Area Perubahan AREA HASIL YANG DIHARAPKAN 1. Organisasi 2. Tatalaksana

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Advertisements

REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
Manajemen Kepegawaian Nasional dan Kebijakan Wasdalpeg
SEKRETARISD DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
ISU AKTUAL SESUAI TEMA Egrita Buntara
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nama: Siti rokhmayatun Prodi / Fak.: Bahasa inggris/Isipol
MEMBANGUN MADRASAH BERBASIS KECERMATAN ANALISIS MASALAH
“STRATEGI DAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA”
GOOD CORPORATE GOVERNANCE PERTEMUAN 2
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
PATOLOGI DAN REFORMASI SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA
AGENDA KERJA PEMERINTAH PROVINSI RIAU
REFORMASI BIROKRASI NASIONAL PERIODE TAHUN
Tantangan reformasi birokrasi pemerintahan jokowi : refleksi terhadap pelayanan publik JAKARTA, 3 juni 2015.
Tim Fasilitator PKP2A 1 LAN untuk Bimbingan Teknis Penyusunan SOP dan SP Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon April 2014.
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
TIM PENGAWAL DAN PENGAMANAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN daerah (TP4D)
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Workshop Tata Cara Pemeriksaan Bagi Auditor Kepegawaian BKN
Oleh: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H.,M.Hum.
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MELANJUTKAN REFORMASI BIROKRASI
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
SIKAP UNTUK EVALUASI KINERJA APARATUR
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
PENENTUAN PRIORITAS MASALAH PADA MUTU YANKES
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI DI BIDANG PBJ
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
VISI DAN MISI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Grand Design dan Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 – 2025
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI FOKUS PADA REVOLUSI MENTAL
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2014
ISU STRATEGIS (BIROKRASI)
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
USAHA KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN CLEAN GOVERMENT &GOOD GOVERMENT KELOMPOK III.
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan
Dosen : Muslimin L., A. Kep, S.Pd, M.Si TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (CLEAN GOVERNANCE DAN GOOD GOVERMENT)
PEMBINAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN.
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
I nyoman triadnyana,S. Ikom
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan Disajikan di Universitas Diponegoro, Semarang 8 November 2011 Bagian Ketatalaksanaan Biro Hukum dan.
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
KONSEP PROYEK PERUBAHAN
AUDIT SEKTOR PUBLIK TINJAUAN MENYELURUH 12/1/2018 overview.
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENDIKBUD TAHUN 2017
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SPIP.
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
EVALUASI REFORMASI BIROKRASI,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Implementasi Reformasi Birokrasi dan Penanganan Benturan Kepentingan
PADA BINTEK PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL Purbalingga, 1 Oktober 2019
Transcript presentasi:

Area Perubahan AREA HASIL YANG DIHARAPKAN 1. Organisasi 2. Tatalaksana Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran 2. Tatalaksana Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance 3. Peraturan Perundang-undangan Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif 4. Sumber Daya Manusia Aparatur SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera 5. Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 6. Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi 7. Pelayanan Publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat 8. Mind set dan Culture set Aparatur Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

VALIDASI ISU : ISU A. Rendahnya kualitas Pelayanan administrasi Kenaikan Pangkat KRITERIA ISU Terjadinya/ akan terjadi 2. Nilai kekhalayakan Nilai problematik 4. Tingkat Kelayakan HASIL VALIDASI Rendahnya kualitas pelayanan administrasi kenaikan pangkat saat ini terjadi banyak keluhan dari pegawai Rendahnya Kualitas Pelayanan Administrasi kenaikan pangkat dirasakan oleh pegawai kab raja Ampat Rendahnya kualitas pelayanan administrasi kenaikan pangkat t mengakibatkan banyak pegawai yang di rugikan Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kenaikan pangkat dapat meningkatkan kinerja pegawai

B. Kurangnya pelayanan administrasi pemberian pensiun tepat waktu VALIDASI ISU : ISU B. Kurangnya pelayanan administrasi pemberian pensiun tepat waktu KRITERIA ISU Terjadinya/ akan terjadi 2. Nilai kekhalayakan 3. Nilai problematik 4. Tingkat kelayakan HASIL VALIDASI Tingginya kasus gizi buruk saat ini terjadi di wil puskesmas x, yaitu 5 kasus dari 100 balita Tingginya kasus gizi buruk dirasakan masyarakat Tingginya Kasus Gizi Buruk Tsb Mengakibatkatkan Rendahnya Kualitas Sdm Di Masa Mendatang Rendaahnyanya kasus gizi buruk akan meningkatkan kualitas generasi mendatang

Teknik USG -> Memilih Masalah Prioritas NO ISU U S G TOTAL 1. RENDAHNYA KUALITAS PELAYANAN DI PUSKESMAS X 5 4 13 2. b. TINGGINYA KASUS GIZI BURUK BALITA DI WILAYAH PUSKESMAS X 14 Keterangan : Skala nilai 1 – 5 atau 1 – 10 U = Urgensi = seberapa mendesak isu tsb harus dibahas S = Serious = Seberapa serius isu tsb perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yg mungkin ditimbulkannya G = Growth = Seberapa kemungkinan isu tsb berkembang jika dibiarkan Berdasarkan contoh maka isu prioritas adalah Isu C

DISKUSI KELOMPOK Tunjuk lokus Instansi salah satu peserta; Tentukan isu (lebih dari satu isu) untuk dijadikan bahan diskusi; Isu tsb divalidasi dengan menggunakan Form Validasi Isu; Untuk menentukan prioritas isu yang akan dipecahkan permasalahannya, gunakan tools USG. SELAMAT BERDISKUSI !!