- Kepemimpinan - Sinergitas Birokrasi di level pusat

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SEKILAS TENTANG KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
Advertisements

Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) 2011
Click to edit Master title style Koordinasi Lintas Kementerian Jakarta, 16 Mei 2010 PEMBENTUKAN Kesekretariatan Bersama Program Penyelarasan Pendidikan.
MENJELANG KONGRES KEHUTANAN INDONESIA V
Jakarta, 3 Juli Ali Djajono (Kemenhut) 2. Paramita Iswari (Fasilitator) 3. Madani Mukarom (AsosiasiKPH) 4. Nus Ukru (Masyarakat/ DGM) 5. Sugeng.
Kesetaraan gender dalam PRIM
KESIAPAN SKPD DALAM IMPLEMENTASI ANGGARAN RESPONSIF GENDER
KELOMPOK II Ketua : Eka Agus Cahyono (Balitbangda Prov. Jatim) Penyaji : Nina (Dinkes Jabar) Sekretaris : Yuli Widiastuti (BBPPTOOT/Peneliti Litbangkes)
LAPORAN KELOMPOK TEMATIK
MEMAHAMI KERANGKA PROGRAM
LAPORAN KELOMPOK TEMATIK
Oleh: Prof. Ir. Urip Santoso, S.IKom., M.Sc., Ph.D
KEBIJAKAN NASIONAL PNPM MANDIRI
Audit Internal Mutu Akademik(AIMA) Universitas Pendidikan Indonesia
Perencanaan Partisipatif
KEBIJAKAN DAN REVITALISASI PERTANIAN
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN
Renstra Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN
SEMINAR PENGELOLAAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR TERPADU (INTEGRATED WATER RESOURCE CONSERVATION MANAGEMENT/IWCM) DEPUTI BIDANG SUMBER.
Kerangka Penilaian PGA dan Hasil Sementara Penilaian Jakarta, 29 Oktober 2012.
Sesi 2 │ LOGIKA KERANGKA LOGIS
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Program Kelitbangan Tahun 2015
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2017
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN 2015 & USULAN KEGIATAN 2016
DUKUNGAN DPR DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN INDUSTRI
(Bahan Lokakarya Kurikulum, Bogor, 28 Oktober 2009)
Penerapan PMPRB Secara Online pada Pemerintah Daerah
Paper oleh : Karsudi Rinekso Soekmadi Hariadi Kartodiharjo
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2016
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
ELIMINASI MALARIA DI BANYUMAS 2015
PERAN KORKOT.
‘’VISI DAN MISI,, DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Provinsi dalam Pembangunan Sanitasi
SHIP PARTNER.
Pikiran-Pikiran Umum Masyarakat Sipil Terhadap Rancangan PP Perencanaan Hutan Bogor 28 Juni 2016.
Persiapan alih kelola urusan Kehutanan di provinsi Kalimantan barat
(Haryono Wicaksono dan
PERAN SERTA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN
Model Analisis Kebijakan
SOSIALISASI TEMA RISET BALITBANG – KABUPATEN GORONTALO
RAPAT PLENO TKPKD KOTA SEMARANG
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen asuransi Kesehatan
AUDIT FAKULTAS DAN LEMBAGA UNIVERSITAS TADULAKO
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (SDGs)
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM
Pusat Kajian Bioetika dan Humaniora Kesehatan
Materi : Komunikasi, Advokasi, dan Fasilitasi
PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL (PPS)
ARAHAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
1  Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan potensi dan kemampuan sehingga tumbuh kapasitas untuk memecahkan masalah- masalah yang mereka.
Evaluasi dan Rencana Kerja
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
Ir Andreas Eddy Susetyo MM
Kementerian PPN/ Bappenas
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2020 Palembang, 17.
STRATEGI MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK
SURVEILANS GIZI. PENGERTIAN Surveilans adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data secara sistematis, terus- menerus dan.
ARAHAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
Petunjuk Pengelolaan PATBM
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
Transcript presentasi:

Kajian Birokrasi dalam Rangka Percepatan Perhutanan Sosial dalam Mendukung Ketahanan Pangan - Kepemimpinan - Sinergitas Birokrasi di level pusat - Sinergitas Birokrasi di level daerah (Provinsi-Kabupaten) - Dukungan masyarakat sipil (LSM, Perguruan Tinggi, forum forum masyarakat) Leadership commitment: Pengawawalan dari pemimpin secara konsisten Sinergitas birokrasi lokal Sinergitas birokrasi pusat Mengatasi situasi deadlock Birokrasi Sektor lain (e.g. Ketahanan Pangan) KLHK (Kementan, dll) Birokrasi Kehutanan Unit manajemen hutan yang solid dan melayani - KPH Solid Policy (bukan hollow policy) Keterlibatan aktif masyarakat sipil: - Pendampingan - Konsultasi, - Advokasi Dibawakan oleh Muhammad Alif K. Sahide (Mewakili Dekan Fakultas Kehutanan UNHAS). Disampaikan pada Seminar Nasional Perhutanan Sosial dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan. Makassar, 23 November 2017

Memahami situasi deadlock dan non decision pada siklus kebijakan Enforcement Formulation Implementation Evaluation and Monitoring No decision to implement  deadlock Or implementing hollow policy deadlock No decision to enforce  deadlock Or enforcing hollow policy  deadlock No decision to evaluate deadlock No decision to follow up evaluation  deadlock

Relasi Tapak dan Kebijakan Percepatan Ecosystem Services for food security Pemilihan skema PS yang tepat Sumberdaya sebagai barang common Proses penguatan kelembagaan yang tepat Penyiapan lahan Dukungan Eksternal - Kebijakan yang solid dan terkonsolidasi - Birokrasi yang bekerja - KPH - LSM Influence/Incentives: Coercion, information, monetary or other incentives Relasi antara percepatan perhutanan sosial untuk ketahanan pangan dan Pengaruh kebijakan Percepatan

Trilogi Perhutanan Sosial Keamanan Akses Kelembagaan kuat Sumberdaya yang berkelanjutan dan bermanfaat

POINT POINT PENTING Birokrasi yang efektif - Sinergis dan konsolidatif - PIAPS yang dinamis - Tim Pokja yang bekerja - Terkonsolidasi yang cukup dengan KPH Kajian skema yang tepat Forest Planning (Modern Document versus Perencanaan Tradisional Pendampingan yang cukup