About The Author

HISTORY OF PRESS AND JOURNALISTICS Acta Diurna (100-44 SM) Julius Caesar Tercetak ------- 1450-an, Johan Gutenbuerg dengan mesin cetak Journal, Do jour, jurnee

PERKEMBANGAN PERS MAKIN PESAT DENGAN PENEMUAN Mesin Cetak Sistem Rotasi (William Bullock) Mesin Cetak Sistem Linotip (1884, Ottmar Margentheler) Telegraf (Morse, 1837) Mesin Ketik (Christopher Sholes, 1867, AS) Telepon (Graham Bell, 1876, Scottlandia) Radio (Guglielmo Marconi, 1895, Italia) TV (John Logie Baird, 1925, Skotlandia) Komputer (Howard Aiken, 1944, AS) Mesin Fotokopi (Chester Carlson, 1948, AS)

DUNIA RUTIN Jerman : “Leizeger Zeitung” (1660) 1609 : “Avisa Relation Order Zaitung”, Wolfenbuttel, Eropa. 1610 : “Relation”, Strassburg. Belanda : “Courante Miju Italien Duijtshbladtee” (1618) Inggris : “Counrant of General News” (1622) Perancis : “Gasette” (1631) AS : “The Boston News” (1704) RUTIN Jerman : “Leizeger Zeitung” (1660) Inggris : “Daily Courant” (1702) Perancis : “Journal deParis” (1777) AS : “Pennsylvanin Packet” (1784)

Indonesia : “Slompret Melajou” (Semarang) 7 Agustus 1744: “Bataviasche Nouvelles en Poltitieque Raisounnementen” (Bhs. Belanda) : “Slompret Melajou” (Semarang) 1862 : “Bintang Timur” (Surabaya) 1867 : “Bianglala” (Jakarta) 1882: “Pelita Ketjil” (Padang, diubah “Warta Berita”) Surat Kabar “Medan Prijaji” (Bandung) adalah Pelopor Pers Nasional (sejak 1907 mingguan, 1910 harian), berhubungan erat dengan kelahiran Budi Oetomo

Masa Pergerakan: Fikiran Rakjat (Bandung)  Soekarno Daulat Rakjat (Jkt)  Hatta Pasca Sumpah Pemuda, pers berperan dalam penyebaran ide- ide kemerdekaan. Sept 1931, Belanda memberlakukan Persbreidel Ordonantie. 13-12-’37: Pendirian Kantor Berita Nasional Antara oleh tokoh pers prokemerdekaan

Masa Penjajahan Jepang Pengendalian Pers  UU Pemerintah No. 16 tentang Pengawasan Badan-badan Pengumuman dan Penerangan dan Penilikan Pengumuman dan Penerangan. Semua pers disesuaikan gerakan Jepang, namun ada siaran ilegal para wartawan pengobar semangat kemerdekaan, pembangkit kesadaran nasional.

Masa 1945-1950 Pasca proklamasi, pers berperan mengobarkan semangat pergerakan rakyat untuk mengusir kolonial/sekutu. Awal ’46, sejak masuknya kembali Sekutu (Agresi Bld II) pers alami kemunduran dengan pemberangusan via pers Republiken.

Masa ’50 – ‘59 Sistem Parlementer berdasar demokrasi liberal. Pers juga mencerminkan masa liberal, melibatkan diri dalam pertentangan hasil KMB & perkembangan partai. Banyak pers oposisi. Akhirnya banyak pemberangusan oleh penguasa Perang Tertinggi selaku pelaksana keamanan & Ketertiban. Perkembangan&kehidupan pers pesat, tanpa harus ijin pemerintah, namun pers nasional masih kalah dengan milik Belanda & Cina. Pers berperan menggugah kembali kesadaran berbangsa menuju NKRI.

Masa ’59 – ‘65 Dekrit ’59  demokrasi terpimpin, politik sebagai panglima. Dominasi Nasakom, Pidato Manifesto Politik Soekarno sebagai GBHN. Pers menjadi terpimpin & Manipol. Tap MPRS No. II/MPRS/1960 Lampiran A: media massa harus diarahkan mendorong aksi revolusioner nasional menuju kesadaran sosialisme Indonesia & Pancasila. Surat Ijin Terbit (SIT) & Cetak (SIC) diperketat, pers hrs mendukung manipol usdek. Pers PKI bergairah, PKI menunggangi organisasi profesi wartawan. Lawan Pers PKI adalah Pers BPS (Badan Pendukung Soekarnoisme) yang akhirnya dibubarkan Soekarno 7 bulan sebelum Gestapu.

Masa > ‘65 Orde Baru pembinaan pers nasional berdasar ketetapan Sidang Umum MPRS IV tahun 1966: Kebebasan Pers Ina adl kebebasan untuk menyatakan & menegakkan kebenaran & keadilan, bukan dalam pengertian liberal. UU No. 11 th 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers yang terus disempurnakan. Pers Indonesia disebut pers Pancasila. Tetap saja, pemerintah menguasai gerak-gerik pers.

Pasca Reformasi Media massa terbit dimana-mana tanpa lelah mengurus ijin. Banyak juga yang hidup hanya beberapa bulan. UU Pers No. 40 th 1999 oleh Habibie menandai era baru hubungan pers-pemerintah. Kode etik Pers masa sekarang menandai semakin bebasnya pers indonesia dalam koridor etika profesi kewartawanan. Munculnya Dewan Pers menilai kelayakan organisasi profesi kewartawanan, diantaranya PWI dan AJI.