KONSEP-KONSEP POLITIK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PANCASILA SEBAGAI TATA NILAI HIDUP BANGSA INDONESIA
Advertisements

PEMAHAMAN DAN PENANGANAN TERHADAP KASUS
PANCASILA 4 HAKIKAT PANCASILA
KI kd/indikator materi pustaka
POLITIK HUKUM.
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL
FILSAFAT PANCASILA.
TUGAS PRESENTASI WAWASAN NUSANTARA.
Info... Kuliah PIP : 17 Sept 2014 jam 2, 24 sept jam 10, 24 sept jam 2. UTS Tanggal 29 September Kartu ujian dapat diambil jika telah mengumpulkan.
PENGORGANISASIAN MATERI IPS
WAWASAN NUSANTARA Oleh : Aditya Hendra Moh. Khoirul Anwar
MAKNA LIMA SILA DALAM PANCASILA
Pengertian, Fungsi, dan Tujuan NKRI
KONSEP MASYARAKAT DAN KEKUASAAN
BAB 1 Pembelaan Negara A. Negara B. Pentingnya Usaha Pembelaan Negara
PEMIKIRAN TOKOH – TOKOH DALAM ILMU SOSIAL
Pengantar Ilmu Politik
Wawasan nusantara (Lecture 6 & 7)
WAWASAN NUSANTARA.
Wawasan nusantara (Lecture 5 & 6)
Bangsa Dan Negara (2) Pertemuan 04
Pendahuluan Pembahasan Penutup. Pendahuluan Pembahasan Penutup.
ANDRIAS DARMAYADI, M.SI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DEMOKRASI ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA
ASAS-ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK
Individu Sebagai Insan Tuhan YME
Hasim As’ari TEORI ETIKA 1.
Latar Belakang, Konsep, Implementasi dan Tantangan
ANDRIAS DARMAYADI, M.SI PENGANTAR ILMU POLITIK
NAMA KELOMPOK : Okti Panca Istihanah Ola Desilia Puji Ananda
Pancasila Sebagai Etika Politik (1)
KONSEP DASAR IPS.
Politik dan Negara Ahmad Nasher.
MANUSIA DAN HUKUM.
12. ETIKA, KODE ETIK PROFESI DAN HUKUM
ETIKA BISNIS DAN PROFESI
Pancasila Sebagai Etika Politik (2)
HUKUM TATA NEGARA.
Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Politik
Pancasila sebagai PARADIGMA KEHIDUPAN BERBANGSA & BERNEGARA
Ancaman di Bidang Sosial Budaya
Wawasan nusantara (Lecture 5 & 6)
STRATIFIKASI POLTRANAS 2
Wawasan nusantara (Lecture 5 & 6)
GEOPOLITIK INDONESIA KELOMPOK 6A MENTAWATI SILAEN (A1D515017)
Pancasila Sebagai Etika Politik (2)
MK: Ilmu Politik dan Masalah Kesehatan
Pancasila Sebagai Etika Politik
Pancasila Sebagai Etika Politik (1)
PENGANTAR ILMU POLITIK “NEGARA, MASYARAKAT, KEKUASAAN”
HUBUNGAN : ILMU POLITIK DENGAN ILMU PENGETAHUAN LAINNYA
PENGORGANISASIAN MATERI IPS
PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Politik
PENGANTAR ILMU POLITIK “NEGARA, MASYARAKAT, KEKUASAAN”
Dosen ; Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.
PERKULIAHAN TANGGAL 21 OKTOBER 2009
ILMU POLITIK NAMA ANGGOTA : RISKI RIANDA ALBERTUS ARYO ANDIKA TITO NUR
PEMASARAN SOSIAL Pengertian Pemasaran:
Dosen ; Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.
Dasar-Dasar Ilmu Politik Kelompok 2
Tantri sukma aprilina
Unggul Profesional Islami
GEOSTRATEGI INDONESIA Nurlaila fitriasani Rima safitri Tutia rahmi Yusrawati1604 M. aji syahputra1604.
STRATIFIKASI POLTRANAS
KELOMPOK 6 Hak dan Kewajiban Warga Negara, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional 1. Abdus Sofi ( ) 2. Yusri Alfathathsani.
WAWASAN NUSANTARA Latar Belakang, Konsep, Implementasi dan Tantangan.
Konsep-Konsep Politik. Teori Adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. dalam menyusun generalisasi itu teori selalu memakai konsep-konsep.
D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Sistem Filsafat 1. Dinamika Pancasila sebagai Sistem Filsafat a.Pada era pemerintahan.
Wawasan Nusantara  Latar belakang timbulnya Wawasan Nusantara  Konsep Wawasan Nusantara A) Hakikat, Asas dan Arah WN B) Unsur dasar WN C) Kedudukan,
Transcript presentasi:

KONSEP-KONSEP POLITIK

TEORI POLITIK Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik (tujuan dari kegiatan politik, cara mencapai tujuan, kemungkinan yang ditimbulkan oleh situasi politik, kewajiban yang diakibatkan tujuan politik itu) Konsep yang dibahas dalam teori poitik ini adalah mencakup masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi, dan sebagainya.

Tiga kelompok teori politik a. Filsafat politik Mencari penjelasan yang berdasarkan rasio, persoalan yang menyangkut alam semesta, harus dipecahkan dulu sebelum persoalan politik yang dialami sehari-hari ditanggulangi. Sekaligus menjadi pedoman mencapai kehidupan yang baik (good life) b. Teori politik sistematis Merupakan suatu langkah lanjutan dari filsafat politik bahwa langsung menetapkan norma dalam kegiatan politik. c. Ideologi poitik Himpunan nilai, ide, norma, kepercayaan, yang dimiliki seseorang atau kelompok atas dasar menentukan sikap terhadap problematika politik yang menentukan perilaku politiknya.

MASYARAKAT Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan antar manusia Masyarakat adalah suatu sistem hubungan yang ditata. Manusia mempunyai naluri untuk hidup bersama dengan orang lain yang harmonis. Manusia mempunyai kebutuhan fisik maupun mental yang sukar dipenuhi seorang diri, maka harus bekerja sama untuk mencapai beberapa nilai. Harold laswell merinci delapan nilai, yaitu: o Kekuasaan o Kekayaan o Penghormatan o Kesehatan o Kejujuran o Ketrampilan o Pendidikan o Kasih sayang

NEGARA Unsur-unsur negara 1. Wilayah 2. Penduduk 3. Pemerintah 4. Kedaulatan Tujuan dan fungsi negara 1. Melaksanakan penertiban 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya 3. Pertahanan 4. Menegakkan keadilan

Sistem politik Sistem politik merupakan salah atu dari bermacam-macamnya sistem yang terdapat dalam suatu masyarakat. Setiap sistem mempunyai fungsi tertentu untuk menjaga kelangsungan hidup dan mencapai tujuan dari masyarakat tersebut. Salah satu aspek dalam sistem poltik adalah budaya politik yang mencerminkan faktor subyektif. Sistem politik ada empat macamnya, yaitu: 1. Kekuasaan Sebagai cara untuk mencapai hal yang di inginkan 2. Kepentingan Tujuan yang dikejar oleh pelau atau kelompok politik 3. Kebijaksanaan Hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan 4. Budaya politik Orientasi subyektif dari individual terhadap sistem politik

KEKUASAAN Kekuasaan adalah kemampuan dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan Esensi dari kekuasaan adalah hak mengadakan sanksi untuk menyelenggarakan kekuasaan yang berbeda. Sumber kekuasaan dapat berupa kedudukan, kekayaan, atau kepercayaan. Dalam suatu kekuasaan selalu ada satu pihak yang lebih kuat dari pihak lain. Jadi, selau ada hubungan tidak seimbang atau asimetris. Ketidakseimbangan ini sering menimbulkan ketergantungan. Laswell dan Kaplan, “Kekuasaan adalah memengaruhi kebijakan orang lain melalui sanksi yang sangat berat. Kekuasaan merupakan kasus khusus dari penyelenggaraan pengaruh, proses ancaman, jika mereka tidak mematuhi kebijakan yang dimaksud” Norman Barry, “Pengaruh adalah suatu tipe kekuasaan yang jika seseorang yang dipengaruhi agar bertindak dengan cara tertentu,dapat dikatakan terdorong untuk melakukan tinakan yang sedemikian. Sekalipun ancaman sanksi yang terbuka tidak merupakan motivasi yang mendorongnya”.