PENGANTAR PSIKOLOGI BIOGRAFI TOKOH NASIONAL BJ HABIBIE

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KELAS XII IPA - SEMESTER 1
Advertisements

Guru Sejarah SMA BOPKRI 1 YOGYAKARTA
OLEH: AGUN GUNANDJAR SUDARSA (Ketua Tim Kerja Sosialisasi MPR RI)
LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945 UUD 1945 KY DPR DPD MPR BPK
Dinamika Sistem Politik Indonesia
MEMBUAT MEDIA PENGAJARAN
JATUHNYA ORDE BARU DAN MASA B.J HABIBIE
Riwayat Hidup Presiden-presiden Indonesia Ir. Soekarno
Wewenang, Kewajiban, dan Hak
PERUBAHAN MASYARAKAT INDONESIA
REFORMASI DI INDONESIA
Reformasi Sistem Pemerintahan Indonesia
MEMBUAT MEDIA PENGAJARAN
Uud dasar negara republik indonesia
Dinamika Pelaksanaan Pancasila Sebagai Dasar Negara
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH
Pancasila dalam kajian sejarah bangsa
DPR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 1 BAB VII Fungsi, Wewenang, dan Hak
Dr. Wuri Wuryandani, M.Pd. Jurusan PPSD Fakultas Ilmu Pendidikan
SELAMAT DATANG MAHASISWA BARU UNJ 2016
OLEH: ULYA FUHAIDAH, S.HUM, MSI
Jusuf Kalla Negarawan yang Religius
PEMILIHAN UMUM.
DINAMIKA PENGELOLAAN KEKUASAAN NEGARA
Isi ( Batang Tubuh ) UUU 1945 Apakah Batang Tubuh UUD 1945 itu ?
SEJARAH PEMILU DI INDONESIA
AWAL PELAKSANAAN KERUNTUHAN
SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari
KELOMPOK BAB 3 Menganalisis Kewenangan Lembaga-Lembaga
Ketanegaraan Indonesia
Materi Ke-11: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / III
REFORMASI & GERAKAN MAHASISWA.
Pancasila dalam kajian sejarah bangsa
Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraa Republik Indonesia
Oleh NABILLAH MAHDIANA ( )
PKN PRESIDEN By : Nurlina.
PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN INDONESIA
ORDE BARU Lahirnya Orde Baru a. Peristiwa G-30-S /PKI 1965
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD’45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN HINGGA ERA SEKARANG
Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia
Pancasila dalam kajian sejarah bangsa
MATERI KN KELAS XII SEMESTER 1
KELOMPOK 4 Anggi fitriyani annisa syahnun maria serevina nidia christine stelia mardiana simanjuntak XII MIPA 6.
Hukum Administrasi Negara
KELAS XII IPA - SEMESTER 1
Kelompok 8 Alfan Sinto Aji (03) Anugrah Vidi Manunggal (04)
Berakhirnya pemerintahan Orde Baru dan terjadinya Reformasi
Oleh: Yesi Marince, S.IP., M.Si Sesi 4
Peraturan Perundang-Undangan (UUD 1945)
Pemilu di Indonesia Tahun 2004
Pemerintahan Orde Baru
MASA AKHIR ORDE BARU.
PERKEMBANGAN POLITIK DAN EKONOMI PADA MASA REFORMASI
Ketanegaraan Indonesia
Materi Ke-11: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / III
OLEH : BUDIMAN ASMI DESANTA YOGYAKARTA 2017/2018.
UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945 Pembukaan
STANDAR KOMPETENSI : 1. Menganalisis proses berakhirnya pemerintah Orde Baru dan terjadinya Reformasi   KOMPETENSI DASAR : 1.2 Menganalisis proses berakhirnya.
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
Masyarakat Indonesia Setelah Reformasi 1998
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
MAHKAMAH AGUNG (MA) MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) KOMISI YUDISIAL (KY)
LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT & DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
1 Daftar Riwayat Hidup Pertemuan 1. 2 DINAMIKA UUD 1945 Pertemuan 1.
KELOMPOK 3 NAMA ANGGOTA: DYNA JELITA NURUL SHABRINA STEPHANIE ZAHRA.
Transcript presentasi:

PENGANTAR PSIKOLOGI BIOGRAFI TOKOH NASIONAL BJ HABIBIE DISUSUN OLEH : Nandang Nuryana (152050202) Mohamad Agung Kautsar (152050161) Naufal Muhammad Nafis (152050192) Riska Febrianti (152050163) Rizki Kusfika (152050164) Mata kuliah : Pengantar Psikologi Jurusan : Ilmu komunikasi Dosen : Dr. Hj. RD Elly Komala M.Si UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK TAHUN AKADEMIK 2015 / 2016

BIOGRAFI TOKOH NASIONAL (BJ Habibie) BAB I BIOGRAFI TOKOH NASIONAL (BJ Habibie) B.J Habibie atau dengan nama lengkapnya yaitu Prof. Dr.Ir. Dr. Sc. H.C. Mult. Bacharuddin Jusuf Habibie lahir tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan Indonesia. Anak ke empat dari delapan bersaudara dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardoyo. Dia hanya satu tahun kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB) karena pada tahun 1955 dia dikirim oleh ibunya belajar di Rheinisch Westfalische Technische Honuchscule, Aschen Jerman. B.J. Habibie menikahi dr. Hasri Ainun Besari, anak ke empat dari delapan bersaudara keluarga H. Mohammad Besari, pada tanggal 12 Mei tahun 1962 dan dikaruniai dua orang putra dengan lima orang cucu.

B.J. Habibie memulai kariernya di Jerman sebagai Kepala Riset dan Pembangunan Analisa Struktur Hamburger Flugzeugbau Gmbh, Hamburg Jerman (1965-1969). Kepala Metode dan Teknologi Divisi Pesawat Terbang Komersial dan Militer MBB Gmbh, Hamburg dan Munchen (1969-1973). Wakil Presiden dan Direktur Teknologi MBB Gmbh Hambur dan Munchen (1973- 1978), penasehat teknologi. Dia memulai kariernya di tanah air sebagai Penasehat Pemerintah Indonesia pada bidang teknologi tinggi dan teknologi pesawat terbang yang langsung direspon oleh Presiden Republik Indonesia (1974-1978). Pada tahun 1978 dia diangkat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi merangkap sebagai kepala BPPT.

Presiden B.J. Habibie memegang jabatan presiden selama 518 hari dan selama masa itu, dibawah kepemimpinannya Indonesia tidak hanya sukses menyelenggarakan pemilihan umum yang jujur dan adil pertama kali tanggal 7 Juni 1999, tetapi juga sukses membawa perubahan yang signifikan terhadap stabilitas, demokratis dan reformasi. Aktivitas sebelumnya terlibat dalam proyek perancangan dan desain pesawat terbang seperti Fokker 28, Kendaraan Militer Transall C-130, Kendaraan Pesawat Terbang yang terbang dan mendarat secara vertikal, CN-235, dan pesawat terbang pemadam kebakaran N-250. Dia juga termasuk perancang dan desainer yang jlimet Helikopter BO- 105, Pesawat Terbang Tempur segala arah, beberapa missil dan proyek satelit. Prof B.J Habibie mempublikasikan 48 karya imiah ilmu pengetahuan dalam bidang Thermo dinamik, Konstruksi, Thermo Instalasi Udara dinamik

BAB II MASA KEPEMERINTAHAN BJ Habibie Turunnya Soeharto dari jabatan kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi awal lahirnya era Reformasi di Indonesia. Perkembangan politik ketika itu ditandai dengan pergantian presiden di Indonesia. Seperti telah di bahas pada Kronologi reformasi indonesia tahun 1998, bahwa Segera setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden. Berikut langkah-langkah yang dilakukan Presiden B.J. Habibie untuk mengatasi keadaan yang carut-marut dan menciptakan Indonesia baru yang bebas KKN. 1. Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan Kabinet Reformasi Pembangunan dibentuk pada tanggal 22 Mei 1998, terdiri atas unsur-unsur perwakilan dari ABRI, Golkar, PPP, dan PDI. Pada tanggal 25 Mei 1998 diadakan pertemuan pertama.

2. Perbaikan bidang ekonomi Berikut langkah-langkah yang dilakukan B.J. Habibie agar bangsa Indonesia dapat segera keluar dari krisis ekonomi. a. Melakukan rekapitulasi perbankan. b. Merekonstruksi perekonomian nasional. c. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di bawah Rp 10.000,00. d. Melikuidasi beberapa bank bermasalah. e. Melaksanakan reformasi ekonomi seperti yang disyaratkan IMF. 3. Melakukan reformasi di bidang politik Reformasi di bidang politik yang dilakukan adalah dengan memberikan kebebasan kepada rakyat Indonesia untuk membentuk partai-partai politik, serta rencana pelaksanaan pemilu yang diharapkan menghasilkan lembaga tinggi negara yang benar-benar representatif.

4. Kebebasan menyampaikan pendapat Presiden B.J. Habibie mengeluarkan kebijakan untuk membuat Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Tugasnya adalah mencari segala sesuatu yang berhubungan dengan kerusuhan 13-14 Mei 1998 di Jakarta. Ketuanya adalah Marzuki Darusman 5. Pelaksanaan Sidang Istimewa MPR 1998 Untuk mengatasi krisis politik berkepanjangan, maka diadakan sidang istimewa MPR yang berlangsung dari tanggal 10-13 November 1998. Menjelang diselenggarakan sidang tersebut terjadi aksi unjuk rasa para mahasiswa dan organisasi sosial politik. terdapat empat ketetapan yang memperlihatkan adanya upaya untuk mengakomodasi tuntutan reformasi. 4 ketetapan tersebut adalah : Ketetapan MPR No. VIII Tahun 1998 yang memungkinkan UUD 1945 dapat diamandemen. Ketetapan MPR No. XII Tahun 1998 mengenai Pencabutan Ketetapan MPR No. IV Tahun 1993 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus Kepada Presiden/ Mandataris MPR dalam Rangka Menyukseskan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.

Ketetapan MPR No. XIII Tahun 1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Maksimal Dua Periode. Ketetapan MPR No.VIII Tahun 1998 yang menyatakan Pancasila tidak lagi dijadikan sebagai asas tunggal. Seluruh organisasi sosial dan politik tidak wajib menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi. 6. Pemilihan umum tahun 1999 Pemilu pertama setelah reformasi bergulir diadakan pada tanggal 7 Juni 1999. Penyelenggaraan pemilu ini dianggap paling demokratis bila dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu ini dilaksanakan dengan prinsip luber dan jurdil. Pemilu ini diikuti oleh 48 partai politik yang telah lolos verifikasi dan memenuhi syarat menjadi OPP (Organisasi Peserta Pemilu) dari 141 partai politik yang mendaftar di Departemen Dalam Negeri.