PROSES PERALIHAN KEKUASAAN POLITIK SETELAH PERISTIWA G-30-S/PKI 1965

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Perkembangan Masyarakat Indonesia Pada Masa Orde Baru

Advertisements

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

PADA MASA ORDE LAMA DAN ORDE BARU

PEMERINTAHAN DEMOKRASI TERPIMPIN SAMPAI ORDE BARU

PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN ORDE BARU

PANCASILA 7 DINAMIKA PELAKSANAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

BAB I. PERKEMBANGAN MASYARAKAT INDONESIA PADA MASA ORDE BARU

Dinamika Sistem Politik Indonesia

SEPUTAR ASAS TUNGGAL PANCASILA

MEMBUAT MEDIA PENGAJARAN

PROSES LAHIRNYA SUPERSEMAR

REFORMASI DI INDONESIA

Pemerintahan Orde Baru

Orba Koreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama terhadap Pancasila dan UUD 45. Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat , bangsa.

II. PANCASILA DASAR NEGARA DALAM LINTASAN SEJARAH

MEMBUAT MEDIA PENGAJARAN

Dinamika Pelaksanaan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Demokrasi liberal 1950 – Prestasi Politik . Kemelut politik

PEMERINTAHAN DEMOKRASI LIBERAL

Orde Baru Tanggal 16 Oktober 1965 Mayjen Soeharto diangkat sbg Men/Pangad oleh Pres. Soekarno.

Di Susun Oleh: XII.IPS.2 Ardya Ulviana (04) Inez Novindriastuti (18)

Berbagai Konstitusi yang pernah berlaku di indonesia

MAJELIS KONSTITUANTE 20 September 1955 diselenggarakan Pemilihan Umum untuk anggota DPR. 15 Desember 1955 untuk pemilihan anggota-anggota Konstituante.

PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH

Oleh : Drs. Marmayadi SMA Negeri 1 Yogyakarta

Pert. 3 Dr. H. Syahrial Syarbaini, MA.

Pancasila dalam kajian sejarah bangsa

Dr. Wuri Wuryandani, M.Pd. Jurusan PPSD Fakultas Ilmu Pendidikan

DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Oleh : WATA KEPALA SMP NEGERI 1 TAMBAK

OLEH: ULYA FUHAIDAH, S.HUM, MSI

Materi Ke-10: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / II

Sistem ekonomi internasional Pasca PD II  liberalisme dan sosialisme- komunis Indonesia  melakukan upaya perbaikan ekonomi Kondisi ekonomi Indonesia.

AWAL PELAKSANAAN KERUNTUHAN

MASA TRANSISI PRADITA RAHMA HIJRIANI S1 PENDIDIKAN SEJARAH

Materi Ke-11: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / III

Materi Ke-10: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / II

Pancasila dalam kajian sejarah bangsa

Oleh NABILLAH MAHDIANA ( )

Peralihan dari ORLA ke ORBA

DEMOKRASI TERPIMPIN DEMOKRASI TERPIMPIN XII MIA 1 #TeamGenap.

PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN INDONESIA

MASA ORDE BARU Munculnya G 30 S/PKI 1965 membawa dampak yang buruk bagi Indonesia dalam segala bidang (politik,ekonomi,sosial,keamanan), sehingga perlu.

Konstitusi NKRI Pada Masa ORDE LAMA

MASA DEMOKRASI TERPIMPIN 5 Juli

REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN GOOD GOVERMENT

POLITIK PEMERINTAHAN MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

DINAMIKA PELAKSANAAN UUD’45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN HINGGA ERA SEKARANG

Pancasila dalam kajian sejarah bangsa

MATERI KN KELAS XII SEMESTER 1

MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

KELOMPOK 4 Anggi fitriyani annisa syahnun maria serevina nidia christine stelia mardiana simanjuntak XII MIPA 6.

Dinamika aktualisasi Pancasila sebagai dasar Negara dan pelaksanaan UUD 1945 Dinamika pelaksanaan UUD 1945.

Kehidupan Bangsa Indonesia di Masa Orde Baru

MGMP SEJARAH PPPK PETRA Kebijakan Ekonomi Pemerintah Orde Baru NAMA ANGGOTA KELOMPOK IV : Akas Nandang PraharaAkmal KhairDika Novi ElthaRani AstutiM. Fernando.

KELOMPOK DAVID CRHISTON HAMONANGAN PURBA MUHAMMAD FARHAN ELFIAN

Berakhirnya pemerintahan Orde Baru dan terjadinya Reformasi

MASA DEMOKRASI TERPIMPIN 5 Juli

Nawaksara atau Kudeta Konstitusi?

PAHLAWAN INDONESIA OLEH: RAFLI DAN RICHIE.

MASA KEMERDEKAAN ( ) MASA REVOLUSI FISIK, MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN;

Pemerintahan Orde Baru

Pemerintahan ORDE BARU OLEH : KELOMPOK II : SITTI NUR FADILLAH

AMANDEMEN UNDANG – UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945

Materi Ke-11: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / III

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S

PENGERTIAN Sistem berarti suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional. Pemerintahan dalam arti luas adalah.

EKONOMI POLITIK ORDE LAMA M. Husni Mubaraq, S.Sos.I, MAP Oleh : 18 Agustus 1945 – 11 Maret 1967.

1 Daftar Riwayat Hidup Pertemuan 1. 2 DINAMIKA UUD 1945 Pertemuan 1.

Perkembangan Politik Ekonomi Masa Orde Baru Soeharto.

Transcript presentasi:

PROSES PERALIHAN KEKUASAAN POLITIK SETELAH PERISTIWA G-30-S/PKI 1965

Dikeluarkannya Supersemar a. Pembubaran PKI b. Pengamanan 15 menteri Kabinet Dwikora yang dianggap terlibat dalam G-30-S/PKI c. Pengemban Supersemar menunjuk beberapa menteri at interim untuk mengisi pos-pos yang kosong d. Mengistruksikan pada semua perguruan tinggi untuk aktif lagi e. Jenderal Soeharto mengadakan pertemuan dengan kabinet untuk memberi pertanggungjawaban atas langkah-langkah yang diambil

Menyusun kembali MPRS dengan membersihkan unsur-unsur PKI Sidang MPRS (20 Juni S/d 5 Juli 1966) yang diketuai  Jenderal Nasution Hasil Keputusan Sidang a. Tap MPR No IX/MPRS/1966  Pengukuhan Supersemar b. Tap MPR No XXV/MPRS/1966  Pengukuhan Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya

C. Tap MPR No XVIII/MPRS/1966 . bahwa Tap MPR No III/MPRS/1963 C.Tap MPR No XVIII/MPRS/1966  bahwa Tap MPR No III/MPRS/1963 sudah tidak berlaku d.Tap MPR No XIII/MPRS/1966  Pemberian kekuasaan kepada Letnan Soeharto untuk membentuk Kabinet Ampera.

Sidang Umum MPR tahun 1966 presiden Sokarno diminta memberi pertanggungjawaban atas terjadinya G-30-S PKI 1965, kemerosotan ekonomi dan moral ( Pidato Nawaksara) 10 Juli 1967 Presiden Soekarno memberikan pelengkap Nawaksara (tetap tidak memuaskan) DPR-GR mengajukan resolusi pada tanggal 3 Februari 1967  agar MPRS segera mengadakan sidang istimewa dan meminta Pangkopkamtib memberi keterangan tentang hubungan Presiden Soekarno dengan G-30-S/PKI 1965

7. Tanggal 20 Februari 1967 menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto Tap MPR No XXXIII/MPRS/1967 (Hasil sidang MPR) 8. Tap MPRS No XLIV/MPRS/1968  Pengangkatan Jenderal Soeharto menjadi Presiden RI 9. Tap MPR No XLI/MPRS/1968  Pembentukan Kabinet Pembangunan 10. Dengan Programnya  Panca Krida: 1. Menciptakan stabilitas Politik dan Ekonomi 2. Menyusun dan melaksanakan Repeleita

3. Melaksanakan Pemilu 4. Mengembalikan keamanan dan ketertiban masyarakat dan mengikis habis sisa-sisa G-30-S/PKI, menindas setiap peneyelewengan terhadap Pancasila 5. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara. 11. Tanggal 6 Juni 1968 diumumkan Kabinet Pembangunan I yang dipimpin oleh Presiden Soeharto