PROVINSI X, Y, Z PAST & PRESENT. PROVINSI X, Y, Z PAST & PRESENT.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
APA OTONOMI DAERAH ? OTONOMI DAERAH ADALAH HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH OTONOM UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN.
Advertisements

Berkelas.
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
Hasil Diskusi Definisi Otonomi Daerah
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
MASYARAKAT MADANI NURUL RIZKY AMALIA
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL SEMESTER GENAP
Hukum Tata Negara Bahan ajar Pengantar Hukum Indonesia
OTONOMI DAERAH.
PENGERTIAN Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan.
Oleh: Kelompok V Yusrizal Rita Marlinda Suyitno Zulminiati
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
DESENTRALISASI KESEHATAN
Elemen (unsur-unsur) Daerah Otonom
OTONOMI KHUSUS (Otonomi khusus NAD, Papua, DKI Jakarta dan Yogyakarta)
Kelompok 2 Nama anggota : Ajeng Bella P. (02) Amalia Utami (03)
PERINGATAN 5 TAHUN PELAKSANAAN
PARTAI POLITIK Ahmad Nasher.
Pengawasan Dana Politik
Sisitim ketatanegaraan Republik Indonesia
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
Otonomi Daerah (Dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Wilayah)
PRINSIP - PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH Muchamad Ali Safa’at
OPTIMALISASI POTENSI EKONOMI DAERAH OLEH : DEDY ARFIYANTO , SE.MM
Universitas Indo Global Mandiri
IDENTITAS NASIONAL INDONESIA
PEMILIHAN UMUM Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya
Perubahan Sosial & Dinamika Pemerintahan
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
Pendidikan Kewarganegaraan dan Otonomi Daerah
OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari
Otonomi Daerah Pengantar
PEMERINTAHAN YANG BERSIH
Desentralisasi dan Demokratisasi di Daerah
MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL DOSEN: RATRI ISTANIA, SIP, MA
PB. 6b. PEMERINTAHAN DESA PENDAHULUAN
LEMBAGA KEPARTAIAN DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
OTONOMI BIDANG PERTANAHAN
Dasar Hukum DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH
By : Ratnasari Fajariya Abidin
Otonomi Daerah Dalam Konteks Indonesia
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi
REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN GOOD GOVERMENT
Negara, Demokrasi Dan Dinamika Kekuatan Politik Masa Reformasi
MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL DOSEN: RATRI ISTANIA, SIP, MA
Perkembangan Otonomi Daerah
OTONOMI DAERAH Desi Harsanti Pinuji.
Disusun Oleh Pipit Fitriyani, S.Pd
PERBEDAAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAH RI
KELOMPOK 3: OTONOMI DAERAH.
Dosen: Ratri Istania, SIP, MA
ISU DAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
Kebijakan Pendidikan di Daerah
Sistem Administrasi negara kesatuan republik indonesia
OTONOMI DAERAH by Dr. Ardiyan Saptawan
IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA
Otonomi Daerah KELOMPOK 8: Rahmat Firdaus Hasan :
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
Tujuan Instruksional Umum Pengertian, tujuan, filosofi, dan prinsip penyuluhan pertanian Ruang lingkup dan unsur-unsur penyuluhan pertanian Landasan teknis,
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
Oleh ERNA AL MAGHFIROH PANWASLU KOTA MALANG
PARTAI POLITIK Aryani Yeni Eko Wati. Pengertian Partai Politik (3) Berdasarkan UU No. 2 tahun 2008 ttg Partai Politik pasal 1 (ayat 1) : Organisasi yang.
SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019 PANWASCAM SUT SETI.
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
KEWARGANEGARAAN Ary Handayani 1. Menggali sumber sosiologis & politis tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia Membangun argumen tentang dinamika.
Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Transcript presentasi:

PROVINSI X, Y, Z PAST & PRESENT

PAST (1949-1950) X, Y, Z ETHNO-RELIGIOUS CONFLICT POSSIBILITY Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Tapanuli dari segi potensi KONFLIK ETNIS-RELIGIUS tampaknya belum bisa terwujud mengingat potensi perebutan sumber daya alam yang berlimpah akan melahirkan kompetisi suku-suku yang diperintah raja-raja tradisional. Ditambah lagi, bangunan kelembagaan pemerintahan yang sangat lemah, warisan karesidenan di jalam Belanda tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dalam wadah bangunan negara kesatuan. KELEMAHAN Belum terbentuk struktur pemerintahan dgn jelas Sistem pemerintahan sentralistis NRI Belum ada DPRD SDM birokrasi kurang mendukung Banyaknya suku diperintah oleh raja-raja tradisional KELEBIHAN Sumber daya alam berlimpah Bekas karesidenan pada jaman Belanda =

PAST (1949-1950) X, Y, Z PARTISIPASI POLITIK KELEMAHAN Kedudukan presiden terbatas sbg kepala negara hy dlm pemilu Masih diakuinya demokrasi liberal-partai politik berperan lebih kuat Belum adanya DPRD Adanya keinginan pihak asing menduduki kembali Tapanuli eks Negara Sumatera Timur POSSIBILITY Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Tapanuli dari segi potensi PARTISIPASI POLITIK tampaknya ada kemungkinan terwujud setelah terbentuknya parpol disertai dengan bantunan nasehat pembangunan organisasi masa berlandaskan semangat keagamaaan dari misionaris asing. Walaupun DPRD belum terbentuk, namun keberadaaan persekutuan gereja misalnya memberikan ruang masyarakat berembuk dalam pengambilan kebijakan. KELEBIHAN Keterlibatan warga dalam pengambilan kebijakan Pempus mengeluarkan maklumat: membentuk parpol termasuk di tapanuli Ada misionaris kristen protestan: penasehat Persekutuan berlandaskan agama =

PAST (1949-1950) X, Y, Z DESENTRALISASI FISKAL DAN POLITIK ANGGARAN KELEMAHAN …. ….. KELEBIHAN …. POSSIBILITY …. =

PRESENT (1998-PRESENT) X, Y, Z ETHNO-RELIGIOUS CONFLICT POSSIBILITY Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Tapanuli dari segi potensi KONFLIK ETNIS-RELIGIUS tampaknya mungkin terwujud karena faktor pendorong berupa perundangan yang sangat ramah pada kemandirian daerah. Tapanuli memiliki kelebihan dari segi representasi tokoh di tingkat nasional didukung oleh rasa kesukuan Tapanuli yang tinggi. Namun demikian, Tapanuli masih menyimpan potensi konflik kesukuan berlandaskan agama bila suku batak tetap mendominasi segala aspek kehidupan masyarakat Tapanulil. KELEBIHAN UU 22/1999 revisi UU 32/2004 SDM mendukung (pendidikan, ex. Pola pikir masy.) Sumber daya alam mendukung Banyaknya tokoh2 nasional berasal dari tapanuli Rasa nasionalisme Tapanuli meningkat dalam kesukuan Tapanuli utara sebagai kabupaten percontohan kemajemukan suku KELEMAHAN Konflik kesukuan berdasarkan agama (Islam vs. protestan) Tidak adanya pemerataan dlm pengisian jabatan publik (bataknisasi) Pusat penyelenggaraan administrasi rentan perebutan =

PRESENT (1998-PRESENT) X, Y, Z PARTISIPASI POLITIK POSSIBILITY Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Tapanuli dari segi potensi PARTISIPASI POLITIK tampaknya agak berkurang mengingat telah terjadi peristiwa yg mengakibatkan tercorengnya citra suku batak dlm memarginalkan suku lainnya, lemahnya peran elit di DPR dan DPRD serta pemekaran wilayah Tapanuli memecah kesatuan perjuangan. Namun demikian, sebagai catatan kekuatan Tapanuli terletak pada elit yang berhasil di luar Tapanuli, begitupula peran masyarakat dan ormas dalam memperjuangkan Provinsi Tapanuli yg cukup besar jgn sampai menjadi bumerang dlm usaha pembentukan Provinsi Tapanuli. PRESENT (1998-PRESENT) X, Y, Z PARTISIPASI POLITIK KELEMAHAN Elit tapanuli-memperjuangkan prov-berada di luar tapanuli Lemahnya peranan elit DPRD memperjuangkan prov tapanuli Terjadinya pemekaran wilayah tapanuli-melemahkan power Ada suku batak termargimalkan Tokoh kepala daerah bukan berasal dari suku dominan/mayoritas suku batak tidak akur dengan suku Melayu, dllnya KELEBIHAN Banyak elit tapanuli yg berhasil di luar tapanuli/pusat Peran masyarakat tapanuli sangat mendukung provinsi tapanuli LSM pro tapanuli Ormas pro tapanuli Mahasiswa/akademisi Adanya dukungan beberapa kabupaten untuk Provinsi Tapanuli =

PRESENT (1998-PRESENT) X ATAU Y ATAU Z DESENTRALISASI FISKAL DAN POLITIK ANGGARAN KELEMAHAN …. ….. KELEMAHAN KELEBIHAN KELEBIHAN …. POSSIBILITY …. POSSIBILITY = =

X, Y, Z PAST & PRESENT COMPARED

TAPANULI PAST PRESENT FUTURE KONFLIK ETNIK-RELIGIUS POSSIBILITY Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Tapanuli dari segi potensi KONFLIK ETNIS-RELIGIUS tampaknya mungkin terwujud karena faktor pendorong berupa perundangan yang sangat ramah pada kemandirian daerah. Tapanuli memiliki kelebihan dari segi representasi tokoh di tingkat nasional didukung oleh rasa kesukuan Tapanuli yang tinggi. Namun demikian, Tapanuli masih menyimpan potensi konflik kesukuan berlandaskan agama bila suku batak tetap mendominasi segala aspek kehidupan masyarakat Tapanulil. KONFLIK ETNIK-RELIGIUS POSSIBILITY Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Tapanuli dari segi potensi KONFLIK ETNIS-RELIGIUS tampaknya belum bisa terwujud mengingat potensi perebutan sumber daya alam yang berlimpah akan melahirkan kompetisi suku-suku yang diperintah raja-raja tradisional. Ditambah lagi, bangunan kelembagaan pemerintahan yang sangat lemah, warisan karesidenan di jalam Belanda tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dalam wadah bangunan negara kesatuan. TAPANULI KONFLIK ETNIK-RELIGIUS Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Tapanuli dari segi potensi KONFLIK ETNIK-RELIGIUS cukup menjanjikan PARTISIPASI POLITIK POSSIBILITY Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Tapanuli dari segi potensi PARTISIPASI POLITIK tampaknya agak berkurang mengingat telah terjadi peristiwa yg mengakibatkan tercorengnya citra suku batak dlm memarginalkan suku lainnya, lemahnya peran elit di DPR dan DPRD serta pemekaran wilayah Tapanuli memecah kesatuan perjuangan. Namun demikian, sebagai catatan kekuatan Tapanuli terletak pada elit yang berhasil di luar Tapanuli, begitupula peran masyarakat dan ormas dalam memperjuangkan Provinsi Tapanuli yg cukup besar jgn sampai menjadi bumerang dlm usaha pembentukan Provinsi Tapanuli. PARTISIPASI POLITIK POSSIBILITY Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Tapanuli dari segi potensi PARTISIPASI POLITIK tampaknya ada kemungkinan terwujud setelah terbentuknya parpol disertai dengan bantunan nasehat pembangunan organisasi masa berlandaskan semangat keagamaaan dari misionaris asing. Walaupun DPRD belum terbentuk, namun keberadaaan persekutuan gereja misalnya memberikan ruang masyarakat berembuk dalam pengambilan kebijakan. PARTISIPASI POLITIK Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Tapanuli dari segi potensi PARTISIPASI POLITIK tampaknya agak kurang menguntungkan DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Tapanuli dari segi potensi DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN POSSIBILITY Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Tapanuli dari segi potensi POLITIK ANGGARAN DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN POSSIBILITY Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Tapanuli dari segi potensi POLITIK ANGGARAN PAST PRESENT FUTURE

LUWU PAST PRESENT FUTURE KONFLIK ETNIK-RELIGIUS POSSIBILITY Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Luwu dari segi potensi KONFLIK ETNIS-RELIGIUS tampaknya bisa terwujud mengingat adanya tokoh-tokoh daerah yg loyal pada Luwu, memperjuangkan kepentingan daerah ditambah adanya dukungan kerajaan Luwu yg masih kuat. Kendala dalam pembentukan Provinsi Luwu terletak pada pertentangan antar suku dilandasi agama dan pendidikan masyarakat yg rendah ditambah dgn struktur organisasi yg belum solid mendukung tatanan negara kesatuan Republik Indonesia dari bangunan negara serikat. KONFLIK ETNIK-RELIGIUS POSSIBILITY Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Luwu dari segi potensi KONFLIK ETNIS-RELIGIUS tampaknya mungkin agak sukar terwujud karena faktor pendorong berupa kebijakan otonomi daerah dan kesadaran masyarakat Luwu untuk otonom tidak mampu mendorong persatuan di dalam masyarakat etnis Luwu. Di samping itu absennya tokoh pemersatu membuat ego sektoral menjadi tinggi sehingga romantisme masa lalu akan kejayaan Luwu harus sedikit demi sedikit dibangkitkan kembali melalui perjuangan bersama. LUWU KONFLIK ETNIK-RELIGIUS Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Luwu dari segi potensi KONFLIK ETNIK-RELIGIUS agak sukar terwujud PARTISIPASI POLITIK POSSIBILITY Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Luwu dari segi potensi PARTISIPASI POLITIK tampaknya ada kemungkinan terwujud setelah peran raja-raja Luwu dan tokoh-tokoh pemersatu mengakar kuat di dalam perjuangan Provinsi Luwu ditambah oleh janji Presiden Soekarno memberikan status provinsi kepada Luwu. Namun demikian, oleh karena tingkat pemahaman masyarakat rendah berikut status administratif yg tdk memberikan ruang banyak bagi partisipasi politik, berikut juga dgn iklim politik yg krg berpihak pada daerah2 eks RIS, maka kemungkinan besar sukar terwujud. PARTISIPASI POLITIK POSSIBILITY Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Luwu dari segi potensi PARTISIPASI POLITIK tampaknya mungkin terwujud walaupun lambat asalkan elit-elit di DPR maupun DPRD mampu menyatukan suara demi pembentukan Provinsi Luwu Raya. Dukungan dari masyarakat/ormas tampaknya sudah banyak, namun perlu diwaspadai kepentingan gerakan tersebut dalam rangka pembentukan Provinsi Luwu bersama-sama atau ada kepentingan dalam perebutan sumber daya alam. PARTISIPASI POLITIK Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Luwu dari segi potensi PARTISIPASI POLITIK tampaknya mungkin terwujud walau lamban DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Luwu dari segi potensi DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN POSSIBILITY Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Luwu dari segi potensi POLITIK ANGGARAN DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN POSSIBILITY Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Luwu dari segi potensi POLITIK ANGGARAN PAST PRESENT FUTURE

LUWU TAPANULI COMPARED FUTURE FUTURE KONFLIK ETNIK-RELIGIUS Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Tapanuli dari segi potensi KONFLIK ETNIK-RELIGIUS cukup menjanjikan KONFLIK ETNIK-RELIGIUS Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Luwu dari segi potensi PARTISIPASI POLITIK agak sukar terwujud KONFLIK ETNIK-RELIGIUS Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Tapanuli lebih besar daripada Provinsi Luwu COMPARED PARTISIPASI POLITIK Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Tapanuli dari segi potensi PARTISIPASI POLITIK tampaknya agak kurang menguntungkan PARTISIPASI POLITIK Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Luwu dari segi potensi PARTISIPASI POLITIK tampaknya mungkin terwujud walau lamban PARTISIPASI POLITIK Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Tapanuli akan lebih banyak menemui kendala daripada Provinsi Luwu yang bergerak lamban tapi tidak seekstrem Tapanuli DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi TAPANULI dari segi potensi DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Luwu dari segi potensi DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN DESENTRALISASI ‘FISKAL & POLITIK ANGGARAN Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Tapanuli lebih besar daripada Provinsi Luwu FUTURE FUTURE

KESIMPULAN SEMENTARA KEMUNGKINAN AKAN TERBENTUKNYA PROVINSI TAPANULI AKAN LEBIH BESAR DIBANDINGKAN PROVINSI LUWU RAYA

REKOMENDASI PROVINSI TAPANULI PROVINSI LUWU RAYA