Peningkatan Penggunaan Teknologi Digital Dalam Sistem Pelayanan Publik

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
1 MEMERANGI KORUPSI di INDONESIA YANG TERDESENTRALISASI LOCAL GOVERNMENT CORRUPTION STUDY - LGCS Justice for the Poor Program, World Bank June, 2007.
Advertisements

Tata Kelola website pada instansi pemerintah
E- Government: Menuju Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi Indonesia
Bab 2 Model, Strategi, dan Roadmap e-Government
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DIY
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Efektivitas Penelitian Dosen Terhadap Pemberantasan Narkoba
PROGRAM KEGIATAN EX RUTIN SKPD DALAM RENSTRA SKPD DAN RPJMD
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PENGEMBANGAN E GOVERMENT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
Oleh: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
TOL LAUT – EKONOMI – KESEJAHTERAAN
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
kompetisi inovasi pelayanan publik
PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI DI BIDANG PBJ
Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Swasta Secara Umum
INDRIYATNO BANYUMURTI
FUNGSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PADA ORGANISASI PEMERINTAHAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
SUPRIYANTO | | MM EXECUTIVE - 32
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
Komputer dalam Pemerintahan
ISU STRATEGIS (BIROKRASI)
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN DAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT DALAM KAITANNYA DENGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK Batu, 23 November 2017.
KEBIJAKAN BAN-S/M TAHUN 2014
Sistem Informasi Manajemen
E-Government Reformasi Birokrasi
INOVASI PELAYANAN PUBLIK
USAHA KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN CLEAN GOVERMENT &GOOD GOVERMENT KELOMPOK III.
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
SISTEM OPERASI MANAJEMEN BAZNAS (SIMBA) DAN CITRA LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT BAZNAS KAB. LUWU UTARA Oleh: Dodi Ilham.
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
MEMERANGI KORUPSI di INDONESIA YANG TERDESENTRALISASI
E-Government Reformasi Birokrasi
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PISEW
PELAYANAN OPTIMALISASI MASYARAKAT DI JAWA TENGAH JAWA TENGAH
Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Internal Tahun 2017
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
LAPORAN HASIL KEPUASAN PELANGGAN TAHUN 2015
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
Pengelolaan Pengaduan untuk pelayanan publik lebih baik
EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENDIKBUD TAHUN 2017
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Internal TaHAP I Tahun 2019
Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Internal Tahun 2018
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
APJII SEKILAS APJII adalah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia yangberdiri sejak tahun APJII ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia dan.
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
PERUBAHAN RPJMD KOTA SURABAYA TAHUN
KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Transcript presentasi:

Peningkatan Penggunaan Teknologi Digital Dalam Sistem Pelayanan Publik Hendro Witjaksono Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Penggunaan Teknologi Digital Digitalisasi penangkapan data, pencatatan, penyimpangan dan pengolahan, serta penggunaan informasi. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Perkembangan Penggunaan TIK Indikator2 Umum : Pengguna komputer. Pengguna telpon genggam. Pengguna internet. Ratio pengguna dg jumlah penduduk.

Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) mengungkap bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia kini telah terhubung ke internet. Survei yang dilakukan sepanjang 2016 itu menemukan bahwa 132,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet. Adapun total penduduk Indonesia sendiri sebanyak 256,2 juta orang. Hal ini mengindikasikan kenaikan 51,8 persen dibandingkan jumlah pengguna internet pada 2014 lalu. Survei yang dilakukan APJII pada 2014 hanya ada 88 juta pengguna internet.

Akses Internet Data survei juga mengungkap bahwa rata-rata pengakses internet di Indonesia menggunakan perangkat genggam. Statistiknya sebagai berikut: 67,2 juta orang atau 50,7 persen mengakses melalui perangkat genggam dan komputer. 63,1 juta orang atau 47,6 persen mengakses dari smartphone. 2,2 juta orang atau 1,7 persen mengakses hanya dari komputer.

Akses Internet Meski demikian, penetrasi internet tersebut mayoritas masih berada di Pulau Jawa. Dari survei yang dipresentasikan oleh APJII itu tercatat bahwa sekitar 86,3 juta orang atau 65 persen dari angkat total pengguna internet tahun ini berada di Pulau Jawa. Sedangkan sisanya adalah sebagai berikut: 20,7 juta atau 15,7 persen di Sumatera. 8,4 juta atau 6,3 persen di Sulawesi. 7,6 juta atau 5,8 persen di Kalimantan. 6,1 juta atau 4,7 persen di Bali dan NTB. 3,3 juta atau 2,5 persen di Maluku dan Papua.

KUALITAS PELAYANAN DAN KEPUASAN PUBLIK INDONESIA POPULATION (2010) 242,968,342 INDONESIA MIDLE CLASS 137,277,113 (56,5%) Source: World Bank, 2012 Sumber: Hasil Survey Tempo, Kerjasama AusAid, 2013.

Tujuan Penggunaan TIK untuk Pelayanan Publik Transparensi. Akuntabilitas. Efisiensi. Kemudahan mendapat pelayanan Ketepatan dan kecepatan pelayanan.

Penggunaan TIK untuk perbaikan pelayanan publik Meningkatkan penyediaan informasi kepada publik (akses 24 jam). Meningkatkan transparensi proses dan mengurangi korupsi (suap, pungli, dan korupsi lainnya). Meningkatkan akuntabilitas proses pelayanan, dan kepuasan masyarakat.

Penyakit Birokrasi yang Bisa Dikurangi dg penggunaan TIK Pegawai yang malas dan lamban. Prosedur berbelit-belit (karena tdk transparan). Pegawai yang berperilaku korup. Proses kerja tidak efisien. Pegawai yang kurang disiplin (kudis), kurang terampil (kram), tidak bisa komputer (TBC).

Penyakit Birokrasi Berkurang: Kinerja Meningkat Back office utk penyiapan pelayanan lebih efisien. Pungli dan percaloan menurun, karena pertemuan langsung antara petugas pelayan dan masyarakat berkurang. Transparensi memberikan lingkungan pengendalian yang baik, dan meningkatkan mutu, kecepatan, ketepatan, dan kepastian pelayanan.

IMAGE PELAYANAN PUBLIK MASA LALU PELAYANAN PUBLIK YANG SEDANG BERLANGSUNG

Kemauan Politik Reformasi Birokrasi RPJP Nasional Nawacita RPJM Nasional Roadmap Reformasi Birokrasi Birokrasi yang Bersih dan Melayani

Langkah Perbaikan (in progress) Penggunaan TIK dalam: perencanaan, penganggaran dan pelaporan. Pengelolaan pegawai dg TIK (database pegawai, kehadiran pegawai, kinerja pegawai, pembayaran gaji/tunjangan, dsb.) Mendorong transaksi : cashless. Website resmi instansi-instansi pemerintah untuk pengumuman dan komunikasi publik. Program yang mendorong Inovasi pelayanan publik : inovasi yang semakin banyak.

Mengapa Inovasi ? Inovasi Bagi Dunia Bisnis: Nafas untuk keberlangsungan Usaha Pilihannya: Berinovasi atau Mati Inovasi Pelayanan Publik: Nafas untuk mendapatkan kepercayaan publik. Pilihannya: Berinovasi atau Kehilangan kepercayaan publik dan daya saing.

Perkembangan Inovasi Pelayanan Publik Peserta Kompetisi: Tahun 2014: 515 peserta Tahun 2015: 1.184 peserta Tahun 2016: 2.476 peserta Top 99 Top 35 Top 9 Replikasi inovasi dan inovasi baru

Inovasi pelayanan publik berbasis teknologi digital JEMBATAN TIMBANG DI PROVINSI JAWA TIMUR Inovasi pelayanan publik berbasis teknologi digital

Sekian Terima kasih