

STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
OLEH : SHANTI EMAWATI, S.Pt., MP.
PENELITIAN PETERNAKAN BERBASIS MASYARAKAT (Sinergi Program Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Peternakan) Solo, 7 Nopember 2006 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN.
PENYEMPURNAAN arSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN STRUKTUR KINERJA
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
Topik: Visi Pertanian Abad 21 (Pertanian Yang Berkebudayaan Industri)
PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH
oleh : Ir. Ruchyat Deni Dj., M.Eng Direktur Penataan Ruang Nasional
KEBIJAKAN DAN REVITALISASI PERTANIAN
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Sektor Industri Oleh : Hermien Roosita Asisten Deputi Urusan Manufaktur, Prasarana dan.
PRINSIP PERENCANAAN PANGAN WILAYAH
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pemalang
VISI – MISI DAN PROGRAM IR. DJAMALUDDIN MAKNUN, MP DR. MASJKUR, SP., M.SI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA PERIODE 2015 – 2020.
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
PELATIHAN TEKNIS PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBAHAN BAKU LOKAL
Peranan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
‘’VISI DAN MISI,, DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG.
OLEH : SHANTI EMAWATI, S.Pt., MP.
OLEH : SHANTI EMAWATI, S.Pt., MP.
Arah Kebijakan Persusuan
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi 2010 menerapkan beberapa prinsip penting yaitu: (PERATURAN MENTERI PERTANIAN Nomor : 59/Permentan/HK.060/8/2007.
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pemalang
`KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN` Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
RENSTRA SEKRETARIAT DIRJEN PETERNAKAN TAHUN
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
`KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN` Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Arah Kebijakan Persusuan
Arah Kebijakan Persusuan
PRODUKSI TERNAK UNGGAS
Definisi dan Arti Penting Agroindustri
Bahan Kuliah ke 9: UU dan Kebijakan Pembangunan Peternakan
`KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN` Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
PEMBANGUNAN EKONOMI MARYUNANI
KERANGKA ROADMAP Pendahuluan 2. Tantangan Perekonomian Indonesia
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Industri pangan berbasis hasil UNGGAS
Arah Kebijakan Persusuan
PEMBANGUNAN EKONOMI MARYUNANI
AKUNTABILITAS KINERJA
PETERNAKAN Sub Sektor Dalam Mendukung Swasembada Daging Nasional
ILMU KEDOKTERAN TROPIS
Pengembangan Agribisnis dalam Pembangunan Pertanian
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
PENYUSUNAN MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS KOMODITI PALA
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
DINAS PENDIDIKAN DUKUNGAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DALAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI GUBERNUR (RPJMD 2017 – 2022) Disampaikan oleh : KEPALA DINAS PENDIDIKAN.
OLEH : SHANTI EMAWATI, S.Pt., MP.
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
PEMBANGUNAN SENTRA IKM DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN INDUSTRI.
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
SURVEILANS GIZI. PENGERTIAN Surveilans adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data secara sistematis, terus- menerus dan.
RANCANGAN KEGIATAN STRATEGIS HORTIKULTURA 2020
BAB 1 DAN BAB 2 KETENTUAN UMUM, ASAS DAN TUJUAN PERATURAN DAN PERUNDANGAN PETERNAKAN 1.
Disampaikan pada Apresiasi dan Pembinaan Teknis bagi Tenga Pendamping Teknologi (TPT) Tahun 2008.
Transcript presentasi:

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan tahapan pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025 RPJPN 2005-2025 secara garis besar memberikan pedoman dan arah pembangunan dalam visi dan misi untuk 20 tahun ke depan, untuk mencapai tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD-RI 1945, dan merupakan acuan dari setiap tahap RPJMN yang berkesinambungan dan berkelanjutan

PERENCANAAN Merumuskan indikator yang memenuhi kriteria (a) kualitatif dan kuantitatif, (b)SMART Specific (khusus): Menyebutkan dengan jelas data dan kemudahan akses. Measureable (terukur) : Indikator dapat terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif Atributeable (or Accountable): dapat dipertanggungjawabkan: Berada dlm rentang kendali unit kerja yang bersangkutan Memperhitungkan kemampuan unit pelaksana dlm mencapai target kinerja Result-Oriented (Relevan) : Relevan/ terkait langsung dg kegiatan yang diukur Uji dengan “jika – maka” Time-bound (Periode waktu tertentu) : - Memperhitungkan periode waktu pencapaian

PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PETERNAKAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN VISI: Menjadi Ditjen yang profesional dalam mewujudkan peternakan berbasis sumberdaya lokal, berdaya saing, dan berkelanjutan untuk mencukupi pangan hewani dan meningkatkan kesejahteraan peternak MISI (ungkapan eksistensi sebuah organisasi) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang peternakan Menyelenggarakan dan menggerakkan pengembangan: perbibitan, budidaya ternak ruminansia dan non ruminansia, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam penyelenggaraan administrasi publik TUGAS: Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang peternakan

JAWA BARAT VISI DINAS PETERNAKAN PROVINSI JABAR “Menjadi Dinas yang memberdayakan masyarakat peternakan demi Ketahanan Pangan asal hewan serta Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat” MISI DINAS PETERNAKAN PROVINSI JABAR Melayani masyarakat peternakan di Jabar melalui kemitraan stategis secara profesional Memfasilitasi pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan usaha peternakan yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan produk yang berdaya saing dan kesejahteraan bagi masyarakat; dan Mendorong peningkatan terciptanya lingkungan yang kondusif bagi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

PERAN PEMERINTAH /KEBIJAKAN Sebagai : Fasilitator, Motivator, Stabilisator dan Dinamisator Alat verifikasi untuk pelaksanaan rencana kerja dalam perwujudan visi: Populasi ternak dan tingkat ketersediaan produk peternakan; Kecukupan konsumsi dan ketahanan pangan berbasis protein hewani asal ternak; Tingkat kontribusi sektor peternakan terhadap perekonomian Jawa Barat; dan Perwujudan agribisnis peternakan Jabar memiliki keunggulan kompetitif

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN JAWA BARAT Mengurangi jumlah penduduk miskin melalui aktivitas ekonomi agribisnis peternakan berbasis sumberdaya lokal; Perluasan lapangan kerja pada sub sektor peternakan yang berbasis AGRIBISNIS; Meningkatkan produktivitas usaha dan tingkat efisiensi; Meningkatkan nilai tambah dan meningkatnya daya saing produk industri manufaktur yang berbahan baku lokal; Peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur peternakan yang terbebaskan dari KKN.

KEGIATAN-PROGRAM APA YANG HARUS DILAKUKAN…… PERBIBITAN BUDIDAYA TERNAK RUMINANSIA BUDIDAYA TERNAK NON RUMINANSIA KESEHATAN HEWAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

ISSUE MASALAH PETERNAKAN RUMINANSIA Produktivitas ternak masih rendah Ketersediaan bibit unggul masih rendah Adaptabilitas ternak terhadap kondisi manajemen setempat Ketersediaan pakan yang tidak teratur Ancaman kesehatan ternak Sistem usahaternak yang belum optimal Tataniaga dan pemasaran untuk komoditas peternakan belum efisien Kebijakan/larangan impor sapi potong

ISSUE MASALAH PETERNAKAN UNGGAS Impor Chicken Leg Quarter (CLQ), dan Machine Deboning Meat (MDM) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bahan baku dan produk peternakan Penyakit Flu Burung (FB) manusia dikaitkan Avian Influenza (AI) Unggas Kenaikan BBM yang berdampak pada seluruh lini Kebijakan Pemerintah lain seperti Kebijakan Otonomi Daerah (OTDA) yang sering menghambat pertumbuhan peternakan sebagai penyokong ketahanan pangan Dll.

Terkait dengan slide no 9, mahasiswa diminta untuk mengidentifikasi kegiatan/program yang harus dilakukan dan apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa terkait dengan kegiatan /program tersebut