HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (Bahan Hingga KD II)

PENDAHULUAN HAN IAN AN A. Istilah Hukum Administrasi Negara Hukum Tata Pemerintah Hukum Tatausaha Negara HAN  FAK HUMUM AN IAN  FAK ISIP HAN IAN Istilah:  Administrative Law;  Administratief Recht/ BestuurRecht  Vervaltung Recht;  Droit Administrarif (tanpa Negara) Perat2 yg bersangkut paut dg pem neg Cab ilmu Sosial  Public Administration. (Public = Negara) Organisasi & managemen dr mns & benda guna mencapai 7-an pem. Pem = keseluruhan cab2nya (E,L,Y) Cab ilmu Administrasi Umum

PEMERINTAH Luas (Kn): Seluruh kekuasaan negara  Triaspolitika (E, L, & Y) Sempit:  [ Kn – (L + Y) ]  Eksekutif / Pemerintah / Adm

PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN POLITIK Pemerintah / Penguasa (AM Donner):  Mengurus pelaksanaan dr: perintah2 / tugas2. (mengabdi pd kek politik)  Menjlnkan pemerintahan dg menetapkan UU, mengeluarkan perintah2, mengatur arah Pemerintah / Penguasa (AM Donner):  Fungsinya  Struktur / Organisasinya

1. Pemelihara Ketertiban; 2. Pengelola Keuangan; 3. Tuan Tanah;  Fungsi Penguasa: 1. Pemelihara Ketertiban; 2. Pengelola Keuangan; 3. Tuan Tanah; 4. Pengusaha.  Struktur / Organisasi : 1. Pribadi & dewan2 yg ditugaskan utk melaks wewenang yg bersifat hk publik (bdn2 pemerintahan); 2. BH mnrt hk perdata yg sesuai & berdsrkan hk telah didirikan, dan oleh karena itu harus dianggap sbg termasuk dlm pihak Pemerintah (Jawatan umum)

SEJARAH PEMERINTAHAN DI INDONESIA PADA MASA KOLONIAL (HB); PADA MASA SETELAH KEMERDEKAAN: 1. Kurun 1945 – RIS; 2. Kurun RIS – RI Kesatuan UUDS; 3. Kurun UUDS – Dekrit 5 Juli 1959; 4. Kurun setelah Dekrit – 1965; 5. Kurun setelah 1966 – 1997 (ORDE BARU); 6. Kurun setelah 1997 (ORDE REFORMASI)

PEMERINTAHAN NEGARA TUGAS KLASIK PEM NEGARA: 1. Melindungi Bangsa & Wilayah Thd Serangan dr LN (Pertahanan); 2. Melindungi Bangsa & Wilayah thd kerusuhan dr DN (Pembtk & Pemeliharaan Hk; Polisi dll); 3. Penagihan uang pajak & pengelolaan dana tsb utk kep pembiayaan tugas2 negara.

TUGAS MODERN PEM NEGARA, Bergantung dr: 1. Kesukaran & kebutuhan yg dirasakan oleh masy yg bersangkutan; 2. Sarana2 keuangan & kemungkinan2 lain yang tersedia utk menjlnkan tugas2 tertentu; 3. Tanggapan di bidang politik ttg kebijaksanaan pihak negara yg diinginkan; 4. Kewajiban2 pada tingkat internasional.

DEFINISI HAN JM. BARON De GERANDO Peraturan2 yg mengatur hub timbal balik antara pemerintah dan rakyat. J OPPENHEIM HTN menyoroti neg dlm keadaan bergerak. VOLLENHOVEN HTN: Keseluruhan perat hk yg membentuk alat2 perleng neg & menentukan alat2 perleng neg tsb. HAN: Keseluruhan ket yg mengikat alat2 perleng neg, baik tinggi maupun rendah, stlh alat2 itu menggunakan kewenagan2 ketatanegaraanya

Van Wijk-Konijnenbelt LOGEMANN:  Perat2 khusus, yg disamping hk perdata positif yg berlaku umum, mengatur cara-cara organisasi neg ikut serta dlm lalu lintas masyarakat.  E. UTRECHT  Menguji hub hukum istimewa yg diadakan akan memungkinkan para pejabat (ambtsdrager) adm neg melaksanakan tugas mereka yang khusus. F.A.M. STROINK  Berisi peraturan2 yg menyangkut administrasi. Administrasi = bestuur = pemerintah. Van Wijk-Konijnenbelt  Instrumen yuridis bg penguasa utk scr aktif terlibat dg masy; dan pd sisi lain mrp hk yg memungkinkan anggota masy mempengaruhi penguasa & memberikan perlind thd penguasa. P De Haans cs: Hk Adm memenuhi 3 fungsi: norma, instrumen & Jaminan

MASY / PENDUDUK / RAKYAT DESKRIPSI HAN Sarana2 Administrasi Sturen Sancties PENGUASA MASY / PENDUDUK / RAKYAT Perlindungan hukum Partisipasi: Keberatan, banding, gugatan Meliputi: Mengatur sarana penguasa utk mengatur & kendalikan masy; mengatur cara2 partisipasi masy/WN; perlindungan hukum; norma2 dasar bagi penguasa untuk pem yg baik