ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DAERAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
“Pertemuan ke Enam” Kebijakan Fiskal.
Advertisements

PENGELLUARAN PEMERINTAH
INFLASI.
KEBIJAKAN MONETER & KEBIJAKAN FISKAL
TAHAPAN & MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN
TEORI PENGELUARAN NEGARA
A. Pengertian APBN dan APBD 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Oleh : Tjahjanulin Domai
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER
Oleh : 1. AYU DWI LESTARI ( )
KEBIJAKAN MAKROEKONOMI DALAM PEREKONOMIAN TERTUTUP
MATA KULIAH KEBIJAKAN FISKAL
Disampaikan dalam rangka BENCHMARKING DIKLATPIM III
Penyusunan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) – SKPD
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
KELOMPOK 1 ANGGI LAKSITA R. / KHOIRUNNISA R. /
Konsep, Proses dan Dokumen Kunci Dalam Penganggaran
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
EKONOMI PUBLIK.
APBN DAN APBD Oleh : ALAN NUR’ALIM XI IPS 4 Editor:
Nama : Wiwik Wiji Astuti Nim : A FKIP.Akuntansi
APBD DAN APBN ARSITA DWI HANI PRATIWI ( )
LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
APBN DAN APBD By: Dyah Setyowati A
KEUANGAN NEGARA DAN PENGELOLAANNYA
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DINAR GIRINDIAWATI SMA N 1 UNGARAN.
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemerintah Pusat
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
Pertemuan 12. PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
KONSEP DASAR EKONOMI MONETER
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO
KEUANGAN PUBLIK & KEBIJAKAN FISKAL
Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Sektor Industri
KEBIJAKAN MONETER & KEBIJAKAN FISKAL
MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK
RASIO KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Bab 2 APBN dan APBD Tentunya kita sekarang menikmati pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Dari manakah pembangunan tersebut dibiayai? Dalam upaya.
PENGANGGARAN DAERAH YANG RESPONSIF GENDER
APBN DAN APBD Untuk SMA KELAS XI Semester 1 Ricky Cahyo Pamungkas
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1.
KEBIJAKAN EKONOMI LENI PRAMITA A
KEBIJAKAN FISKAL DALAM ISLAM
KEUANGAN NEGARA DAN PENGELOLAANNYA
TEORI SEKTOR PUBLIK
NAMA : LUKMAN JATI U NO : 26 KELAS : XMIA7.
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran pada era Ototomi daerah
SYNTA NOVIANA PENDIDIKAN AKUNTANSI UMS
PERTEMUAN 6.
E. Cara-Cara Mengatasi Inflasi
KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER
Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara
Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM
Pertemuan 12. PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Model IS-LM
Pertemuan 12. PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KEBIJAKAN FISKAL. Pengertian kebijakan fiskal (Fiskal Policy )  Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian.
Tugas Kelompok Ketua : Sri Wahyuni Krisno, SE Anggota : Leonardus Jehatu, S.Pd Youla Ester Lidya Ruru, S.Pd Ni Luh Wayan Murniasih, SE Ady Wardana, SE.
Pertemuan 12. PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
Transcript presentasi:

ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DAERAH OLEH: KELOMPOK 2

PERTANYAAN... Kelompok 1 : Fitri Anggria Ningsi Pertanyaan: Gambarkan dan jelaskan siklus atau alur dari APBD?

Jawaban : Dibawah ini merupakan siklus atau alur dari APBD

Pemaparan dari siklus APBD adalah sebagai berikut:

Kelompok 3 Dina Yunita 02320120079 Pertanyaan: Dalam penyusunan APBD berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Dalam hal ini bagaimana jika seandainya pedoman tersebut tidak sesuai dengan realita yang ada dan bagaimana anda menyikapi hal tersebut?

Jawaban : Pada dasarnya tujuan dari rencana kerja pemerintah daerah adalah untuk mensejahterakan masyarakat namun terkadang tidak sesuai dengan realita contohnya dibidang pendidikan, masih ada masyarakat yang merasakan tingginya biaya pendidikan. jika hal ini terjadi maka sebaiknya ada kerja sama dan hubungan yang harmonisasi antar kepala SKPD dan SKPKD dalam menyusun anggaran kas sehingga nantinya akan memberikan kontribusi positif atas terlaksananya kegiatan secara tepat waktu dan tepat sasaran dengan demikian diharapkan tidak ada lagi terdengar keluhan dari masyarakat

Kelompok 4 Alfiyani Alimin 02320120198 Pertanyaan: Sebagaimana diketahui bahwa dalam kebijakan APBD. Kebijakan anggaran berkaitan dengan kebijakan fiskal. Jelaskan seperti apa kebijakan fiskal yang dimaksud dalam kaitannya dengan kebijakan anggaran?

Jawaban: Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. mKebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

Kelompok 5 Wardha rulianti syukri Pertanyaan: Mengapa dalam suatu daerah tidak dapat menjalankan kegiatan pemerintahan tanpa adanya anggaran, Jelaskan secara spesifik? Jawaban: Anggaran merupakan satu instrumen penting di dalam manajemen karena merupakan bagian dari fungsi manajemen. Di dunia bisnis maupun di organisasi sektor publik, termasuk pemerintah, anggaran merupakan bagian dari aktivitas penting yang dilakukan secara rutin.

Kelompok 6 Suci 02320120048 Pertanyaan: sebutkan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan? Jawaban: Kondisi internal dan eksternal Sasaran pembangunan ekonomi nasional peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan beserta prioritasnya Demokrasi dan Ekonomi Pemerintah yang demokratis Pembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota

Created By: Nurul Muchlisah Sulaiman 02320120063 Nur Syabriani Riski 02320120072 Andini Nur Indah Sari 02320120073 Ririn Ayu Lestari 02320120083 Reni Rahayu 02320130084 Aldinda Trisakti 02320120085 Tasma Iis