Antropologi dan Pertahanan Tri Ekowarno (170510140046) Departemen Antropologi FISIP UNPAD Selasa, 24 Mei 2016 Antropologi dan Pertahanan Permasalahan Wilayah Perbatasan Kalimantan Timur-Malaysia

Latar Belakang Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Penentuan perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, hukum nasional dan internasional.

Secara umum, garis batas tidak hanya merupakan garis demarkasi yang memisahkan sistim hukum yang berlaku antar negara, tetapi juga merupakan titik singgung (contact point) struktur kekuatan teritorial nasional dari negara-negara yang berbatasan. Garis batas ini pada dasarnya memiliki dua fungsi, yaitu kedalam, untuk pengaturan administrasi pemerintahan dan penerapan hukum nasional dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara; dan keluar, berkaitan dengan hubungan internasional, untuk menunjukkan hak-hak dan kewajiban menyangkut perjanjian bilateral, regional maupun internasional dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara

Penduduk Indonesia yang tinggal di perbatasan mengalami permasalahan kehidupan yang kompleks. Disamping secara fisik - mereka tinggal amat jauh dan terpencil dari Ibukota negara di Jakarta. Sebaliknya, mereka berjarak amat dekat dengan negara tetangga. Bahkan, memiliki bahasa, budaya dan ciri-ciri fisik yang hampir sama dengan penduduk di negeri tetangga. Namun kesamaan ciri-ciri fisik ini tidak menjamin ada kesamaan tingkat kesejahteraan dan strata ekonomi antara warga dua negara yang berbatasan. Tidak sedikit WNI di perbatasan hidup serba kekurangan dengan akses terhadap sumber daya-sumber daya ekonomi yang sulit dan terbatas jumlanya.

Permasalahan kependudukan tersebut juga didukung dengan pengawasan pemerintah yang masih sangat kurang. Perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, serta di Propinsi Papua yang berbatasan dengan negara Papua New Guinea adalah amat panjang dan luas, namun hanya diawasi oleh pos lintas batas, pos pengawasan dan petugas yang tidak banyak serta fasilitas teknologi pengamanan perbatasan yang kurang mumpuni. Ditunjang pula dengan pergejolakan politik internal yang tidak stabil di daerah perbatasan, maka kondisi keamanan di perbatasan dapat dibilang rawan. Belum lagi dengan potensi masuknya imigran gelap ke daerah Indonesia, atau dari Indonesia ke negeri tetangga secara illegal, adalah juga amat besar.

Pada era otonomi daerah yang sedang berlangsung saat ini, pemerintah daerah mempunyai kewenangan lebih untuk mengelola daerahnya masing-masing, termasuk daerah yang berbatasan dengan negara lain. Terjadinya tumpang tindih kewenangan, kurang harmonisnya hubungan kerja dan tingginya ego sektoral adalah konsekuensi dari banyaknya instansi yang terlibat.

Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, tentu membutuhkan suatu perhatian dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Selama ini kehidupan di daerah kawasan perbatasan identik dengan sesuatu dengan sebutan yang “terpencil, terbelakang, termiskin, dan terabaikan”. Hal ini disebabkan karena tidak dipikirkan atau hanya sebagai halaman belakang suatu kehidupan bangsa ini, masalah perbatasan akan hangat dibicarakan jika bangsa ini diusik dengan bangsa tetangga.

Berikut keadaan wilayah perbatasan di Nunukan, Kalimantan Timur Karena posisinya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, maka setiap perkembangan situasi maupun kemajuan berbagai bidang di negara tetangga akan berpengaruh terhadap masyarakat Nunukan. Perekonomian negara tetangga mengalami kemajuan lebih baik dibanding Nunukan. Hal ini terbukti dengan adanya perkembangan dan perbaikan sarana prasarana transportasi, sarana perdagangan, perbankan, pendidikan dan kesehatan di negara tetangga yang jauh lebih baik dan lebih maju.

Permasalahan yang sering terjadi antara Nunukan dan Sabah, yaitu pelintas batas illegal sebagai pintu masuk dan keluar manusia dan barang, serta perdagangan senjata illegal, masalah fasilitas kesehatan dan pendidikan yang kurang, illegal fishing, women and child trades (human trafficking), TKI illegal, peredaran narkotika, penyelundupan bahan bakar minyak, pengambilan bahan tambang, serta konflik sosial dan politik, yang mana kesemuanya ini sangat merugikan kedua belah pihak serta dapat mengakibatkan konflik yang berkepanjangan.

Permasalahan tersebut adalah bukti beratnya hidup secara normal di perbatasan, belum lagi ditambah dengan minimnya sarana dan prasarana umum penunjang dan keterisolasian wilayah serta masalah keamanan yang menyebabkan makin menurunnya taraf hidup masyarakat yang berdiam di wilayah perbatasan.

Dari perkembangan kondisi aktual yang ada di lapangan, paling tidak terdapat 3 (tiga) isu yang paling menonjol, yakni: Konflik Perbatasan, Illegal Logging, dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

A. Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025 Berikut Merupakan Upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Keamanan di Perbatasan Nunukan. A. Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025 Arah pengembangan kawasan strategis ekonomi dalam RPJMN 2005-2025 adalah mendorong pembangunan kawasan strategis dan kawasan cepat tumbuh lainnya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala aktivitas ekonomi yang berorientasi pada daya saing nasional dan internasional sehingga dapat mengembangkan wilayah- wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu „sistem wilayah pengembangan ekonomi‟ yang sinergis melalui keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi

B. Pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), sebagai tindak lanjut dari UU No. 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara merupakan komitmen pemerintah yang kuat untuk membangun wilayah perbatasan. Pembentukan BNPP diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada di wilayah-wilayah perbatasan agar supaya masyarakat di wilayah tersebut bisa ikut menikmati pembangunan

Sumber Referensi Direktorat Analisis Dampak Kependudukan BKKBN. Kesejahteraan dan Keamanan Penduduk di Wilayah Perbatasan Indonesia. http://www. bkkbn.go.id/kependudukan /DITDAMDUK /Policy%20Brief/ (keamanan%20perbatasan)_opt.pdf (di akses pada17 Mei 2016 pukul 14:15:05 WIB) Octavia Ervina. H. 2013. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Masalah Keamanan di Perbatasan Indonesia-Malaysia. dalam http://ejournal.hi.fisip- unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/10/eJournal%20(10-31-13-05-47-55).pdf (di akses pada17 Mei 2016 pukul 14:15:05 WIB) Drs. M. Tarno Seman, M.Si.2 dan Drs. Sumanto, M.Si. 2014. Permasalahan dan Rencana Pengembangan Kawasan Perbatasan Di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam http://download.portalgaruda.org/article.php?article=250669&val=6702&title=PERM ASALAHAN%20DAN%20RENCANA%20PENGEMBANGAN%20KAWASAN%20PERBATA SAN%20DI%20PROPINSI%20KALIMANTAN%20TIMUR (di akses pada 22 Mei 2016 pukul 21:12:10 WIB)

 Terima Kasih 