KEBIJAKAN SUBSIDI BBM DAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
MENYIKAPI KEBIJAKAN TENTANG PENYESUAIAN HARGA BBM
Advertisements

INFLASI.
KEBIJAKAN MONETER & KEBIJAKAN FISKAL
1 Muhtar Mahmud. 1.Asumsi Makro Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dan APBN 2012 Arah Kebijakan Fiskal 2012 Postur APBN-P 2011 dan APBN 2012 Kebijakan.
TEORI PENGELUARAN NEGARA
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL 2009: Tindak Lanjut Pembahasan Asumsi Ekonomi Makro dan Energi Ekonomi.
A. Pengertian APBN dan APBD 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
PERTEMUAN 5.
KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER
Desentralisasi Fiskal, Struktur Anggaran dan Indikator Makro Daerah
Lima Debat Selama Kebijakan Makroekonomi
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERTEMUAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RKP 2013 Oleh: Menteri Negara PPN/Kepala.
KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN MIKRO Eny Lia purwandari A
DATA DAN ASUMSI 1 barrel = 159 liter
POKOK BAHASAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO
Transformasi Struktural Perekonomian Indenesia
DISUSUN OLEH : 1.HINDUN ( ) 2.FERDYTA ISMIBAHARI ( ) 3.LILIK INDRAWATI ( ) 4.ALFIAH TUR ROFIAH ( ) 5.Ahmad.
Magister Administrasi Publik
PENGANGGURAN, INFLASI & KEBIJAKAN PEMERINTAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
Kebijakan Fiskal dan Moneter (1)
Perekonomian Indonesia
Bank Sentral dan Kebijakan moneter
PERKEMBANGAN EKONOMI TERKINI DAN PROSPEK EKONOMI TAHUN 2013
Utang Pemerintah dan Kebijakan Fiskal
Perekonomian Indonesia
RENCANA PEMBIAYAAN.
PERANAN EKONOMI MIKRO DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA
KEBIJAKAN FISKAL.
PERTEMUAN 10 APBN, KEBIJAKAN FISKAL DAN UTANG LN
PRINSIP-PRINSIP PENETAPAN SASARAN PROGRAM BSM MENGGUNAKAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS) Perbaikan Penetapan Sasaran Program BSM dari berbasis sekolah.
Garapan Drs. Puji Suharjoko
Pengangguran Pertemuan 9.
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
PENGANTAR ILMU EKONOMI INFLASI DAN DEFLASI
KETAHANAN FISKAL DAN MANAGEMEN HUTANG
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA
Rapat Panitia Anggaran DPR RI Tentang Asumsi Makro APBN 2009 dan RAPBN 2010 Bank Indonesia Jakarta, 1 Juni 2009.
KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
KEBIJAKAN MONETER & KEBIJAKAN FISKAL
KEBIJAKAN PEREKONOMIAN
BAHAN AJAR EKONOMI Kelas X Semester 2.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INFLASI.
REDISTRIBUSI PENDAPATAN
A P B N.
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1.
PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA
Perkenalkan Kami: Danang (8) Aisyah (2) Ariella (5) Hanna (16) Ismi
NAMA : LUKMAN JATI U NO : 26 KELAS : XMIA7.
PENGANGGURAN, INFLASI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
KEBIJAKAN PEREKONOMIAN (pasca krisis)
Siklus dan mekanisme APBN ini meliputi
PENGANTAR EKONOMI MAKRO
KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER
Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara
KONVERSI ENERGI UNTUK KESEJAHTERAAN MASA DEPAN NEGERI
Lembaga Keuangan Mikro dan Usaha Kecil Menengah
Pengurangan Subsidi BBM dan Program Pengentasan Kemiskinan
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI MASALAH EKONOMI
KEBIJAKAN FISKAL (FISCAL POLICY)
Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Model IS-LM
Konsepsi Dasar APBD Dr. H. DIDIK SUSTYO, SE. MSi.
KEBIJAKAN FISKAL. Pengertian kebijakan fiskal (Fiskal Policy )  Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian.
Menilai Kondisi Ekonomi
EKONOMI MIKRO dan EKONOMI MAKRO STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR MATERI PEMBELAJARAN.
LINGKUNGAN EKONOMI By Nina Triolita, SE, MM.
Kebijakan Fiskal dalam Hutang Pemerintah dan Pengaruhnya Bagi Perekonomian Negara Nama : Zuda Karimatur Rohmah NIM :
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN SUBSIDI BBM DAN LATAR BELAKANG KEBIJAKAN SUBSIDI BBM DAN RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM KOMPENSASI 1

Distribusi Subsidi BBM DISTRIBUSI PENGGUNAAN SUBSIDI BBM MENURUT KELOMPOK PENGELUARAN Kelompok Pendapatan Distribusi Subsidi BBM Dalam Trilliun Rupiah (APBN-P 2008) 20% Teratas 48,44% 61,43 20% Kedua Teratas 22,48% 22,48 20% Menengah 15,16% 15,16 20% Kedua Terbawah 8,77% 8,77 20% Terbawah 5,15% 5,15 Jumlah 100% 126,8 Sumber: Diolah dari Data SUSENAS BPS 2007 2

Subsidi BBM Mengurangi Alokasi untuk berbagai kegiatan bagi kesejahteraan masyarakat Sumber: Konsolidasi APBN dan APBD Tingkat I/II, Tahun 2004. 3

Rancangan Awal Alokasi Subsidi dalam APBN menjunjung Prinsip Berkeadilan …. Subsidi Energi +/- Rp 76 trilyun (70% dinikmati 40% terkaya = Rp 53 trilyun) Program-program pengurangan beban masyarakat berpendapatn rendah, pemberdayaan masyarakat, dan UMK +/- Rp 70 trilyun 4

40% terkaya = +/- Rp 185 trilyun) Perkembangan kenaikan harga minyak menyebabkan besaran subsidi mulai mengusik prinsip berkeadilan …. Program-program pengurangan beban masyarakat berpendapatan rendah, pemberdayaan masyarakat dan UMK Rp 60 trilyun Subsidi Energi Rp 265 trilyun (70% dinikmati 40% terkaya = +/- Rp 185 trilyun) 5

6

Kondisi Perekonomian Makro APBN Indikator 2007 2008 2009 APBN-P 08 Tanpa Penyesuaian Draft RKP Pertumbuhan Ekonomi (%) 6.3 6.4 5.8 6.6 5.5 Inflasi (%) 6.5 13.2 6.0 14.6 Nilai Tukar Rp/USD 9140 9100 9600 9200 10000 Suku Bunga SBI (%) 8.0 7.5 12.0 15.5 Konsumsi BBM (juta kl) 38.6 35.5 39.0 40.0 Subsidi Energi (Rp tr) 116.9 187.1 265.6 152.8 292.5 Defisit APBN (% PDB) 1.3 2.1 2.6 1.8 2.9 Defist tak terbiayai(Rp tr) 35.6 69.5 Catatan: UU Keuangan Negara (UU No 17/2003) menentukan batas maksimum defisit APBN dan APBD konsolidasi 3% dari PDB. Tahun 2008, APBD defisit 0.3% dari PDB. 7 7

Potret APBN Sebelum dan Sesudah Penyesuaian Harga BBM 8

Harga BBM Domestik & Internasional 2005-2008 Rasio Harga BBM dengan internasional tidak berbeda (Grafik sisi kanan) 9 9

Langkah-langkah Penghematan Penghematan belanja K/L sudah dilakukan Rp 30.2 triliun Penerimaan negara non-migas sudah dioptimalkan Rp 20 triliun Belanja risiko fiskal sudah digunakan Rp8,3 triliun Target penerbitan SBN Rp157 triliun. Sampai dengan April 2008 hanya berhasil diterbitkan Rp 51 triliun dengan suku bunga 2,5 – 3,5 persen di atas asumsi APBN Tambahan pinjaman program (ADB, Bank Dunia, dan bilateral) telah diupayakan secara maksimal Rp25 triliun Langkah-langkah optimalisasi penerimaan migas Peningkatan lifting minyak 916  927 ribu KL 10 10

Jika tidak dipangkas, subsidi Energi (BBM dan listrik) akan mencapai hampir Rp 300 triliun pada tahun 2009. Apa artinya semua ini? Kita harus mengeluarkan Rp 727.6 miliar per hari untuk menyangga harga BBM dan subsidi listrik Dengan pemotongan subsidi BBM sekali pun (menjadi Rp 201 triliun untuk subsidi energi), kita masih harus mengeluarkan Rp 550 miliar per hari untuk hal itu Dana sebanyak itu lebih baik kita gunakan untuk hal-hal lain yg lebih produktif (membangun sekolah, irigasi, infrastruktur, dsb) Apakah pengeluaran subsidi sebanyak itu adil? (lihat grafik di sebelah) 11

Tanpa stabilisasi, keadaan sosial rumah tangga dapat memburuk Tanpa Proteksi yang memadai kemiskinan dapat meningkat Upah Riil menurun akibat inflasi 12 12

Program Kompensasi Filosofi: program ini ditujukan untuk mengurangi dampak negatif kenaikan harga BBM pada kalangan yang paling miskin. Program ini sebagian bersifat temporer, dan diarahkan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan ketergantungan dan tidak mendorong menguatnya culture of poverty Pengurangan subsidi BBM juga akan memastikan ekspansi program kemiskinan yang bersifat jangka panjang seperti PNPM, Program Keluarga Harapan, Program Kesehatan, Program Bea Siswa dan BOS, Program Padat Karya, Program Kredit Usaha Rakyat dan Program lain berkaitan dengan Kesejahteraan Masyarakat dapat berjalan sesuai dengan rencana semula. Program Kompensasi Jangka Pendek: Program Bantuan Langsung Tunai Program Raskin Program Operasi Pasar Beras dan Subsidi Harga Beras TNI/Polri 13

Perlindungan Pada Keluarga Miskin Keluarga Miskin dengan penghasilan 1 juta rupiah satu bulan membayar tambahan belanja karena inflasi sebesar RP. 70 ribu, sehingga penghasilan setelah inflasi adalah Rp. 930 ribu. Apabila harga minyak tanah naik Rp 500/liter dan konsumsi 10 liter per bulan, maka tambahan pengeluaran menjadi RP 60 karena inflasi Rp. 55 ribu dan karena minyak tanah Rp.5 ribu, sehingga penghasilan menjadi Rp. 940 ribu. Dan karena keluarga tersebut mendapat BLT Rp. 100 ribu maka penghasilan keluarga tersebut naik menjadi Rp. 1,040 juta.   Dalam Ribu Rupiah 14 14

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kluster III Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) “diajari mancing” Kluster II Pemberdayaan Masyarakat “dibantu untuk punya pancing dan perahu sendiri” “dikasih ikan” Kluster I Bantuan dan Perlindungan Sosial Kelompok Sasaran Sasaran: Pelaku usaha mikro dan kecil. Penyaluran KUR: diarahkan untuk kredit Rp. 5 juta ke bawah. Plus: penyaluran program pendanaan K/L. Program-program yang tergabung dlm PNPM. Fokus: 5.720 kecamatan Bentuk : Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Rp. 3 Milyar/kec./ tahun. Sasaran 19,1 juta RTS/ Rumah Tangga Sasaran (Raskin, PKH, BOS, JAMKESMAS, dll), termasuk pemberian layanan khusus bagi 3,9 juta RT Sangat Miskin. 15 15

Keputusan dalam UU APBN-P 2008 Subsidi BBM Pasal 7 ayat (1a): Tambahan alokasi belanja subsidi BBM paling banyak Rp8.254,0 milyar dari realokasi dana cadangan umum risiko fiskal Pasal 14 ayat (2): Dalam hal terjadi perubahan harga minyak yang sangat signifikan dibandingkan asumsi harga minyak yang ditetapkan, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan di bidang subsidi BBM dan/atau langkah-langkah lainnya untuk mengamankan pelaksanaan APBN 2008 Penjelasan atas pasal 14 ayat (2): Yang dimaksud dengan “perubahan yang signifikan” adalah apabila perkiraan harga rata-rata minyak mentah INdonesia (ICP) dalam satu tahun di atas US$100 per barel yang berdampak pada pelamapuan beban subsidi Yang dimaksud dengan “langkah-langkah kebijakan dan/atau langkah-langkah lainnya” meliputi langkah-langkah kebijakan dalam rangka pengendalian volume BBM bersubsidi, kebijakan harga BBM bersubsidi, dan/atau kebijakan fiskal lainnya yang terkait 16 16

Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Tunai Langsung 2005-2006 17 17 17

Mayoritas menerima dana utuh Pstl (%) Tahap 1 (Rp) Tahap 2 (Rp 10 5,000 10,000 25 25,000 50 20,000 50,000 75 100,000 First payment=pembayaran tahap 1 Second payment=pembayaran tahap 2 18 18

Alasan pemotongan dana 19 19

Siapa yang mengenakan pungutan? 20 20

Sosialisasi dan komunikasi yang lebih baik dapat mengurangi korupsi 21 21

Sumber informasi mengenai BLT 22 22

Penyebab Protes 23 23

Keluhan 24 24 Rumah tangga yang mempunyai keluhan …tetapi, sebagian besar keluhan tidak dilaporkan 24 24

Apa saja yang dikeluhkan 25 25

Keluhan (Lanjutan) 26 26 Tindak lanjut terhadap keluhan cukup tinggi …tetapi, kepuasan terhadap tindak lanjut rendah 26 26

BLT digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar 27 27

BLT tidak mengurangi jam kerja Hampir miskin dan dibawahnya 2005 2007 Diff Kepala Rumah Tangga BLT 39.2 37.7 1.5** Bukan BLT 41.0 39.8 1.2** -1.8 -2.1 0.3 Pasangan (Suami/Istri) 30.1 31.6 -1.5** 33.2 33.4 -0.3 -3.0 -1.2 Anggota Rumah Tangga Lainnya 37.8 35.6 2.2** 39.1 37.5 1.6** -1.3 -1.9 0.6 ** Tanda. at 5% 28 28

KESIMPULAN Kenaikan harga minyak dunia dan harga komoditas pangan dalam setahun terakhir telah memberikan tekanan sosial dan ekonomi yang berat pada masyarakat. Untuk dapat melindungi ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat, diperlukan kondisi APBN yang sehat dan kredibel. Dengan demikian Pemerintah mampu melakukan kebijakan intervensi/perlindungan daya beli masyarakat terutama kelompok termiskin, dan melindungi kinerja perekonomian untuk tetap mampu menyediakan kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Situasi APBN 2008 mengalami tekanan yang sangat tinggi –terutama disebabkan kenaikan beban subsidi BBM yang terus meningkat. Kepercayaan terus menurun ditunjukkan oleh berbagai indikator ekonomi dan keuangan yang memburuk. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun APBN-P sudah disahkan, dan berbagai langkah penghematan dan penyelamatan telah dan terus dilakukan pemerintah- namun dianggap belum memadai dalam mengatasi situasi harga minyak dan harga pangan yang terus meningkat. . 29 29

KESIMPULAN 4. Krisis keuangan global (Amerika Serikat) makin menambah masalah, karena pembiayaan defisit APBN dihadapkan pada situasi likuiditas global yang makin ketat, situasi psikologi pasar yang sangat sensitif, dengan tingkat kepercayaan yang rapuh, dan suku bunga SUN menjadi sangat mahal. Pasar juga kurang berminat membeli instrumen SUN Pemerintah karena dianggap hanya habis untuk subsidi BBM, bukan untuk mendanai kegiatan produktif seperti pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. 5 Kondisi ini juga sangat mempengaruhi persiapan pemerintah untuk menyusun RAPBN-2009, yang terus diliputi ketidakpastian mengenai kondisi ekonomi terutama prospek beban APBN dari subsidi BBM akibat ketidakpastian tingkat harga, konsumsi, dan produksi minyak. Ketidakpastian ini akan terus membayangi dan memperburuk ekspektasi pelaku pasar, dan prospek ekonomi dan sosial/kemiskinan yang makin rawan pada tahun 2009. 30 30

KESIMPULAN 6. Langkah untuk menaikkan harga BBM pada tingkat yang dapat diterima masyarakat dan pelaku ekonomi- termasuk dengan memberikan perlindungan terhadap kelompok paling rawan/miskin- akan mengurangi tekanan erosi kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar. Sentimen positip akan menjaga momentum pembangunan dan berbagai upaya mengurangi kemiskinan. Dampak positip ini akan memperbaiki proyeksi kondisi sosial,ekonomi dan politik sepanjang 2008 dan 2009. 31 31

TERIMA KASIH 32 32