KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Advertisements

KEBIJAKAN PENYEDIAAN PRASARANA OLAH RAGA DI DAERAH PERMUKIMAN
BARANG SWASTA DAN BARANG PUBLIK
Materi SD kelas V Transportasi
PENETAPAN TERMINAL TIPE B DI JAWA BARAT
ABSTRAK Pola pergerakan dalam sistem transportasi sering dijelaskan sebagai arus pergerakan (kendaraan, penumpang dan barang) yang bergerak dari zona asal.
PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN
KELEBIHAN DAN KEKURANGAN BERBAGAI JENIS TRANSPORTASI
Pengendalian Muatan Berlebih di Indonesia: Sebuah Perspektif Baru Kajian Awal [Pre-Scoping Study] Jakarta, 10 Mei 2011 Clell Harral Rustam Rauf Shirley.
Rapat Pansus III Dewan Sumber Daya Air Nasional
Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat P, DEA
ASPEK-ASPEK GEOGRAFI TRANSPORTASI
Perencanaan Tata Guna Lahan
Perencanaan Transportasi Jangka Panjang
Pendahuluan Limbah telah lama mengitari kehidupan manusia terutama setelah dikenal adanya peradapan menetap di suatu tempat dan membentuk koloni. Secara.
06 PERANAN MANUSIA DALAM TRANSPORTASI
01 KONTRAK KULIAH PESERTA
Rekayasa Transportasi Universitas Mercu Buana Jakarta
Lingkungan dalam Prinsip Ekonomi Berkelanjutan
PERILAKU KERJA UNTUK MAJU
SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
PT. INDULEXCO Consulting Group
Deputi Bidang Pengembangan Regional
KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN
Survey peningkatan jumlah kendaraan dari tahun ke tahun
PERENCANAAN TRANSPORTASI
Sistem Transportasi Pertemuan 5 Transportasi Darat 04 –
Pendekatan Perencanaan Transportasi
PENDAHULUAN Pertemuan 1
Dasar Hukum: UU 38/2004 tentang Jalan
TATA GUNA LAHAN & TRANSPORTASI
DAMPAK YANG MENGUNTUNGKAN
TATA GUNA LAHAN & Transportasi
TATA GUNA LAHAN & TRANSPORTASI
03. SISTEM PRASARANA TRANSPORTASI DARAT
KDK TRANSPORTASI JURUSAN TEKNIK SIPIL FT. UNDA
PENGERTIAN JARINGAN TRANSPORTASI
Aspek Teknis dan Teknologi Informasi
KEBIJAKAN PENYEDIAAN PRASARANA OLAH RAGA DI DAERAH PERMUKIMAN
Aspek Teknis Analisis teknis bertujuan untuk memastikan bahwa ide atau gagasan yang telah dipilih itu layak, dalam arti kata ada ketersediaan lokasi, alat,
PERANAN MANUSIA DALAM TRANSPORTASI
Latar Belakang Deskripsi singkat. Latar Belakang Deskripsi singkat.
13 SISTEM ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN ANGKUTAN PENUMPANG ANGKUTAN BARANG
BARANG SWASTA DAN BARANG PUBLIK
STRATEGI PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
BARANG SWASTA DAN BARANG PUBLIK
RAPAT TERBATAS Budi Karya Menteri Perhubungan 27 Februari 2017.
TRANSPORTASI MAKRO.
TRANSPORTASI PERKOTAAN
BARANG SWASTA DAN BARANG PUBLIK
KONSEP PEMODELAN Untuk menyederhanakan suatu realita secara terukur
Transit Oriented Development (TOD)
PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN
BARANG SWASTA DAN BARANG PUBLIK
STIEPAR YAPARI AKTRIPA BANDUNG
Pengangkutan Dengan Kereta Api (Aspek Hukum)
KESELAMATAN LALU LINTAS
BARANG SWASTA DAN BARANG PUBLIK
Proses Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Persampahan Dasar-dasar Pengelolaan Persampahan nawasis.com.
Kuliah 3 Transportasi Darat.
BARANG SWASTA DAN BARANG PUBLIK
Pengantar Perencanaan Transportasi
Perencanaan Transportasi
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
BARANG SWASTA DAN BARANG PUBLIK
PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN
TATA GUNA LAHAN DAN TRANSPORTASI. 1. Pendahuluan Untuk melestarikan lingkungan perkotaan yang layak huni, keseimbangan antara fungsi- fungsi tersebut.
RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA / RAD GRK KABUPATEN CILACAP Cilacap 5, Maret 2011.
BARANG SWASTA DAN BARANG PUBLIK
KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN ASEP ARYADI, ST SMK NEGERI 2 CIAMIS.
Transcript presentasi:

Analisis Manajemen Transportasi di Surabaya dilihat dari aspek suistainable, livable, dan valuable”.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN KELOMPOK IV Aprilia Dwi M. (105030101111081) Sugiyanti Puji L. (105030101111084) Risna Febriyani (105030100111084) Mirza Gholami (105030100111081) Eko Setiawan (105030100111086) Widya Sari (1050301011110__) Sony Damalan (105030101111103) Wira Novia P. (105030101111043)

UNSUR POKOK TRANSPORTASI 1. Manusia 2. Barang 3.Kendaraan 3. Jalan usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain dimana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu (Miro, 2005). TRANSPORTASI UNSUR POKOK TRANSPORTASI 1. Manusia 2. Barang 3.Kendaraan 3. Jalan 4. Organisasi Perencanaan transportasi juga merupakan bagian dari perencanaan kota dan wilayah. Rencana kota tanpa mempertimbangkan keadaan transportasi akan menghasilkan kesemrawutan lalu lintas di kemudian hari, meningkatnya Jumlah kecelakaan, pelanggaran, menurunnya sopan-santun berlalu-lintas, serta meningkatkan pencemaran udara. KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Pertimbangan dan Proses perencanaan strategis Transportasi Metropolitan 1)  Dukungan vitalitas ekonomi memungkinkan persaingan global, produktifitas dan efisiensi. 2)   Meningkatkan keamanan pada sistem transportasi bagi pengendara 3)   Meningkatkan aksesbilitas dan mobilitas pengangkutan bagi masyrakat 4)   Meningkatkan perlindungan lingkungan, konservasi energi dan memperbaiki kualitas udara. 5)   Meningkatkan integrasi dan konektifitas sistem transportasi 6)  Mempromosikan sistem manajemen dan oparasi yang efisien. 7)  Penekanan terhadap pemeliharaan sistem transportasi yang ada.

Sustainable Transportation Ada akses yang dibutuhkan masyarakat agar keamanan, kesehatan ekosistem, terjaga dengan keadilan ,Dapat menghasilkan, mengoperasikan secara efisien, Memberikan pilihan moda trasportasi dan mendukung pergerakan aspek ekonomi. Membatasi emisi, dan pemborosan dalam kemampuan planet untuk menyerapnya, meminimalkan penggunaan sumber daya yang tidak bisa diperbarui, membatasI sumber daya alam yang dapat diperbarui. Menggunakan, memperbarui dan meminimalkan penggunaan lahan dan produksi yang menyebabkan kegaduhan. MUDAH TERWUJUD MELALUI “TRANSPORTASI BERBASIS ANGKUTAN UMUM”

SURABAYA Kota Surabaya berperan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai pusat pelayanan produksi, distribusi barang dan jasa dan memiliki prospek perkembangan yang sangat pesat. Selain itu di dalam PP tersebut juga menetapkan Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila yang terdiri dari Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan termasuk di dalam Kawasan Strategis Nasional.

MASALAH TRANSPORTASI SURABAYA a. Peningkatan lalu-lintas ke pusat karena dominasi akses jalan b. Sistem parkir on street c. tidak dilengkapi dengan marka jalan sehingga tidak teratur d. Belum optimalnya penggunaan jembatan penyeberangan e. Belum adanya pembatasan penggunaan kendaraan pribadi f. Akses jalan keluar dan masuk Kota Surabaya kurang lancar g. Belum optimalnya penggunaan kereta komuter h. Belum adanya sanksi atas emisi kendaraan umum i. Tidak dilengkapi ruang pejalan kaki j. Beberapa ruas jalan dijadikan pasar tradisional l. tidak adanya sistem transportasi massal (Rina, 2005).

peningkatan sistem transportasi berdasar Renstrada kota surabaya tahun 2002-2005 A. Optimalisasi Traffic Management System b. Penataan Transportasi Darat c. Pengaturan Perparkiran d. Penyediaan Sarana Prasarana Terminal Program Peningkatan SistemTransportasi Kota Program Optimalisasi Sarana-Prasarana Jalan & Jembatan a. Pemeliharaan Jalan dan jembatan b. Pembangunan Jalan dan Jembatan a. Program pengendalian tata ruang b. Program peningkatan sistem transportasi kota c. Program peningkatan sarana dan prasarana jalan d. Program penanganan banjir e. Program penanganan kebersihan f. Program peningkatan lingkungan kota Untuk mengurangi terjadinya penurunan daya dukung lingkungan

Gambaran Umum Transportasi di Surabaya Pembahasan Gambaran Umum Transportasi di Surabaya Berdasarkan prediksi (1995 - 2010), peningkatan jumlah mobil di Surabaya mencapai 169 persen, atau 6,6 persen pertahun. Sehingga jumlah mobil pada 2010 sekitar 788.463. Sedangkan kenaikan jumlah sepeda motor sebesar 29 persen atau per tahun 1,7 persen. Pada 2010 diperkirakan sepeda motor berjumlah  933.335.  “Ketimpangan terjadi karena jumlah angkutan umum per tahun hanya 0,9 atau hanya berjumlah 626.077. Ini sangat memberatkan bagi Surabaya yang jumlah penduduknya mencapai 4 juta. Mobilitas kendaraan bermotor tinggi, tanpa diimbangi infrastruktur jalan raya yang memadai menimbulkan kemacetan luar biasa. Permasalahan yang tengah dihadapi kota Surabaya terutama kemacetan lalu lintas. Kemacetan muncul dipengaruhi oleh gaya hidup warga kota sendiri. Gaya hidup yang cenderung pragmatis, konsumeris, hedonis. Kerry H,“Sociolgy in Developmnet City” (1997) menguraikan tentang terjadinya regresi sosial pada masyarakat yang sedang berkembang menuju tatanan yang lebih modern. Masyarakat pada kondisi transisi mudah terbawa pada arus informasi sehingga mudah untuk dipengaruhi. Peningkatan kondisi jalan mengakibatkan tuntutan kendaraan yang melewatinya dalam jumlah yang lebih besar.

Program Peningkatan SistemTransportasi Kota Kebijakan Transportasi darat yang telah dikeluarkan Pemerintah Surabaya Program Peningkatan SistemTransportasi Kota Program Optimalisasi Sarana-Prasarana Jalan dan Jembatan

Implementasi Program Kebijakan Transportasi Sampai saat ini program-program kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka pengelolaaan kualitas udara adalah sebagai berikut: Implementasi Program Kebijakan Transportasi Sebelum mengetahui berbagai program kegiatan pemerintah kota Surabaya, pemkot juga melakukan kegiatan penilaian transportasi yang rutin dijalankan untuk melakukan upaya pembuatan kebijakan transportasi surabaya berwawasan lingkungan. Kegiatan ini merupakan kegiatan penilaian kreteria tansportasi Surabaya yang berkelanjutan meliputi Uji emisi gratis untuk kendaraan bermotor pribadi dan Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Surabaya. Penataan Ruang, distribusi dan penataan kawasan-kawasan pusat perekonomian ke seluruh wilayah kota Surabaya penetapan lokasi penempatan Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambient Kegiatan Kampanye Car Free Day Mengurangi jarak tempuh, waktu tempuh (travel time) Kegiatan Kampanye Penggunaan BBG Program Langit Biru Pembangunan industri di Kota Surabaya diarahkan pada industri non-polutif Meningkatkan peran serta swasta dan dunia usaha dalam penyediaan fasilitas pengujian layak emisi gas buang

Kebijakan yang pemerintah Surabaya Manajemen Transportasi Darat Di Surabaya Dilihat Dari Aspek Suistainable, Livable Dan Valuable manajemen kota Surabaya telah menerapkan manajemen yang suistainable (berkelanjutan). Hingga pada akhirnya keadaan di Surabaya tetap saja belum layak huni (livable). Kebijakan yang pemerintah Surabaya peningkatan transportasi yang ada di Surabya Optimalisasi Sarana-Prasarana Jalan dan Jembatan di Surabaya Namun sekali lagi hal ini kurang terealisasi dengan baik karena kurang kerjasama antara pihak-pihak yang terkait. Seperti dalam kasus BBG tersebut dimana sebenarnya efeknya akan sangat baik jika dapat terealisasi dengan perencanaan yang matang. Namun sarana dan prasarana untuk BBG yang disediakan oleh pemerintah belum memadai. Sehingga keinginan untuk mewujudkan transportasi yang suistainable, livable dan valuable belum dapat terealisasi dengan maksimal.

Lanjutan Setelah mengidentifikasi pokok permasalahannya, maka kami menyimpulkan bahwa pokok permasalahan mengenai transportasi di Surabaya ini adalah dalam pengimplementasian kebijakan belum adanya integrasi antar aktor. Baik dari pihak pemerintah, masyarakat maupun swasta. Selain itu komitmen dari para pejabat berwenang dirasa juga belum terlalu kuat. Jadi meskipun kebijakan yang sebenarnya baik namun karena kurangnya komitmen para penguasa mengakibatkan dalam implementasinya kurang sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat.

PENUTUP Lalu lintas kota Surabaya tidak jauh beda dengan kota-kota besar seperti Jakarta yakni macet. Hal ini dikarenakan gaya hidup masyarakat Surabaya yang cenderung pragmatis, konsumeris, hedonis. Berbagai kebijakan yang telah dijalankan diantaranya meliputi Penataan Ruang, Kegiatan Kampanye Car Free Day, Mengurangi jarak tempuh, waktu tempuh (travel time), memperlancar arus lalu-lintas sehingga menaikkan kecepatan rata-rata kendaraan melalui managemen lalu-lintas (ATCS), Kebijakan Implementasi

perlu kerjasama dan partisipasi citizen (masyarakat) Saran perlu kerjasama dan partisipasi citizen (masyarakat) Sistem pemantauan emisi gas kendaraan bermotor harus lebih ditegakkan Dari pihak pemerintah, sebaiknya membuat kebijakan untuk mengurangi gaya hidup konsumeris, pragmatis, dan hedonis