LEGITIMASI AGAMA TERHADAP KEKUASAAN NEGARA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
MK DAN KEWENANGAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
Advertisements

MEMBANGUN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA GUNA MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Otonomi Daerah.
MODUL SISTEM POLITIK INDONESIA LEMBAGA YUDIKATIF
Peranan Agama Dalam Politik di Timur Tengah -Syiah dan Sunni -Wahabi -Kebijakan Dalam dan Luar Negeri.
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
Pendidikan Pancasila.
MEMBENTENGI GENERASI MUDA DARI UPAYA DIS INTREGASI BANGSA.
Materi Ke-11: PROGRAM LEGISLASI DPR-DPD
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
KEKUASAAN POLITIK (THE POWER OF POLITIC)
BAB 08 KEKUASAAN DAN WEWENANG
HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
SISTEM PEMERINTAHAN 4/10/2017 SMAN 1 YOGYAKARTA TRISNA WIDYANA 2011.
Arti pentingnya Pers dalam sistem komunikasi
Anggota Kelompok : Sophia Fauziah Indah Sundari M.Zaky Nurahman
Aktualisasi Nilai Nilai pancasila dalam proses legislasi
Substansi Konstitusi Negara
Impeachment atau Pemakzulan
DEMOKRASI DI INDONESIA
SISTEM POLITIK INDONESIA
POLITIK HUKUM m. Hamidi Masykur, s.h., m.Kn..
Pertemuan 11 MODEL-MODEL SISTEM POLITIK Matakuliah: O0032 – Pengantar Ilmu Politik Tahun: 2008.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004
Perjuangan Menghadapi Disintegrasi Bangsa
Yoga Gandara : Pengabdian Sesuai Profesi
PARTAI POLITIK Ahmad Nasher.
DEMOKRASI DAN DEMOKRASI DI INDONESIA
KONSTITUSI NEGARA.
Sisitim ketatanegaraan Republik Indonesia
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN
Bentuk dan Dasar Negara Indonesia
Konsep Dasar Peradilan Agama di Indonesia
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari
Budaya Politik.
Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara
KEPALA DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH DR. Ni’matul Huda, SH, MHum
PERIODESASI PERKEMBANGAN SANRI
OTONOMI BIDANG PERTANAHAN
Bukti Kekuasaan Lembaga Eksekutif Sebelum Amandemen UUD 1945
STRATIFIKASI POLTRANAS 2
MENGAPA HARUS ADA PEMILU
Konstitusi NKRI Pada Masa ORDE LAMA
BAB 08 KEKUASAAN DAN WEWENANG
PARTAI POLITIK (Kelas B)
POLITIK HUKUM.
Pemerintahan dan Budaya Masa Dinasti Abbasiyah
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
DPR DPD Presiden 28 BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Iklim dan Lama Terjadinya Perubahan
ISU DAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
Assalamualaikum.
HAKIKAT NEGARA.
BUDAYA POLITIK DI INDONESIA
Bentuk-Bentuk Usaha Pembelaan Negara
SISTEM PERUBAHAN KONSTITUSI
STRATIFIKASI POLTRANAS
BAB 08 KEKUASAAN DAN WEWENANG
Kedaulatan.
PARTAI POLITIK Aryani Yeni Eko Wati. Pengertian Partai Politik (3) Berdasarkan UU No. 2 tahun 2008 ttg Partai Politik pasal 1 (ayat 1) : Organisasi yang.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
Created by Mr.CHROME.
PERIODESASI PERKEMBANGAN SANRI
KONSTITUSI INDONESIA MATA KULIAH KEWARGANEGARAAN.
MAHKAMAH AGUNG (MA) MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) KOMISI YUDISIAL (KY)
B Y C HANDRA S ETIAWAN. Pendapat para ahli Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Budaya politik adalah pola sikap, keyakinan dan perasaan tertentu yang.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
1 Daftar Riwayat Hidup Pertemuan 1. 2 DINAMIKA UUD 1945 Pertemuan 1.
Transcript presentasi:

LEGITIMASI AGAMA TERHADAP KEKUASAAN NEGARA Created by. Group 2

LEGITIMASI Sebuah kondisi yang menunjukan bahwa penerimaan keputusan pimpinan atau pejabat pemerintah pelaksana kekuasaan telah disesuaikan dengan prosedur yang berlaku pada masyarakat umum dan sesuai dengan nilai-nilai politik atau moral syaratnya.

OBJEK LEGITIMASI Masyarakat politik - krisis Indentitas Hukum - Krisis konstitusi Lembaga polituk - Krisis kelembagaan Pemimpin politik - krisis kepemimpinan Kebijakan - krisis kebijakan

Kekuasaan Negara Wewenang yang diberikan kepada pemerintah atau penguasa untuk mengatur dam menjaga wilayah kekuasaannya dari penguasaan negara lain.

Disintegrasi keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Penyebab-penyebab disintegrasi: krisis ekonomi Agama Politik Ideologi Sosial Budaya

Apakah agama dapat meligitimasi kekuasaan negara ? INDONESIA ARAB SAUDI

ARAB SAUDI . Di Arab Saudi menganut ideologi mazhab Wahabi. Maka, mazhab Wahabi menjadi dasar legitimasi kekuasaan dan pengembangan pengaruh pemerintah keluarga Al Saud di Semenanjung Jazirah Arab. Untuk di Arab Saudi agama dapat meligitimasi kekuasaan negara. Karena di Arab Saudi agama dijadikan sebagai acuan hukum

INDONESIA UUD Pasal 1 ayat 3 Berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum Semua hukum di Indonesia diatur dalam undang-undang dasar. Di era sekarang Di era jaman dahulu DALAM KEKUASAAN NEGARA KEKUASAAN DALAM PARTAI POLITIK

Apakah dengan agama dapat meligitimasi kekuasaan negara dapat menimbulkan disintegrasi ? INDONESIA ARAB SAUDI

KESIMPULAN Jadi, agama dapat melegitimasi kekuasaan negara hanya pada negara-negara yang menganut sisitim kerajaan misalkan arab saudi. Namun banyak juga dari negara-negara lain seperti indonesia agama tidak bisa melegitimasikan kekuasaan negara dikarenakan indonesia tidak menganut sistim kerjaan yang menjadikan satu agama menjadi pondasi dalam pemerintahanya. Dan juga apabila di indonesia menjadikan satu agama sebagai legitimasi kekuasaan justru akan menimbulkan perpecahan didalamnya.