Sistem Ekonomi Indonesia Nama Kelompok : Nur Muchlisin Reni Rahayu Al Fristya Hayuari Syntia Monica

Ruang lingkup 1.Sejarah ekonomi indonesia. 2.Sejarah perkembangan sistem ekonomi indonesia. 3.Petumbuhan ekonomi indonesia. 4.Macam – macam sistem perekonomian. 5.Perekonomian menurut UUD 1945. 6.Konsep ekonomi pancasila.

SEJARAH EKONOMI INDONESIA SEBELUM KEMERDEKAAN ORDE LAMA ORDE BARU ORDE REFORMASI

SEBELUM KEMERDEKAAN Ada empat negara yang pernah menduduki Indonesia, yaitu Portugis, Belanda,Inggris, dan Jepang. Belanda yang kemudian berkuasa selama sekitar 350 tahun, sudah menerapkan berbagai sistem yang masih tersisa hingga kini. Belanda yang saat itu menganut paham Merkantilis benar-benar menancapkan kukunya di Hindia Belanda. Belanda melimpahkan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda kepada VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), sebuah perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC (Inggris).

ORDE LAMA Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950) : Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh : Inflasi yang sangat tinggi Adanya blokade ekonomi oleh Belanda  Kas negara kosong Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan

sistem perekonomian • 1950-1959 : Sistem ekonomi liberal (masa demokrasi): Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal yang Perekonomian diserahkan pada pasar. Padahal pengusaha Indonesia masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha luar Indonesia, terutama pengusaha Cina. • 1959-1966 : Sistem ekonomi etatisme (masa demokrasi terpimpin) : Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi.

ORDE BARU Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650 % per tahun. Menghadapi perekonomian yang sedemikian rupa, pemerintah menetapkan beberapa langkah kebijakan ekonomi sebagai berikut : a. Memerangi inflasi b. Mencukupkan stok cadangan bahan pangan terutama beras c. Merehabilitasi prasarana perekonomian d. Meningkatkan ekspor e. Menyediakan/menciptakan lapangan kerja f. Mengundang kembali investor asing

Konsep Ekonomi Pancasila : SISTEM PEREKONOMIAN 1966-1998 : Sistem Ekonomi Pancasila (Demokrasi Ekonomi). Konsep Ekonomi Pancasila : Ketuhanan yang maha esa, yakni mengenal etika dan moral agama, bukan bersifat materialistic. Kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya tidak mengenal pemerasan / exploitasi manusia. Persatuan; yakni kebersamaan, kekeluargaan dan kemitraan. Kerakyatan; yakni yang mengutamakan ekonomi rakyat serta hajad hidup orang banyak. Ini mencerminkan adanya demokrasi ekonomi (dari kita, oleh kita untuk kita, bukan dari kita, oleh kita untuk kamu). Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni yang menitik beratkan pada kemakmuran masyarakat bukan individu.

Dalam UUD 1945 pasal 33, dijelaskan panduan dalam menjalankan roda perekonomian Indonesia Ayat 1 : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Disusun, disini maknanya direncanakan (sehingga menganut system perencanaan), yang dilakukan oleh rakyat. Sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan maknanya produksi dilakukan oleh kita dari kita untuk kita. Bukan dari kita oleh kita utnuk kamu. Ini cerminan demokrasi ekonomi. Ayat 2 : Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajad hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ini menunjukkan peranan pemerintah.

ORDE REFORMASI SISTEM PEREKONOMIAN 1998-sekarang :sistem Ekonomi pancasila(demokrasi Ekonomi)yang dalam prakteknya cenderung liberal. Pada masa reformasi ini perekonomian indoensia ditandai dengan krisis monoter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda kea rah pemulihan. Pemerintahan presiden BJ.Habibie : mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pemerintahan Abdurrahman Wahid : Masih belum ada tindakan berarti untuk meyelamatkan negara,berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat.

Pemerintahan Megawati Soekarno Putri : Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain : a)Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun. b)Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing. Direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono : Kebijakan pertama adalah mengurangi subsidi BBM, Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi.

TERIMA KASIH