ANALYSIS TO NANGGROE ACEH DARUSSALAM & PAPUA STUDY CASE

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Realitas Kebijakan dan Anggaran Publik Aceh
Advertisements

Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
PERMASALAHAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN DALAM PEMBANGUNAN BERBASIS IPTEK DI PROVINSI GORONTALO Wakil Gubernur Gorontalo Rakornas RISTEK Tahun 2004 Jakarta.
Satryo Soemantri Brodjonegoro Pemikiran Pengembangan IPTEKS ke Depan dan Antisipasinya Dalam Pendidikan IPTEKS Indonesia.
KESIMPULAN Tiadanya koherensi-konsistensi kebijakan, dan tidak adanya leading sector agency implementasi kebijakan saling berseberangan menimbulkan pemaknaan.
DALAM RANGKA PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN ANDAL
Lay Out Kantor Gubernur Gorontalo
ETIKA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PERMASALAHANNYA
MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL SEMESTER GENAP
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh
Nabilah [ I ] Sinta Rachma Putri [ I ]
UPAYA ANTISIPASI MUNCULNYA GERAKAN SPARATISME DI INDONESIA
MEMBUAT for further detail, please visit
TUGAS PRESENTASI WAWASAN NUSANTARA.
METODE PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK
Integral Tertentu.
Nation-State.
OTONOMI KHUSUS (Otonomi khusus NAD, Papua, DKI Jakarta dan Yogyakarta)
OTONOMI DAERAH EMI SETYANIGSIH.
RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI Kelompok 3 Akib Pandurbyanto Ragil Mahdi
NKRI Pemahaman.
Alur pikir implementasi “Ketahanan protein hewani” Provinsi Jawa Barat
Otonomi Daerah (Dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Wilayah)
F Komunikasi Efektif Kajian Materi Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas Tinggi.
Paper oleh : Karsudi Rinekso Soekmadi Hariadi Kartodiharjo
Identitas Nasional.
OPTIMALISASI POTENSI EKONOMI DAERAH OLEH : DEDY ARFIYANTO , SE.MM
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
ANALISIS SWOT richa noprianty
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
ADMINISTRASI PEMDA Konsep Dasar Pemerintahan Daerah
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Pikiran-Pikiran Umum Masyarakat Sipil Terhadap Rancangan PP Perencanaan Hutan Bogor 28 Juni 2016.
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
EKONOMI POLITIK DALAM DINAMIKA POLITIK LOKAL (STUDI KASUS PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM DAN PAPUA) MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL SEMESTER GENAP.
HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL DOSEN: RATRI ISTANIA, SIP, MA
Penilaian dan Prediksi Kebijakan Dinamis
J. Kristiadi (Peneliti Senior CSIS, Jakarta)
Teori Permainan (Game Theory) Pertemuan 9
OTONOMI DAERAH (OTODA)
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
DESENTRALISASI DAN DESENTRALISASI ASIMETRIS Oleh: Ni’matul Huda
Pengalaman KAPAL Perempuan
Pancasila Sebagai Ideologi Nasional
What is Public Choice Theory
GRAND DESIGN PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN BERORIENTASI EKSPOR
AN INTRODUCTION TO NANGGROE ACEH DARUSSALAM & PAPUA STUDY CASE
SEJARAH PERKEMBANGAN POLITIK LOKAL DI INDONESIA (part 2)
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Perkembangan Otonomi Daerah
Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
Presented by: Syaiful Bakhri, S.Sos, MM
Presented By: Lailatul Hikmah
KELOMPOK 3: OTONOMI DAERAH.
KONSEPSI DAN PERAN KETAHANAN NASIONAL INDONESIA
PROVINSI X, Y, Z PAST & PRESENT. PROVINSI X, Y, Z PAST & PRESENT.
Dosen: Ratri Istania, SIP, MA
ISU DAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
Dinamika Politik Lokal
POLITIK LOKAL ORANG MENTAWAI
Strategi Pembangunan Nasional untuk Menjadi Negara Maju
KEBIJAKAN PENGANGGARAN DAERAH Dr. H. DIDIK SUSETYO, SE. MSi.
GAM (GERAKAN ACEH MERDEKA) NAMA KELOMPOK : GEDE SAPUTRA WIRAWAN AL ADAMUS FIRDAUS RISTA DWI FORIANTI MUHAMMAD FIQRI WAFI.
GAME THEORY.
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG. JUMLAH PENDUDUK 237 JUTA JIWA (BPS 2010) DAN SEKARANG JUTA JIWA 700 BAHASA DAERAH 1128 SUKU BANGSA.
Peran Pusat Kemasyarakatan Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Transcript presentasi:

ANALYSIS TO NANGGROE ACEH DARUSSALAM & PAPUA STUDY CASE PART II GAME THEORY ANALYSIS TO NANGGROE ACEH DARUSSALAM & PAPUA STUDY CASE

APLIKASI GAME THEORY TERHADAP PEMBERIAN STATUS OTONOMI PROVINSI Pemerintah Daerah NAD Merdeka Otonomi Otonomi Khusus 0,9 tolak 0,8 9,0 7,8 3,7 9,9 Merdeka Pemerintah Pusat Otonomi Otonomi Khusus Petunjuk Pemberian Skor: 1-9 (sangat lemah-sangat kuat) Rentang Skor : 0-3 (lemah), 4-6 (sedang), 7-9 (kuat)

ANALISIS GAME THEORY TERHADAP PEMBERIAN STATUS OTONOMI PROVINSI NAD PEMAIN: PEMERINTAH PUSAT 3 alternatif: 1) Membiarkan Aceh merdeka; 2)Memberikan status otonomi biasa; 3) Memberikan status otonomi khusus Aceh merupakan wilayah unik dengan sejarah dan adat istiadat berbeda dari lainnya Apabila merdeka pempus kehilangan sumber daya alam yang melimpah di Aceh Pemerintah pusat sangat ingin mengontrol provinsi Aceh. Tidak akan membiarkan provinsi Aceh merdeka oleh karena itu pempus berjuang mati-matian mempertahankan Aceh Pempus selama ini belum pernah memberikan status otonomi biasa, karena selama Indonesia merdeka, Aceh merupakan daerah istimewa. Sehingga opsi status otonomi hanyalah isapan jempol belaka alias tidak dapat dilaksanakan Pempus mengalah demi memenangkan permainan karena, pempus memberikan status otonomi khusus karena berharap suatu saat Aceh dapat dikendalikan oleh pempus tanpa harus mendapatkan perlawanan berarti. Walaupun ada harga kedaulatan negara di dalam negara yang harus dipertaruhkan oleh pempus. Namun Aceh merupakan bagian dari NKRI, dimana bagian sumber daya alam masih dapat dinikmati walaupun dalam jumlah minim oleh pusat. Upaya kompromis

ANALISIS GAME THEORY TERHADAP PEMBERIAN STATUS OTONOMI PROVINSI NAD PEMAIN: PEMERINTAH DAERAH NAD

APLIKASI GAME THEORY TERHADAP PEMBERIAN STATUS OTONOMI PROVINSI Pemerintah Daerah Papua Merdeka Otonomi Otonomi Khusus 0,9 tolak 0,5 9,9 7,5 7,8 7,7 Merdeka Pemerintah Pusat Otonomi Otonomi Khusus Petunjuk Pemberian Skor: 1-9 (sangat lemah-sangat kuat) Rentang Skor : 0-3 (lemah), 4-6 (sedang), 7-9 (kuat)

ANALISIS GAME THEORY TERHADAP PEMBERIAN STATUS OTONOMI PROVINSI PAPUA PEMAIN: PEMERINTAH PUSAT

ANALISIS GAME THEORY TERHADAP PEMBERIAN STATUS OTONOMI PROVINSI PAPUA PEMAIN: PEMERINTAH DAERAH PAPUA

TUGAS KELOMPOK Susun paper kelompok berdasarkan kacamata anda sebagai pemerintah pusat terhadap pemberian status terhadap masing-masing provinsi Paper harus berisikan INDIKATOR UTAMA, analisis matriks PEMBERIAN STATUS bagi masing-masing provinsi Paper harus memuat rekomendasi kebijakan selanjutnya bagi provinsi tertuju dengan menggunakan matriks SKALA PRIORITAS dan keberadaan provinsi lainnya di Indonesia Sistematika paper: Pendahuluan tentang Sejarah Otonomi masing-masing provinsi Permasalahan tentang perlunya pertimbangan masak tentang pemberian status otonomi dan dampaknya Analisis 2 matriks: indikator utama dan pemberian status Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan Ke Depan dengan melihat pada matriks skala prioritas

MATRIKS SKALA PRIOPRITAS KEUNGGULAN NAD & PAPUA Variabel Skala Prioritas Demokrasi Lokal Potensi Konflik Etnis-Religius Politik Ekonomi Lokal Birokrasi Pemda Hubungan Pempus-Pemda Variable Skala Prioritas Demokrasi Lokal Potensi Konflik Etnis-Religius Politik Ekonomi Lokal Birokrasi Pemda Hubungan Pempus-Pemda