BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
Advertisements

SISTEM AGRIBISNIS.
Skenario dan Strategi Konsep Agro Mina Politan Cluster
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Perencanaan Tata Guna Lahan
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
KEBIJAKAN DAN REVITALISASI PERTANIAN
ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN
Konsep Pengembangan Wilayah
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pemalang
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2010
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
POTENSI PEMANFAATAN DANA DESA
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
PANGAN Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia, termasuk.
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
RENCANA KERJA DAN KEGIATAN TAHUN 2018 DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI DR. IR. SUPRAYOGA HADI,
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
PELIBATAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERTANIAN
KONSEP PENANGANAN KUMUH
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
Sosialisasi Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2015
KOORDINASI PROGRAM STRATEGIS BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
PEREKONOMIAN INDONESIA
Disampaikan Oleh: MY ESTI WIJAYATI ANGGOTA DPR RI KOMISI X
Bahan tayang 3-4 Mei.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.
RAPAT KOORDINASI ULP DAN POKJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR
SOSIALISASI PENGELOLAAN DANA DESA KEPADA APARAT PEMBINA DAN
Strategi Pembangunan Nasional untuk Menjadi Negara Maju
DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP DESA TAHUN 2018
DINAS PERIKANAN & PANGAN PETUNJUK TEKNIS USULAN MUSRENBANGDES
JENIS DAN PROGRAM KESEHATAN DI INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA DESA
PEMBANGUNAN APLIKASI INFORMASI PELUANG PENANAMAN MODAL
STIEPAR YAPARI AKTRIPA BANDUNG
ARAHAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
DUKUNGAN KEBIJAKAN UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1.
IMPLEMENTASI INSTRUKSI PRESIDEN NO 1 TAHUN 2018
Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
PENANGANAN PASCA BENCANA GEMPA SUMATERA BARAT 30 SEPTEMBER 2009
LEADERSHIP AND ENTREPRENEURSHIP
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
PROGRAM KERJA PENGAWASAN BPKP DI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Sumitro Direktur PLP Bidang Kesejahteraan Rakyat, Deputi Polhukam dan.
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020
PEMBANGUNAN KAWASAN.
PROGRAM PENATAAN KEPENDUDUKAN
KEBIJAKAN DANA DESA TA KEMENTERIAN KEUANGAN 2 OUTLINE 1 ARAH KEBIJAKAN DD KEBIJAKAN PENGELOLAAN DD EVALUASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN DD KEBIJAKAN.
TINDAK LANJUT PENYELESAIAN HIBAH BANTUAN PEMERINTAH DI DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU YUSEP FATRIA INSPEKTUR IV BOGOR, 9 MARET 2018.
PERUBAHAN RPJMD KOTA SURABAYA TAHUN
Disampaikan pada Apresiasi dan Pembinaan Teknis bagi Tenga Pendamping Teknologi (TPT) Tahun 2008.
Arah Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa SPB. 1.1 PELATIHAN TAPM P3MD-PID.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Transcript presentasi:

BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TAHUN

2 RUANG LINGKUP KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI 936 Kawasan Perdesaan 187 Lokasi Prioritas Perbatasan 619 Kawasan Transmigrasi 58 Kabupaten Pasca Konflik 58 Kabupaten Rawan Pangan 122 Daerah Tertinggal 67 Kabupaten Pulau Kecil & Terluar 75 Kabupaten Rawan Bencana 1.Pembangunan Ekonomi dan Produktivitas 2.Pengentasan Kemiskinan dan Kebijakan Afirmatif 3.Menekan Ketimpangan Antarwilayah 4.Stabilitas Politik & Keamanan, Keadilan Hukum & Pemajuan Budaya 4 ASPEK UTAMA PEMERATAAN PEMBANGUNAN 2

SASARAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DALAM RPJMN Mengurangi jumlah desa tertinggal sampai desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya desa DESA DAN KAWASAN PERDESAAN 122 kabupaten tertinggal dan target pembangunan di akhir tahun 2019 adalah terentaskannya 80 daerah tertinggal DAERAH TERTINGGAL 1.Terbangun dan berkembangnya 144 kawasan yang berfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP) 2.Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) KAWASAN TRANSMIGRASI

TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 4 KOORDINASI Mendorong stakeholder untuk berkontribusi dalam percepatan pembangunan desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, daerah tertentu dan kawasan transmigrasi REGULASI Mendorong penerbitan regulasi, contohnya Peraturan Presiden, Permendesa yang mengatur pelaksanaan pembangunan desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi EKSEKUSI Pelaksanaan kegiatan di desa, daerah tertinggal dan transmigrasi, seperti pembangunan jalan non status, PLTS, jaringan irigasi tersier

4 KEGIATAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 5

PRODUK UNGGULAN KAWASAN PERDESAAN (PRUKADES) 6 82,77% penduduk desa hidup di sektor pertanian Skala ekonomi kecil; Akses pasar yang sangat terbatas; Tidak terintegrasi vertikal; Tidak tersedianya industri paska panen; Minim permodalan; Keterlibatan swasta yang minim. PROBLEMATIKA Klusterisasi produk unggulan desa; Menciptakan integrasi vertikal; Pelibatan swasta untuk industri paska panen. SOLUSI Produktivitas ekonomi perdesaan bisa ditingkatkan; Pengelolaan lebih efisien; Biaya produksi bisa ditekan dan profit bisa maksimal untuk masyarakat desa. DAMPAK

PEMBANGUNAN EMBUNG DESA 7 SELAMA INI PANEN HANYA BISA DILAKUKAN 1-1,5 KALI DALAM SATU TAHUN DENGAN ADANYA EMBUNG, PANEN BISA DILAKUKAN 2 HINGGA 3 KALI DALAM SETAHUN MANFAAT LAIN ADANYA EMBUNG: KEGIATAN WISATA BUDIDAYA PERIKANAN DANA DESA DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MEMBANGUN EMBUNG SEBESAR RP JUTA/UNIT DUKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA LAIN: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN: BANTUAN BIBIT IKAN KEMENTERIAN PERTANIAN: POMPA DISTRIBUSI DAN BIBIT POHON

PENGEMBANGAN BUM DESA 8 BUM Desa perlu dukungan permodalan, investor dan market share bisnis. SDM pengelola juga masih membutuhkan pelatihan manajemen operasional usaha, teknologi dan penguatan etika usaha agar terhindar dari potensi “moral hazard” kelompok tertentu Unit Usaha Layanan Unit Usaha Perdaganga n dan Jasa Unit Usaha Keuangan Desa

SARANA OLAHRAGA DESA 9

DUKUNGAN ANGGARAN TERHADAP 4 KEGIATAN PRIORITAS KEMENTERIAN PER UKE 1 10 NO UKE I PRUKADES BUMDESA EMBUNG SARANA OLAH RAGA TOTAL VOLUME JUMLAH VOLUME JUMLAH VOLUME JUMLAH VOLUME JUMLAH 1PPMD71Desa Unit Desa Desa PKP19Kab Pkt Unit PDTU50PKT pkt Unit PDT113Kab Kab PKP2TRANS 7PKT PKT PKTRANS Unit PKT BALILATFO5.670Org Org SETJEN 9ITJEN TOTAL

11 RENCANA KEGIATAN KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018

POTENSI SERAPAN TENAGA KERJA DARI KEGIATAN KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI TAHUN NOURAIANALOKASI ANGGARANJUMLAH ORANG 1Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Pengembangan Daerah Tertentu Program Pembangunan Daerah Tertinggal Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi POTENSI KONTRIBUSI UNTUK PENYERAPAN TENAGA KERJA Rp 663,06 M dari total anggaran kegiatan bantuan fisik yang mendukung cash for work Menyerap Tenaga Kerja

CATATAN STRATEGIS TAHUN Mendorong pelaksanaan padat karya tunai (cash for work) di desa dan penurunan angka stunting sebagai bagian dari kegiatan strategis kementerian Tahun 2018; 2.Integrasi kegiatan pada lokasi sasaran prioritas sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 126 Tahun 2017 tentang Penetapan desa prioritas sasaran pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi antar UKE I, II dan lintas kementerian; 3.Pemberian bantuan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat harus sesuai dengan kebutuhan serta dapat mendukung pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades); 4.Melakukan percepatan penyerapan anggaran Tahun 2018, sehingga dapat meningkatkan kinerja penyerapan kementerian; 5.Meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola pengelolaan anggaran untuk mendukung reformasi birokrasi; 6.Meningkatkan sosialisasi dan publikasi pada masyarakat terkait capaian kinerja pelaksanaan program dan anggaran; 7.Peningkatan kapasitas seluruh pegawai.

BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TERIMA KASIH