TUJUAN HUKUM.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Filsafat PANCASILA.
Advertisements

Filsafat Ilmu: administrasi
BAB VI Negara Hukum TIK: Setelah pertemuan ini, mhs diharapkan dapat:
PRAKTIK HUKUM.
PROBLEMATIKA HUKUM.
Sumber: Beberapa pemikiran “up to date” Satjipto Rahardjo dalam konteks hukum dan perkembangannya……… Sumber:
Metodologi Penelitian Hukum
PANCASILA SEBAGAI FALSAFAH HIDUP BANGSA
HUKUM INTERNASIONAL PENDAHULUAN OLEH setyo widagdo 2011
Teori perubahan sosial dan hukum
CIRI DAN SIFAT HUKUM ADAT
ISSUE ETIK DAN MORAL DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
TEORI HUKUM TEORI HUKUM.
Pancasila sebagai Ideologi Terbuka 12
MAKNA MASALAH DALAM KONTEKS KEBIJAKAN PUBLIK
Berlaku Adil Pertemuan 13
HUBUNGAN NILAI, NORMA, DAN KENYATAAN
konflik organisasi / perilaku organisasi / herwanparwiyanto
PEMIKIRAN TOKOH – TOKOH DALAM ILMU SOSIAL
MAKALAH PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Teori Pemidanaan.
Oleh: RUSDIANTO UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2012
Manusia, Nilai, Moral dan
PEMIMPIN SEBAGAI GURU (PEOPLE DEVELOPER)
Fachrizal Afandi, S.Psi., SH., MH
Pertemuan ke-7 Etika utilitarianisme dalam bisnis
Nilai dan Norma Sosial Pertemuan 06
PRAKTIK HUKUM.
METODOLOGI PENELITIAN HUKUM (KULIAH I)
Konsep Diri By : Afrira Esa Putri.
BAB II KEBEBASAN & TANGGUNGJAWAB
OLEH : SITI HAMIDAH, S.H., MM & AMELIA SRI KUSUMA DEWI, S.H., M.Kn
PENGERTIAN HUKUM Manusia adalah mahluk sosial. Di mana ada masyarakat, di sana ada hukum (Ibi Ius Ubi Societas) Hukum : Aturan-aturan perilaku yang dapat.
BEBERAPA TEMA PENTING DALAM ETIKA UMUM
CRIME PREVENTION THROUGH ENVIROMENTAL DESIGN ( C. P. T. E
Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial dalam bisnis internasional
BIMBINGAN KONSELING Sy LULU ASSAGAF, S.Psi.
Oleh : dr. Nur Indarawati Lipoeto
konflik organisasi / perilaku organisasi / herwanparwiyanto
Psikologi Individual Alfred Alder Adhyatman Prabowo, M.Psi.
Oleh: Sri Wahyuningsih Jazim Hamidi Abdul Madjid
DEFINISI HUKUM MAKNA ESENSI.
METODOLOGI PENELITIAN HUKUM (KULIAH V)
BAB VI Negara Hukum TIK: Setelah pertemuan ini, mhs diharapkan dapat:
Hakikat Sistem Pengendalian Manajemen
PRAKTIK HUKUM.
MENGAPA PERLU MENDALAMI FILSAFAT HUKUM ?
SUBSTANSI HUKUM (Legal Substance)
MATERI KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA
PENGANTAR ILMU HUKUM oleh Basuki Rekso Wibowo
PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT PENDIDIKAN NASIONAL
DEFINISI HUKUM MAKNA ESENSI.
PENGANTAR ILMU HUKUM PENI JATI SETYOWATI, SH, MH.
Dr. Drs. Widodo Suryandono SH, MH.
Kepuasan Kerja dan Konflik
konflik organisasi / perilaku organisasi / herwanparwiyanto
PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT PENDIDIKAN NASIONAL
ALIRAN –ALIRAN PEMIKIRAN DALAM ILMU HUKUM
Workshop Pengawasan Novotel Hotel Jakarta, Mei 2017 Oleh : H. MAMAN SAEPULLOH, S.Sos., M.Si Inspektur Wilayah II, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan
konflik organisasi / perilaku organisasi / herwanparwiyanto
PLURALISME HUKUM KAJIAN PENGANTAR.
PERILAKU INDIVIDU & PENGARUHNYA
BAB I PENDAHULUAN Pengertian Hukum Pidana
konflik organisasi / perilaku organisasi / herwanparwiyanto
MANAJEMEN STRATEGIK TM 02.
BAHAN – 3 PERILAKU ORGANISASI
“PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS NASIONAL”
FILSAFAT DAN TEORI MANAJEMEN
KEWARGANEGARAAN Ary Handayani 1. Menggali sumber sosiologis & politis tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia Membangun argumen tentang dinamika.
Transcript presentasi:

TUJUAN HUKUM

PENDAPAT UMUM…..

Dogma dgn kebenaran absolut Tujuan Hukum... KEADILAN KEPASTIAN HUKUM KEMANFAATAN Tujuan Hukum: H U K U M Dogma dgn kebenaran absolut

Dogma dgn kebenaran absolut Nilai Dasar Hukum KEPASTIAN HUKUM KEADILAN KEMANFAATAN Dogma dgn kebenaran absolut

Antinomi Tujuan Hukum: Pertentangan abadi antar msng2 unsur tujuan hkm. Scr substansial, msng2 tujuan hkm mengandung kontradiksi dan kontroversi, krn satu dgn yg lain sulit dipertemukan tanpa mengorbankan yg lain, tdk dpt dicapai scr simultan krn saling menegasikan. SUMMUM IUS SUMMA INIURA (hukum yang tertinggi merupakan ketidakadilan yang tertinggi)

SATJIPTO RAHARDJO masyarakat tidak hanya ingin melihat keadilan diciptakan dalam masyarakat dan kepentingan- kepentingannya dilayani oleh hukum, melainkan juga menginginkan agar dalam masyarakat terdapat peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain. Hukum dituntut untuk memenuhi berbagai karya, yaitu: keadilan, kegunaan (kemanfataan) dan kepastian hukum. sekalipun ketiganya itu (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan) merupakan nilai-nilai dasar hukum, namun antara mereka terdapat suatu ’spannungsverhaltnis’, suatu ketegangan satu sama lain. Hubungan atau keadaan semacam ini bisa dipahami, oleh karena ketiga-tiganya berisi tuntutan yang berlain-lainan dan yang satu sama lain mengandung potensi untuk bertentangan.

HARDJONO TJITROSOEBONO kita mengetahui dan mengalami dalam kenyataan terdapat ketegangan, pertentangan dan ketidaksesuaian antara kepastian hukum dan keadilan. Meningkatkan kepastian hukum dan keadilan merupakan suatu mata rantai yang tidak terpisahkan, karena meningkatkan kepastian hukum tanpa keadilan berarti teror dan penindasan. Hukum yang bekerja terlalu hebat akan menimbulkan ketidakadilan.  

RUMUS ANTINOMI TUJUAN HUKUM KEADILAN KEPASTIAN HUKUM KEPASTIAN HUKUM KEADILAN

Koherensi dan Rekonstruksi Pisau Analisis: Koherensi dan Rekonstruksi

PEMIKIRAN LAIN…..

Coherence A concept is said to be coherent, if... It is consistent It is comprehensive Its elements support each other

Internal coherentism A concept is coherent if: Everything that, according to this concept, ought to be accepted is part of the concept. (alternative version of comprehensiveness) Nothing that, according to this concept, ought to be rejected is part of the concept. (alternative version of consistency)

Koherensi: Tujuan Hukum Tidak boleh bertentangan Tidak boleh KEADILAN KEMANFAATAN KEPASTIAN Tidak boleh bertentangan Tidak boleh saling melemahkan Tidak boleh saling meniadakan Tujuan Hukum

Koherensi Nilai Dasar Hukum Harus serasi Harus melengkapi KEMANFAATAN KEADILAN KEPASTIAN Harus serasi Harus melengkapi Harus menguatkan Nilai Dasar Hukum

TUJUAN DAN NILAI DASAR HUKUM KEADILAN KEMANFAATAN KEPASTIAN HUKUM VS Mungkinkah ada koherensi, jika ‘keadilan’ dan ‘kepastian hukum’ saling bertentangan?

REKONSTRUKSI Penyusunan kembali; Pengembalian seperti semula; Penguraian sampai kepada unit terkecil, dan dapat disusun kembali menjadi bentuk semula.

Penguraian dan penyusunan kembali PRINSIP REKONSTRUKSI BIDANG B BIDANG C BIDANG A Saling sesuai Saling melengkapi Penguraian dan penyusunan kembali

REKONSTRUKSI TUJUAN DAN NILAI DASAR HUKUM KEPASTIAN HUKUM KEADILAN KEMANFAATAN Mungkinkah rekonstruksi dapat dilakukan?????? bertentangan Penguraian dan penyusunan kembali

THE REVIVAL OF NATURAL LAW Hukum merupakan obyek ‘dwitunggal’ yaitu harmonisasi aspek substansial (nilai-nilai keadilan) dan aspek formal (bentuk tertulisnya: hukum positif/hukum tertulis); Hukum merupakan perwujudan nilai-nilai dan prinsip-prinsip keadilan; Hukum bukan saja harus ‘correct’ (tepat) dan ‘certain’ (pasti) untuk mencerminkan aspek formalnya, tetapi harus ‘just’ (adil) untuk mencerminkan aspek substansialnya; Kategori etis (substansial) dan legal (formal) merupakan dua momen dari satu realitas ‘hukum’

THE REVIVAL OF NATURAL LAW Keadilan dan kepastian hukum merupakan 2 (dua) aspek dari entitas hukum. Hukum merupakan entitas yang terdiri dari unsur ‘keadilan’ dan ’kepastian’. Tetapi mengingat bahwa keadilan merupakan norma etis dan norma kritis bagi hukum, maka keadilan mempunyai gradasi lebih tinggi dibandingkan kepastian hukum; Tujuan hukum adalah mewujudkan dan mencapai cita keadilan. Keberadaan kepastian hukum semata-mata untuk mewujudkan dan mencapai keadilan;

THE REVIVAL OF NATURAL LAW Signifikansi eksistensi nilai-nilai keadilan, teori Hukum Alam membuat suatu adagium: ”moral (prinsip-prinsip keadilan dan perikemanusiaan) lebih tinggi tingkatannya dari hukum positif”; Hukum bukan saja hukum positif/tertulis (yang substansinya harus mencerminkan nilai-nilai keadilan), tetapi juga hukum tidak tertulis (yang merupakan perwujudan perasaan hukum atau nilai-nilai keadilan masyarakat, sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat);

THE REVIVAL OF NATURAL LAW Hukum pada hakekatnya sarat dengan nilai-nilai keadilan. Hukum tidak saja berhubungan erat, bahkan merupakan ‘nilai’ itu sendiri. Pembentukan hukum harus mampu menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, bukan sekedar menciptakan kepastian. Teori Hukum Alam selalu mempersepsikan bahwa hukum merupakan upaya etis manusia sebagai eksistensi sekaligus ko- eksistensi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat secara berkeadilan. Dengan demikian, hukum positif merupakan realisasi keinsyafan manusia atas prinsip-prinsip keadilan untuk mengatur kehidupan bersama.

Koherensi, Rekonstruksi, Dan The Revival of Natural Law KEADILAN KEPASTIAN HUKUM KEMANFAATAN TUJUAN HUKUM

Koherensi, Rekonstruksi, Dan The Revival of Natural Law KEADILAN KEPASTIAN HUKUM KEMANFAATAN TUJUAN HUKUM

tujuan dan nilai dasar Hukum Apakah sebenarnya tujuan dan nilai dasar Hukum

HAKIKAT TUJUAN HUKUM Moral HUKUM Nilai Dasar Hukum Sasaran PERLINDUNGAN ASPEK FISIK DAN EKSISTENSIAL MANUSIA DLM KEHIDUPAN MASYARAKAT HAKIKAT TUJUAN HUKUM Sasaran (intermediate goal) Tujuan (ultimate goal) Moral Keadilan Kebenaran Nilai Dasar Hukum