APBN DAN APBD

APBN APBN TUJUAN PRINSIP Pengertian FUNGSI STRUKTUR

PENGERTIAN APBN adalah daftar yang memuat rician pendapatan dan pengeluaran pemerintah pusat dalam jangka waktu 1 tahun, yang ditetapkan dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tujuan APBN Pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah dan DPR kepada masyarakat. Meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. Memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik.

FUNGSI APBN Fungsi Alokasi Fungsi Distribusi Fungsi Stabilitas

PRINSIP DAN ASAS PENYUSUNAN APBN Prinsip APBN : Prinsip Anggaran Berimbang Prinsip Dinamis Prinsip Fungsional Asas penyusunan : Asas Kemandirian Asas Penghematan atau Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas Asas Penajaman Prioritas Pembangunan

PROSES PENYUSUNAN APBN Tahap Pendahuluan Mempersiapkan rancangan APBN oleh pemerintah Mengadakan rapat komisi Melakukan proses finalisasi penyusunan RAPBN oleh pemerinta Tahap Pengajuan, Pembahasan, dan Penetapan APBN Tahap Pengawasan APBN

STRUKTUR APBN Sisi Penerimaan Sisi Pengeluaran Sisi Pembiayaan

APBD PENGERTIAN TUJUAN FUNGSI

PENGERTIAN APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Perda.

TUJUAN APBD Membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antarbagian dalam lingkungan pemerintah daerah. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan. Memungkinkan pemerintah daerah untuk memenuhi prioritas belanja Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat luas.

FUNGSI APBD Fungsi Otorisasi Fungsi Perencanaan Fungsi Pengawasan Fungsi Alokasi Fungsi Distribusi

SUMBER PENERIMAAN PEMERINTAH PUSAT Penerimaan Dalam Negeri : Penerimaan Perpajakan : pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional Penerimaan negara bukan pajak : penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN, penerimaan bukan pajak lainnya. Hibah : penerimaan yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri dan sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri

SUMBER PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah : Pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah. Dana Perimbangan : dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Pendapatan Lain-lain : Hibah dan dana darurat.

JENIS PENGELUARAN PEMERINTAH PUSAT Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja pegawai Belanja barang Belanja Modal Menurut Fungsi Pelayanan Umum Pertahanan Ketertiban dan keamanan Menurut Organisasi Belanja Daerah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian JENIS PENGELUARAN PEMERINTAH PUSAT

JENIS PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH Menurut Jenis : Belanja pegawai Belanja barang dan jasa Belanja perjalanan dinas Belanja pemeliharaan Belanja modal Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan Belanja tidak tersangka Menurut Fungsi : Pelayanan umum Pertahanan Ketertiban dan keamanan Ekonomi Lingkungan hidup, dll.

Menurut Organisasi : Kepala Daerah dan Wakil Sekretaris Daerah Ketua dan Sekretaris DPRD Dinas Daerah Lembaga Teknis Daerah

KEBIJAKAN FISKAL Adalah kebijakan pemerintah dalam memengaruhi pengeluaran dan pendapatan dengan tujuan untuk menciptakan kesempatan kerja yang tinggi tanpa inflasi. Tujuan Kebijakan Fiskal : Meningkatkan laju investasi Meningkatkan kesempatan kerja Mendorong investasi optimal secara sosial Meningkatkan stabilitas di tengah ketidakstabilan ekonomi internasional

INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL Anggaran Belanja Seimbang Anggaran berimbang Anggaran defisit Anggaran suplus Anggaran dinamis Stabilitas Anggaran Otomatis Pengelolaan Anggaran Pembiayaan Fungsional

USAHA YANG DILAKUKAN UNTUK MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN Kebijakan fiskal harus dijalankan dengan lebih konservatif atau hati-hati. Kebijakan fiskal dapat dipergunakan untuk memengaruhi sumber daya ekonomi Kebijakan fiskal dapat memacu pembentukan modal yang dibutuhkan dalam pembangunan

TERIMA KASIH