RANCANGAN PERMENDAGRI TENTANG PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMERINTAH DAERAH DR. Drs. A. Fatoni, M.Si. Disampaikan.

DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA
Dendy Sugono Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Catur Apriyani Qudsi Ayu Sekar K Rahma Ivani Subhan Fathah
GRAND DESAIN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PERKEMBANGAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DI INDONESIA
HARI 1. RAPAT KONSULTASI REGIONAL KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2014 WILAYAH SUMATERA 1 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Selamat Datang.
HUKUM TATA NEGARA HTN PADA DASARNYA ADALAH PERATURAN – PERATURAN YANG MENGATUR ORGANISASI NEGARA DARI TINGKAT ATAS SAMPAI BAWAH,STRUKTUR, TUGAS, DAN WEWENANG.
BAB 3. UNDANG UNDANG DASAR 1945
TUGAS KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA CINA
Hubungan Unsur Geografis dan Penduduk Asia Tenggara
Profil Negara Anggota asean
Negara-negara ASEAN By dimas.
MEMBUAT PRESENTASI PROFIL NEGARA ANGGOTA ASEAN

Penyelenggaran Kekuasaan Negara
Uud dasar negara republik indonesia
By=jauzaa. indonesia Ibukota=jakarta luas wilayah=1,904,569km 2 Jumlah penduduk = 251,160,124 jiwa Bahasa =indonesia Mata uang = rupiah Hari kemerdekaan.
LAOS IBUKOTA:VIENTANE LUAS WILAYAH: 236,800 KM2
ASEAN By: fadhil 5d.
Geografi Regional Asia Tenggara
Wawasan Nusantara “Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme”
AGAMA DI INDONESIA.
Indonesia tanah airku Tanah tumpah darahku Disanalah aku berdiri Jadi pandu ibuku Indonesia kebangsaanku Bangsa dan Tanah Airku Marilah kita berseru Indonesia bersatu.
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABDIN DAN UPT-SP
KEDUDUKAN YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR
TIPE DAN ASAS PEMERINTAHAN LOKAL
Konsep dasar Politik dan pemerintahan
IDENTITAS NASIONAL INDONESIA
JERMAN.
BAB 9 KARAKTERISTIK DEMOGRAFI, EKONOMI DAN SOSIAL KONSUMEN
KEPROTOKOLAN TATA TEMPAT, TATA UPACARA DAN TATA PENGHORMATAN
IDENTITAS NASIONAL INDONESIA
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
LEMBAGA PEMERINTAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945 DR Fitriani A Sjarif, SH, MH 2008.
Konsep Dasar Pendidikan Makro
MYANMAR.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
BAB 3 Berkomitmen Terhadap Kaedah Pokok Fundamental
Kelompok 1 Anggota: Abdul Rozak Al Amin Imam G Aris Ariyanto Yonder Alchaira Herna Agustina Yunita Evi Negara yang d pilih “INDIA”
Berdirinya Negara Kesatuan Repoblik Indonesia
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
SESI 2 PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Perkembangan Islam di Asia Tenggara
PRESENTASI PPKN PRESIDEN Afiyah Qurrota (03) Daniswara Ilham(09)
DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA
Modul Sistem Politik Indonesia LEMBAGA / BADAN EKSEKUTIF
Presented by: Syaiful Bakhri, S.Sos, MM
OTONOMI DAERAH Desi Harsanti Pinuji.
Tugas Presiden sebagai Kepala Negara
STRUKTUR POLITIK NEGARA RUSIA Fauzan hidayat.
PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA PENJAJAHAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Terbentuknya NKRI Setelah pelaksanaan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, maka para pejuang bangsa Indonesia mulai menata kehidupan berbangsa.
Substansi Konstitusi Substansi Konstitusi Secara Umum, Negara Indonesia, Negara Liberal dan Negara Komunis.
KEPROTOKOLAN (Berdasarkan UU No. 9 Tahun 2010)
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) MENTARI INDONESIA
3 INDENTITAS NASIONAL Pendidikan kewarganegaraan
KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
Profil negara-naegara anggota ASEAN
MPLS SMKS PUNCAKBARU TAHUN PELAJARAN 2018/2019 PENGENALAN KURIKULUM SMKS PUNCAKBARU TAHUN PELAJARAN 2018/2019 OLEH: ARMAN, S.PD.I.
KEPALA BIRO ORGANISASI
TUJUAN PEMBELAJARAN :  DAPAT MENYEBUTKAN AGAMA-AGAMA YANG ADA DI INDONESIA.  DAPAT MENYEBUTKAN NAMA TEMPAT IBADAH MASING-MASING AGAMA TERSEBUT.  DAPAT.
FORUM SKPD KOTA SURAKARTA TAHUN 2016
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
KONDISI POLITIK NEGARA ASEAN. 1.PRESIDENSIAL: -dianut oleh negara REPUBLIK. -Kekuasaan eksekutif melalui pemilihan umun -Presiden dipilih melalui rakyat.
LLDIKTI-VI.