PERAN RUMAH SAKIT SEBAGAI PROVIDER LAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rumah Sakit di Indonesia. Jumlah Rumah Sakit di Indonesia Jumlah total rumah sakit: 2,195 (data BUK online, 2013) • 835: rumah sakit milik pemerintah.
Advertisements

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN OBAT RASIONAL (POR) DI INDONESIA
KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan 2014
REVIEW MANAJEMEN OBAT DI RS
1 KAJIAN KRITIS “ PROGRAM KERJA SAMA BIDANG KESEHATAN ANTAR PROPINSI MPU “ HOTEL GRAND BROMO SEPTEMBER 2005 PT ASKES (PERSERO) REGIONAL VII JEMUR SARI.
Rumah Sakit di Indonesia 6 Desember 2013 PKMK FK UGM.
DISAMPAIKAN PADA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEBIJAKAN TERKAIT RUMAH SAKIT UU NO TTG PRAKTIK KEDOKTERAN
Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat P, DEA
Outlook Manajemen RS.
MENGHADAPI ERA PASAR BEBAS
Fasilitas kesehatan yang siap guna dan bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu Dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain di DTPK dalam rangka.
KOMISI VII DAN KOMISI VIII Rakerkesnas Tahun 2015 – Bali
Promosi Sumatera 1.Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pariwisata antar Provinsi 2.Aksesibilitas Pintu Masuk Sumatera 3.Zone Regional atas kesepakatan.
ADMINISTRASI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT
Tarif Pelayanan Kesehatan
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
Keterbukaan Informasi Publik
PENERAPAN AKREDITASI DI UPT PUSKESMAS SAMPANG
KEBIJAKAN & IMPLEMENTASI DAK SUB BIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT
KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. ENDE Kebijakan Umum Sistem Rujukan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Maternal Perinatal.
KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PROGRAM AKREDITASI ADVOKASI PERCEPATAN AKREDITASI RS Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
AKREDITASI PUSKESMAS.
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
SUSAHNYA MENJADI RUMAH SAKIT
REGIONALISASI SISTEM RUJUKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
“MANAGAMEN KESEHATAN”
Konstribusi RS Sebagai Pengguna Lulusan
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
OLEH : TUTIK INDERAWATI, S.ST, MM
dr. Hj. Merry Yuliesday, MARS Kadinkes Provinsi Sumbar
Puskesmas Pakisaji AYU WAHYU R
Peran Provinsi dalam Pengelolaan Program PPSP
ANALISIS KEBUTUHAN DATA DAN INFORMASI PUSKESMAS
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan 2014
JAMPERSAL Kelompok 2.
PERMASALAHAN DALAM PENELITIAN TINDAKAN KELAS
MEMAHAMI SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS) PERTEMUAN 13
PEDOMAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
MANAJEMEN MUTU INFORMASI KESEHATAN (MMIK) 3
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
PEDOMAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
SEKRETARIAT BPRS PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA Jl Prof. HM. Yamin No: 41 AA Kota Medan (20351) Telepon(061)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA
DR.Suharto,SH.,M.Hum.
Sistem rujukan pasien gangguan jiwa
Kebijakan Pengelolaan Obat Publik melalui sistem e-catalogue
INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN PERTEMUAN 11
Kom III SUHARI MM.
Rumah Sakit Rujukan Nasional. Dasar Hukum KEPMENKES NO.390 tahun 2014 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN NASIONAL Adanya RS Rujukan Nasional.
KEBIJAKAN TERKAIT RUMAH SAKIT UU NO TTG PRAKTIK KEDOKTERAN
INTEGRASI PENDIDIKAN KESEHATAN DALAM PELAYANAN RUMAH SAKIT (IPKP)
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
SINKRONISASI KEBIJAKAN DAERAH VS DANA BOK
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP)
Peluang DAN TANTANGAN administrator rumah sakit GUNA MENUNJANG PELAYANAN PARIPURNA DAN AKREDITASI RUMAH SAKIT.
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) di SATUAN PENDIDIKAN
Evaluasi dan Rencana Kerja
IMPLEMENTASI APLIKASI SPM BERBASIS WEB
BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH (BAP S.M) JAWA BARAT 12 APRIL 2017.
Organisasi Yankes Pertemuan 3
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENGKALIS STRATEGI RSUD BENGKALIS DALAM MENGHADAPI AKREDITASI.
Optimalisasi Sistem Rujukan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan Overcapacity Rawat inap di RSUD Ade Muhammad Djoen Nama: dr JAKA HERMAWAN NIP:
FEEDBACK INFORMASI SDM KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2018
AKREDITASI RUMAH SAKIT AKREDITAS RUMAH SAKIT MELIPUTI KEGIATAN: WORKSHOP PERSIAPAN AKREDITASI RUMAH SAKIT: WORKSHOP PERSIAPAN AKREDITASI TERKAIT PENCEGAHAN.
SUDAHKAH ANDA CUCI TANGAN SEBELUM MASUK KE RUMAH SAKIT ???
Transcript presentasi:

PERAN RUMAH SAKIT SEBAGAI PROVIDER LAYANAN KESEHATAN RUJUKAN NAMA KELOMPOK Nurul Hidayanti 10121001052 Anita Ruliantini 10121001059 Asih Purnama Sari 10121001085 Mawasumi Ayu Andini 10121001096 Hanisah 10011481417013

DEFINISI Regionallsasi sistem rujukan adalah penataan sistem rujukan dengan membagi wilayah provinsi kedalam beberapa regional, dimana setiap regional mempunyai 1 rumah sakit yang mampu mengampuh beberapa rumah sakit dari beberapa rumah sakit dari kabupaten/kota sekitarnya.

LATAR BELAKANG Akses pelayanan yang belum merata Rujukan pasien yang belum efektif dan efisien Penumpukan pasien di RS tertentu Penataan sistem rujukan dengan regionalisasi sistem rujukan yang struktur dan berjenjang

TUJUAN Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan rujukan Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rujukan

Rumah sakit tipe B dan Rumah Sakit Pendidikan Kriteria Rumah Sakit Regional Kepmenkes HK.02.02/MENKES/390/2014 dan HK.02.02/MENKES/391/2014 Penetapan Peraturan Ditetapkan oleh Gubernur Akses Rujukan Rujukan lintas Kabupaten : Mampu menampung sekurangnya 4 Kabupaten/Kota Kelas Rumah Sakit Rumah sakit tipe B dan Rumah Sakit Pendidikan Akreditasi Minimal Utama

Sister Hospital dengan Rumah Sakit Rujukan Nasional /Asean /kelas A Transportasi memiliki akses darat, udara, dan air minimal dari 4 Kabupaten Sister Hospital Sister Hospital dengan Rumah Sakit Rujukan Nasional /Asean /kelas A Unggulan Spelistik Anggaran Pusat dan Pemerintah Jumlah Penduduk Menyesuaika Evaluasi Setiap 5 tahun

Daftar Rumah Sakit Regional Di Sumsel RSUD Dr. Ibnu Sutowo ( Baturaja) RSU Muara Enim RSUD Bari Palembang RSUD Siti Aisyah

Pertanyaan : Terkait adanya peraturan Gubernur mengenai pembagian 4 Regional di Rumah Sakit, Apakah kebijakan tersebut EFEKTIF dalam mengurangi penumpukan penanganan pasien di Rumah Sakit Muhammad Husein?

Implementasi : efektif atau tidak? Secara teoritis peraturan ini efektif, karena dilihat dari tujuannya yaitu untuk mengurangi penumpukan penanganan pasien di RSMH. Dengan adanya peraturan ini diharapkan nantinya pasien akan terbagi merata di RS Regional tersebut.

Fakta kenyataannya dilapangan implementasi dari kebijakan ini belum berjalan sesuai dengan tujuannya. Pada saat ini ditemukan dilapangan masih ada beberapa RS Rujukan Regional tersebut yang belum maksimal dalam menindaklanjuti ( menangani) pasien, sehingga pasien langsung saja dirujuk ke RSMH. Selain itu juga ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat lebih memilih untuk langsung ke RSMH, dikarenakan masyarakat merasa pelayanan di RSMH lebih bagus dan menjamin, tanpa tahu jenjang-jenjang rujukan yang harus dilalui. Serta minimnya Sosialisasi tentang peraturan tersebut membuat masyarakat tidak tahu tentang sistem rujukan tersebut.

Thank You !!! :D