E-Government 27 Sept 2010

Tujuan Pengantar • Apa dan Mengapa E-Government • Implementasi E-Government • Permasalahan dan Kendala • Kesimpulan

E-Government mengapa dan untuk siapa ? Era reformasi di Indonesia sedikit banyak cukupmempengaruhi kehidupan dan terutama pola pikir masyarakat dan pemerintah. Dengung tentang "Good Government" terdengar dimanamana. Apa sebenarnya yang akan dibangun dalam menjembatani rakyat dan pemerintah dalam rangka "Good Government" tersebut.

Inpres 3/2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e- Government, telah mengamanatkan, diantaranya kepada setiap Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah konkret yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan e- Government secara nasional.

Tujuan Implementasi e-Government Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif Perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja kepemerintahan

Sasaran Pembangunan e-Government Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usahauntuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional Pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses kepemerintahan Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah

Menuju e-Government Gambar. Transformasi Menuju e- Government

Beberapa contoh fungsi kepemerintahan yang penyelenggaraannya dapat dibantu melalui sistem elektronik adalah : Pelayanan Masyarakat Kepegawaian Keuangan Daerah Pengelolaan Aset Dan sebagainya

Kerangka arsitektur e-Government Salah satu kata kuci e-Government adalah pemanfaatan ICT. Ini artinya bahwa akan ada unsur-unsur ICT seperti sistem aplikasi, sistem infrastruktur, jaringan telematika dan lain-lain yang dipakai dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa hal mendasar tentang pemanfaatan ICT ini berkaitan dengan: Penggunaan Internet Penggunaan Infrastruktur Telematika Penggunaan Sistem Aplikasi Standarisasi Metadata Transaksi dan Pertukaran Data Elektronik Sistem Dokumentasi Elektronik

Kerangka Arsitektur

kelompok sistem Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat (G2C: Government To Citizen Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan kalangan bisnis (G2B: Government To Business) Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan internal lembaga kepemerintahan, atau kebutuhan dari pemerintah daerah lainnya (G2G: Government To Government)

BLUEPRINT APLIKASI E-GOVERNMENT PEMERINTAH DAERAH

Perkembangan e-Government Perkembangan e-Government dimulai awal 1990 an dengan adanya inovasi dan pengembangan aplikasi berbasis web dan teknologi komunikasi seperti PC (Personal Computer) dan LAN (Local Area Network), Internet browser, EDI (Electronic Data Interchange), SSL (Secure Socket Layer), XML dan WAN. Bersamaan dengan perkembangan teknologi, dalam bidang manajemen ada inovasi seperti change management, business process reengineering, knowledge management dan customer relationship management

Sekarang ini pemerintah di berbagai negara di dunia mengimplementasikan e- Government untuk mencapai 3 tujuan : memperoleh efisiensi di internal, meningkatkan layanan ke masyarakat, dan mendukung keunggulan ekonomi. Di Indonesia, seperti halnya negara lain, telah menyadari pentingnya e-Government online untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.