DEMOKRASI PENDIDIKAN DEMOKRASI Mg_8

DEMOKRASI: ETIMOLOGIS DEMOS ~ RAKYAT, CRATOS/CRATEIN ~ PEMERINTAHAN YUNANI ~ DIRECT DEMOCRACY, RAKYAT IKUT SECARA LANGSUNG

DEMOKRASI LANGSUNG SULIT TIDAK ADA TEMPAT MENAMPUNG SELURUH WARGA MUSYAWARAH SULIT DENGAN JUMLAH YANG BANYAK PERSETUJUAN MUFAKAT SULIT DICAPAI MASALAH SEMAKIN KOMPLEKS DAN RUMIT

DEMOKRASI LANGSUNG PAHAM DEMOKRASI YANG MENGIKUTSERTAKAN SETIAP WARGA NEGARANYA DALAM PERMUSYAWARATAN UNTUK MENENTUKAN KEBIJAKSANAAN UMUM DAN UNDANG-UNDANG

DEMOKRASI TIDAK LANGSUNG PAHAM DEMOKRASI YANG DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM PERWAKILAN, BIASANYA DILAKSANAKAN MELALUI PEMILIHAN UMUM

PENERAPAN DEMOKRASI TIDAK LANGSUNG PENDUDUK YANG SELALU BERTAMBAH MASALAH SEMAKIN KOMPLEKS SETIAP WARGA NEGARA PUNYA KESIBUKAN SENDIRI, MASALAH PEMERINTAHAN DISERAHKAN KEPADA ORANG LAIN

DEMOKRASI: TERMINOLOGIS HARRIS SOCHE HENNRY B. MAYO INTERNATIONAL COMMISSION FOR JURIST C.F. STRONG SAMUEL HUNTINGTON ABRAHAM LINCOLN

ABRAHAM LINCOLN (1863) GOVERNMENT OF THE PEOPLE, BY THE PEOPLE, AND FOR THE PEOLE

PRINSIP UTAMA DEMOKRASI KEBEBASAN/PERSAMAAN FREEDOM/EQUALITY KEDAULATAN RAKYAT PEOPLE’S SOVEREIGNTY

DEMOKRASI SEBAGAI BENTUK PEMERINTAHAN MONARKI TIRANI ARISTOKRASI OLIGARKI DEMOKRASI MOBOKRASI/OKHLOKRASI

BENTUK PEMERINTAHAN MODERN MONARKI: BENTUK PEMERINTAHAN KERAJAAN, DIPIMPIN RAJA, RATU, KAISAR, SULTAN REPUBLIK: BENTUK PEMERINTAHAN YANG DIPIMPIN OLEH SEORANG PRESIDEN ATAU PERDANA MENTERI

DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM POLITIK SISTEM POLITIK DEMOKRASI: SISTEM PEMERINTAHAN YANG MENJALANKAN PRINSIP DEMOKRASI SISTEM POLITIK NONDEMOKRASI: SISTEM POLITIK OTORITER, TOTALITER, DIKTATOR, REZIM MILITER, REZIM SATU PARTAI, MONARKI ABSOLUT, KOMUNIS

TAHAPAN DEMOKRATISASI PERGANTIAN DARI PENGUASA NONDEMOKRATIS KE PENGUASA DEMOKRASI PEMBENTUKAN LEMBAGA DAN TERTIB POLITIK DEMOKRASI KONSOLIDASI DEMOKRASI PRAKTIK DEMOKRASI SEBAGAI BUDAYA POLITIK BERNEGARA

LEMBAGA (STRUKTUR) DEMOKRASI PEMERINTAHAN YANG BERTANGGUNG JAWAB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ORGANISASI POLITIK LEBIH DARI SATU PARTAI PERS DAN MEDIA MASSA SISTEM PERADILAN YANG BEBAS

KRITERIA NEGARA DEMOKRATIS PEMERINTAHAN DEMOKRATIS YANG BERWUJUD PADA ADANYA INSTITUSI (STRUKTUR) DEMOKRASI MASYARAKAT DEMOKRATIS YANG BERWUJUD PADA ADANYA BUDAYA (KULTUR) DEMOKRASI

CIRI DEMOKRATISASI BERLANGSUNG SECARA EVOLUSIONER PROSES PERUBAHAN SECARA PERSUASIF BUKAN KOERSIF PROSES YANG TIDAK PERNAH SELESAI

DEMOKRASI DESA RAPAT MUFAKAT GOTONG ROYONG HAK MENGADAKAN PROTES BERSAMA HAK MENYINGKIR DARI KEKUASAAN RAJA ABSOLUT

DEMOKRASI INDONESIA MODERN (MOH. HATTA) DEMOKRASI DI BIDANG POLITIK DEMOKRASI DI BIDANG EKONOMI DEMOKRASI DI BIDANG SOSIAL

DEMOKRASI PANCASILA KEDAULATAN RAKYAT REPUBLIK NEGARA BERDASAR ATAS HUKUM PEMERINTAH YANG KONSTITUSIONAL SISTEM PERWAKILAN PRINSIP MUSYAWARAH PRINSIP KETUHANAN

PERKEMBANGAN DEMOKRASI INDONESIA SIDANG BPUPKI: MEI – JULI 1945 PARADIGMA KENEGARAAN SOEPOMO (31 MEI 1945): IDE INTEGRALISTIK BANGSA INDONESIA HATTA PERCAYA BAHWA DEMOKRASI/ KERAKYATAN DAN KEBANGSAAN SANGAT COCOK UNTUK PERGERAKAN MASA DATANG

MASA DEMOKRASI DI INDONESIA MASA REPUBLIK I: MASA DEMOKRASI PARLEMENTER MASA REPUBLIK II: MASA DEMOKRASI TERPIMPIN MASA REPUBLIK III: MASA DEMOKRASI PANCASILA YANG MENINJOLKAN SISTEM PRESIDENSIIL

LANDASAN SISTEM POLITIK DEMOKRASI DI INDONESIA PEMBUKAAN UUD 1945 ALINEA KE 4 “MAKA DISUSUNLAH KEMERDEKAAN KEBANGSAAN INDONESIA ITU DALAM SUATU UUD NEGARA RI YANG TERBENTUK DALAM SUATU SUSUNAN NEGARA RI YANG BERKEDAULATAN RAKYAT” PASAL 1 AYAT (2) UUD 1945: “KEDAULATAN ADA DI TANGAN RAKYAT DAN DILAKUKAN MENURUT KETENTUAN UUD

SENDI-SENDI POKOK SISTEM POLITIK DEMOKRASI INDONESIA IDE KEDAULATAN RAKYAT NEGARA BERDASAR ATAS HUKUM BENTUK REPUBLIK PEMERINTAHAN BERDASAR KONSTITUSI PEMERINTAHAN YANG BERTANGGUNG JAWAB SISTEM PERWAKILAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL

KONDISI BAGI KELANCARAN DEMOKRATISASI PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI BERBASIS KEADILAN KEBUTUHAN DASAR BAGI SURVIVE WARGA NEGARA KEMAPANAN KESATUAN DAN IDENTITAS NASIONAL PENGETAHUAN, PENDIDIKAN, KEDEWASAAN, SIKAP TOLERANSI, DAN RASA TANGGUNG JAWAB KOLEKTIF REZIM YANG TERBUKA DAN BERTANGGUNG JAWAB PENGAKUAN BERKELANJUTAN DARI NEGARA-NEGARA DEMOKRATIS

KONDISI PENDUKUNG PEMBANGUNAN DEMOKRASI PEMIMPIN TIDAK MENGGUNAKAN KEKERASAN ORGANISASI MESYARAKAT PLURALIS YANG MODERN DAN DINAMIS POTENSI KONFLIK PADA LEVEL YANG MASIH DAPAT DITOLERANSI BUDAYA POLITIK DAN SISTEM KEYAKINAN YANG MENDUKUNG IDE DAN LEMBAGA DEMOKRASI PENGARUH DAN KONTROL NEGARA ASING DAPAT MENGHAMBAT ATAU MENDUKUNG