KEKUATAN MUATAN LOKAL KALTENG DALAM KURIKULUM pendidikan nasional

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERTEMUAN 3 DEFINISI KURIKULUM. SS eperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman.
Advertisements

0 IMPLIKASI KURIKULUM 2013 BAHAN DISKUSI 0 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 – 3 DESEMBER 2013.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang.
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
STRATEGI IMPLEMENTASI PERMEN 22, 23 DAN 24. 2Materi 4 - Sosialisasi SMA 2006 Langkah Kerja.
PANDUAN PENGEMBANGAN KTSP
PENGELOLAAN KURIKULUM
Kedudukan Muatan Lokal dalam Kurikulum 2013
PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN,
Kurikulum SMP.
Oleh : Hana Pertiwi, M.Pd SELAMAT DATANG
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
PANDUAN WORKSHOP BIMTEK PETUGAS/GURU PENDAMPING IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 SMK TAHUN 2014 PANDUAN WORKSHOP BIMTEK PETUGAS/GURU PENDAMPING IMPLEMENTASI.
KURIKULUM
UJIAN NASIONAL, UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL, DAN UJIAN SEKOLAH SMA NEGERI 23 dinas pendidikan provinsi dki jakarta.
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2017
Rambu-rambu Pengisian Mapel untuk SMA KTSP
TATA KELOLA SEKOLAH LABORATORIUM UPI
M. Hamka Puskurbuk, Balitbang, Kemdikbud 2014
Direktorat Jenderal GTK -
5 Penyesuaian Beban 1.
D Rencana Implementasi 1.
SOSIALISASI PEDOMAN TEKNIS UJIAN MADRASAH ( UM ) MADRASAH IBTIDAIYAH TAHUN PELAJARAN 2015/2016 Sidoarjo, 2 Februari 2016.
Un usbn Un usbn DEPOK, 26 JANUARI 2017.
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
KEBIJAKAN PENYEMPURNAAN KURIKULUM
PENDAMPINGAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL
UU SISDIKNAS NO 20 TH 2003 BAB IX STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN Pasal 35 (1) dan (2):
KURIKULUM 2013 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
berlanjut … Lanjutan…… Meliputi : Sumber Daya Alam (SDA) Sumber Daya Manusia Geografis Budaya Historis.
1. PELATIHAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 SMK TAHUN 2016
REFLEKSI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 (PROBLEMATIKA)
DEFINISI BAKU GT adalah guru tersedia yaitu jumlah guru yang ada dikurangi jumlah guru pensiun/mutasi/meninggal JM adalah jumlah murid/siswa yang ada (untuk.
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN TEMATIK TERPADU IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
Struktur Kurikulum SD.
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDKAN DASAR DAN MENENGAH
PERAN ILMU PENDIDIKAN DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
Standar Nasional Pendidikan
Pelayanan peminatan peserta didik
PENGEMBANGAN KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN SMK
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
SIATEM PENDIDIKAN NASIONAL
PROV. JATENG SOSIALISASI PELAKSANAAN AKREDITASI APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Tata Kelola Pemerintahan Desa
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang
KELAS IV, V, DAN VI SEKOLAH DASAR
SELAMAT DATANG PESERTA SOSIALISASI PELAKSANAAN PEMANTAPAN UJIAN SEKOLAH SD/MI SE KAB. BADUNG TAHUN PELAJARAN 2017/2018 RABU, 24 JANUARI 2018.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Pengembangan Kurikulum 2013
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM 2013
KEBIJAKAN PENYEMPURNAAN KURIKULUM
Kurikulum 2013 Paparan Bidang Kurikulum SMP Negeri 1 Pontianak PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMP NEGERI 1 PONTIANAK Paparan.
MUATAN LOKAL KURIKULUM MUATAN LOKAL
PENGHITUNGAN KEBUTUHAN GURU
IMPLIKASI UU DAN PP THD PENGEMBANGAN KURIKULUM
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Lanjut … Lanjutan…… Meliputi : Sumber Daya Alam (SDA) Sumber Daya Manusia Geografis Budaya Historis.
SOSIALISASI PEDOMAN TEKNIS UJIAN MADRASAH ( UM ) MADRASAH IBTIDAIYAH TAHUN PELAJARAN 2015/2016 Sidoarjo, 2 Februari 2016.
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PERBEDAAN KURIKULUM 2004 Dan KTSP
Struktur Kurikulum SD.
SOSIALISASI UN, USBN, SNMPTN DAN SBMPTN (UTBK) 2019
KEBIJAKAN PENYEMPURNAAN KURIKULUM
P ETUNJUK P ENGOPERASIAN. M ENU U TAMA A PLIKASI A. Tombol Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama: 1.Daftar Kabupaten/Kota 2.Responden Kabupaten/Kota.
Sosialisasi KTSP Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang STANDAR ISI (SI)
DISAMPAIPAIKAN OLEH LUGTYASTYONO bn PENGAWAS SMA Dinas P&k 2018
Transcript presentasi:

KEKUATAN MUATAN LOKAL KALTENG DALAM KURIKULUM pendidikan nasional Oleh: Helen Lusiana Disampaikan pada Diskusi Publik Buku Mulok . Aula BAPPEDA Sampit, 17 Oktober 2016

Fakta pengajaran muatan lokal di kalimantan tengah saat ini 1. Sekolah mengajarkan mulok berbeda-beda 2. Mulok diintegrasikan dengan pelajaran lain 3. Tidak ada buku Mulok sesuai pergub 4. Tidak tersedia guru Mulok terlatih 5. Tidak ada pengakuan jam pelajaran mulok 6. Tidak ada anggaran dalam APBD untuk mulok

KEKUATAN MUATAN LOKAL KALTENG PERMENDIBUD NO 79 / 2014 PERMENDIKBUD NO 84/2013 PERDA KALTENG NO 16/2008 Tentang Kelembagaan Adat PERGUB NO 22/2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Muatan Lokal

Permen Dikbud RI No 81A Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum Pedoman Pengembangan MULOK Pasal 77P (3) Pengelolaan Mulok Meliputi penyiapan, penyusunan, evaluasi, terhadap dokumen muatan lokal, buku teks pelajaran, buku panduan guru (4) Seluruh kabupaten/kota pada 1 (satu) provinsi sepakan menerapkan 1 (satu) muatan lokal yang sama, koordinasi dan supervisi pengelolaan kurikulum pada pendidikan dasar dilakukan pemerintah daerah provinsi

Lanjutan

PERMENDIKBUD RI NOMOR 79 TAHUN 2014 TENTANG MUATAN LOKAL KURIKULUM 2013 Pasal 7 (3) Pemerintah kabupaten / kota menetapkan muatan lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri. (5) Pemerintah provinsi menetapkan muatan lokal yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk diberlakukan di wilayahnya.

PERDA KALTENG NO 16 / 2008 Pasal 38 (1) Pengetahuan tentang adat istiadat, hukum adat Dayak dan hak adat Dayak agar dibakukan secara tertulis dan disebarluaskan ke seluruh masyarakat serta wajib dimasukkan dalam kurikulum Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah sebagai mata pelajaran muatan lokal serta menjadi materi tambahan Pendidikan dan Latihan Pra Jabatan serta Pendidikan dan Latihan penjenjangan bagi Pegawai Negeri Sipil. (2) Untuk terlaksananya maksud pada ayat (1), maka menjadi kewajiban Dewan Adat Dayak Provinsi dan kabupaten/kota untuk memasukannya dalam program kerja setiap tahun dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait yang berkompeten.

Pergub kalteng 22/2011 Bab II pasal 6 : Mulok meliputi 12 kearifan lokal : Bahasa dan Sastra Daerah Kesenian Daerah Ketrampilan dan kerajinan Daerah Adat Istiadat dan Hukum adat Sejarah lokal Teknologi lokal Lingkungan alam/ekosistem dst

Lanjutan pergub 22/2011 Bab II pasal 7 Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota Wajib melaksanakan Mulok sebagaimana pasal 6 Pasal 8 Sekolah pada tingkat satuan Pendidikan masing- masing kab/kota wajib melaksanakan mulok 2 jam pertemuan dalam satu minggu

Posisi Dinas Pendidik Kotim saat ini Lanjutan pergub 22 2011 Pasal 12 Rektor PTN dan atau Ketua PTS dapat mengadakan kerjasama dengan DISDIK Prov/Kab/Kota untuk membentuk tim khusus membuat/menyusun kurikulum dan silabus (Mulok) yang materinya disesuaikan dengan tingkat peruntukkannya Posisi Dinas Pendidik Kotim saat ini

Contoh Penetapan Mulok di Jawa Tengah Perda No 9/2012 Tentang Bahasa, Sastra dan aksara Jawa. Pergub Tentang Juklak Perda No 9 Tahun 2012 Surat KADISDIK No. 424/13242 Tanggal 23 Juli 2013 Tentang Implementasi Muatan Lokal Bahasa Jawa di Jawa Tengah Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, guna efektifitas pelaksanaan muatan lokal Bahasa Jawa di satuan pendidikan, maka: Muatan lokal wajib di Jawa Tengah adalah Bahasa Jawa Pelaksanaan pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa dilaksanakan secara terpisah atau berdiri sendiri sebagai mata pelajaran Jam pelajaran muatan lokal tetap dialokasikan pada struktur kurikulum 2013. Alokasi jam mata pelajaran muatan lokal Bahasa Jawa adalah 2 (dua) jam per minggu. Pemerintah kabupaten/kota agar menyediakan pendidik untuk mengampu mata pelajaran Bahasa Jawa.

Struktur kurikulum sd Jawa Tengah No Komponen I II III IV V VI Kelompok A 1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 4 2 PPKN 5 6 3 Bahasa Indonesia 8 10 7 Matematika IPA IPS Kelompok B Seni Budaya & Prakarya (termasuk muatan lokal*) Pend. Jasmani, OR & Kes (termasuk muatan lokal). Jumlah 30 32 34 36 Catatan: Muatan lokal* dapat memuat Bahasa Daerah IPA dan IPS kelas I s.d. Kelas III diintegrasikan ke mata pelajaran lainnya

Keberadaan Mulok kurikulum sd Jawa Tengah No Komponen I II III IV V VI Kelompok A 1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 4 2 PPKN 5 6 3 Bahasa Indonesia 8 10 7 Matematika IPA IPS Kelompok B A. Seni Budaya & Prakarya B. Mulok Kabupaten 8. Bahasa Jawa 9. Pend. Jasmani, OR & Kes (termasuk muatan lokal). Jumlah

Terima Kasih