Niken Rahajeng Lestari A

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN ANGGARAN DALAM MENYUSUN RAPBN DIPERLUKAN SUATU GARIS YANG DISEBUT DENGAN KEBIJAKAN ANGGARAN. KEBIJAKAN ANGGARAN ADALAH GARIS KEBIJAKAN PEMERINTAH.
Advertisements

Hukum Pajak Dosen Haryono.AS,S.Pd NIP
Oleh: ENI UTARI, S.Pd & IFAN MUZAKKI, S.Pd.
PENGANTAR PERPAJAKAN Arum Saraswati.
Oleh: Ary Prastono Widjaja
KONSEP DASAR PAJAK.
A. Pengertian APBN dan APBD 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
PAJAK DAN RETRIBUSI Moch. Diyon, S.Pd, M.Si.
KEBIJAKAN EKONOMI DI INDONESIA
KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
 Dengan mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa dapat memahami garis besar tentang pajak dan latar belakang, ruang lingkup, struktur serta permasalahan.
HUKUM PAJAK PERPAJAKAN KELAS A KELOMPOK 4
Pertemuan 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN
TAX PRINCIPLE (DASAR-DASAR PERPAJAKAN).
SMA Diakui Tri Dharma MKGR Palopo
PAJAK KOMPETENSI DASAR:
Hukum Pajak Pokok Bahasan : Filosofi Pemungutan Pajak
Kusdriati Dwi Kusumawati Maika Samantha
Pajak Mohamad Tarjono, S.Pd.
KONSEP DASAR PERPAJAKAN
DASAR-DASAR PERPAJAKAN
Dasar- dasar perpajakan
Materi Pertemuan 1 DEFINISI PAJAK.
DASAR DASAR PERPAJAKAN
Triyanto Univ. Sebelas Maret – Surakarta
DASAR DASAR PERPAJAKAN
Pertemuan 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN
PENGANTAR HUKUM PAJAK.
KEBIJAKAN FISKAL.
Pertemuan Pertama Oleh : Nurul Khoirin (A )
Peranan dan Fungsi Pajak
KEBIJAKAN FISKAL PENGERTIAN
PAJAK (Tolong Dibaca Dulu)
OLEH MUSTIKA LUKMAN ARIEF, SE. MBA. MM. 2012
UJUNG TOMBAK PEMBANGUNAN
Pajak Daerah Undang-undang no. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PP no.65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah PP no.66 tahun 2001.
KEBIJAKAN FISKAL Kelas XI Semester 1 Editor: Iqbal Fauzi Rakhmat
DI INDONESIA Disusun oleh: Nadia Puspaningtyas A. A
PENERIMAAN PEMERINTAH
PERPAJAKAN.
KEBIJAKAN FISKAL.
Pertemuan 1 : PENGANTAR HUKUM PAJAK
Oleh : FEDRY PUTRO BUSONO
PAJAK Kelas X Semester 2 Hery Budiantoro A
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
5 Bab Perpajakan.
Dasar-dasar perpajakan
PENGERTIAN PAJAK Pajak adalah iuran yang wajib dibayar oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat balas jasa secara langsung, dan digunakan untuk membiayai.
PAJAK.
KEBIJAKAN FISKAL KELAS XI SMA.
PAJAK.
Satuan Pendidikan : SMK Mata Pelajaran : Kewirausahaan Kelas/Semester : XI/1 Materi Pokok : Merencanakan usaha kecil/mikro Kompetensi Dasar.
PAJAK PAJAK UJUNG TOMBAK PEMBANGUNAN. PENGERTIAN PAJAK  Iuran wajib yang dibayar oleh warga negara untuk membiayai pengeluaran negara demi meningkatkan.
MATA KULIAH PERPAJAKAN HUKUM PAJAK.
SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA
PAJAK.
PAJAK STNK KELOMPOK 1.
KEBIJAKAN FISKAL KUWAT RIYANTO, SE, M.M
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH oleh Nisa Putri Bagaswati
PERPAJAKAN.
Pengantar Perpajakan.
DASAR DASAR PERPAJAKAN
Pertemuan 1 Pajak. 1. Definisi Pajak menurut pendapat Ahli  Definisi menurut Prof. Rochmat Soemitro SH: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan.
PAJAK DAN RETRIBUSI Moch. Diyon, S.Pd, M.Si.
Di Susun Oleh : ANNISAA IKAWATI (A ) / A
SMA Diakui Tri Dharma MKGR Palopo
KONTRAK BELAJAR Amir Hidayatulloh, S.E., M.Sc
HUKUM KUMPULAN PERATURAN YANG TERDIRI DARI NORMA DAN SANKSI YANG BERTUJUAN MENGADAKAN KETERTIBAN DALAM PERGAULAN MASYARAKAT PERATURAN YANG BERSIFAT MEMAKSA.
PAJAK PAJAK UJUNG TOMBAK PEMBANGUNAN. PENGERTIAN PAJAK  Iuran wajib yang dibayar oleh warga negara untuk membiayai pengeluaran negara demi meningkatkan.
 UUD 1945 pasal 23ayat 1 “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa di atur oleh Undang-Undang.  Undang-Undang No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan.
Transcript presentasi:

Niken Rahajeng Lestari A210140223

Contoh Pengertian Ciri-Ciri Perbedaan Manfaat Fungsi

PENGERTIAN PAJAK Iuran yang wajib dibayar oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat balas jasa secara langsung

CONTOH PAJAK Pajak Penghasilan Pajak Bumi Bangunan Bea Materai

Iuran yang bersifat wajib sehingga dapat dipaksakan CIRI-CIRI PAJAK Iuran yang bersifat wajib sehingga dapat dipaksakan Pemungutan dilakukan berdasarkan undang-undang Tidak mendapatkan balas jasa secara langsung Digunakan untuk kepentingan umum

PERBEDAAN PAJAK DENGAN PUNGUTAN RESMI LAINNYA Iuran dengan imbalan yang tidak langsung dari negara Dapat dipaksakan Berlaku untuk seluruh rakyat Imbalan diterima oleh seluruh rakyat Pajak Iuran dengan imbalan yang langsung Tidak ada unsur paksaan Pengenaan terbatas pada orang-orang tertentu Imbalan diterima oleh golongan tertentu Pungutan Resmi Lainnya

Fungsi Distribusi Pendapatan FUNGSI PAJAK Fungsi Anggaran Fungsi Mengatur Fungsi Stabilitas Fungsi Distribusi Pendapatan

Membiayai pengeluaran negara yang bersifat self liquiditing MANFAAT PAJAK Membiayai pengeluaran negara yang bersifat self liquiditing Membiayai pengeluaran reproduktif Membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self liquiditing Membiayai pengeluaran yang tidak produktif

Ada Pertanyaan?