karena waktu anda bagi negara sungguh berharga

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO
Advertisements

Lebih Mudah Lebih Murah Lebih Cepat
Pembukuan & LPJ Bendahara
TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA
EVALUASI ATAS PELAKSANAAN TUGAS BANK GIRO POS PADA KPPN PALEMBANG
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Sesuai Perdirjen NOMOR PER- /PB/2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN MELALUI MEKANISME PEMBERIAN KUASA ANTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN.
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
SOSIALISASI PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-30/PB/2014
PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-37/PB/2014
SERASI 2013 OLEH : BIRO PERENCANAAN.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013
PENYUSUNAN, MONITORING, DAN EVALUASI RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN (RPA)
Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satker BLU
PRESENTASI MULTIMEDIA APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03 SUDJANA-NIP: Kode Matakuliah : 4112 APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Perbandingan Rekonsiliasi antara SAI dengan SPAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
RENCANA PENARIKAN DANA HARIAN TINGKAT SATUAN KERJA
Kebijakan SISMONTEPRA Modul Pelaporan TEPRA
REKONSILIASI EKSTERNAL TINGKAT WILAYAH
PANDUAN SATKER DALAM MENGHADAPI ROLLOUT SPAN
Inventarisasi Hambatan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2015 Jakarta, 20 Mei 2015.
Pengelolaan Hibah Langsung
Kementerian Keuangan RI
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-31/PB/2016
Persiapan Langkah –Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2015
POIN PENTING SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
Ditjen Perbendaharaan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
On-Line Monitoring SPAN (OM-SPAN).
Sosialisasi Pengajuan Usulan Revisi melalui e-Budgeting
karena waktu anda bagi negara sungguh berharga
SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM
Persiapan Langkah –Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2017
BAGAN AKUN STANDAR 2012 HARMONISASI antara:
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
Keterkaitan renkas g2 dengan penyediaan dana
REMINDER Surat Menteri Keuangan No.S.153/MK.05/2017 tgl 27 Pebruari 2017 kepada para Menteri Ketua Lembaga Negara tentang Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
REVISI ANGGARAN PADA DIPA PETIKAN BLU
MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO KEUANGAN DAN BMN 05 FEBRUARI 2018.
PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-30/PB/2014
Strategi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
karena waktu anda bagi negara sungguh berharga
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 230/PMK. 05/2016 dan 182/PMK
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Rencana Penarikan Dana Harian Tingkat Satker
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN
(PPLN, PANTARLIH LN DAN KPPSLN)
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Pekalongan, 25 s.d 27 September 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK
Aplikasi Gaji KPPN Terpusat
Transcript presentasi:

karena waktu anda bagi negara sungguh berharga SPAN karena waktu anda bagi negara sungguh berharga Level Pengguna K/L dan Satuan Kerja Kementerian Kesehatan Bekasi, 29 Januari 2017 Tim Pengembang Direktorat Sistem Informasi Dan Teknologi Perbendaharaan

Apa itu Aplikasi OMSPAN? Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang biasa disebut Aplikasi OMSPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam SPAN dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan internet Apa itu Aplikasi OMSPAN?

Kebutuhan informasi bagi satuan kerja terkait realisasi APBN secara lebih realtime Sarana informasi antara satuan kerja dengan KPPN setempat dalam hal penyelesain atas pengajuan SPM Satker Agar satuan kerja dapat dengan cepat mendapatkan informasi atas penyelesaian SPM di KPPN Latar Belakang

Manfaat Mengetahui sisa pagu anggaran Mengetahui proses penerbitan SP2D Mengetahui jika SP2D di retur Mengetahui jumlah penerimaan Pengingat batas waktu UP/TUP Mengetahui detail supplier dan kontrak yang didaftarkan Manfaat

PERDIRJEN PERBENDAHARAN NOMOR PER-41/PB/2014 Tanggal 24 Nopember 2014 Tentang Penggunaan Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara Dasar Hukum

Url Aplikasi http://spanint.kemenkeu.go.id Dapat diakses melalui perangkat komputer, tablet, smartphone yang terkoneksi ke Internet dengan alamat : http://spanint.kemenkeu.go.id Url Aplikasi

Cara Mendapatkan User dan Password Untuk dapat mengakses Aplikasi OMSPAN, Satker harus mengajukan permohonan kepada KPPN mitra kerjanya.  Surat permohonan pembuatan user dan password aplikasi OMSPAN yang disampaikan sesuai format surat  permohonan yang terdapat dalam lampiran PER-41/PB/2014. Selain surat permohonan, satker juga wajib mengisi Form Isian/Data Pengguna Aplikasi OMSPAN. Form isian meliputi kode satker, nama satker, no. DIPA, nama KPA, jabatan struktural KPA, alamat satker, nomor telepon satker dan email satker. Cara Mendapatkan User dan Password

OMSPAN-NG 2016 Keunggulan Waktu akses dan respon-time yang lebih cepat Pencarian menu dengan auto-complete Menu broadcast Pengaturan otomatis resolusi layar Tampilan dengan 2 tema, gelap dan terang Session timeout lebih user friendly Tampilan lebih menarik OMSPAN-NG 2016

Isi formulir di HAI DJPBN, melalui link sbb http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/helpdesk Helpdesk OMSPAN

Apa saja yang bisa di Monitor K/L ? Flash report Managerial (dashboard) Informasi DIPA Satuan Kerja di bawahnya Penolakan revisi karena adanya pagu minus Data realisasasi penyerapan anggaran per unit es1, satker, kegiatan, kewenangan,sumber dana dan wilayah Data ketersediaan dana dan perhitungan kontrak per unit es1, satker, kegiatan, kewenangan,sumber dana dan wilayah

Apa saja yang bisa di Monitor K/L ? Data ketersediaan dana per output hingga detail AKUN Data pagu minus belanja pegawai dan belanja non pegawai Data penerbitan SP2D Informasi Uang Persedian dan Tambahan Uang Persediaan Informasi pendapatan per akun,es-1,satker Informasi pengembalian pendapatan

Manfaat buat Satuan Kerja Informasi manajerial terkait penyaluran APBN Informasi Penerbiatan SP2D Informasi revisi DIPA Daftar DIPA dalam proses Revisi Informasi Sisa Pagu dan Kontrak Penolakan revisi karena pagu minus Pagu dan realisasi per jenis belanja

Fitur Menu OMSPAN SATKER

Fitur Serach Menu dan Keterangan Menu

Dashboard

Penganggaran Memonitoring sisa pagu, realisasi, dan revisi terutama revisi sepihak yang berasal dari pusat

Penganggaran Sisa Pagu Dana Realisasi Belanja memonitoring ketersediaan dana pagu dikurangi pencadangan realisasi bersifat akrual akun dengan awalan B merupakan kode untuk kontrol akun(dua digit, enam digit) Nilai yang akan divalidasi saat pengajuan SPM Realisasi Belanja memonitoring nilai realisasi secara kas basis pagu tidak dikurangi pencadangan bukan merupaka validasi pembayaran

Penganggaran Pagu Minus Sering terjadi ketika APBN-P karena revisi secara terpusat Disebabkan nilai usulan revisi lebih kecil dari nilai sisa dana Validasi sistem akan menolak usulan revisi tersebut, karena usulan revisi menyebabkan pagu menjadi minus

Data Ketersediaan Dana Sama dengan menu sisa pagu dana namun dengan berbagi grouping

Komitmen Monitoring Kontrak Menampilkan kontrak-kontrak yang telah terdaftar di SPAN Memonitoring penyampaian kontrak ke KPPN Menampilkan sisa kontrak yang belum dicairkan

Supplier

Pembayaran Memonitoring proses pencairan SP2D di KPPN, mulai dari posisi pemrosesan invoice, penolakan SPM, dan daftar sp2d ketika sudah spm selesai di proses

Pembayaran Penolakan PMRT Memonitoring invoice yang terkena validasi Penolakan saat pencairan di KPPN, biasanya karena supplier dll. Informasi ini sama dengan informasi penolakan yang dikirim oleh server SPAN melalui email satker PMRT merupakan istilah untuk ADK SPM yang telah di konversi ke span

Pembayaran Hold Invoice Memonitoring invoice yang terkena validasi hold saat pencairan di KPPN, biasanya karena: Jumlah Bruto SPM melebihi sisa ketersediaan dana/ sisa pagu Jumlah yang di tagihkan pada SPM kontraktual melebihi nilai termin kontrak yang di daftarkan

Penerimaan Memonitoring realisasi pendapatan dan tools untuk konfirmasi peneriamaan

Penerimaan

Bank Memonitoring eksekusi transaksi di sisi perbankan (terpusat) setelah terbit sp2d

Bank

Data Suspend Menamplikan suspend pengembalian belanja Suspend ini akan mengakibatkan data suspen terkonsolidasi ke laporan realisasi tingkat KL dan Eselon 1 Perlu dilakukan koreksi terkait supend pengembalian belanja

DISKUSI