PROGRAM STUDI PLS JURUSAN ILMU PENDIDIKAN STKIP SILIWANGI BANDUNG

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Disadur dari berbagai sumber
Advertisements

Pendidikan Non Formal ? Usaha mempengaruhi dan mengembangkan sikap sosial Merupakan analogi dari pengertian pendidikan jasmani, religius, etik,estetik,
Mata Kuliah: Administrasi Organisasi Pendidikan Jasmani SKS: 2 SKS FATHAN NURCAHYO, M. Or Deskripsi MK: Kompetensi Dasar MK: Dg memahami admistrasi penjas.
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
 Dedi saputra: wi fajar S:  Inna fathul F:  Tri wahyu N:  Utari tri U:
STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL Disampaikan pada ; Bintek Tata Kelola Kearsipan Bagi Lembaga PNF Se-Provinsi Banten.
Strategi pemerataan prinsip keadilan sosial di Indonesia
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Sekolah Pascasarjana Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si.
Ruang Lingkup Profesi Kependidikan
DEPARTEMEN PENDIDIKAN
PENGEMBANGAN KURIKULUM PAUD
(2)KARAKTERISTIK IPS SD
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM STUDI PLS JURUSAN ILMU PENDIDIKAN STKIP SILIWANGI BANDUNG
Prof. Dr. H. Engking S. Hasan, M.Pd.
Pendidikan nonformal Nindhita Pangestika
Pendidikan Sebagai Suatu Sistem
Penyaji: Momon Sulaeman
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PENGEMBANGAN SILABUS.
IDENTIFIKASI MASALAH KEPENGAWASAN
PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
PENGEMBANGAN SILABUS.
Materi dan Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PENGEMBANGAN SILABUS.
BIMBINGAN KONSELING.
HANDOUT 1 BELAJAR PEMBELAJARAN
KONSEP DASAR DAN SEJARAH PLS
DEPARTEMEN PENDIDIKAN
BAB II SIKAP PROFESIONAL KEGURUAN
PENDIDIKAN MERUPAKAN KEBUTUHAN VITAL MANUSIA
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PERAN ILMU PENDIDIKAN DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
LANDASAN KURIKULUM.
Guru Profesional dan Standarisasi Pendidikan Nasional
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Undang Undang Sisdiknas no. 20 Tahun 2003
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PENGEMBANGAN SILABUS PEMBELAJARAN.
PENGEMBANGAN SILABUS.
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PENGEMBANGAN SILABUS.
Kelompok 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja.
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PENDIDIKAN NON FORMAL)
DASAR HUKUM PENDIDIKAN PANCASILA
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PENGEMBANGAN SILABUS.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
ARAH KEBIJAKAN KEMENDIKBUD DALAM PENDIDIKAN INFORMAL (SEKOLAHRUMAH)
PENDIDIKAN SEBAGAI SISTEM DAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL Bahan Kuliah DDP 2010/
PEDOMAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) OLEH : HARIYANI,S.PD SMK NEGERI 1 BENGKAYANG.
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PENGEMBANGAN SILABUS.
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PENGEMBANGAN SILABUS.
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PENGEMBANGAN SILABUS.
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PENGEMBANGAN SILABUS.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PENGEMBANGAN SILABUS.
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PENGEMBANGAN SILABUS.
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PENGEMBANGAN SILABUS.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PENGEMBANGAN SILABUS.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PENGEMBANGAN SILABUS.
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PENGEMBANGAN SILABUS.
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PENGEMBANGAN SILABUS.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PENGEMBANGAN SILABUS.
Sosialisasi KTSP Departemen Pendidikan Nasional Sosialisasi KTSP UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
Transcript presentasi:

PROGRAM STUDI PLS JURUSAN ILMU PENDIDIKAN STKIP SILIWANGI BANDUNG MATERI KULIAH FILSAFAT DAN TEORI PLS/PNFI PROGRAM STUDI PLS JURUSAN ILMU PENDIDIKAN STKIP SILIWANGI BANDUNG

POKOK-POKOK MATERI KULIAH Kedudukan mata kuliah filsafat & dasar-dasar PLS dalam kaitannya dengan mata kuliah lain pada program studi PLS Kemampuan yang dimiliki tenaga profesional PLS Wawasan PLS Sejarah perkembangan PLS Landasan konstitusional dan operasional dalam pengembangan PLS Falsafah, ilmu dan teori pendukung dalam pengembangan PLS Asas kebutuhan dalam PLS Asas pendidikan sepanjang hayat dalam pengembangan PLS Asas relevansi dengan pengembangan masyarakat kaitannya dengan pengembangan PLS 11. Asas wawasan ke masa depan dalam pengemb. PLS 12. Asas Inovasi

Kedudukan mata kuliah filsafat & dasar-dasar PLS dalam kaitannya dengan mata kuliah lain Sejarah Visi Program Studi PLS Berupaya mewujudkan masyarakat yang gemar belajar dan bekerja melalui program pendidikan luar sekolah serta mengembangkan ide-ide bagi kebijakan nasional di bidang pendidikan dalam rangka pengembangan SDM menuju pencapaian tujuan pendidikan/pembangunan nasional Misi Program Studi PLS Melaksanakan dan meningkatkan pendidikan yang berkualitas; menyiapkan tenaga akademik profesional yang mampu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap individu/masyarakat dalam memahami dan memanfaatkan potensi lingkungan guna memperbaiki kualitas hidup; serta mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak. Sehingga mampu membelajarkan khalayak sasaran untuk mengubah dari masyarakat yang tidak belajar menjadi masyarakat mau belajar, selanjutnya menjadi gemar belajar dan diikuti dengan kemauan untuk partisipasi yang tinggi demi terwujudnya pembangunan dalam berbagai bidang pendidikan

Tujuan Program Studi PLS Menghasilkan tenaga kependidikan profesional PLS yang memiliki kemampuan mengelola institusi, program, dan pembelajaran dalam PLS, dan memberdayakan masyarakat, serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat nasional dan global. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi PLS berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi, dan budaya bangsa. Menyebarluaskan dan memberikan layanan pendidikan inovatif kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan. Tujuan PLS menurut PP No 73 tahun 1991 pasal 2: Melayani WB supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya Membina WB agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat dan/atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah

Tujuan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) / Pendidikan Luar Sekolah (PLS) menurut HD Sudjana: Untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta nilai-nilai yang memungkinkan bagi perorangan/kelompok untuk menjadi peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, dan masyarakat serta lingkungan negaranya Bersifat jangka pendek dan khusus. Maksudnya PLS disusun untuk memenuhi kebutuhan belajar jangka pendek yang diidentifikasi dari anak didik dan masyarakat. Karena tujuannya menekankan pada perubahan tingkah laku fungsional anak didik, yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan.

Keterkaitan mata kuliah filsafat & teori PLS dengan mata kuliah lain pada jurusan PLS Psikologi Komunikasi Sosial Sosiologi Antropologi Ekonomi:

Kemampuan yang dimiliki tenaga profesional PLS Pengertian Profesi Profesi dalam arti umum adalah bidang pekerjaan dan pengabdian tertentu. Yang karena hakekat dan sifatnya membutuhkan persyaratan dasar, keterampilan teknis dan sikap kepribadian tertentu. Dalam bentuknya yang modern,profesi ditandai oleh adanya pedoman-pedoman tingkah laku yang khusus mempersatukan mereka di dalam suatu Korps (Winarno Surakhmad, 1973) Ciri-ciri Suatu Profesi Kemampuan yang dimiliki tenaga profesional PLS Robert W.Richey (1974) H. Schein

Kemampuan /Kompetensi Profesi PLS Tenaga ahli dan profesional dalam perencanaan, pengelolaan dan pengembangan berbagai bentuk penyelenggaraan PLS serta mengembangkan disiplin ilmu PLS

WAWASAN PLS/PNFI Konsep & Ruang Lingkup Pengertian Konsep Pengelompokkan konsep (Kaplan/1964), membedakan 3 klpk fenomena yg dpt dipelajari: Direct observation Indirect observation Konstruk

Perbedaan antara PNF dengan PF PNF mempunyai derajat keketatan & keseragaman yg lbh longgar, memiliki bentuk & isi program yg bervariasi untuk setiap satuan, jenis, & jenjang pendidikan serta teknik-teknik yg digunakan dlm mendiagnosis, merencanakan, & mengevaluasi proses, hasil & dampak program pendidikan jika dibandingkan dg PF. PNF memiliki tujuan program yg berbeda-beda & PF tujuan program umumnya seragam untuk setiap satuan dan jenjang pendidikan. WB PNF tdk memiliki persyaratan yg ketat, tanggung jawab pengelolaan & biaya dipikul oleh pihak yg berbeda-beda (pemerintah, lembaga kemasyarakatan, maupun perorangan), sebagaimana persyaratan yg berlaku pada PF. Berkembangnya berbagai ragam PNF, maka relatif sulit utk mengidentifikasi & menganalisis secara cermat tentang dimensi-dimensi yg terdpt dlm setiap komponen PNF & prosedur penyelenggaraannya, untuk PF relatif lbh mudah dikenali.

Pendekatan Taksonomik Dalam PNF Salah satu pendekatan yang sering digunakan untuk mengidentifikasi & menganalisis program2 PNF adalah melalui taksonomi. Taksonomi merupakan alat bagi pengambil keputusan penentu kebijakan, & pengelola pendidikan untuk membuat penggolongan program2 PNF Taksonomi adalah klasifikasi atas dasar hirarkhi.Pengelompokkannya dapat dilakukan menurut tingkatan, mulai dari yang mudah sampai ke yang rumit, mulai dari yang sempit ke yang luas atau sebaliknya. Taksonomi dilakukan melalui kegiatan menghimpun, menggolong-golongkan, & menyajikan informasi program-program PNF, sehingga pada akhirnya dapat diketahui berbagai kelompok program pendidikan tersebut.

Kriteria yang digunakan dalam taksonomi bermacam ragam: Dua kriteria (tujuan & isi program pendidikan) Harbinson, 1973 menggolongkan PNF yang berkaitan dengan upaya untuk membuka kesempatan kerja, memasuki lapangan kerja, atau untuk meningkatkan kemampuan kerja Klasifikasi program PNF dengan menganalisis pendekatan & tujuan setiap program pendidikan. Upaya ini dilakukan oleh The International Council for Educational Development (ICED) terhadap program-program PNF bagi para pemuda di daerah pedesaan. Coombs & Ahmed, 1974 mengelompokkan program2 PNF yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan ke dalam 4 kategori: extension approach training approach the-co-operative self-help approach Integreted development approach) Callaway, 1972 mengklasifikasikan PNF atas dasar sasaran - menurut karakteristik wb, spt latar belakang pend, tingkat usia, jenis kelamin, lingk tempat tinggal, & latar belakang sosial), - jenis program(pend keaksaraan, pend keterapilan, & pend kader), - lembaga penyelenggara (instansi-2 pemerintah, lembaga departemen, non departemen, badan2 usaha swasta & masyarakat).

4. Penggolongan berdasarkan atas jenis kegiatan belajar& pendekatan membelajarkan. Moro’oka,1977 menggolongkan jenis kegiatan belajar dlm PNF di Jepang ke dalam 5 kategori: self-directed independent learning environment based learning c. human relations training d. voluntarism e. community oriented activities

Klasifikasi PNF berdasarkan tipe pendekatan membelajarkan Klasifikasi PNF berdasarkan tipe pendekatan membelajarkan. Hoxeng, 1973, Srinivasan, 1977 & pakar pend lainnya menggolongkan program PNF ke dlm 4 kategori pendekatan: a. content-centered b. problem-focused approach c. the conscientization approach d. human development and creative planning approach

Pengertian Tiga Jenis Pendidikan Coombs, 1973: Pend formal: kegiatan yg sistematis, berstruktur, bertingkat, berjenjang, dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi & yg setaraf dengannya; termasuk ke dalamnya kegiatan studi yg berorientasi akademis & umum, program spesialisasi, & latihan profesional, yg dilaksanakan dalam waktu yg terus menerus. Pendidikan informal adalah proses yg berlangsung sepanjang usia sehingga setiap org memperoleh nilai, sikap, keterampilan, & pengetahuan yg bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari, pengaruh lingkungan termasuk di dalamnya adalah pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga, linkungan pekerjaan & permainan, pasar, perpustakaan, & media masa. Pendidikan nonformal adalah setiap kegiatan terorganisasi & sistematis, di luar sistem persekolahan yg mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yg lbh luas, yg sengaja dilakukan utk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya

UU. No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas 1.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 2.Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 3.Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Unesco, 1975 Pendidikan adalah komunikasi terorganisasi & berkelanjutan yg dirancang untuk menumbuhkan belajar. Ini memberi makna yg luas thd proses & tujuan komunikasi yg terorganisasi, shg media massa, lembaga informasi, pesan2, & sumber2 belajar lainnya yg tersedia dlm lingk suatu masy merupakan sarana komunikasi untuk menumbuhkan kegiatan belajar bagi individu, kelompok, & masyarakat. Kleis, 1974 Pendidikan adalah sejumlah pengalaman yg dg pengalaman itu seseorang/klpk org dpt memahami sesuatu yg sebelumnya tdk mereka pahami.

Axinn, 1974 Menggolongkan PF,PNF,PI dengan menggunakan kriteria adanya atau tidak adanya kesengajaan dari kedua pihak(sumber belajar/pendidik dg peserta didik/wb) yg berkomunikasi. Pendidikan : satu proses/satu perpaduan antara peristiwa2 (events) dg hubungan2 (relationship) yg secara konstan bergerak, berubah, & berinteraksi serta berkelanjutan. Proses pendidikan dibangun oleh 3 unsur: Belajar: 1. terorganisasi (dilakukan dlm kerangka hubungan yang rasional), 2. tdk terorganisasi (yg tidak memiliki hubungan yg rasional) b. Sumber belajar c. Warga belajar

PARADIGMA KLASIFIKASI PENDIDIKAN SISTEM Perspektif sumber Belajar Bersengaja dengan Kesadaran tujuan Tidak bersengaja / Tanpa kesadaran tujuan Perspektif Warga Belajar Bersengaja/dengan kesadaran-tujuan A Pend.Formal & Pend.Nonformal C Pendidikan Informal Tidak bersengaja/ tanpa kesadaran tujuan B D

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERBASIS LUAS Pendidikan Luar Sekolah Pendidikan berbasis Persekolahan Pendidikan Berbasis Luas (Broad-Based Education/BBE) Semua Lembaga Masyarakat Berbagai alternatif Pendidikan Luar Sekolah Sekolah Sekolah Belajar Sendiri Perubahan Menuju Lembaga Lain yang Mendukung Banyak Pilihan dalam belajar sepanjang hayat Sekolah salah satu Tempat pembelajaran

Karakteristik PNF & PF Pendidikan Formal Pendidikan Nonformal A. Tujuan Pendidikan Formal: Jangka panjang & umum Orientasi pemilikan ijazah B. Waktu Relatif lama Berorientasi ke masa depan Menggunakan wkt penuh & terus menerus Pendidikan Nonformal A. Tujuan Pendidikan Formal: Jangka pendek & khusus Kurang menekankan pd ijazah B. Waktu Relatif singkat Menekankan masa sekarang Menggnakan wkt tdk terus menerus

Pendidikan Formal C. Isi Program Pendidikan Nonformal Kurikulum disusun secara terpusat & seragam berdasarkan kepentingan lembaga di tkt nasional B. Proses Pembelajaran Dipusatkan di lingk sekolah Terlepas dari lingk kehidupan Psrt ddk di masy Struktur program yg ketat Berpusat pd pendidik Penggerakan daya dukung secara maksimal Pendidikan Nonformal C. Isi Program Kurikulum berpusat pd kepentingan peserta didik B. Proses Pembelajaran Relatif singkat Dipusatkan di lingk masy & lembaga Berkaitan dg kehidupan psrt didik & masy Struktur prog yg luwes Berpusat pd psrt ddk Penghematan sumber-sumber yg tersedia.

Pendidikan Formal E. Pengendalian E. Pengendalian Pendidikan Nonformal Dilakukan oleh pengelola yg lbh tinggi Pendekatan berdasarlkan kekuasaan Pendidikan Nonformal E. Pengendalian Dilakukan oleh pelaksana program peserta didik Pendekatan demokratis Komponen PF meliputi environmental input, instrumental input, raw input, Proses, out put. Komponen pada program PNF lbh terkait dg dunia kerja, dunia usaha, & program yg diintegrasikan ke dlm gerakan pembangunan masy (integrated community development) yaitu dg adanya 2 komponen tambahan: masukan lain (other input) & pengaruh (impact/outcome)

Hubungan fungsional antar komponen pada sistem pembelajaran pendidikan Nonformal

Kritik terhadap PF : Biaya relatif mahal, kurang relevan dg kebutuhan masyarakat, & kurang fleksibel Keunggulan PNF: Biaya relatif lbh murah, Lebih relevan dg kebutuhan masyarakat, memiliki program yg fleksibel Kelemahan PNF: Kurangnya koordinasi, tenaga pendidik/sumber belajar masih kurang, motivasi belajar peserta didik relatif lbh rendah.

Kedudukan Pendidikan Nonformal dalam Sistem, Pendidikan Nasional dan Supra Sistem Pembangunan Nasional Pendidikan Nonformal sebagai Pranata dan Kegiatan Kaitan antara Sistem Pendidikan dengan Supra Sistem Pembangunan Keterangan : = Sistem Pendidikan Nasional = Sistem Ideologi Nasional =.Sistem Politik Nasiona = Sistem Ekonomi Nasional = Sistem Budaya Nasional = dst. Supra Sistem Pembangunan Nasional

3. Sub-sub Sistem Pendidikan Nasional a. Subsistem pendidikan formal, b. Subsistem pendidikan nonformal c. Subsistem pendidikan informal. 4. Cakupan Pendidikan Nonformal Pendidikan Massa Pendidikan Orang Dewasa Pendidikan Perluasan Pendidikan Dasar

SEJARAH PERKEMBANGAN PLS/PNFI a. Pengaruh Pendidikan Informal b. Pengaruh Tradisi di Masyarakat c. Pengaruh Agama

FAKTOR PENDUKUNG PERKEMBANGAN PLS/PNFI Para Praktisi di Masyarakat Berkembangnya Kritik thd Pendidikan Formal Philip Coomb Ivan Illich Paulo Freire Carl Rogers Abraham H.Maslow Jerome S. Bruner c. Para Perencana Pendidikan untuk Pembangunan

LANDASAN YURIDIS, FILSAFAT, ILMU & TEORI PLS/PNFI A. Landasan Yuridis 1. Pancasila 2. UUD 1945 3. UU No 20 Tahun 2003 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) No 27 Tahun 1990 tentang Pend Pra Sekolah -> Kober & TPA 5. PP RI No 71 tahun 1991 tentang Latihan Kerja 6. PP RI No 73 tahun 1991 tentang PLS 7. PP RI No 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (TK) 8. PP RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 9. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2006 tentang Percepatan Wajib Belajar dan Percepatan Pemberantasan Buta Aksara.

10. Terkait dg manajemen operasional PNF yg berkaitan dg pelatihan, pemerintah telah mengeluarkan: a. Inpres no no 15 tahun 1974 tentang pelaksanaan kepres no 34 th 1972 b. Kepres no 34 tahun 1972 tentang Tanggung jawab Fungsional Pendidikan & Latihan, memuat pembidangan dalam pend, termasuk: 1) Depdikbud: selaku pembina fungsional pend & kejuruan 2) Depnaker : selaku pembina fungsional latihan kerja bukan pegawai negeri 3) Lembaga Adm Negara/LAN: selaku pembina fngsional pend & lat bagi PNS

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan; 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal. 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal. 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 tahun 2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal. 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan. 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal.

17. Keputusan Menteri Tenaga Kerja no 1331 tahun 1987 tentang Pola Umum Pembinaan Sistem Latihan Kerja secara Nasional (SISLATKERNAS) 18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0131/U/1994 Tentang Program Paket A dan Program Paket B; 19. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.036/U/1995 tentang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 20. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Aparatur Negara No. 25/Kep/M.K WASPAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya. 21. K Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang standar pendidikan anak usia dini. eputusan Mendiknas No.0132/U/2004 Tentang Program Paket C. 22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang standar pendidikan anak usia dini.

GBHN -> Tujuan pend nasional utk meningkatkan kualitas manusia Indonesia (beriman & bertaqwa kpd Tuhan YME, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, bertanggung jwb, mandiri, cerdas & trampil, sehat jasmani & rohani). Pend nasional hrs mampu menumbuhkan & menyadarkan rasa cinta tanah air, mempertebal semangat kebangsaan, rasa kesetiakawanan sosial -> dikembangkan iklim belajar & mengajar yg dpt menumbuhkan rasa percaya diri, sikap perilaku inovatif & kreatif.

b. Filsafat preskriptif c. Filsafat analitik 2. Filsafat Pendidikan Tipe Kajian: a. Filsafat spekulatif b. Filsafat preskriptif c. Filsafat analitik Permasalahan Umum yg dikaji secara filsafat, umumnya berkaitan dg 4 hal: Hakekat kehidupan baik yang menjadi rujukan tentang ke mana pendidikan nonformal harus mengarahkan tujuannya. Hakekat manusia Hakekat masyarakat Kakekat kenyataan/realita Filsafat pendidikan : filsafat idealisme Filsafat Realisme Filsafat Pragmatisme

3. Teori-teori Pendidikan Teori Perenialisme Teori progresivisme Teori esensialisme Teori rekonstruksionisme 4. Ilmu Pengetahuan dan Humaniora 5. Teori-teori Sosial-Ekonomi Teori Fungsi (Functional Theory) Teori Modal Manusia (Human Capital Theory) Teori Gerakan Masyarakat (Social Movement Theory) 6. Strategi Umum Pengelolaan Pendidikan nonformal

B. Kebutuhan Pendidikan AZAS KEBUTUHAN A. Kebutuhan Hidup Manusia Kebutuhan yang berkaitan dengan upaya manusia untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya disebut kebutuhan hidup manusia. Abraham H. Maslow (1970) menjelaskan lima tingkatan kebutuhan yang harus dan dapat dipenuhi oleh manusia dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya. Patton dan Giffin (1973) merinci kelima tingkatan kebutuhan tersebut, serta Dunn (1972) menjabarkan teori kebutuhan itu untuk mengembangkan motivasi orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. B. Kebutuhan Pendidikan C. Kebutuhan Belajar

Asas Pendidikan Sepanjang Hayat A. Hakekat Pendidikan Sepanjang Hayat Dimensi Sikap dan Perilaku Mendewasa Menurut Pendididikan Sepanjang Hayat Asas Relevansi dengan Pembangunan Masyarakat

Asas Wawasan ke Masa Depan Setiap individu, masyarakat, dan bangsa mengharapkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Segala upaya yang dilakukan pada saat ini, pada dasarnya, ialah untuk mencapai kehidupan masa yang akan datang yang keadaannya diharapkan akan lebih baik dari yang dialami pada masa sekarang. Prediksi tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang dapat dikaji dari pemahaman terhadap dua kenyataan yang terjadi pada masa sekarang. Pertama, pemahaman terhadap peristiwa dan gejala yang muncul pada saat ini yang kemudian dilihat kecenderungan perubahannya pada kurun waktu yang akan datang. Kedua, kajian terhadap kenyataan yang dialami oleh masyarakat yang lebih maju.

ASAS INOVASI Rogers merumuskan inovasi adalah ide, yaitu apa saja dari komunikator yang dianggap baru oleh komunikan. Termasuk inovasi adalahbarang, norma dan nilai, metode & teknik2 bekerja, berpakaian, berorganisasi, berpikir, mengatur rumah tangga, mendidik anak, dan masih benyak lagi asal dianggap baru oleh masyarakat yang terkena. Inovasi atau penemuan baru, baik berupa gagasan, tindakan, atau benda, baru merupakan penyebab terjadinya perubahan sosial bila menyebar ke masyarakat. Para perencana & pengelola PNFI sebagai agen pembaharu harus dapat menyebarkan dan mampu mendorong timbulnya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, kreatif, dinamis untuk memenuhi kebutuhan hidup dan perkembangannya.

TERIMA KASIH