Menyiram Indahnya Keadilan dan Kedamaian

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
HUKUM ACARA PIDANA 2 Oleh: M. Mahendradatta.
Advertisements

Berkelas.
KD 1. Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional
NORMA-NORMA YANG BERLAKU BERMASYARAKAT, BERBANGSA,
TEHNIS BANTUAN HUKUM BAGI PNS YANG TERLIBAT KASUS HUKUM.
SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-11 1AHS/SOSEK/2011.
SELAMAT DATANG.
ETIKA PROFESI JAKSA.
PARTISIPASI SENKOM MITRA POLRI DALAM MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KOMPOL A.M. BANGUN. SH.
SELAMAT DATANG.
PENYELIDIKAN & PENYIDIKAN
PENYIDIKAN PAJAK Kep-272/PJ/2002.
Hukum Administrasi Negara Universitas Medan Area
MATERI BAHAN AJAR PPKn KELAS XI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004
Oleh PENEGAKKAN HUKUM TERKAIT PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
KETENTUAN TENTANG POLITIK UANG dalam UU No. 10 Tahun 2016
Peran Ombudsman RI dalam pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia (sesuai UU No. 37/2008 ttg Ombudsman RI dan UU No. 25/2009 ttg Pelayanan.
TUGAS DAN FUNGSI SERTA PENGUATAN SUBSTANSI PENELITIAN HUKUM DI WILAYAH Oleh: Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Disampaikan pada: Rapat.
PETA BISNIS PROSES MAHKAMAH AGUNG RI TUGAS FUNGSI
HAKIKAT KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT
Drs. AGUS ANDRIANTO, S.H. PERAN POLDA DALAM PENEGAKKAN HUKUM
TUJUAN PENGATURAN PENYELENGGARAAN PONDOKAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESA
PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGANEGARA
INSTRUMEN HAM INDONESIA
Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering ) Bagian III
GRATIFIKASI.
HUKUM ACARA PIDANA Disampaikan pada Pertemuan Ke-9
PERATURAN DAERAH Muchamad Ali Safa’at.
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN Dan PENYIDIKAN PAJAK
OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
RULE OF LAW Pertemuan 11 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
PENYIDIKAN.
Hukum acara pidana Pengantar ilmu hukum.
POLITIK PEMBANGUNAN HUKUM
MANFAAT KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI BAGI HUKUM PIDANA
HUKUM ACARA PIDANA.
Konstitusi & Rule of Law
PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM RELASI HUKUM DAN KEKUASAAN SERTA DALAM MENGHADAPI ISU-ISU GLOBAL Kelompok 10 Anesta Ebri Dewanty
RULE OF LAW Pertemuan 11 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
DAN PERADILAN NASIONAL
HUKUM ADAT DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN (Dulu & Sekarang)
PENEGAKKAN DI INDONESIA
ASPEK HUKUM PELAYANAN PUBLIK
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
Alasan mengajukan gugatan
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN by DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
NEGARA INDONESIA.
Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian
Di Gedung Rekonfu Polres Pemalang, 25 Mei 2016
STRUKTUR HUKUM PRANATA DI INDONESIA
HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA
MATERI FILSAFAT HUKUM - HUKUM YANG MENGATUR KEMANFAATAN KETENTUAN KODE ETIK NOTARIS.
PENERAPAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT)
Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Jakarta, 06 April 2011.
BAB 4 Menumbuhkan Kesadaran dan Keterikatan terhadap Norma
Pengenalan Mata Kuliah
 Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol,  Hukum adalah aspek.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 6 Maret 2019
PROSEDUR TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PEJABAT NEGARA
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
LEMBAGA-LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
Pelanggaran HAM dalam perspektif pancasila Anggota Kelompok -M Yasin Aryaputra -Dimas Alfarizky -Oqqi Rosihan -Nichika Winarda -Nur Anggraini.
NAMA KELOMPOK 2 1.NURHALIZA. RAKHMAN (KETUA) 2.ADIKA FEBRIANA 3.FARADINA JUNAEDI 4.NURALAN NASYRAH 5.HASANUDDIN 6.HAMDI YUSRI 7.M. NAIM NAMA KELOMPOK 2.
Memahami sistem hukum dan peradilan nasional oleh : Meylita Hadiaty, S.Pd.
Transcript presentasi:

Menyiram Indahnya Keadilan dan Kedamaian Oleh Kelompok 5 Anggota: 1. As Syifah Nurlaeli 2. Syarifah Ni’mah Azzahra 3. Yusuf Rifaldi

Hakikat Perlindungan dan Penegakan Hukum Konsep perlindungan dan penegakan hukum Andi Hamzah Simanjuntak

Unsur Perlindungan Hukum Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Jaminan kepastian hukum. Berkaitan dengan hak-hak kewarganegaraan. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Pentingnya Perlindungandan Penegakan Hukum Tegaknya supremasi hukum. Tegaknya Keadilan. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan dimasyarakat.

Faktor yang Mempenaruhi Penegakan Hukum Hukumnya. Penegak hukum. Masyarakat. Sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Kebudayaan.

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelohara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum , serta memberikan perlindungan , pengayoan, dan elayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Masuk dalam Pasal 16 UURI No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik indonesia

Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian Lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan. Di Bidang Pidana: Melakukan penuntutan. Melaksanakan penetapan hakim dan keputusan pengadilan. Melakukan pengawasan terhadap putusan pdana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan UU. Melengkapi berkas perkara.

Dibidang perdata: Dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat Pengamanan kebijakan penegakan hukum. Pengawasan peredaran barang cetakan. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal

Peran Hakim dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk oleh undaang-undang untuk mengadili.

Peran Advokat dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian Advokat (penasihat hukum) adalah orang yang diberi kuasa untuk memberi bantuan dibidang hukum baik perdata atau pidana kepada yang memerlukannya baik berupa nasehat maupun bantuan hukum aktif.

Dinamika Pelanggaran Hukum Ketidak patuhan Pelanggaran hukum oleh pelaku pelanggaran sudah dianggap kebiasaan Hukum yang berlaku pelanggaran sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan

Contoh Perilaku Bertentangan dengan Hukum

Macam-Macam Sanksi atas Pelanggaran Hukum Tegas Mencakup: Hukum pokok Hukum tambahan Nyata Adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya

Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Penegakkan Hukum