Hubungan antar pemerintahan DESENTRALISASI Dosen Pengampu : Shinta Happy Yustiari, SAP.,MAP. Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi Publik Kelas H

Nama kelompok 2 TRI ANTINI 115030101111018 EKA AYU INTAN P. 115030101111086 FATHATUR ROHMAH 115030101111082 PRASASTYO EKA H. 115030107111083 RACHMANIA .N. 115030101111092 EVIRA DWI RACHMAWATI 115030100111027 LAILLIA ARI WIBOWO 115030101111019

Pengantar desentralisasi Hubungan antar pemerintahan Pengantar desentralisasi Selama beberapa dekade terakhir terdapat minat yang terus meningkat terhadap desentralisasi di berbagai pemerintahan dunia ketiga. Untuk memahami keberadaan dan arti penting local government sebagai konsekuensi desentralisasi maka sebaiknya perlu disimak perkembangan teoritis dari berbagai perspektif yang ada dalam memandang local government (Smith, 1985:18-45)

Desentralisasi dalam pandangan teori utama Hubungan antar pemerintahan Desentralisasi dalam pandangan teori utama Terdapat penafsiran teori- teori sosial terhadap desentralisasi, antara lain yaitu : desentalisasi Teori demokrasi liberal Teori pilihan publik Teori Marsist

Teori demokrasi liberal Hubungan antar pemerintahan Teori demokrasi liberal Teori demokrasi liberal memberikan dukungan bagi desentralisasi karena mampu mendukung demokrasi pada dua tingkatan, yaitu: Teori demokrasi liberal Local government

Hubungan antar pemerintahan Teori pilihan publik Teori pilihan publik menyangkut penafsiran tentang desentralisasi yang menunjukan adanya dukungan ahli ekonomi dalam teori ini terahadapnya. Para ahli teori ini menganggap bahwa desentralisasi merupakan media yang penting guna meningkatkan kesejahteraan pribadi. Manfaat yang bisa dipetik dari local government dalam perspektif ini meliputi : a. Adanya daya tanggap publik terhadap preferensi individual b. Local government memiliki kemampuan untuk  memenuhi permintaan akan barang-barang publik c. Desentralisasi mampu memberikan kepuasan yang lebih baik dalam menyediakan penawaran barang-barang publik

Hubungan antar pemerintahan Teori marsist Menurut pendukung teori ini, desentralisasi mengakibatkan adanya negara pada tingkat local. Terdapat beberapa penjelasan yang melandasi  ketidakberpihakan pandangan ini terhadap desentralisasi. a. Pandangan ini melihat bahwa pembagian wilayah dalam konteks desentralisasi hanya akan menciptakan kondisi terjadinya akumulasi modal sehingga memunculkan kembali kaum kapitalis. b. Desentralisasi juga akan mempengaruhi konsumsi kolektif sehingga akan dispolitisasi. c. Lembaga-lembaga perwakilan dalam pemerintahan daerah tetap merupakan simbol demokrasi liberal dan tetap akan dikuasai  oleh kaum kapitalis. d. Dalam kaitannya dengan hubungan antar pemerintahan, maka pemerintah daerah  hanya menjadi kepanjangan aparat pemerintah pusat untuk menjaga kepentingan monopoly capital. e.Terdapat berbagai rintangan mengenai bagaimana demokrasi lokal akan berjalan dalam suasana desentralisasi.

Hubungan antar pemerintahan KERUGIAN DESENTRALISASI Pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dan menghindarkan redistribusi fiskal ke daerah-daerah yang tertekan secara finansial Penguasaan kaum kapitalis terhadap lembaga pemerintahan lokal Memunculkan kaum kapitalis lokal Ketidak-adilan dalam konsumsi kolektif antar wilayah Banyak rintangan terhadap demokrasi

RENTANG PENGERTIAN DESENTRALISASI Hubungan antar pemerintahan RENTANG PENGERTIAN DESENTRALISASI Di dalam kepustakaan Amerika Serikat, Harold F. Alderfer (1964: 176) mengatakan bahwa ada dua prinsip umum dalam membedakan bagaimana pemerintah pusat mengalokasikan kekuasaannya ke bawah. deconcentration decentralization Di dalam khazanah Inggris, desentralisasi dimengerti dalam dua jenis yang berbeda menurut Conyers (1983: 102) yakni : devolution deconcentration

Hubungan antar pemerintahan Conyers (1986: 89) membagi jenis desentralisasi ini dan untuk menentukan suatu negara berdasar jenis yang tampaknya didasarkan pada beberapa petimbangan. Menurut Alderfer, decentralization menyerupai dengan devolution menurut Conyers. Sementara deconcentration yang mereka berdua pergunakan juga menunjuk pada kondisi yang sama. Rondinelli dan kawan-kawan lebih luas lagi dalam mengungkapkan jenis desentralisasi (dalam Meenakshisundaram, 1999: 55-56) yakni: a) deconcentration, b) delegation c) devolution, dan d) privatization

Hubungan antar pemerintahan Rondinelli, McMullough, & Jonhson (1989) mengungkapkan bahwa bentuk desentralisasi ada 5 macam: Privatization Deregulation of private service provision Devolution to local goverment Delegation to public enterprises or publicly regulated private enterprises Deconcentration of central goverment bureaucracy. Pengertian desentralisasi tersebut menyerupai jenis desentralisasi yang diungkapkan oleh Cohen & Peterson (1999) yang terbagi dalam deconcentration, devolution, dan delegation (yg mencakup pula privatization). Jika semula privatisasi berdiri sendiri, kini Cohen & Peterson justru memasukannya sebagai bagian delegasi. Pembedaan ini didasarkan pada enam pendekatan, yakni: pembedaan berdasar asal mula sejarah, berdasarkan hierarki dan fungsi, berdasarkan masalah yg diatasi

Desentralisasi Dalam arti Luas Hubungan antar pemerintahan Tipologi Desentralisasi Dalam Arti Luas Dekonsentrasi Delegasi Desentralisasi Dalam arti Luas Devolusi Privatisasi Deregulasi

Hubungan antar pemerintahan Medebewind Istilah Desentralisasi Pada Masa Hindia Belanda Vrij Bestuur

Hubungan antar pemerintahan KESIMPULAN jadi desentralisasi dalam arti luas yakni mencakup konsep devolusi (desentrlisasi dalam arti sempit), dekonsentrasi, delegasi, dan privatisasi serta deregulasi. Namun, menurut sejarah Indonesia, desentralisasi dikenal pula dengan sebutan Medebewind. Dalam konsep desentralisasi terdapat perspektif teori, yakni teori demokrasi liberal, interprestasi ekonomi yang berbasis pada public choice theory, dan intreprestasi Marxist yang cenderung lebih menolak desentralisasi.

Hubungan antar pemerintahan S E K I A N S E K I A N