Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik AAUPB

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
POKOK – POKOK PTUN & BERACARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Advertisements

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
Ketetapan Fiktif Negatif
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
SELAMAT DATANG.
Central & Local Government Finance Week 7 – Seminar 1 Revised : March 2013 Semester 2 Year 2012/2013 Sigit Pamungkas, SE., MCom Public Sector Accounting.
HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN
Disusun Oleh : Geovanni S Irfianto D Putri Y
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
KEWENANGAN PEMERINTAH
PERIHAL WEWENANG PEMERINTAH
PENGANTAR PENGERTIAN DASAR HUKUM TATA USAHA NEGARA DAN HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA Tata Usaha Negara menurut ketentuan pasal 1 ayat 7 UU No. 5 tahun.
PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI DEP PU Jakarta, 13 Maret 2009
ACARA BIASA.
Asas Kewarganegaraan Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan. Dalam asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman.
Azaz – azaz Umum Pemerintahan Yang Baik
PENYUSUN : METTA MARINA KHAZA MUHAMAD RANGGA K MOCHAMMAD RAUF.W
Upaya Administrasi Pasal 48 & Penjelasannya UU No. 5 tahun 1986 jo UU No. 9 tahun 2004 jo UU No. 51 tahun 2009.
ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) DAN GOOD GOVERNANCE
bhn 8 hukum administrasi negara Semester IV Hukum Administrasi Negara
UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan Drs. Yanuar Ahmad, MPA
Administrasi Pemerintahan di Daerah Hukum tentang Organisasi Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara Semester 4
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
STRATA BANGUNAN BERTINGKAT
Good Governance Dalam Penataan Kota Jakarta
Oleh Ridho Mubarak Piliang, SH.MH 2016
Asas Umum Pemerintahan yang Baik bahan ke-7
ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK
PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) FAKULTAS HUKUM UPN JATIM
PETA BISNIS PROSES MAHKAMAH AGUNG RI TUGAS FUNGSI
TIPE DAN ASAS PEMERINTAHAN LOKAL
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
ASAS-ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
TINDAKAN PEMERINTAH DAN PERLINDUNGAN HUKUM PUBLIK
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
LEBIH MEMAHAMI PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
Sumber-sumber hukum PTUN
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
hukum administrasi (negara)
Konsep Negara Hukum Demokratis (demokratischer Rechtstaat)
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
CITIZEN JOURNALISM Pertemuan 9.
UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN DAN UPAYA PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE Satria Prayoga,S.H.,M.H., Dosen HAN &
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN
SIKAP KETERBUKAAN DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
Sikap Keterbukaan Dan Keadilan Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara
HUKUM TATA NEGARA.
Pasal 53 UU No.9/Th 2004 : (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan.
Materi PertemuanXIV Kompilasi Hukum Islam.
Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (I)
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
Pemerintahan Indonesia
PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)
ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Unggul Profesional Islami
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PENANAMAN MODAL Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan.
PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA asas & karakter
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
PERADILAN Tata Usaha Negara
Asas Umum Pemerintahan yang Baik
LEMBAGA-LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
Transcript presentasi:

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik AAUPB Tree Setiawan Pamungkas

Pendahuluan Pergeseran dari konsep Nightwatch State ke Welafare State Negara tidak hanya pasif, urusan keamanan dan ketertiban, namun juga mengambil peran lebih untuk mewujudkan kesejahteraan warga negara Negara bergerak dalam kerangka hukum dan perundang-undangan, namun juga diberi kebebasan berdasarkan inisiatif dalam mengambil kebijakan atau keputusan berdasarkan masalah-masalah sosial yang muncul (diskresi/Freies Ermesen) Dibutuhkan adanya suatu tolok ukur untuk menjamin apakah tindakan pemerintah sesuai dengan hukum atau tidak AAUPB

Pengertian AAUPB AAUPB dipahami sebagai asas-asa umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. AAUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan Hukum Administrasi Negara AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi negara dalam menilai tindakan administrasi negara, dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencar dalam berbagai peraturan hukum positif

Fungsi AAUPB Bagi administrasi negara berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan dan penerapan terhadap ketentuaan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar, dan tidak jelas Bagi warga negara, sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan Bagi hakim TUN, dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat TUN AAUPB sring digunakan oleh legislatif untuk menyusun atau merancang suatu peraturan perundang-undangan

AAUPB di Indonesia Asas Umum Penyelenggaraan Negara Dalam Pasal 3 UU No 28 Tahun 1999 disebutkan beberapa asas umum penyelenggaraan negara: Asas Kepastian Hukum Asas Tertib Penyelenggaraan Negara Asas Kepentingan Umum Asas Keterbukaan Asas Proporsionalitas Asas Profesionalitas Asa Akuntabilitas

AAUPB Berdasarkan Pendapat para Tokoh Asas Kepastian Hukum Asas Keseimbangan Asas Kesamaan dalam Pengambilan Keputusan Asas Bertindak Cermat Asas Motivasi dalam setiap Keputusan Asas Tidak Mencampuradukkan Kewenangan Asas Permainan Yang Layak Asas Keadilan dan Kewajaran

Lanjut.... Asas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan yang Wajar Asas Meniadakan Akibat Suatu keputusan yang Batal Asas Perlindungan atas Pandangan atau Cara Hidup Pribadi Asas Kebijaksanaan Asas Penyeenggaraan Kepentingan Umum

Buatlah essay 3 sampai 4 halaman yang berisi tentang penyelenggaraan pemerintahan di Indoensia pada saat ini apakah sudah mencerminkan sebagai pemerintahan yang baik, jika iya berikan alasan dan contoh pelaksanaan pemerintahan yang baik berdasarkan AAUPB, jika tidak juga berikan alasan dan contoh pelaksanaan pemerintahan yang belum sesuai dengan AAUPB serta sebutkan asas apa itu. Batas waktu pengerjaan selasa, 14 November 2017, pukul 21.00 Selamat mengerjakan