17. Pembangunan Sosial Ekonomi 17. Pembangunan Sosial Ekonomi

Disusun Oleh 01 SAKMA 308 Syukur NIM : 2014122886 Tria Ningrum Rohmawati NIM : 2014121133 Kelas REGULER MALAM

Pengertian Pembangunan sosial merupakan konsep pembangunan yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi. Edi Suharto mengartikan Pembangunan Sosial sebagai pendekatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial.  (Katz dalam Tjokrowinoto, 1995: 1) Pembangunan merupakan proses perubahan yang terencana dari suatu situasi nasional yang satu ke situasi nasional yang lain yang lebih tinggi Konsep ini memperkenalkan pembangunan sosial sebagai suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dimana pembangunan dilakukan saling melengkapi proses pembangunan ekonomi. Intinya adalah proses perubahan terencana

Menurut Korten ( 2001 : 110 ) Pembangunan adalah : Proses dimana anggota-anggota suatu masyarakat meningkatkan kapasitas perorangan dan institusional mereka untuk memobilisasi dan mengelola sumber daya untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kulaitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka sendiri. Dapat dikatakan bahwa pembangunan merupakan suatu upaya perubahan menuju keadaaan dan situasi yang lebih baik Tertinggal menjadi maju Tradisional menjadi modern Bodoh menjadi pintar Miskin menjadi kaya Sakit menjadi sehat

Secara kontekstual pembangunan sosial lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial ketimbang pertumbuhan ekonomi. Beberapa program yang menjadi pusat pehatian pembangunan sosial mencakup : pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, dan pengentasan kemiskinan. Pembangunan sosial tidak hanya terfokus pada kemajuan aspek ekonomi

Dengan kata lain Pembangunan Sosoal tidak sama dengan industrialisasi Tahun 1980 Pada awal tahun ini, konsep pembangunan sosial mulai populer dalam lingkup pekerjaan sosial . Kemunculan konsep pembangunan sosial merupakan refleksi atas evaluasi terhadap jalannya pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dinilai menyisakan distorsi masalah sosial seperti kemiskinan. Era industrialisasi telah mendorong kemajuan kapitalisme yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi sehingga aspek-aspek sosial terabaikan. Seiring dengan kemajuan kapitalisme, meningkat pula tekanan masalah sosial sehingga menyadarkan akan pentingnya konsep pembangunan yang tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas hidup manusia dari aspek fisik, tetapi juga merespon masalah pembangunan yang terdistorsi. Pembangunan terdistorsi dianggap sebagai residu pembangunan yang muncul karena paradigma yang salah tentang pembangunan di mana pembangunan yang terjadi tidak lagi berorientasi pada kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, konsep pembangunan sosial hadir untuk melengkapi proses pembangunan ekonomi. Di Indonesia sendiri, konsep pembangunan sosial sempat diadaptasi dalam program perbaikan kampung MHT III, Jakarta, sekitar tahun 1993.  Pembangunan sosial sebagai salah satu pendekatan dalam pembangunan, pada awal perkembangannya, seringkali dipertentangkan dengan pembangunan ekonomi. Hal ini terkait dengan pemahaman orang banyak yang menggunakan istilah pembangunan yang dikonotasikan sebagai perubahan ekonomi yang diakibatkan oleh industrialisasi. Dengan kata lain Pembangunan Sosoal tidak sama dengan industrialisasi

Tujuan Menurut UN-ESCAPE, pembangunan sosial pada dasarnya dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia melalui upaya-upaya untuk mengangkat manusia dari keterbelakangan menuju kesejahteraan. Pembangunan sosial bertujuan meningkatkan kapasitas perseorangan dan institusi mereka, memobilisasi dan mengelola sumber daya guna menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka sendiri demi mencapai hasil yang lebih baik dan mencapai keadilan sosial.

Manusia merupakan makhluk biopsikososial yang terdiri dari aspek biologis (tubuh), psikis (kejiwaan), dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, pemenuhan aspek fisik saja dianggap tidak mencukupi kebutuhan manusia. Pembangunan ekonomi yang berjalan selama ini pada kenyataannya lebih terfokus pada pembangunan fisik seperti pertumbuhan GNP dan pembangunan gedung-gedung, sementara pemerataan hasil pembangunan dan penjagaan lingkungan kurang diperhatikan, sehingga proses pembangunan justru menciptakan jarak semakin lebar antara yang kaya dan miskin, serta mengancam keberlangungan lingkungan. KAYA MISKIN

Karakteristik Pendekatan pembangunan sosial untuk kesejahteraan sosial dalam mengatasi permasalahan sosial memiliki delapan karakteristik Proses pembangunan sosial terkait dengan pembangunan ekonomi. Memiliki fokus yang interdisiplin, di mana ia menggambarkan sudut pandang dari beragam ilmu sosial. Menunjukkan sebagai proses. Proses perubahannya bergerak maju secara alami. Proses pembangunan sosial bersifat intervensionis. Memiliki strategi yang beragam. Menekankan pada populasi sebagai suatu kesatuan (cakupannya bersifat universal atau inklusif). Bertujuan mempromosikan atau mendukung terwujudnya kesejahteraan sosial

Menurut Midgley, pembangunan sosial memiliki tiga strategi besar yaitu 1. Pembangunan sosial oleh individu, dikenal juga sebagai pendekatan individualis atau perusahaan. Akar ideologinya adalah liberal atau individualis, di mana ideologi tersebut menekankan pada pentingnya kebebasan individu dalam memilih. Pendekatan individualis atau perusahaan memang saat ini tidak populer dalam pembangunan sosial. Pendekatan ini dipromosikan melalui peningkatan fungsi sosial individu dan hubungan antarpribadi. Dalam strategi ini, individu-individu dalam masyarakat secara swadaya membentuk usaha pelayananguna memberdayakan masyarakat 2. Pembangunan sosial oleh komunitas dikenal juga sebagai pendekatan komunitarian Pendekatan komunitarian sendiri dipengaruhi kuat oleh ideologi populis Strategi ini percaya bahwa antara masyarakat dan komunitas memiliki kemampuan yang saling terkait untuk memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi, masalah sosial mereka teratasi, dan kesempatan untuk maju tersedia Untuk mencapai hal tersebut, masyarakat dan komunitas perlu saling bekerja sama melalui pengembangan komunitas lokalnya. 3. Pembangunan sosial oleh pemerintah dikenal pula sebagai pendekatan statis. Pendekatan statis didasari oleh ideologi kolektivis atau sosialis di mana ia menekankan pada pentingnya kolektivitas. Kumpulan ini dibangun dari asosiasi masyarakat yang memiliki sumber daya secara kolektif dan membagi wewenang untuk membuat keputusan. Melalui strategi tersebut, pembangunan sosial dilakukan oleh lembaga-lembaga atau organisasi dalam pemerintahan. Di samping adanya partisipasi individu dan masyarakat,pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan apakah kebijakan pembangunan sosial diimplementasikan dan apakah kebijakan sosial dan ekonomi diselaraskan.

Faktor Penghambat dan Pendukung Pembangunan Sosial Indonesia Pembangunan ekonomi Indonesia masih diserahkan pada mekanisme pasar. Meskipun mekanisme pasar mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, namun cenderung gagal menciptakan pemerataan pendapatan dan memberantas masalah sosial. Pemerintah menggunakan instrumen penanggulangan kemiskinan dari pinjaman luar negeri. Sampai dengan Oktober 2010, pinjaman terhadap negara maupun lembaga asing mencapai 185,39 miliar U$ (Infid, 2010). Luasnya wilayah dan beragamnya kondisi sosial budaya masyarakat menyebabkan masalah kemiskinan di Indonesia menjadi beragam dengan sifat-sifat lokal yang kuat dan pengalaman kemiskinan yang berbeda Faktor Penghambat Kemiskinan yang timbul, bukan semata-mata akibat dari faktor-faktor yang ada dalam diri masyarakat sendiri, melainkan akibat dari eksploitasi. Kemiskinan dalam kelompok masyarakat ada hubungannya dengan kemakmuran yang terjadi pada kelompok elite dalam masyarakat.

Faktor Pendukung Pembangunan sosial sudah menjadi Pengarusutamaan pendekatan pembangunan pada level global, sehingga pembangunan sosial sudah menjadi tata dunia baru. Pembangunan sosial dijamin dalam konstitusi, sebagaimana tujuan negara, pasal-pasal, dan Bab IX dalam UUD 1945, sebagaimana dibahas dalam uraian sebelumnya Masyarakat Indonesia memiliki asset potensial, diantaranya: social capital, human capital, environmental capital, financial capital, physical capital, dantechnological capital. Selain juga masyarakat Indonesia memiliki ketahanan terhadap badai krisis.  Dalam aspek pembangunan ekonomi, pemerintah mulai menggabungkannya dengan aspek pembangunan sosial, sebagaimana rencana jangka panjang 2009-2014 pemerintahan SBY: pencegahan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), penurunan harga BBM, pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada saat terjadi tekanan sangat berat terhadap keluarga miskin. Program pemerintah mulai mengarah pada pemberdayaan, bukan lagi bantuan sosial semata: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).