Kaitan Pendidikan dengan Politik

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Sistem Pendidikan Islam di Indonesia dan Pembaharuannya
Advertisements

Kerangka Kerja Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja Kabinet Indonesia Bersatu II Hak Cipta © 2010 oleh Penyelarasan Pendidikan dan Dunia Kerja.
Kerangka Kerja Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
HOW TO DEVELOP THE SCHOOL COMMUNITY
 Dedi saputra: wi fajar S:  Inna fathul F:  Tri wahyu N:  Utari tri U:
ITB dan Kebijakan Publikasi Kekayaan Intelektual Oleh Adang Surahman.
Sekolah Pascasarjana Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si.
KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI : SEBUAH PENYEMPURNAAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN Oleh : Trisakti Handayani.
DASAR PEMIKIRAN PERSOALAN POLITIK TIDAK DAPAT DILEPASKAN
GOOD GOVERNANCE (TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK)
PEMBANGUNAN NASIONAL, SEKTOR DAN DAERAH
MUTU PENDIDIKAN Mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional.
Pendidikan Kewarganegaraan
KARAKTERISTIK DAN LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK
Topik: Visi Pertanian Abad 21 (Pertanian Yang Berkebudayaan Industri)
Pendidikan Pancasila.
PROGRAM KESEHATAN PERKOTAAN
Oleh: Kelompok V Yusrizal Rita Marlinda Suyitno Zulminiati
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
ANALISIS SEKTOR PERTANIAN
Pengaruh Lingkungan luar terhadap Perubahan (2)
VISI DAN MISI PENDIDIKAN KEJURUAN DI INDONESIA
LANDASAN YURIDIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA
KEBIJAKAN KONTEMPORER PENDIDIKAN NASIONAL
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
HASIL SIDANG KOMISI VIII RENSTRA DEPDIKNAS
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
POKOK PEMBAHASAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
Perubahan Sosial & Dinamika Pemerintahan
Berbasis Kurikulum 2013 Dokumen 1 Penyusunan KTSP BIMBINGAN TEKNIS
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
SEJARAH MODEL BIROKRASI DI INDONESIA
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH Dr. RATNAWATI SUSANTO.,M.M.,M.Pd
PERTEMUAN 14 PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.
DOSEN: Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd Agus Sumitra
Konsep Dasar Pendidikan Makro
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS BAGI ABK
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
K13- MBS sebagai Proses Pemberdayaan
KURIKULUM KTSP.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PAI
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
GEOPOLITIK INDONESIA KELOMPOK 6A MENTAWATI SILAEN (A1D515017)
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILA
Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan, dan Kedokteran Sosial
TANTANGAN PENDIDIKAN, & SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
KULTUR DAN ETIKA BIROKRASI DI INDONESIA
Oleh : Drs. Suhaimi Syukur
HAKIKAT ROSA AMELIA YUSTIEN UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
ILMU KESEHATAN THT-KL Bab I. Kebijakan Umum.
SIATEM PENDIDIKAN NASIONAL
Departemen Biokimia Fakultas Kedokteran UGM
Departemen Biokimia Fakultas Kedokteran UGM
OTONOMI DAERAH KELOMPOK 10: MUHAMMAD DURROSYIDIN MUHAMMAD IKHSAN RIZAM
Tujuan Instruksional Umum Pengertian, tujuan, filosofi, dan prinsip penyuluhan pertanian Ruang lingkup dan unsur-unsur penyuluhan pertanian Landasan teknis,
DISKRIPSI PEREKONOMIAN INDONESIA
Kebijakan Umum RKAT UPI 2019
Kebijakan Umum RKAT UPI 2019
KONSEP DASAR IPS.
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
PROGRAM PENATAAN KEPENDUDUKAN
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
DESENTRALISASI MENGALIHKAN KENDALI MANAJEMEN KEUANGAN KEDAERAH HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH YANG SEHAT 1 a B.
Transcript presentasi:

Kaitan Pendidikan dengan Politik Tilaar (2003) menjelaskan, pendidikan, kebudayaan, dan politik tidak bisa dipisahkan. Pada sisi yang lainnya, kekuasaan negara memiliki batas-batas tertentu dalam dunia pendidikan. Negara tidak bisa mencampuri urusan pribadi (privacy) masyarakat. Perlunya pemberdayaan pendidikan sebagai bagian penting dari proses politik di Indonesia, khususnya politik karakter bangsa bagi pembangunan.

Politik Pendidikan Politik pendidikan, yaitu penggunaan kekuasaan untuk mendesakkan kebijakan pendidikan, dapat bersifat keras dan lunak. Politik pendidikan dikategorikan keras apabila melibatkan kekuatan (fisik) untuk mendesakkan implementasi kebijakan tertentu. Sebaliknya, politik pendidikan lunak menekankan implementasi kekuasaan secara halus lewat strategi taktis Kebijakan politik sangat menentukan arah pembinaan dan pengembangan pendidikan.

Politik pendidikan Kebijakan Hukum Legal formal Unsur subyektifitas Kebijaksanaan Nurani Unsur subyektifitas

Secara politis, pendidikan bergerak dalam beberapa fase, yaitu ; Zaman Kerajaan, pendidikan berlandaskan keagamaan Sebelum kemerdekaan, pendidikan berlandaskan kepentingan penjajah Selama kemerdekaan, pendidikan berperan sebagai pemersatu bangsa, mempertebal rasa persatuan dan kesatuan Setelah kemerdekaan, pendidikan mengalami pergeseran paradigma (orde lama, orde baru, orde reformasi)

Kebijakan Pendidikan 1. Pemerataan Pendidikan Persamaan kesempatan pendidikan Layanan khusus Peningkatan retensi

2. Mutu/Kualitas 3. Relevansi Belajar mengajar Tenaga kependidikan Kesiswaan,dll 3. Relevansi Kebutuhan peserta didik Kebutuhan berbagai sektor pembangunan Tuntutan lokal dan global

Kerjasama, monitoring dan evaluasi 4. Efisiensi SIM Finansial Kerjasama, monitoring dan evaluasi

Pendidikan Politik Adalah suatu upaya untuk memberikan pemahaman terhadap peserta didik khususnya, maupun seluruh staf akademika tentang politik dalam dunia pendidikan. Dalam hal ini pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku dan moralitas masyarakat, yang nantinya akan memberikan karakteristik bagi penyelenggaraan pendidikan.

Contoh permasalahan kaitan pendidikan dan politik: rendahnya mutu atau kapabilitas guru di Indonesia kuatnya politik pendidikan, yang mengontrol arah dan sistem pendidikan selama tiga dekade membuat para guru seperti ''robot'' yang dipenjara melalui tugas-tugas kedinasan  yang stagnan. rendahnya tingkat kesejahteraan guru Indonesia