Pengartian : LIMA DASAR ATAU LIMA ASAS

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PANCASILA 3 PANCASILA YURIDIS KENEGARAAN
Advertisements

KEDUDUKAN DAN FUNGSI PANCASILA KEDUDUKAN DAN FUNGSI PANCASILA
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL
PANCASILA DITINJAU ASAL MULANYA
Filsafat Pancasila.
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
BAB I IDEOLOGI PANCASILA.
SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA DI ERA PENJAJAHAN JEPANG
Anang Zubaidy Yogyakarta, 2013
PEMBUKAAN UUD 1945.
PANCASILA SEBAGAI SISTEM Filsafat
MAKNA LIMA SILA DALAM PANCASILA
PENDIDIKAN PANCASILA PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT Kelompok 3 :
bagi suatu bangsa dan negara
NILAI FILOSOFIS SILA I.
Pert. 2 Dosen: Dr. Syahrial Syarbaini, MA.
BAB 7 USAHA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA
MASALAH KEWARGANEGARAAN
PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH
BAB 1 Berkomitmen terhadap Pancasila sebagai Dasar Negara
BAB 3 Berkomitmen Terhadap Kaedah Pokok Fundamental
BAB 2 Menumbuhkan Kesadaran Berkonstitusi
Pert. 3 Dr. H. Syahrial Syarbaini, MA.
Pancasila dalam kajian sejarah bangsa
PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN
PROSES PERUMUSAN PANCASILA SBG DASAR NEGARA
Pancasila: Landasan dan Perspektif
NILAI DAN PRINSIP Nilai-nilai 1945
NILAI DAN PRINSIP Nilai-nilai 1945
SIKAP POSITIF TERHADAP PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA
PANCASILA SISTEM FILSAFAT TM 5
Perjuangan Mempersiapkan Proklamasi Kemerdekaan
Pendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraan
Pancasila Sebagai Etika Politik (2)
Ideologi dan Nilai-nilai Pancasila
Pancasila sebagai Ideologi terbuka
Pertemuan 3 Filsafat Pancasila Mahendra P. Utama.
Pancasila sebagai PARADIGMA KEHIDUPAN BERBANGSA & BERNEGARA
Pancasila dalam kajian sejarah bangsa
Dasar Negara dan Konstitusi
Pancasila secara Historis
PENDIDIKAN PANCASILA DOSEN PENGAMPU: PUTU ADI SUPRAPTO, S.H., LL. M
Pancasila Sebagai Etika Politik (2)
DISUSUN OLEH : RAHAYU SETIYANINGSIH
BAHAN DISKUSI.
UUD 1945 Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebelum diamandemen yang terdiri dari : Pembukaan UUD.
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN IDEOLOGI
Pendidikan kewarganegaraan
BAHAN KULIAH PANCASILA PERTEMUAN KE-2
Pendidikan kewarganegaraan
Anang Zubaidy Universitas Islam Indonesia 2013
Pancasila dalam kajian sejarah bangsa
Pemahaman Pancasila & Tanya Jawab
beserta rakyat Indonesia
IDENTITAS NASIONAL KELOMPOK 2 Ayu Asmira (G )
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DAN DASAR NEGARA
CARA BERPIKIR FILSAFAT
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SIDOARJO Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Study Pendidikan Bahasa Inggris Pendidikan.
Kelompok 3 : FIRMANSYAH FAJAR SASI SAMUDRA ANGGITA AYU
PANCASILA Sebagai PANDANGAN HIDUP BANGSA
SEJARAH PERJUANGAN BANGSA
PANCASILA DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Kelompok 2 Alif Nur Agusta Afwin R H Iqbal Sigit
Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa
SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA DI ERA PENJAJAHAN JEPANG OLEH : BUDIARTO,M.Si Asisten Dosen sospol UNDIP.
PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DAN NEGARA
OLEH : ARIE SULISTYOKO, S.Sos, M.H. Nilai, norma, dan moral adalah konsep- konsep yang saling berkaitan. Dalam hubungannya dengan Pancasila maka ketiganya.
Transcript presentasi:

Pengartian : LIMA DASAR ATAU LIMA ASAS PANCASILA PENGANTAR Pengartian : LIMA DASAR ATAU LIMA ASAS

Pendekatan Pendekatan Sejarah Pendekatan Ketatanegaraan Pergulatan Pemikiran pada masa lalu Ditelaah Kembali Pemaknaan sesuai dgn sikon Pedoman pokok kebersamaan Pendekatan Ketatanegaraan Sebagai Legitimasi Melaksanakanya

lanjutan Pendekatan Pedagogis Pendidikan nilai Intepretasi yg bertanggungjawab Pengembang Kepribadian Paqndangan Hidup

Nilai Praksis Nilai yang sesungguhnya Pelaksanaan/operasional Nilai Pancasila dapat dibagi menjadi tiga : Nilai Dasar Nilai Instrumental

Pancasila sebagai sistem nilai Nilai dasar yang bersifat normatif Mengandung nilai-nilai dan prinsip dasar Nilai-nilai tersebut memberi inspirasi Sebagai tuntatn/kritik bagi kebijakan Pendidikan politik Pendidikan politik dan budi pekerti

Interelasi Antar Nilai Sila pertama : Relasi Tuhan dan Manusia, relasi vertikal ini juga mempengaruhi relasi horizontal Sila kedua : Sebagai manusia yang berakhlak dan beradad Pengakuan dan aplikasi HAM

Sila Ketiga : Cinta pada bangsa sendiri Menerima perbedaan apa adanya Dimulai dari keluarga, kesukuan, religi lalu penghayatan sebagai bangsa. Penghayatan inilah yang menjadi ciri bangsa kita

Interelasi Sila I : Relasi antara Tuhan dengan Manusia Sila II : Relasi antar sesama Sila III : Konsekuensi menerima perbedaan yang ada Sila IV : Sistem Demokrasi Sila V : Demokrasi Ekonomi

BAB II BPUPK : Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia Realisasi Jepang, imbalan karena Indonesia turut membantu melawan sekutu. Bertugas menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan secara terperinci mengenai layak tidaknya Indonesia merdeka Sarana dan wahana perjuangan politik oleh pemimpin bangsa Indonesia Dipimpin oleh KRT Radjiman Wedyodiningrat dan Soeroso, Icibannse Yosio

Sidang BPUPK Sidang 1 : Dasar Negara Penting, jelas, dasar dan tujuannya Tidak meniru dari negara lain Memiliki dimensi yang realitas Realita kemajemukan Argumentasi antar Islam dan kebangsaan Panitia kecil - Piagam Jakarta 22 Juni 1945

SIDANG LANJUTAN Sidang II : Rumusan Pancasial versi Paiagam jakarta masih tetap menjadi perdebatan, dan kenyataannya rumusan ini bertahan sampai pada tanggal 17 Agustus 1945, dan pada sore harinya ada keberatan yang sangat dari “pihak lain” yang tidak beragama Islam, karena dianggap tidak tepat dalam suatu pernyataan pokok mengenai seluruh bangsa ditempatkan suatu penetapan yang hanya berkenaan dengan sebagai saja rakyat Indonesia, sekalipun bagian ini adalah bagian yang terbesar.

PPKI ( Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) PPKI kemudian membahas keberatan tersebut. Ada dua alternatif : Berpegang pada kompromi nasional yang telah tercapai dengan bahaya mengasingkan sebagai bangsa Indonesia yang sejak awal mendukung negara Proklamasi Atau menciptakan suatu negara yang dapat diterima oleh semua masyarakat/semua warganya Akhirnya disepakati pencoretan anak akalimat “dengan ……….., bagi pemeluk-pemeluknya

PROKLAMASI Merupakan titik kulminasi Konsekuensi ke dalam, bangsa Indonesia merdeka, setara kedudukannya dengan bangsa lain Konsekuensi ke luar, menyebarluaskan pemberitaan tentang kedaulatan/kemerdekaan kepada bangsa lain

Hubungan/Keterkaitan Proklamasi, sebagai pernyataan kemerdekaan, sebagai sumber hukum Pembukaan UUD 1945 sebagai deklarasi kemerdekaan, merupakan pedoman dasar dan peraturan pokok yang akan dijadikan pegangan dalam mengisi kemerdekaan

BAB III NILAI FILOSOFIS SILA I Kehidupan keagaaman bukan saja persoalan individu karena di dalamnya terdapat pula kegiatan di bidang sosial, Menggali kembali makna mendasar dari sila I Menyangkut moralitas, perilaku sehari-hari Menuntut perhatian, keprihatinan dan perilaku kita secara nyata.

Pengertian Sila 1 Artinya, Tuhan, Allah pencipta segala yang ada dan semua makhluk Sempurna Tidak dapat disamai oleh siapapun Sumber pokok nilai-nilai kehidupan Bangsa Indonesia

Pengamalan Sila 1 Kebudayaan Indonesia Asli Pengaruh budaya Hindu Masuknya Agama Islam Masuknya bangsa-bangsa Eropa, berkembanglah agama Nasrani Semuanya berkembang dan hidup dalam keharmonisan

PAHAM KETUHANAN Secara Implisit, manusia dan lingkungannya memiliki sifat terbatas/fana Secara implisit, Tuhan memiliki sifat adikodrati (sempurna), dan pengetahuan yang benar dan sempurna tentang Tuhan itu bersumber/datangnya dari Tuhan sebagai anugrah.

PAHAM KETUHANAN Secara Eksplisit, pengetahuan tentang Tuhan juga timbul dari pengaruh agama-agama besar yang telah ada sejak ratusan tahun, yang menyebarkan pemahaman dan penghayatan bahwa selain fenomena alami ada pula tokoh Adikuasa yang mewahyukan diri dan menguasai alam semesta.

ARTI RELIGI MENGIKAT IKATAN BUKAN SEBAGAI PENGHALANG SEBAGAI SUMBER KEBEBASAN DAN KEBAHAGIAAN MANUSIA TOTAL DAN TIDAK DAPAT DIPAKSAKAN OLEH SIAPAPUN.

HUBUNGAN RELIGI DAN NEGARA Negara RI negara yang ber Tuhan dan terbuka bagi semua kalangan Hak warga negara yang berakar pada kemerdekaan dlam memilih keyakinan dan mengekspresikan keyakinan agama Negara mengakui eksistensi dan esensi agama dalam diri setiap warganya.

NAS. RELIGIUS v.s NAS. SEKULER Nasionalisme Religius, Pelaksanaan norma agam dalam proses politik atau proses bernegara itu menjadi satu/identik. Nasionalisme Sekuler, peran agama perlu dibatasi sedemikian rupa, karena dalam modernitas sudah terjadi deferensiasi atau spesialisasi bidang kehidupan.