KORUPSI EXTORTIVE (MEMERAS)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
HUKUM PERIKATAN pertemuan ke 12
Advertisements

Latar Belakang Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang.
KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
MATERI 8 HUKUM PERUSAHAAN
Nama Anggota :  Farauq Burhany /  Nanda Primazan /  Rizqan Naelufar /  Ahmad Fahmi.R /  Febri Permana.
SISTEM PERADILAN PIDANA SEBAGAI FAKTOR KRIMINOGEN
BAB XXIV PENGGELAPAN 5 Desember 2014
Sistem Pemilihan Presiden Berusia 23 tahun.Berusia 23 tahun. Mendapatkan dukungan dari sekurang-kurangnya 500 orang anggota terpilih seperti anggota parlemen,
Kasus Hak Azasi Manusia Dan Rule Of Law “Human Trafficking”
NEGARA DAN KONSTITUSI SISTEM KETATANEGARAAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
KASUS-KASUS HUKUM PERUSAHAAN
PENYIDIKAN.
Zhu Rongji.
Aspek Kerahasiaan dalam kegiatan Perusahaan
RAHASIA BANK Materi Kuliah.
Teori tentang Rahasia Bank
Penyertaan dan Pengulangan dalam Melakukan Tindak Pidana
Pendidikan Anti-Korupsi
LEMBAGA NEGARA DARI SISI FUNGSINYA
Impeachment atau Pemakzulan
Advokasi Hukum bagi Penyelenggara Pemerintahan dan Masyarakat
A. BADAN USAHA BERBENTUK BADAN HUKUM
Perbedaan antara yayasan,koperasi dan perseroan terbatas
PAPARAN STAF AHLI MENDAGRI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN
PENYIDIKAN NEGARA.
PENDIRIAN BADAN USAHA Zainal Abidin.
KEDUDUKAN PERKUMPULAN PASCA DISAHKANNYA UU ORMAS
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PERANAN DEPLU DALAM RANGKA KERJASAMA HUKUM ANTAR NEGARA
MENGKAJI KEBERHASILAN
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
Presiden dan DPR.
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Perumusan Delik yang Berasal dari KUHP
Asas, Fungsi dan Tujuan Bank
Teori tentang Rahasia Bank
PENYIDIKAN.
KEKUASAAN DAN WEWENANG
KEKUASAAN KEHAKIMAN Indonesia adalah negara hukum dan negara demokratis yang meletakkan hukum berada di atas segala-galanya. Kekuasaan negara harus tunduk.
Yeremia Aprilio Tundan
Apa dan Mengapa Demokrasi?
PENGADILAN HAM Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di Lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau.
Peniup Peluit (Whistle Blowers) dan Pemberlakuan Peraturan
KPK Oleh: SHENDY Riyan c. ( ) Nurradinda D. ( )
JOLANDA MONA AUGUSTIN / IK-PAGI
Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (I)
MEMAHAMI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME. ARTI KORUPSI Bahasa Latin “corruption: penyuapan”, Bahasa Inggris: corruption; Bahasa Belanda Corruptie (korruuptie).
Hukum Pidana Korupsi Nama Kelompok : Randi Septian ( ) Panji anugrah putra ( ) Endah Sri Lestari ( ) Fitri Lestari ( )
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN by DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
Tugas Presiden sebagai Kepala Negara
SISTEM POLITIK INDONESIA “MAHKAMAH AGUNG”
KASUS SIMULATOR SIM.
Peraturan Perundang-Undangan (UUD 1945)
KELOMPOK 5 PPKN.
Mahkamah Konstitusi. Rifqi Ridlo Phahlevy.
Universitas Gadjah Mada
PENERAPAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT)
Kekerasan Dalam Rumah Tangga.  KDRT adalah salah satu bentuk kekerasan berdasar asumsi yang bias gender tentang relasi laki-laki dan perempuan,  KDRT.
PEMBANGUNAN YANG MENINGGALKAN PENCEGAHAN
KEDAULATAN NEGARA VERSUS KEKEBALAN DIPLOMATIK AMINUDDIN ILMAR.
KORUPSI SORAYA LESTARI, SE, M. Si.
ANCAMAN SANKSI DAN HUKUMAN BAGI PELAKU PUNGUTAN LIAR
AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
PEMULANGAN DAN REINTEGRASI SOSIAL Modul 6.  Mengembalikan saksi dan/atau korban dari luar Negeri ke titik debarkasi di wilayah Indonesia dan/atau daerah.
KELOMPOK 9 EPI-A Ratih Kuntari Dewi ( )
HAK & KEWAJIBAN WARGA NEGARA MATA KULIAH : KEWARGANEGARAAN.
PROSEDUR TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PEJABAT NEGARA
PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSBUD DAN ORMAS
Transcript presentasi:

KORUPSI EXTORTIVE (MEMERAS) KELOMPOK 2

Kelompok 2 AHMAD ZUFLIKAR APRIZAL AZIZUL FAHMI ELINTANG SUSILAWATI FITRIATUR RAHMAH GHEA NUR SHABRINA GUSTI AYU RATNA SARI

Kasus 1 Diduga, Korupsi Jero Wacik Diperoleh dari Gelar Rapat-rapat Fiktif Rabu, 3 September 2014 | 15:05 WIB Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, modus yang digunakan Jero dalam melakukan korupsi adalah dengan memerintahkan anak buahnya untuk menambah dana operasional menteri (DOM). Salah satu cara yang diperintahkan untuk meningkatkan dana operasional menteri tersebut adalah dengan menggelar rapat-rapat yang sebagian besar merupakan rapat fiktif

Kasus 2 Lagi, Pelaku Pemerasan Mengaku Polisi Kasus 2 Lagi, Pelaku Pemerasan Mengaku Polisi! Minggu, 29 Juli 2012 | 15:46 WIB Kepolisian Resor Kediri Kota, Jawa Timur, membekuk tiga orang komplotan pelaku kejahatan pemerasan bermodus mengaku anggota kepolisian, Minggu (29/7/2012), dini hari Kepala Kepolisian Resor Kediri Kota, Ajun Komisaris Ratno Kuncoro, mengatakan modus para pelaku dengan cara menggerebek korbannya bernegosiasi meminta uang tebusan kepada keluarga korban hingga sebesar Rp 20 juta

ANALISIS KASUS Kasus Jero Wacik dan penyamaran kepolisian termasuk kasus korupsi extortive bentuk korupsi dengan penggunaan ancaman kekerasan, dan paksaan atau penampilan inforasi yang menghancurkan guna membujuk seseorang untuk bekerja sama. Dalam hal ini pemangku jabatan dapat menjadi pemerasnya

Kasus 1 Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat dan Presiden SBY dimana Jero Wacik merupakan bagian dari Partai Demokrat yang memegang kekuasaan sebagai Menteri ESDM namun dengan jabatan tersebut, beliau menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan tindak pidana korupsi. Adanya pemaksaan terhadap pihak kementerian untuk mendapat dana lebih yang berkedok DOM saat rapat-rapat fiktif. Penipuan terhadap badan pemerintah dimana sebagai Menteri, beliau tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik. Beliau malah menggunakan kewenangan yang telah diberikan kepadanya untuk menipu. Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk pengesahan hukum (bermodus dana operasional menteri/DOM)

Kasus 2 Penipuan terhadap kepercayaan masyarakat dimana pelaku melakukan penyamaran sebagai oknum polisi untuk melakukan tindakan pemerasan dengan menahan korban sebagai jaminan. Adanya pemaksaan terhadap pihak atau keluarga korban untuk meminta uang tebusan. Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dengan menggunakan penyamaran sebagai anggota kepolisian.

Pandangan Agama, Hukum dan Budaya