MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT Dalam Pertemuan Penggalangan Komitmen Para Pengelola PBJ untuk Percepatan Capaian Realisasi Keuangan Tahun.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
MONITORING DAN SUPERVISI
Advertisements

Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi 4 – LKPP
PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA K/L/Prop/Kab/Kota
PENILAIAN INISIATIF ANTI KORUPSI
TELAAH PENGADUAN PEMERIKSAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
MATERI KEGIATAN PELAYANAN PENGADUAN PUBLIK
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembiayaan Pembangunan
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan oleh : Sri Salmiani, SH, MH Kepala Bagian Penyusunan.
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
OVERVIEW SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
REVIU LK PTN SUHARTONO.
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
INSPEKTORAT WILAYAH VI
TIM PENGAWAL DAN PENGAMANAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN daerah (TP4D)
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR APRIL 2017
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
PERAN INSPEKTORAT DALAM MENGAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Peran Ombudsman RI dalam pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia (sesuai UU No. 37/2008 ttg Ombudsman RI dan UU No. 25/2009 ttg Pelayanan.
KEDEPUTIAN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
Peningkatan Sinergi APIP Tahun 2012
Solo-Salatiga, Maret 2016 Direktorat Impor
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Forum Bakohumas 21 November 2012
Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2016
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
Launching SIWAS MA RI - Jakarta, 29 September 2016
Membangun Integritas Di Jawa Tengah
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGERA (LHKASN)
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
( L H K A S N ) LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGERA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
PAPARAN Inspektur Wilayah III
ORGANISASI ASN KEDUDUKAN: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI untuk menyalurkan aspirasinya. TUJUAN : Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi.
Pembiayaan Pembangunan
PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH
Kelompok 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja.
USAHA KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN CLEAN GOVERMENT &GOOD GOVERMENT KELOMPOK III.
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH 2018
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
KEJAKSAAN NEGERI PURWOREJO
KEMENTERIAN KESEHATAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI JAWA TENGAH
PERATURAN KPK NO. 7 TAHUN 2016 Tentang
KEMENTERIAN KESEHATAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
GRATIFIKASI Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPOM Bimtek pelaporan Gratifikasi melalui Aplikasi Gratifikasi.
LEMBAGA NEGARA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Tata Cara Penanganan Pengaduan
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT, WHISTLEBLOWING SYSTEM
KEBIJAKAN PENERAPAN DAN PENILAIAN PIPK KEMENTERIAN KESEHATAN
PERAN POLTEKES ERA REVOLUSI INDUSTRI 4
PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH.
Transcript presentasi:

MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT Dalam Pertemuan Penggalangan Komitmen Para Pengelola PBJ untuk Percepatan Capaian Realisasi Keuangan Tahun 2018 Jakarta, 8 Januari 2018 Inspektur II

DASAR Permenkes RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

LATAR BELAKANG Merupakan kontrol sosial yang berfungsi untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN. Perlu ditangani secara cepat, tepat, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penanganan Pengaduan masyarakat Pelaporan dan Pemantauan. RUANG LINGKUP Pengaduan Masyarakat Penanganan Pengaduan masyarakat Pelaporan dan Pemantauan.

PENGERTIAN Pengaduan Masyarakat : adalah bentuk pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Kementerian Kesehatan, berupa sumbangan pemikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.

Kelompok Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan Pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur Kemenkes yang berpotensi mengakibatkan kerugian masyarakat atau negara. (Pasal 2, ayat 2) ----> Dapat disampaikan secara langsung ke Inspektorat Jenderal Kemenkes RI Tidak Berkadar Pengawasan Yaitu pengaduan masyarakat yang isinya seperti sumbang saran, kritik yang konstruktif, sehingga bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. (Pasal 2, ayat 3) ---->Dapat disampaikan ke sekretariat unit utama di Lingkungan Kemenkes.

Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu Tim Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kemenkes yang dibentuk oleh Menteri. Tim Pengaduan Masyarakat Terpadu di masing unit E-1 yang dibentuk oleh pimpinan unit.

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 1. Pencatatan Dumasdu pada unit E-1 berasal dari organisasi masyarakat, parpol, perorangan atau penerusan oleh K/L/Komisi Negara dalam betuk surat, fax atau email --> Dicatat dalam agenda surat masuk scara manual atau aplikasi Saluran Informasi Aspirasi dan Pengaduan (SIAP) sesuai prosedur pengadministrasian/tata persuratan yang berlaku. Pencatatan sekurang-kurangnya memuat informasi tentang : nomor dan tanggal surat pengaduan, tanggal diterima, identitas pengadu, identitas terlapor dan inti pengaduan. Pengaduan yang alamatnya jelas segera dijawab secara tertulis dalam waktu < 5 hari. Pengaduan melalui WBS diatur dalam peraturan tersendiri.

2. Penelaahan Identifikasi permasalahan, kejelaan informasi, kadar pengawasan serta langkah-langkah penanganan selanjutnya. Penelaahan, dengan hasil : Berkadar pengawasan Tidak Berkadar pengawasan

3. Penyaluran (secara substansi pengaduan bukan kewenangan Kemenkes) Berindikasi penyimpangan oleh Aparatur Pemerintah --> APIP berwenang Berindikasi penyimpangan bukan oleh Aparatur Pemerintah --> Pimpinan Instansi yang berwenang Berindikasi penyimpangan oleh Pejabat Negara --> Presiden Apabila permasalahan melibatkan Penegak Hukum, Penyelenggaran Negara dan Orang Lain yang mengindikasikan adanya Tipikor dengn kerugian negara paling sedikit 1.000.000.000,00 diteruskan ke APIP yang bersangkutan dengan tembusan ke KPK

4. Penanganan Lebih Lanjut Pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan diselesaikan melalui pembuktian lebih lanjut melalui klarifikasi, konfirmasi, audit atau prosedur lainya yang dianggap perlu

Penyelesaian Hasil Penanganan Dumasdu Sekretaris Tim Dumasdu secara periodik melakukan Monev terhadap hasil penangan pengaduan amsyarakat Penyelesaian hasil penanganan pengaduan masyarakat berupa : tindakan administratif, tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, tindakan perbuatan pidana, tindakan pidana dan atau perbaikan manajemen

PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pemantauan secara langsung ---> pemutakhiran data, rakor, monitoring Pemantauan secara tidak langsung --> Komunikasi elektronik dan melalui surat Evaluasi. Evaluasi untuk mengetahui hambatan dan keberhasilan dalam penanganan dumasdu dilingkungan Kemnekes

PELAPORAN Tim Dumasdu unit Eselon I --> menyampaikan laporan penanganan Dumas dalam bentuk surat ke Sekretariat Dumasdu Kemenkes Sekretaris Dumasdu --> Menyusun laporan triwulan dan semesteran disampaikan kepada Menkes dan Menpan

TERIMA KASIH